Pernyataan Sikap: Kinerja Pegawai Pengawas Tidak Beres, Nota Pemeriksaan Diabaikan Pengusaha

Pernyataan Sikap: Kinerja Pegawai Pengawas Tidak Beres, Nota Pemeriksaan Diabaikan Pengusaha

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) saat ini sedang menangani kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan status kerja di beberapa perusahaan modal Jepang seperti PT Nanbu Plastics Indonesia, PT Fajar Mitra Indah, PT Ichikoh Indonesia dan PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU).

Saat terjadi dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, kami selalu melaporkan masalah tersebut kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, namun tidak ada satu pun dari pengaduan kami yang memberikan keadilan untuk buruh. Kami membuktikan sendiri bagaimana sulitnya buruh mendapatkan keadilan di negeri ini, bahkan ketika buruh berhadapan dengan pihak pengusaha Jepang dan mengadukan nasibnya kepada para pejabat maupun pegawai pemerintah yang adalah sesama bangsanya sendiri.

Sebelum adanya Permenaker No. 33/2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, ketika kami melaporkan kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, seringkali pegawai pengawas menghindar untuk memberikan nota pemeriksaan. Bahkan kami pernah hanya diberikan surat jawaban belaka. Setelah adanya Permenaker, kami pikir nasib buruh akan membaik, tapi kenyataannya, pegawai pengawas masih melakukan serangkaian manuver yang nyatanya menguntungkan pengusaha.

Nota-nota hasil pemeriksaan didasarkan pada pemeriksaan hal-hal yang kami adukan yakni substansi dari persoalan status kerja, yaitu sifat dan jenis pekerjaan. Pegawai pengawas selalu mendasarkan pemeriksaannya hal-hal remeh yang bisa dengan mudah dipenuhi oleh pengusaha, misalnya pelanggaran terjadi karena pengusaha tidak melaporkan kepada Disnaker. Contohnya dalam pemeriksaan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Nanbu Plastics Indonesia dimana pegawai pengawas ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat menyatakan pelanggaran timbul karena pengusaha tidak melaporkan daftar nama pekerja/buruh PKWT ke Disnaker, sehingga pengusaha sangat mudah untuk memperbaiki diri dan akhirnya bisa menggunakan buruh kontrak secara terus-menerus.

Dalam pemeriksaan terhadap PKWT PT Ichikoh Indonesia, pengusaha bahkan memenangkan pengusaha dengan menyatakan bahwa job by order (pekerjaan berdasarkan pesanan) bisa menggunakan PKWT atau kerja kontrak, padahal PT Ichikoh telah beroperasi sejak tahun 1998 alias selama 21 tahun! Yang lebih celaka lagi, saat melakukan pemeriksaan, pegawai pengawas tidak meminta keterangan buruh sehingga pengusaha bisa mengajukan dokumen-dokumen PKWT secara sepihak TANPA KONFIRMASI dari buruh yang bersangkutan. Setelah buruh mengetahui adanya dokumen-dokumen tersebut, buruh merasa tidak  pernah menandatanganinya sehingga dokumen tersebut diduga palsu dan telah dilaporkan ke Kepolisian. Prinsip kehati-hatian sama sekali diabaikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Setelah buruh mendapatkan nota pemeriksaan yang memenangkan buruh sekalipun, buruh tidak juga mendapatkan keadilan karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran. Walaupun dalam Pasal 33 Permenaker No. 33/2016 telah diatur wewenang Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Coba bandingkan jika buruh yang berada dalam posisi tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku seperti dalam kasus aksi menolak PP Pengupahan tanggal 30 Oktober 2015, maka buruh langsung didakwa dengan Pasal 216 KUHP ayat (1) karena melawan perintah pejabat. Tapi kalau pengusaha yang melawan perintah pejabat (pegawai pengawas), maka saran-saran yang selalu diberikan kepada buruh adalah memperselisihkan pelanggaran tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Bayangkan saja, pelanggaran yang jelas-jelas telah dibuktikan oleh pengawasan masih harus juga diperselisihkan! Hukum macam apa yang sebetulnya sedang digunakan ini?

Dalam kasus penyimpangan PKWT di PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), pegawai pengawas hanya menetapkan status kerja buruh berubah dari buruh di perusahaan penyalur/outsourcing menjadi buruh yang memiliki hubungan kerja dengan PT SENFU. Pegawai pengawas tidak menjawab permohonan serikat pekerja mengenai penetapan status PKWTT untuk buruh-buruh PT SENFU. Pemeriksaan tidak berdasar aduan dari pelapor yaitu dugaan pelanggaran Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tapi pihak Pegawai Pengawas mengunakan dasar Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Pemborongan. Dari sini jelas pihak Pegawai Pengawas mengabaikan dasar hukum dan bukti-bukti yang pihak pelapor/serikat ajukan khusunya sifat pekerjaannya tidak diperiksa dimana para pelapor bekerja di bagian utama dalam proses pekerjaannya.

Begitu juga dalam kasus PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart) saat pemeriksaan khusus tidak melibatkan pihak pelapor yaitu serikat pekerja, malahan pihak serikat pekerja tidak mengetahui kalau telah terjadi pemeriksaan. Pihak serikat tidak diberitahu secara tertulis maupun melalui panggilan telepon bahwa akan ada pemeriksaan khusus tersebut sehingga pihak serikat tidak hadir saat pemeriksaan. Isi dari nota pemeriksaan tidak sesuai dengan aduan yang di lakukan oleh pihak serikat yaitu jenis dan sifat pekerjaannya tidak diperiksa.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami dari KSPB menyatakan sikap:

  1. Tindak tegas segala malpraktek administrasi yang dilakukan oleh Para Pegawai Pengawas Wilayah II Jawa Barat;
  2. Perbaiki kinerja pegawai pengawas sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pengayoman terhadap rakyat;
  3. Copot Kepala UPTD Wilayah II Jawa Barat.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Bandung, 13 Mei 2019

Tertanda,
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  3. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  4. Serikat Buruh Bumi Manusia
  5. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  6. Serikat  Buruh Bermartabat Indonesia
  7. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  8. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan
  9. Solidaritas Indonesia 

***

Dokumentasi aksi

aksi buruh di bandung 13 mei 2019

Aksi KSPB di depan gedung Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, 13 Mei 2019.

Berita lainnya:

  • http://adaberitanet.com/index.php/home/berita/1721

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.