Berhasil, Buruh Nanbu Dipekerjakan Kembali dengan Status Karyawan Tetap!

Berhasil, Buruh Nanbu Dipekerjakan Kembali dengan Status Karyawan Tetap!
buruh nanbu
Faisal, dkk, memegang surat panggilan kerja pada hari pertama masuk kerja kembali, 1 Juli 2019.

Untuk disebarluaskan:

Pada hari Senin, 1 Juli 2019, empat buruh PT Nanbu Plastics Indonesia, Atika Nafitasari dkk akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali dengan status karyawan tetap setelah berjuang selama 18 bulan.

Perlu diketahui Atika Nafitasari juga adalah penyintas kecelakaan kerja yang kronologinya bisa dibaca di Kronologi Kasus Kecelakaan Kerja Tika Nafita Sari di PT. Nanbu Plastics Indonesia

Hasil ini dicapai dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan PT Nanbu Plastics Indonesia dan Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) pada 18 Juni 2019. Perjanjian ini mengakhiri perselisihan panjang yang berlangsung sejak tanggal 10 Januari 2018.

Yang juga berarti perusahaan bersedia menjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung nomor register 465 K/Pdt. Sus-PHI/2019 tangggal 2 Januari 2019. Putusan ini pada pokoknya menyatakan buruh harus diangkat dari karyawan kontrak (PKWT) menjadi karyawan tetap (PKWTT) dengan masa kerja sejak awal masuk kerja; perusahaan harus membayarkan upah yang seharusnya diterima oleh buruh selama pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghukum pengusaha membayar ganti rugi sebesar rata-rata Rp200 ribu per orang per hari apabila tidak menjalankan putusan ini.

Pada saat itu, perusahaan menolak menjalankan putusan dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Saat ini, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan apapun putusan kasasi Mahkamah Agung. Buruh mulai masuk kerja pada tanggal 1 Juli 2019 dan seluruh upah empat buruh dibayarkan dalam bentuk rapelan.

Nilai upah dibayarkan untuk empat buruh bervariasi, ada yang selama 15 bulan, 10 bulan dan 17 bulan tergantung lamanya proses perselisihan. Selain itu, buruh juga mendapatkan tunjangan hari raya (THR) yang seharusnya diterima. Atika yang baru saja melahirkan juga langsung mendapatkan cuti melahirkan selama 1,5 bulan.

Saat dihubungi, perwakilan buruh, Faisal Al-Rahmad, menyatakan apreasiasi kepada perusahaan atas kesepakatan ini.

“Kami pada akhirnya dipekerjakan kembali setelah melalui berbagai proses yang panjang selama satu setengah tahun. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih karena pengusaha bersedia mempekerjakan kami kembali,” kata Faisal yang juga ketua dari SEBUMI ini.

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) ikut mengapreasiasi langkah perusahaan yang bersedia mempekerjakan kembali buruh Nanbu pada akhirnya.

“Capaian ini berkat perjuangan bersama melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kita harus melihat ini sebagai kemenangan bersama bahwa pada akhirnya perusahaan setuju untuk menjalankan hukum yang berlaku. Kita menang, hukum ditegakkan,” kata perwakilan KSPB, Damiri, yang juga pengurus Federasi Serikat Buruh Demokraktik Kerakyatan (FSEDAR).

Selama proses perselisihan, buruh telah menempuh langkah-langkah melalui jalur lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai berikut::

  1. Perundingan bipartit sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 10, 17 dan 19 Januari 2018.
  2. Mengajukan permohonan pemeriksaan status kerja dengan hasil berupa nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II tanggal 20 Maret 2018 dari pegawai pengawas Monang Sihotang, yang pada pokoknya menyatakan PKWT di Nanbu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  3. Menghadiri undangan mediasi di Disnaker Kabupaten Bekasi sebanyak lima kali hingga Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3069/DISNAKER tertanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan demi hukum menjadi PKWTT.
  4. Mengajukan permohonan pemeriksaan ulang dengan hasil berupa nota pemeriksaan khusus nomor 560/4751/UPTD-Wil.2 tertanggal 18 September 2018 yang menyimpulkan bahwa hubungan kerja buruh beralih dari PKWT menjadi PKWTT. Buruh juga menuntut pencopotan Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan karena telah mengeluarkan nota pemeriksaan 560/1815-BP2K.Wil.II tanggal 20 Maret 2018 yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan ketentuan hukum yang berlaku. Baca: Pernyataan Sikap: Copot Pegawai Pengawas Monang Sihotang dan Pernyataan Sikap: Copot Monang Sihotang dari Jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
  5. Menjadi tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dalam perkara No. 166/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Bdg setelah pengusaha Nanbu mengajukan gugatan PHK melawan para buruh. Dalam proses persidangan buruh mengajukan gugatan balasan (rekovensi). Hasilnya, PHI memutuskan buruh harus dipekerjakan kembali dengan status karyawan tetap, pengusaha harus membayar upah yang seharusnya diterima buruh dan pengusaha diwajibkan membayar dwangsom Rp.824.238 setiap hari apabila pengusaha lalai menjalankan putusan pengadilan.
  6. Mengajukan kontra memori kasasi melawan memori kasasi yang diajukan oleh pengusaha Nanbu di Mahkamah Agung.

Berbagai tantangan selama proses advokasi terjadi sebagai berikut:

  1. Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 40 buruh anggota dan pengurus SEBUMI pada 2 April 2018. Setelah berjuang selama tiga bulan, 29 buruh yang menolak kompensasi, dipekerjakan kembali pada 2 Juli 2018. Lihat: Buruh Nanbu Dipekerjakan Kembali.
  2. Pengurus SEBUMI diancam oleh sekelompok orang yang mendatangi rumahnya pada 6 Maret 2018. Lihat: Terima Ancaman Pembunuhan, Aktivis Serikat Buruh Lapor Polisi
  3. Buruh mengalami berbagai masalah kesulitan keuangan dan berusaha bertahan dengan berbagai cara, seperti Faisal yang menjadi pengemudi ojek online, Atika membantu pekerjaan suami di toko dan yang lainnya mencari pekerjaan serabutan ataupun mengandalkan bantuan orang tua.

Selain itu, berbagai aksi dan protes telah dilakukan yakni sebagai berikut:

  1. Melakukan aksi protes ke Toyota yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, pada 8 April 2018, mengingat Nanbu adalah perusahaan subkontraktor tier 2 Toyota sehingga buruh meminta Toyota menegakkan code of conduct terhadap Nanbu. Buruh juga mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
  2. Melakukan aksi dan melaporkan permasalahan kecelakaan kerja Atika Nafitasari ke BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Maret-April 2018.
  3. Melakukan aksi protes ke Toyota dan Kedubes Jepang pada 1 Mei 2018.
  4. Melakukan aksi ke kantor pusat Toyota di Sunter, Jakarta Utara dan di berbagai dealer yang berlokasi di lebih dari 10 kota pada 9 September 2018. Selain mendatangi Toyota, buruh Bekasi juga mendatangi Kedubes Jepang dan Kemnaker.
  5. Kembali melakukan aksi ke Toyota, Sunter, Jakarta Utara pada 23 November 2018, 10 Desember 2018, 17 Januari 2019, 10 Maret 2019, 7 April 2019 dan 1 Mei 2019. Aksi-aksi ini, kecuali 1 Mei 2019, juga mendatangi Kedubes Jepang dan Kemnaker. Belakangan setelah aksi-aksi ke Kedubes tidak membawa hasil, buruh juga melakukan aksi ke Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk meminta sikap Menteri Luar Negeri terhadap orang asing yang tidak menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia.
  6. Melakukan aksi ke Kemnaker pada 10 April 2019.

Buruh melakukan sedikitnya 11 kali aksi selama 1,5 tahun, belum termasuk aksi rutin dua mingguan ke dealer-dealer Toyota dan tak terhitung berbagai pernyataan protes serta surat-menyurat ke berbagai lembaga pemerintah dan organisasi terkait lainnya.

Setelah melalui berbagai proses yang panjang, akhirnya empat buruh Nanbu mendapatkan pekerjaannya kembali. Kabar terakhir adalah dalam putusan nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Nanbu dan memperkuat putusan PHI Bandung.

Namun, bukan berarti perjuangan selesai karena masih banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Semoga perjuangan buruh Nanbu ini dapat menjadi contoh bahwa buruh membutuhkan sikap tidak mudah menyerah dalam upaya memperjuangkan hak-haknya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, seperti PEMBEBASAN, KSPB dan organisasi-organisasi yang tergabung dalam KOMITMEN, yang telah memberikan solidaritas dan dukungan dalam perjuangan ini.

Bekasi, 13 Juli 2019

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)
Humas: Sarinah, Divisi Kampanye dan Jaringan (Juru Bicara), 0877-8801-2740

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.