Pernyataan Sikap May Day 2019

Pernyataan Sikap May Day 2019

Sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, kelas buruh telah memperjuangkan perbaikan kondisi kerja dalam bentuk aksi dan pemogokan-pemogokan. Upah murah, jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang buruk menjadi sebab dari munculnya perlawanan-perlawanan kelas buruh.

Perjuangan kelas buruh tidak hanya berlangsung di pabrik, tetapi juga meluas dari kota ke kota hingga ke seluruh negeri. Perjuangan buruh bangkit menjadi suatu perjuangan politik yang menuntut negara untuk memperbaiki kondisi kerja. Bahkan lebih jauh lagi, perjuangan kaum buruh tumbuh menjadi perjuangan politik yang ingin menggantikan kekuasaan lama yang hanya melayani kepentingan kelas pemodal, menjadi kekuasaan baru yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan kelas pekerja dan masyarakat.

Saat ini kaum buruh merasakan adanya perubahan hukum perburuhan, kondisi kerja dan kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, keuntungan kapitalis semakin meningkat dan ketimpangan antara para pemilik dengan pekerja semakin menajam. Upah murah dan kondisi-kondisi kerja yang buruk berupa jam kerja yang panjang, keselamatan kerja yang rendah, penggunaan buruh anak, eksploitasi masif terhadap tenaga kerja kaum perempuan, dst, masih bisa kita temukan di abad 21 ini.

Kita hidup di era dimana 200 perusahaan transnasional menguasai 80 persen produksi dunia. Pada tahun 2018, kekayaan 26 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan setengah masyarakat bumi atau sekitar 3,8 miliar penduduk. Sementara di Indonesia, harta kekayaan empat orang terkaya sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin dan Indonesia menduduki peringkat keenam terburuk di dunia dalam hal kesenjangan ekonomi. Singkatnya, kaum 1% menguasai kehidupan 99% manusia di muka bumi ini.

Bertriliun-triliun kekayaan di muka bumi tidak lahir begitu saja turun dari langit, tapi dihasilkan oleh KERJA! Modal hanya sekadar benda mati dan pabrik hanyalah rumah hantu tanpa kerja miliaran manusia yang dinamakan kaum buruh. Di bawah sistem kapitalisme, yang berkuasa adalah mereka yang dilegalkan sebagai pemilik modal atau kapitalis oleh hukum yang dibuat oleh negara. Mereka disahkan sebagai pemilik atas kekayaan yang ditimbun selama ribuan tahun dari hasil kerja milliaran manusia dan diwariskan secara turun-temurun sebagai kekayaan pribadi. Seolah hal ini adalah suatu kenyataan yang benar yang harus diakui oleh kelas pekerja dan tidak bisa diubah.

Perjuangan kelas buruh yang keras melawan majikannya telah mendorong lahirnya inovasi teknologi untuk menggantikan kaum buruh dengan mesin-mesin. Kaum kapitalis membayangkan sebuah dunia dimana hanya ada mereka dan mesin-mesinnya seolah-olah mereka bisa hidup tanpa buruh dan bisa menyingkirkan kaum buruh dari pekerjaannya. Produksi menghasilkan jutaan ton makanan, pakaian, bertingkat-tingkat bangunan dan inovasi kesehatan terbaru, sedangkan di sisi lain ada yang kelaparan, berpakaian gembel, sakit-sakitan dan hidup menggelandang di jalanan tanpa tempat tinggal. Situasi yang pada akhirnya membuat orang-orang miskin sekarat dan lebih cepat mati.

Padahal kekayaan di muka bumi ini dihasilkan oleh kerja bersama yang artinya kelahiran teknologi-teknologi terbaru juga adalah dibiayai dari kerja bersama tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila segala kemajuan teknologi diabdikan untuk memajukan kepentingan seluruh umat manusia. Segala alat-alat produksi dan hasil-hasilnya seharusnya menjadi milik bersama (publik) untuk mendorong majunya individu-individu manusia dengan segala keunikannya masing-masing dan bertukar secara setara.

Apabila hukum ini tidak dijalankan, maka kita akan menyaksikan bagaimana kapitalis terus-menerus mengeruk kekayaan alam bumi ini dengan teknologi mereka, menguasai hasil-hasilnya sendirian dan memubazirkannya. Alam mengalami kerusakan yang diakibatkan cara-cara produksi kapitalis yang rakus dengan eksploitasi.  Di satu sisi, kapitalis memproduksi semakin banyak barang, tapi di sisi lain menurunkan tingkat pendapatan riil buruh sehingga buruh tidak mampu membeli barang-barang yang mereka hasilkan sendiri. Kaum buruh terasing dari barang-barang yang dihasilkannya sendiri dan barang-barang itu dimonopoli oleh kapitalis. Seorang buruh harus menabung sekian lama atau berhutang bertahun-tahun untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya.

Untuk membeli motor, buruh harus berutang selama 2-5 tahun, untuk memiliki tempat tinggal sendiri buruh harus berutang selama 15-20 tahun. Untuk semakin banyak menikmati hasil-hasil produksinya sendiri, buruh harus bekerja lebih keras dengan mengambil lebih banyak jam kerja (lembur). Semakin banyak tenaganya yang dihisap, semakin cepat pula tubuh buruh menjadi aus, sakit-sakitan dan mati. Buruh menjadi rentan terkena penyakit akibat kerja, stres dan tekanan mental, hidup dalam kemiskinan serta tersingkir dari peradaban modern.

Di bawah sistem kapitalisme, pekerjaan menjadi terbatas karena pemilik modal tidak mau menerima lebih banyak tenaga kerja karena keuntungannya yang terlalu besar itu tidak mau dikembalikan dalam bentuk upah tenaga kerja baru. Walaupun sebetulnya hal itu bisa dilakukan dengan pengurangan jam kerja dan shift (pergantian kerja) yang ditambah. Jam kerja 8 jam dan kerja 3 shift sudah usang. Semakin maju teknologi, seharusnya jam kerja semakin berkurang. Bahkan sebetulnya dengan menambah shift saja dan mengurangi jam kerja, lebih banyak tenaga kerja yang diserap. Tetapi malah, kapitalis memaksa buruh melakukan kerja lembur dengan mengecilkan upah pokok buruh sehingga untuk menambah upahnya, buruh terpaksa harus bekerja lembur.

UU Tenaga Kerja dibuat untuk menguntungkan pemilik modal. Di dalam UU Tenaga Kerja kita, pekerjaan-pekerjaan tidak tetap diakui agar pemilik modal bisa menggunakan buruh secara fleksibel dalam pengertian buruh bisa digunakan dan dipecat kapan saja. Kita mengenal pekerjaan dengan status outsourcing, pemagangan tenaga kerja (bukan hanya anak sekolah!) dan perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT (kontrak). Selain itu, aturan-aturan dalam UU Tenaga Kerja dibuat agar mudah dilanggar oleh pengusaha, misalnya pasal-pasal pidana yang sedikit dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang lemah.

Persoalan mendasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih digolongkan sebagai hukum perdata, terutama bisa kita lihat dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang jelas-jelas masih menggunakan hukum acara perdata murni. Padahal hukum perdata adalah hukum yang dibuat oleh kapitalis sebagai sarana-sarana membuat perjanjian-perjanjian pertukaran komoditi dan untuk menegakkan hak milik atas properti (barang-milik). Jadi jelaslah bahwa negara ini hanya mengganggap buruh adalah sejenis komoditi (barang dagangan) dan bukan tenaga kerja yang dikeluarkan dari tubuh seorang manusia.

Demi penegakan hak-hak manusia (pekerja) yang diakui oleh UU Tenaga Kerja, Kita sudah pernah menyarankan kepada Kementerian Tenaga Kerja agar berani mencabut izin perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan di Indonesia. Tapi jawaban mereka adalah tidak menerima masukan ini dengan alasan nanti pengusaha akan kabur dan tidak lagi berinvestasi di Indonesia. Memang negeri ini adalah negeri yang gagal dalam membangun industri nasional yang mandiri setelah puluhan tahun dikuasai oleh kapitalis monopoli internasional (imperialisme) dan agen-agennya di dalam negeri. Negara kita dikuasai oleh agen-agen imperialis yang sangat tergantung pada modal asing sehingga lebih memilih mengorbankan kepentingan kaum buruh dan rakyat demi kepentingan imperialis yang rakus atas penghisapan.

Padahal negeri kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa berlimpah dan beragam yang pastinya akan membuat rakyat sejahtera apabila dikelola dengan benar. Bahkan akan memberikan kebaikan bagi dunia dalam semangat solidaritas internasional. Tapi kekayaan alam kita hanya dicuri oleh para pemodal untuk dikeruk menjadi kekayaan segelintir orang. Para penguasa hanya menjadi Calo belaka yang menjual kekayaan alam dan tenaga buruh murah keluar negeri. Begitu gagalnya negara ini membangun industri nasional sehingga menciptakaan keterbatasan pekerjaan yang membuat rakyat Indonesia, terutama perempuan, harus pergi keluar negeri untuk menjadi buruh-buruh migran. Di luar negeri, buruh-buruh migran asal Indonesia mengalami penindasan yang lebih kejam. Setiap tahun kita mendengar ratusan buruh migran dianiaya, disiksa, diperkosa hingga dibunuh oleh majikannya karena negara lagi-lagi gagal melindungi mereka.

Kaum buruh telah berjuang melalui jalur-jalur yang disediakan oleh negera. Kita sudah berkali-kali menempuh jalur bipartit, melaporkan pelanggaran yang dilakukan pengusaha ke UPTD Pengawasan Dinas Tenaga Kerja, melakukan mediasi sampai bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun jauh lebih banyak pengusaha yang dimenangkan, sedangkan buruh pada akhirnya kehilangan pekerjaan. Begitu sulitnya menjerat pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, tapi begitu mudahnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan mengkriminalisasi buruh. Ketidakadilan hukum ini adalah bukti bahwa kekuasaan yang ada sekarang jelas-jelas lebih berpihak kepada pemilik modal.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain buruh harus berhimpun dan berserikat untuk menyatukan kekuatan di serikat-serikat buruh yang independen. Tinggalkanlah serikat-serikat buruh yang hanya menghamba kepada kepentingan pemilk modal dan elite-elite politik agen imperialis. Serikat-serikat buruh seperti itu ada banyak dimana-mana. Bukannya memperjuangkan dan membebaskan buruh dari penindasan, para pengurusnya malah sibuk bekerja sama dengan pengusaha untuk membuat buruh semakin tertindas dan terhisap. Setelah reformasi, pimpinan-pimpinan serikat buruh moderat ini semakin banyak yang masuk ke gelanggang politik praktis. Mereka masuk ke partai-partai bentukan pemodal dan penguasa yang mana mereka jelas-jelas menjadi hanya pelayan kepentingan pemodal dan penguasa. Mereka melakukan penipuan secara massal di hadapan kelas buruh seolah-olah mereka adalah perwakilan kaum buruh. Tapi massa buruh sendiri bisa merasakan bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan mereka di lapangan perjuangan. Bagaimana mereka menggunakan jabatannya untuk mendapatkan sogokan-sogokan dari pemodal dan pejabat, sedangkan kepentingan buruh yang menjadi anggotanya dikorbankan.

Hanya serikat-serikat yang independen, yang bebas dari intervensi pemodal dan elite politik, serta menjalankan mekanisme demokrasi di internalnya yang akan mampu menjadi wadah perjuangan kaum buruh yang konsisten. Kita membutuhkan serikat-serikat yang mampu memajukan kapasitas kaum buruh secara mandiri, tidak takut memperjuangkan kepentingan buruh sampai tuntas dan mengangkat perjuangan kaum buruh sampai ke level perjuangan politik.

Dalam perjuangan politik ini, kaum buruh adalah harapan bagi rakyat miskin yang semakin menderita. Kaum buruh juga yang bisa merangkul potensi perlawanan petani, kaum miskin perkotaan, perempuan dan kelompok tertindas lainnya untuk menjadi satu dalam barisan yang sama. Sudah terlalu lama para bandit politik dan agen-agen imperialis dibiarkan berkuasa dan melakukan kerusakan di negeri ini, maka sudah saatnya kaum buruh membangkitkan diri untuk mengambil alih kekuasaan yang akan kita gunakan untuk kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin.

Dengan berpolitik, maka kelas pekerja akan bisa untuk mengubah seluruh aturan hukum yang menindas rakyat, termasuk MENGUBAH HUKUM KETENAGAKERJAAN; mengadili para koruptor dan pelanggar HAM; menggunakan kekayaan alam untuk kepentingan kaum buruh dan masyarakat; membangun industri nasional yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk semuanya; menyediakan pendidikan, kesehatan dan perumahan gratis untuk rakyat dan banyak lagi program yang harus kita lakukan untuk memanusiakan manusia.

Jakarta, 1 Mei 2019

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan
(FSEDAR)

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.