Mengecam Pengusaha Jepang yang Melanggar Hak Buruh dan Hukum di Indonesia

Mengecam Pengusaha Jepang yang Melanggar Hak Buruh dan Hukum di Indonesia

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam aksi di depan Kementerian Luar Negeri pada 21 Juli 2019:

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) kembali melakukan aksi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan pandangan-pandangan kami terkait permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak buruh yang melibatkan para pengusaha asal Jepang sebagai berikut:

  1. PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart) tidak melakukan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT) sesuai dengan nota Hasil Pemeriksaan Pengawasan Khusus dengan Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 dan tidak menghadiri lima kali penggilan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat, serta tidak memenuhi undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) kali.
  2. Buruh yang bekerja di gudang spare part Mitsubishi yang dikelola oleh PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT. SENFU) dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha, padahal buruh telah mendapatkan nota pemeriksaan khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat nomor 560/B-7429/UPTD-Wil-II/XII/2018 yang menyatakan hubungan kerja buruh harus berubah menjadi karyawan PT SENFU.
  3. Buruh Ichikoh mengerjakan lampu mobil untuk Mitsubishi dan Toyota yang dianggap sebagai pekerjaan musiman karena spek dan desainnya berubah dari waktu ke waktu. Padahal sejatinya buruh selalu mengerjakan barang yang sama yakni Lampu Mobil. Setelah melaporkan permasalahan ini kepada Bidang Pengawasan, buruh diduga mengalami kerugian akibat dugaan pemalsuan tanda tangan. Sejumlah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) muncul sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, sementara buruh tidak pernah merasa menandatanganinya sehingga melaporkan masalah ini kepada Kepolisian Sektor Cikarang Barat yang diterima oleh pihak Kepolisian dengan nomor STPL/319/II/2019/ Sek Cik Bar.

Masalah-masalah ini hanya sebagian kecil saja dari berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang melibatkan perusahaan-perusahaan asal Jepang, mengingat modal Jepang adalah salah satu investor terbesar dalam industri manufaktur di Indonesia. Investasi ini telah menguntungkan Jepang sejak tahun 1970an karena di Indonesia tersedia sumber daya alam yang besar, buruh yang murah dan pasar yang luas. Namun, kami menemukan ada berbagai pelanggaran hak buruh yang dilakukan oleh para pengusaha asal Jepang setelah segala kemudahan dan keuntungan yang didapatkan di Indonesia.

Kami meyakini bahwa apabila persoalan ini dibiarkan terus terjadi, maka sama saja kita membiarkan terjadinya penjajahan modal di Indonesia (IMPERIALISME) yang mengorbankan hak-hak buruh dan rakyat Indonesia. Hal yang seharusnya tidak terjadi lagi karena kita telah merdeka selama 73 tahun sehingga sudah seharusnya negara melakukan upaya-upaya untuk berdiri di atas kaki sendiri termasuk dengan membangun industri nasional secara mandiri atau tidak tergantung pada modal asing belaka.

Mengingat hal-hal di atas, maka kami menuntut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk ikut memulihkan hak-hak buruh Indonesia yang selama ini telah diabaikan oleh para pemodal, dengan langkah-langkah mendesak sebagai berikut:

  1. Memberikan teguran keras kepada Pemerintah Jepang yang telah gagal dalam menertibkan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia untuk berinvestasi dengan memenuhi hak-hak buruh dan mematuhi hukum yang berlaku;
  2. Memastikan kepatuhan perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan Jepang yakni FamilyMart, PT. Ichikoh Indonesia dan PT Senopati Fujitrans Logistic Services maupun Mitsubishi dan Toyota untuk memenuhi hak-hak buruhnya, khususnya dalam kasus-kasus yang kami sampaikan di atas.

Demikian pernyataan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2019

Tertanda,
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  3. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  4. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  5. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  6. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  7. Solidaritas Indonesia

Dokumentasi:

 

Perwakilan KSPB menyerahkan pernyataan sikap kepada Kementerian Luar Negeri, 21 Juli 2019.

 

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.