Pengawas Ketenagakerjaan Datangi PT HRS Indonesia, Sekuriti Tutup Pintu Gerbang

Pengawas Ketenagakerjaan Datangi PT HRS Indonesia, Sekuriti Tutup Pintu Gerbang

Pihak Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat berusaha melakukan pemeriksaan di PT. HRS Indonesia yang beralamat di Kawasan MM2100, Jalan Lombok 2 Blok O, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, pada Senin, 23 Desember 2019. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Serikat Pekerja Metal Bersatu PT. HRS Indonesia (SPMB) memprotes pengunduran jadwal pemeriksaan dalam aksi unjuk rasa pada 17 Desember 2019. Pemeriksaan seharusnya dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019, lalu pihak serikat mendapatkan kabar jadwal pemeriksaan diubah ke tanggal 13 Januari 2020 atas permintaan pengusaha.

Kedatangan pengawas ditolak oleh pihak perusahaan. Pihak sekuriti perusahaan tidak bersedia membuka pintu gerbang sehingga empat pengawas terpaksa hanya berdiri di depan perusahaan dan berdialog dengan buruh yang sudah menunggu kedatangan pengawas.

Bagi pihak buruh, sikap pengawas yang awalnya mengundur jadwal pemeriksaan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 2 Permenaker Pengawasan No. 33/2016, yakni pelayanan publik, akuntabilitas dan kesetaraan.

Melalui surat yang ditulis tangan, kuasa hukum perusahaan, memberikan keterangan bahwa pihak perusahaan telah menjadwalkan melayani pemeriksaan pada tanggal 13 Januari 2020, keberadaan kuasa hukum berada di luar daerah karena kondisi sedang libur dan manajemen PT. HRS Indonesia sudah banyak yang cuti.

Penolakan pemeriksaan dapat meminta bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 10 Permenaker Pengawasan: “(1) Pengawas Ketenagakerjaan berhak memasuki seluruh Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan. (2) Dalam hal Pengawas Ketenagakerjaan ditolak memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat yang diduga sebagai tempat dilakukannya pekerjaan, dapat meminta bantuan Polisi Republik Indonesia untuk memasukinya.”

Pihak pengawasan ketenagakerjaan juga berhak menjalankan pemeriksaan di luar rencana kerja sesuai pelaporan pengaduan serikat pekerja tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Permenaker Pengawasan: (1) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja di luar rencana kerja yang telah disusun. (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas pengaduan Pekerja/Buruh, Pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, asosiasi Pengusaha atau pengaduan masyarakat.”

Pihak pengawas meminta buruh untuk datang pada hari Kamis, 26 Desember 2019, untuk melakukan klarifikasi dan didengarkan keterangannya. Selain menyampaikan bukti-bukti, buruh juga kembali melaporkan keberadaan manajemen dan direksi yang masih terlihat di perusahaan pada tanggal 24 Desember 2019, sehari setelah kedatangan pengawas. Artinya masih ada pihak pengusaha yang belum mengambil cuti.

Buruh berharap agar Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat segera melaksanakan pemeriksaan ketenagakerjaan di PT HRS Indonesia agar buruh mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak pekerja sebagai pelapor.

Blog adalah kolom yang berisi posisi-posisi individu pengurus, anggota maupun eksternal untuk bertukar-pikiran. 

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.