KEMNAKER Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran Hak-Hak Buruh dan Bobroknya Kinerja Pegawai Pengawas

KEMNAKER Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran Hak-Hak Buruh dan Bobroknya Kinerja Pegawai Pengawas

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) dengan ini menyampaikan sikap kami atas pelanggaran hak-hak buruh dan buruknya kinerja pengawas ketenagakerjaan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Kasus PT Ichikoh Indonesia

  1. Bahwa proses pemeriksaan yang berlangsung atas aduan 11 pekerja yang tergabung dalam Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia dengan Dugaan Pelanggran PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT. Ichikoh Indonesia yang dilakukan oleh Pengawas Wilayah II Jawa Barat yang mana saat pemeriksaan berlangsung tidak mau menunjukan Surat Tugas dari atasan meski berulang kali diminta oleh pihak pelapor/serikat, tidak dimintanya tanda tangan pihak pelapor/serikat pada Berita Acara Pemeriksaan Khusus oleh pemeriksa dari Pengawas wilayah II Jawa Barat setelah pemeriksaan selesai bahkan sampai dengan keluarnya Nota Pemeriksaan Khusus tersebut;
  2. Bahwa PT. Ichikoh Indonesia di bawah naungan Ichikoh Industries Limited adalah perusahaan manukfaktur yang memproduksi had lamp/lampu untuk mobil. PT. Ichikoh Indonesia adalah vendor tier 1 dari perusahaan pabrikan dengan merk Toyota, Daihatsu dan Mitsubishi yang memproduksi lampu dengan desain, teknis dan spek yang berubah-ubah tapi pada pokoknya memproduksi produk yang sama secara terus-menerus, yakni lampu. Selain itu PT Ichikoh Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1998 sehingga tidak masuk akal apabila produksi yang terjadi di PT Ichikoh Indonesia dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat musiman. Dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Bahwa ditemukannya dugaan pemalsuan tanda tangan buruh oleh pihak Terlapor/Perusahaan pada surat Perjanjian Kerja dan Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja membuktikan kuatnya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pegawai pengawas karena hanya mendengarkan keterangan sepihak dari pengusaha dan meloloskan dokumen PKWT bermasalah. Dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut sudah kami laporkan kepada Polsek Cikarang Barat dengan Nomor : STPL/319/II/2019/ Sek Cik Bar. Sampai hari ini manajemen PT Ichikoh Indonesia tidak mampu menunjukkan dokumen asli PKWT tersebut kepada Kepolisian untuk diperiksa dengan uji forensik, sedangkan menurut keterangan yang kami terima UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II dalam Surat Nomor 560/1006/UPTD Wil.II/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019, perusahaan PT Ichikoh Indonesia menunjukkan dokumen-dokumen asli kepada tim Pengawas Ketenagakerjaan saat dilakukan pemeriksaan khusus di PT Ichikoh Indonesia pada tanggal 3 Januari 2019;
  4. Bahwa kami juga menemukan sejumlah dokumen pendaftaran PKWT yang mencurigakan seperti dokumen PKWT tertanggal 28 Juni 2018, sedangkan pada stempel pencatatan di Disnaker tertulis didaftarkan pada 22 Juni 2018. Bagaimana mungkin pendaftaran PKWT ke Disnaker lebih dahulu daripada penandatangan PKWT itu sendiri?

B. Kasus PT Senopati Fujitrans Logistic Services

  1. Bahwa pengunaan Perjanjian Kerja Outsourcing yang tidak dapat ditempatkan di bagian kerja yang bersifat tetap sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65 Ayat 7 dan Ayat 8 dan Pasal 66 jo. Permenaker No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang mana penggunaan jasa outsourcing hanya untuk kegiatan penunjang yaitu usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Sedangkan penggunaan outsourcing di PT. Senopati Fujitrans Logistic Services tidak termasuk ke dalam 5 (lima) kategori tersebut yang mana para pekerja yang dari jasa outsourcing PT. Graha Indotama Taramedia ditempatkan di bagian utama yaitu di bagian pergudangan sebagai Driver Forklift, di bagian Packing, Raking, Inventory yang semua bagian utama dalam pergudangan. Dalam fakta pemeriksaan pihak pengawas mengabaikan hal-hal tersebut di atas, hanya diperiksa pada tata cara pendaftaran perjanjian pemborongan sehingga patut diduga Malpraktek yang dilakukan oleh pihak Pemeriksa dari Pengawas Wilayah II Jawa Barat yang melakukan pemeriksaan khusus tidak berdasarkan permohonan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh pelapor dimana pelapor memohonkan agar diperiksakan juga status kerjanya buruh berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services yang mana pemilik modalnya juga berasal dari Jepang yaitu Fujitrans Corporation yang bekerja sama dengan PT. Wima Logistic Internasional. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services bergerak di bidang jasa pergudangan untuk PT. Krama Yudha Tiga Berlian, perusahaan Mitsubishi Part Center dengan pekerjaan menerima spare part (komponen) dari vendor-vendor PT. Kramayudha Tiga Berlian baik komponen lokal maupun komponen impor, melakukan penyimpanan dan pengemasan sebelum dilakukan pengiriman ke seluruh dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Di balik kesuksesan PT. Senopati Fujitrans Logistic Services, pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 73 buruh setelah buruhnya mendirikan serikat pekerja sehingga patut diduga bahwa PT. Senopati Fujitrans Logistic Services telah melakukan union busting (pemberangusan serikat). Serikat buruh tercatat pada bahwa tanggal 06 November 2018 dengan nomor bukti pencatatan: 1985/CTT.250/XI/2018 tertanggal 08 November 2018, sementara PHK terjadi pada tanggal 13 November 2018. Itikad buruk juga dilakukan oleh PT. Senopati Fujitrans Logistic Services yang tidak pernah bersedia berunding bipartit meskipun pihak serikat telah mengajukan permohonan perundingan sebanyak 3 (tiga) kali. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services juga tidak menjalankan Nota Dinas Nomor 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya bahwa PT. Senopati Fujitrans Logistic Services harus mempekerjakan kembali 73 buruhnya dengan status sebagai buruh dari PT. Senopati Fujitrans Logistic Services.

C. Kasus di PT Fajar Mitra Indah

  1. Bahwa PT. Fajar Mitra Indah telah melakukan PHK sepihak terhadap 27 buruhnya seharusnya diangkat menjadi tetap/PKWTT akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Fajar Mitra Indah sendiri berdasarkan Nota Pengawasan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 yang sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas IA Bandung. Namun sampai detik ini PT. Fajar Mitra Indah tidak bersedia menjalankan dari isi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut, malah tidak membayar upah dan menawarkan uang pesangon;
  2. Bahwa UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat telah melakukan pemanggilan sebanyak 5 (lima) kali dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi telah mengirimkan 3 (tiga) kali undangan kepada PT. Fajar Mitra Indah yang tidak dihadiri sama sekali oleh pihak pengusaha yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dari PT. Fajar Mitra Indah yang telah mengabaikan berkali-kali panggilan lembaga negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila PT. Fajar Mitra Indah diberikan sanksi seminimal-minimalnya sanksi administrasi berupa pencabutan layanan tertentu;
  3. Pembayaran uang pesangon ada yang dilakukan dengan cara melakukan setoran tunai atas nama buruh setelah buruh berkali-kali menolak penawaran pesangon, yang mana hal ini sangat patut diduga mengandung unsur tindak pidana dalam bentuk pencatutan nama.

Dari fakta hukum yang ada maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyatakan sikap :

  1. Menuntut pemeriksaan ulang terkait adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Ichikoh Indonesia setelah adanya dugaan pemalsuan Perjanjian Kerja dan Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerja pada bukti-bukti yang dilampirkan oleh Perusahaan saat proses pemeriksaan pelanggaran PKWT di PT. Ichikoh Indonesia, termasuk permasalahan dugaan pemalsuan tanda tangan buruh yang saat ini sedang dalam proses hukum di Kepolisian;
  2.  Memastikan buruh anggota dan pengurus SBBI PT. Ichikoh Indonesia dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Menuntut pemeriksaan ulang terkait adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Senopati Fujitrans Logistic Services dalam hal penggunaan tenaga kerja outsourcing yang melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Memastikan buruh PT. SENFU dipekerjakan kembali sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 dan sebagai karyawan tetap sesuai dengan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003;
  5. Memastikan buruh PT. Fajar Mitra Indah dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap sesuai Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 dan menuntut pemberian sanksi kepada PT. Fajar Mitra Indah berupa pencabutan layanan ketenagakerjaan;
  6. Usut tuntas kasus mal-administrasi di UPTD Wilayah II Jawa Barat, copot Kepala Dinas dan para Pegawai Pengawas yang telah terbukti gagal dalam memberikan pelayanan publik secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Jakarta, 21 Juli 2019
Tertanda,
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)
1. Serikat Kobelco Indonesia
2. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
3. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
4. Serikat Buruh Bumi Manusia
5. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
6. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
7. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
8. Solidaritas Indonesia

(Pernyataan Sikap ini disampaikan dalam aksi di depan Kementerian Ketenagakerjaan pada 21 Juli 2019)

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.