Situasi Perburuhan

Situasi Perburuhan

1. Kondisi Industri Nasional

  • Kondisi kelas buruh tidak bisa dilepaskan dari kondisi industrialisasi nasional yang bisa dilacak sejak masa kolonialisme. Sebagian besar pabrik yang dibangun pada masa kolonial adalah pabrik-pabrik kecil yang berkaitan dengan perkebunan, seperti pabrik-pabrik gula. Tidak ada pembangunan industri halu seperti pembangunan industri pengolahan besi dan baja pada masa kolonial. Ketika Belanda diusir dari Indonesia pada 1949, praktis tidak banyak teknologi yang ditinggalkan.
  • Sementara di belahan dunia lain, teknologi sudah berkembang menjadi semakin tinggi. Pada masa Perang Dunia II, produksi meningkat secara masif, termasuk ribuan tank, kapal selam, jutaan senjata dan peluru, ribuan pesawat, sikat gigi, bom, dll, yang berarti pada tahun-tahun itu, tenaga produktif dan mesin-mesin sudah begitu canggih. Ekonomi meningkat karena memasok barang-barang kebutuhan perang dan perempuan bisa keluar rumah untuk berproduksi menggantikan laki-laki yang menjadi prajurit. Pada masa perang dingin, bidang penelitian dan pengembangan komplek-komplek militer dan universitas-universitas dibiayai dalam pemerintah mengembangkan penemuan-penemuan baru (invention dan inovation), termasuk modem adalah penemuan yang awalnya berasal dari komplek militer. Penemuan-penemuan tersebut kemudian dilempar kepada swasta untuk memproduksi barang-barang kebutuhan perang dan hasil produksinya dibeli oleh pemerintah. Dengan demikian, kapitalisme Amerika yang sebelumnya pada 1930 mengalami krisis dapat bangkit kembali dan tenaga produktif kapitalismenya semakin canggih. Inggris, Jerman, Jepang termasuk ke dalam negeri-negeri yang sudah maju teknologi (tenaga produktif)-nya pada waktu itu, namun Amerika lah yang paling unggul di di antara mereka.
  • Setelah kemerdekaan, di Indonesia terjadi perdebatan di antara para pemimpin tentang mau dibawa ke mana Indonesia ini. Perdebatan tersebut termasuk dalam bagaimana memajukan ekonomi dan industri di dalam negeri. Sebagian berpendapat agar pabrik-pabrik dikuasai bersama dan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang; sebagian lain mengatakan agar orang dibebaskan memiliki pabrik, termasuk mendatangkan investasi asing. Menguatnya politik kiri yang anti imperialis dan nekolim berkonsekuensi pembangunan ekonomi tidak bisa cepat karena tidak mengandalkan modal kapitalis asing. Pada masa Sukarno, ada usaha-usaha untuk membangun industri dasar, seperti pembangunan Krakatau Steel untuk produksi baja pada 1960, dan mengirim mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri terutama Uni Sovyet. Namun semua upaya ini digagalkan oleh kudeta 1965 dan genosida yang terjadi setelahnya, termasuk menimpa kalangan intelektual yang dipersiapkan untuk membangun bangsa secara mandiri. Tiga juta orang dibunuh dan pendapat yang mengatakan agar negeri dibangun tanpa bantuan modal asing dari barat, dikalahkan.
  • Setelah kran investasi dibuka oleh Orde Baru pada tahun 1967, industri manufaktur didominasi oleh modal asal Jepang, sementara konsesi-konsesi pertambangan dan migas diambil perusahaan asal AS. Pada 1974-1982, rezim Orde Baru mendapatkan pemasukan yang cukup besar dari kenaikan harga minyak dunia. Ekspor minyak mencapai lebih dari 1 juta barel per hari. Namun sebenarnya, hasil-hasil tersebut lebih banyak lari keluar negeri dalam bentuk cost recovery karena teknologi pengeboran migas yang dikuasai oleh perusahaan-perusahan asing. Hasil-hasil yang tertinggal di dalam negeri tidak digunakan untuk industrialisasi, lebih banyak untuk memperkaya kroni-kroni Orde Baru alias dikorupsi.
  • Untuk melanggengkan kekuasaannya yang despotik, rezim Orde Baru melakukan pemberangusan demokrasi secara sistematis, termasuk yang terkena dampaknya adalah gerakan buruh. Pada masa Sukarno, kelas buruh adalah kekuatan politik yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan negara, termasuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang mandiri dan berkarakter anti imperialis. Rezim Orde Baru memberangus gerakan buruh dengan membubarkan seluruh organisasi-organisasi buruh yang independen dan menggantinya dengan serikat buruh bentuk pemerintah, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Warisan perjuangan dan pengorganisasi gerakan buruh dari masa sebelumnya dihilangkan.
  • Suharto melakukan politik stabilisasi yang di antaranya buruh tidak boleh melawan dan berserikat secara independen. Buruh hanya diperkenankan berserikat di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang pimpinan-pimpinannya kebanyakan adalah tentara. Mogok dilarang keras, bahkan pelakunya bisa dibunuh seperti nasib Marsinah dan Wiji Tukul. Upah buruh dibuat tetap rendah sebagai bagian dari kebijakan upah murah Suharto untuk mengundang investasi asing.
  • Rata-rata perusahaan dalam negeri itu kecil-kecil. Perusahaan yang agak besar mengambil proyek-proyek negara. Namun, teknologinya dibeli dari perusahaan-perusahaan sehingga keuntungannya lebih banyak mengalir keluar. Yang tersisa di dalam negeri sesungguhnya sangat kecil dan itu pun dikuasai oleh segelintir pemodal di dalam negeri. Pemimpin-pemimpin yang bisa mendapatkan tender memang bisa kaya. Tapi di sisi lain, rakyat masih terjerat di dalam kemiskinan, penguasaan teknologi yang rendah dan ketergantungan yang amat besar dari modal dan tenaga produktif luar negeri.
  • Industri nasional tidak berkembang dan penyediaan lapangan pekerjaan menjadi sangat bergantung pada investasi asing. Ketergantungan ini menjadikan negara lebih memilih menekan upah dan kondisi kerja buruh yang pada akhirnya semakin menurunkan tingkat kesejahteraan buruh. Salah satu gejalanya adalah barang-barang yang beredar di pasaran juga semakin banyak diisi dengan barang-barang buatan perusahaan China karena lebih laku. Sebelumnya, barang-barang elektronik banyak diisi oleh barang-barang buatan perusahaan Jepang. China mendominasi karena mampu memproduksi barang murah, meskipun kualitasnya lebih rendah. Barang yang lebih murah lebih laku karena daya beli masyarakat yang semakin menurun. Hal ini membuat barang-barang buatan perusahaan China bisa menang di pasar. Banyak perusahaan-perusahaan Jepang terutama sektor elektronik yang beroperasi di Indonesia, tutup, seperti Sony dan Toshiba, Sanyo dll.
  • Pemerintah juga tidak melakukan perbaikan dengan cara teknologisasi, membangun pabrik, memajukan kesehatan, memajukan pendidikan, dan program-program pembangunan tenaga produktif rakyat. Para pejabat dan wakil-wakil rakyat tidak becus dalam mengurus rakyat, berpolitik digunakan sebagai cara mendapatkan fee dari proyek-proyek negara dan memperkaya diri.

2. Barisan cadangan tenaga kerja, upah murah dan tenaga kerja fleksibel

  • Menurut data BPS, per Februari 2018, jumlah angkatan kerja sebanyak 133,94 juta orang dimana sebanyak 53,09 juta orang (41,78 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dari 127,07 juta orang yang bekerja, sebanyak 7,84 persen dikategorikan sebagai setengah menganggur dan 23,83 persen digolongkan pekerja paruh waktu. Pada tahun 2018, jumlah pekerja manufaktur sebanyak 18,25 juta orang. Barisan cadangan tenaga kerja dapat dilihat pada besaran angka pengangguran dan besarnya angka pekerja informal.
  • Politik upah murah pasar tenaga kerja fleksibel dilegitimasi oleh Paket UU Ketenagakerjaan. Upah masih rendah, meskipun ada kebijakan upah minimum. Setelah ada PP Pengupahan No.78 tahun 2015, kenaikan upah minimum dibatasi. Upah buruh yang melebihi angka Rp7 juta, bisa dipastikan dari lemburan, padahal kebutuhan buruh banyak. Akhirnya buruh hanya bisa membeli barang-barang murah dengan kualitas menengah atau rendah. Kenaikan harga barang juga tidak sebanding dengan kenaikan upah. Selama 16 tahun hingga tahun 2013, upah riil (daya beli upah) buruh turun lebih dari 51%, padahal saat itu upah sudah naik 40% pada 2012.
  • Lemahnya pembangunan industri nasional dan penguasaan industri manufaktur oleh modal asing menjadikan penyediaan lapangan pekerjaan juga bergantung pada modal asing. Barisan cadangan tenaga kerja yang besar karena penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja yang disediakan oleh dunia industri. Setiap tahunnya siswa-siswi SMA/SMK lulus sekolah dan membutuhkan pekerjaan. Anak-anak muda desa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kerja di kawasan-kawasan industri, bahkan mencari kerja di luar negeri. Orang-orang setempat di kawasan industri juga tersingkir dari tanahnya dan harus bekerja di pabrik.
  • Muncul persaingan tenaga kerja dan yayasan outsourcing atau penyalur tenaga kerja. Akibatnya, mental buruh turun menjadi tidak bermartabat dengan gagasan “asal dapat kerja” dan syarat-syarat kerja semakin diturunkan oleh pengusaha sekalipun tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Gagasan “terima saja apa adanya, agar perusahaan tidak bangkrut” sangat dominan di kalangan kelas pekerja di Indonesia.
  • Kesalahan awalnya, pengurus serikat buruh mengizinkan ada pasal-pasal kontrak, OS, harian dan magang. Hal ini terjadi saat ketika Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan serikat buruh menyetujui pasal-pasal kontrak dan outsourcing di UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Argumentasi pembenaran penggunaan kontrak dan outsourcing adalah untuk mengatasi pengangguran, padahal faktanya buruh hanya digilir untuk bekerja di usia tertentu. Usia kerja dibatasi 17-25 tahun. Setelah batas usia terlewati, maka buruh sulit diterima bekerja di perusahaan. Apalagi untuk masuk kerja, tenaga kerja harus mengeluarkan biaya membayar calo.
  • Di bawah sistem upah murah dan sistem kerja fleksibel membuat buruh harus bekerja keras, bahkan harus banyak mengambil lembur. Apalagi buruh memenuhi kebutuhannya dengan utang. Dengan semakin sedikitnya waktu luang, buruh menjadi semakin terasing satu sama lain, tidak bersosialisasi apalagi aktif berorganisasi.
  • Dalam rantai supply chain, banyak perusahan yang tergantung dengan perusahaan lain sehingga nasib buruhnya juga bergantung pada order. Ada perusahaan vendor tipe stabil yang bisa bertahan di atas 10 tahun. Namun dengan semakin banyaknya saingan, maka perusahaan-perusahaan vendor ini pun bangkrut. Itulah mengapa muncul budaya menyogok untuk manajer-manajer di perusahaan customer agar tetap bertahan. Istilah mereka adalah “entertain” (menghibur), yang maksudnya menghibur pejabat-pejabat di perusahaan customer agar diberikan order. Ini juga salah satu yang menyebabkan mengapa buruh di perusahaan subkontraktor/vendor berusaha bekerja dengan kondisi kesejahteraan seadanya.

3. Politik Pemiskinan dan Pemberangusan Demokrasi

  • Hasil dari penindasan selama bertahun-tahun pada masa Orde Baru adalah budaya politik massa mengambang dimana rakyat dilarang berpolitik dan berorganisasi, serta hanya boleh berpolitik saat pemilu dengan cara mencoblos. Negara membuat batasan-batasan agar OrdeBaru-Golkar tetap dapat berkuasa. Rezim Suharto melarang rakyat berorganisasi secara independen. Rakyat hanya diizinkan masuk organisasi-organisasi yang disediakan oleh negara, seperti SPSI (untuk buruh), HKTI (untuk petani), KNPI (untuk pemuda) dsb. Saat Pemilu, rezim Suharto melakukan upaya-upaya untuk memenangkan Golkar dengan segala cara. Tradisi politik massa mengambang masih terasa dampaknya hingga kini di mana budaya berorganisasi masih rendah dan kesadaran politik juga masih rendah, bahkan diwariskan ke generasi selanjutnya.
  • Pada masa Pemerintah Jokowi, setelah upah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP Pengupahan No.78 Tahun 2015, buruh dilarang melawan dengan adanya MoU antara TNI dan Polri dimana TNI bisa didatangkan ke pabrik untuk mengamankan mogok kerja. Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kawasan industri menjadi obyek vital, yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dengan menerbitkan SK No. 466/M-IND/Kep/8/2014 pada 21 Agustus 2014. Artinya ada problem rakyat dibuat miskin dan dibuat susah melawan (problem demokrasi). Itulah mengapa kita menuntut demokrasi dijamin oleh hukum. Bahkan ada kasus di mana kawan kita anggota FSEDAR, Saiful, hampir di penjara dengan menggunakan UU ITE karena bicara di Facebook.
  • Demokrasi yang minim yang juga membuat kita tidak diizinkan membuka buku keuangan perusahaan untuk melihat keuntungan perusahaan. Padahal dasar dari kita menuntuk kenaikan kesejahteraan adalah surplus (hasil lebih: penjualan dikurangi biaya produksi) dan keuntungan pengusaha.
  • Kesengsaraan kita juga diakibatkan karena masalah hukum. Apakah hukumnya dibuat lebih menguntungkan pengusaha seperti hukum perdata ketenagakerjaan. Misalnya untuk eksekusi sekalipun buruh menang di pengadilan, itu susahnya bukan main; hukum acara yang menyulitkan buruh untuk menjalaninya; lokasi pengadilan yang jauh dari tempat tinggal buruh, dsb. Peraturan-peraturan ini pada akhirnya membuat buruh hanya berada pada level bisa hidup untuk kembali ke pabrik dan berkembang biak (subsisten).
  • Kita bisa memperjuangkan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum (IUS CONTITUTUM) maupun perubahan hukum yang lebih baik (IUS CONTITUENDUM) apabila ada jaminan demokrasi. Mengapa kita menuntut perubahan hukum menjadi lebih baik? Karena apa yang sudah ditetapkan oleh hukum belum cukup untuk membuat buruh sejahtera. Oleh karena itu, buruh harus peka terhadap demokrasi dan hukum, mana hukum yang harus dibuang dan mana gantinya.
  • Ada konsep yang namanya Manusia Pekerja Abad 21: bekerja dengan status tetap, tidak boleh dipecat seumur hidup (kecuali gila, kriminal dan mati), jam kerja 6 jam, boleh melanjutkan pendidikan, kesehatan dan pendidikan gratis, makan gratis di sekolah, penitipan anak gratis, kerja domestik (rumah tangga) dianggap sebagai kerja produktif yang digaji oleh negara, penyediaan bank perempuan, jaminan pensiun untuk semua orang, pengembangan teknologi untuk kesejahteraan manusia, pembatasan lembur, dll. Inilah konsep yang bisa kita gunakan dalam berjuang.
  • Perjuangan kita harus mencapai perjuangan politik sebagai bentuk keharusan karena perubahan hukum dan pemenuhan demokrasi hanya bisa diperjuangkan dalam perjuangan politik. Saat ini, politik kita dikuasai oleh elit-elit dan partai-partai yang berpihak pada pemodal dan korup sehingga mereka berkuasa hanya untuk memperkaya diri dan menguntungkan pemodal. Hasilnya, utang kita saat ini mencapai Rp.5000 trilun lebih yang cicilannya nanti harus dibayar melalui pajak rakyat dan pembukaan investasi yang lebih luas sampai ke pelosok. Setiap bulan buruh membayar pajak penghasilan yang ternyata tidak digunakan untuk program kesejahteraan, lebih banyak lari untuk membayar cicilan utang luar negeri, belanja pejabat dan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak menguntungkan pemodal.

4. Situasi Buruh dan Gerakannya

  • Adanya kesadaran buruh yang berserikat sebagai sekadar membangun eksistensi di hadapan manajemen. Kecenderungan oportunistik pengurus serikat yang menjadikan serikat sekadar kendaraan untuk mendapatkan jabatan dan karir di perusahaan. Penilaian manajemen ke personal pengurus dianggap penting daripada membela buruh yang menjadi anggota, sehingga pengurus tidak bersikap kritis lagi terhadap kebijakan perusahaan.
  • Cara-cara instan dalam pengorganisiran juga semakin memperparah kecenderungan oportunistik, dimana buruh-buruh yang dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu di pabrik dengan alasan agar lebih mudah menggerakkan buruh anggota. Padahal hal ini sesungguhnya sangat berbahaya bagi serikat karena membuka ruang bagi kooptasi pengusaha terhadap serikat pekerja yang pada akhirnya mengaburkan batasan antara struktur perusahaan dan serikat serta menghilangkan independensi serikat serikat.
  • Praktek-praktek pemilihan pengurus yang instan banyak ditemui di serikat-serikat buruh yang jumlah keanggotaannya besar dan sangat kompromis dengan pengusaha. Buruh secara umum lebih mempercayai serikat-serikat besar karena merasa lebih mampu memberikan pembelaan kepada buruh, padahal serikat besar belum tentu kualitas pembelaannya baik dan berpihak pada buruh.
  • Adanya eksistensi di kalangan pengurus buruh yang merasa ketika mereka bisa berunding dengan manajemen seakan-akan derajatnya naik dan selevel dengan manajemen. Apalagi jika mereka bisa bertemu di tempat yang mewah seperti hotel. Di sisi lain, pengetahuan dan kesadaran pengurus masih lemah. Komitmennya terhadap massa juga masih belum kuat sehingga mudah diajak kompromi oleh manajemen. Mental inferior terhadap manajemen, tapi merasa lebih tinggi daripada anggota atau buruh biasa. Ketika para pengurus ini membuat pendidikan atau kegiatan serikat, mereka tidak melibatkan anggota.
  • Serikat buruh tidak dikelola dengan benar dan tidak memiliki aturan organisasi yang tegas. AD/ART hanya dijadikan sebagai pajangan, kritik dari anggota dianggap perlawanan dan program organisasi tidak jelas. Tidak punya kapasitas melahirkan strategi-taktik yang menghasilkan kemenangan-kemenangan advokasi. Andalannya hanyalah massa yang besar, padahal massa besar belum tentu bisa menghasilkan kemenangan.
  • Gerakan buruh mengalami fragmentasi (perpecahan) yang terjebak dalam politik praktis “dukung-mendukung calon” untuk kepentingan elit-elit serikat buruh. Para elit ini tidak peduli lagi strategi gerakan buruh yang benar seperti apa. Mereka sibuk menumpang di partai-partai, dukung-mendukung dalam pemilu dan menjadi caleg dengan memberikan ilusi kepada anggotanya bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan buruh. Sampai-sampai untuk kepentingan politik praktis, dapat menunda-nunda perlawanan buruh dengan alasan harus kondusif demi pencalonan dalam Pilpres atau Pilkada. Semakin terbukti bahwa serikat-serikat buruh hanya digunakan untuk mengembangkan karir politik elit-elitnya. Meskipun buruh yang menjadi anggota parlemen di Bekasi sudah ada, tapi mereka tidak serius memperjuangkan kepentingan buruh di pabrik. Pelanggaran terhadap aturan penggunaan outsourcing, harian, pemagangan dan kontrak semakin meluas.
  • Sejak ditetapkan PP Pengupahan No.78 Tahun 2015, serikat buruh kehilangan ajang untuk membawa massa mobilisasi menuntut upah. Padahal mereka memiliki legitimasi untuk aksi upah. Sejak PP 78 Pengupahan No.78 Tahun 2015 disahkan, yang membatasi kenaikan upah sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka serikat buruh semakin kehilangan daya mobilisasinya. Mobilisasi massa memang masih tergantung pada ajang-ajang yang diciptakan oleh aturan legal. Ketika masih ada dewan pengupahan, mereka bisa menginstruksikan aksi upah untuk pengawalan, tapi saat ini ajang tersebut semakin tidak bisa digunakan.
  • Dalam kaitannya dengan aturan perburuhan, sejelek-jeleknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masih bisa mencari celah agar penyimpangannya agar bisa menjadi PKWTT. Masih ada legitimasi hukum. Begitu lahir Permen pemagangan Nomor 36 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Hanif Dhakiri, yang di luar hubungan kerja, hubungan kerja dianggap antara pemberi keterampilan dan peserta magang. Ini juga membuat buruh kehilangan celah untuk memperjuangkan status menjadi karyawan tetap.
  • Ada kekosongan dalam perjuangan politik maupun perjuangan ekonomi di tingkat pabrik, yang seharusnya diisi oleh serikat-serikat buruh alternatif. Situasi demokrasi juga sedang mengalami masalah dengan menguatnya kelompok reaksioner, isu komunis/PKI yang digunakan untuk membungkam organisasi yang berlawan, penyerangan di LBH Jakarta, larangan mengkritik MPR/DPR di dalam UU MD3, larangan menghina presiden di RUU KUHP dst. Pembatasan ruang demokrasi juga mengancam serikat buruh dengan dikeluarkan MoU antara TNI dan Polri yang membolehkan TNI ikut mengamankan mogok kerja dan unjuk rasa buruh. . Kekosongan ini terjadi juga karena kelompok serikat progresif tidak berani keluar. Kebutuhan akan partai politik buruh semakin terasa yang harus harus dipenuhi dengan lebih banyak belajar dan mengembangkan praktek perjuangan.
  • Problem buruh sendiri dalam beberapa persoalan masih berusaha dipisahkan antara buruh satu dengan buruh lainnya, termasuk dengan cara melakukan diskriminasi upah antara kelompok buruh berdasarkan sektor. Seperti upah sektoral yang memisah-misahkan buruh. Adanya upah padat karya menindas buruh di sektor garmen yang banyak diisi oleh kaum perempuan. Ditambah dengan sistem kerja skors (lembur tanpa bayar—target) yang diberlakukan di pabrik-pabrik garmen. Kerja skors belum dianggap sebagai masalah yang harus dilawan dengan serius. Tuntutan yang dianggap utama masih kenaikan upah, kenaikan upah sektoral, sementara masalah lainnya tidak diangkat secara serius. Selain itu buruh perempuan juga mengalami penindasan berupa diskriminasi dan kekerasan seksual.
  • Selain itu juga perjuangan buruh dalam banyak hal, terutama persoalan upah, masih dihambat oleh serikat-serikat buruh besar. Lembaga-lembaga perburuhan seperti tripartit nasional masih tidak berpihak pada seluruh buruh. Dalam hal keanggotaan, perwakilan buruh dalam lembaga Tripartit Nasional dipilih dari serikat-serikat buruh mayoritas atau yang dekat dengan pemerintah.
  • Kaum buruh masih belum bersatu dengan sektor lain seperti petani, mahasiswa dan kaum miskin kota. Padahal persatuan dengan kelompok lain itu penting karena kemenangan tidak bisa diraih tanpa bantuan solidaritas. Kita sudah membuktikan bahwa solidaritas yang kita bangun antar sektor, khususnya dengan mahasiswa, dalam skala nasional, bisa membantu perjuangan kawan-kawan di pabrik.

Diambil dari dokumen Konferensi Strategi Taktik SEDAR, 24-25 Februari 2018, direvisi tanggal 16 April 2019

Rekomendasi:

  1. Pentingnya industrialisasi nasional;
  2. Melihat hak buruh ada pada keuntungan/profit pengusaha, bukan sekadar hak-hak normatif;
  3. Konsep waktu kerja menjadi penting. Tidak bisa lagi sekadar menuntut kenaikan kesejahteraan, tapi juga mengurangi jam kerja tanpa mengurangi kesejahteraan;
  4. Mengakomodir hak-hak dan kepemimpinan perempuan;
  5. Analisa supply chain untuk pengorganisiran, pembangunan solidaritas dan advokasi;
  6. Pengorganisasian/strukturisasi serikat, keluar (membedakan diri dari) struktur “rezim pabrik”;
  7. Tidak cukup dengan advokasi kasus-kasus pabrik, tetapi dengan logis melihat harus ada advokasi kebijakan/perubahan hukum dengan menjadikan negara sebagai sasaran (berpolitik) dan berhubungan dengan kelompok lain di luar sektor buruh.

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.