Mendukung Perjuangan Buruh PT. Trimitra Chitrahasta

Mendukung Perjuangan Buruh PT. Trimitra Chitrahasta

Kami, dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB), dengan ini menyatakan sikap mendukung perjuangan 8 buruh PT. Trimitra Chitrahasta untuk mendapatkan pekerjaannya kembali.

Pada 16 September 2019, pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap buruh yang sedang memperselisihkan permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melalui perundingan bipartit.

Pengusaha tidak seharusnya melakukan PHK tanpa kesepakatan dan adanya aturan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur PHK tanpa penetapan dari lembaga PPHI batal demi hukum.

Selama belum ada penetapan tersebut, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Namun saat buruh malah dikeluarkan dari perusahaan dilarang masuk kerja.

Dalih PHK karena kesalahan berat tidak dapat digunakan lagi karena telah dinyatakan oleh  Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diperkuat dengan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 7 Januari 2005. Saat ini buruh telah mengajukan permohonan mediasi kepada Disnaker untuk permasalahan PKWT.

Trimitra Chitrahasta adalah perusahaan penghasil komponen otomotif untuk pabrikan otomotif ternama, termasuk Yamaha. Dimana Yamaha Corporation memiliki kode etik yang mengharuskan perusahaan-perusahaan supplier (pemasoknya) mematuhi regulasi yang ada. (https://www.yamaha.com/en/csr/guideline_procurement/pdf/yamahasupplier_csr_code_of_conduct_en.pdf)

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap agar Yamaha ikut bertanggung jawab atas permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi PT. Trimitra Chitrahasta. Karena jika terjadi pembiaran, sama artinya investasi Yamaha dibangun di atas dasar pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Saat ini pihak buruh menuntut agar:

  1. Dipekerjakan kembali dengan status sebagai karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  2. Dipulihkan hak-haknya sebagai pekerja.

Demikian pernyataan ini kami buat sebagai akibat dari adanya PHK sepihak, dengan tujuan mendorong penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta memajukan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Jakarta, 22 September 2019

Tertanda,

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.