Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan

Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan

Pernyataan Sikap:
Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan;
Jangan Injak Martabat Buruh Indonesia di Negerinya Sendiri

Modal Jepang masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1942 dalam bentuk penjajahan fisik. Meskipun menjajah hanya selama 3,5 tahun, penderitaan fisik yang dialami oleh rakyat Indonesia sangatlah berat. Karena Jepang memberlakukan sistem tanam paksa, romusha (kerja paksa) dan pelacuran paksa (jugun ianfu) serta pemberangusan organisasi-organisasi rakyat.

Setelah Jepang berhasil diusir pada tahun 1945, modal Jepang kembali dominan pada 1967 setelah naiknya kekuasaan Orde Baru. Pada 1970, Mitsubishi mendirikan  PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, lalu menyusul Toyota juga membangun pabriknya pada 1971. Masuknya modal Jepang secara besar-besaran memicu penolakan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan pada 15 Januari 1974 (Malari 74).

Segala bentuk protes rakyat atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh investasi seperti upah murah, status kerja fleksibel dan kerusakan lingkungan, dijawab dengan kekerasan militer Orba. Selama 32 tahun kekuasaan Orba, modal Jepang sangat leluasa beroperasi dan mendapatkan keuntungan besar.

Setelah reformasi 1998 hingga hari ini, modal Jepang masih mendominasi investasi di Indonesia, khususnya industri otomotif. Tapi masih sering kita dengar dan temukan berbagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang menyengsarakan buruh Indonesia.

Padahal produk-produk Jepang telah menguasai pasar Indonesia, terutama otomotif. Hampir 100 persen kendaraan bermotor dan mobil yang digunakan oleh rakyat Indonesia adalah pabrikan Jepang. Keuntungannya besar, sebagai contoh pada semester pertama 2018 saja, pendapatan dan laba bersih Perseroan TMMIN tumbuh masing-masing sebesar 28 persen dan 58 persen menjadi 250 miliar rupiah dan 94,9 miliar rupiah.

Inilah beberapa kasus yang kami himpun di antaranya:

  1. Nanbu Plastics Indonesia, perusahaan subkontraktor Toyota, yang berlokasi di Kawasan MM2100, Cikarang, mempekerjakan buruh sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan. Nanbu bahkan melakukan pemecatan terhadap buruh perempuan korban kecelakaan kerja dan melayangkan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh korban kecelakaan kerja dan buruh lainnya di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung.
  2. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), gudang spare part Mitsubishi yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, menggunakan buruh outsourcing dan mempekerjakan mereka dengan sistem kontrak secara terus-menerus; melakukan diskriminasi terhadap makanan; tidak memberikan fasilitas transport dan hak-hak lainnya, hingga melakukan PHK terhadap seluruh buruh yang berusaha mendirikan serikat.
  3. Fajar Mitra Indah (PT. FMI), perusahaan gudang FamilyMart yang berlokasi di Cibitung, Kab. Bekasi, mempekerjakan buruhnya sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan, melakukan pemotongan upah, tidak memberikan slip gaji, tidak memberikan fasilitas transport dan uang makan dan mengeksploitasi pekerja perempuan. Bahkan setelah ada nota penetapan dari Pegawai Pengawas, pengusaha tidak bersedia menjalankan. Buruh yang melakukan mogok kerja digantikan dan dipecat secara sepihak. Memanfaatkan kemiskinan buruh yang sudah tidak memiliki upah lagi, PT. FMI menawarkan uang agar buruh mau melepaskan haknya sebagai seorang karyawan tetap. 13 Buruh menolak penawaran tersebut dan menuntut dipekerjakan kembali.
  4. Dan masih banyak lagi kasus perusahaan modal Jepang yang bermasalah yang sedang kami kumpulkan datanya.

Kami sudah berkali-kali melakukan aksi ke perusahaan-perusahaan tersebut di atas dan juga mendatangi Kedutaan Besar Jepang, tapi mereka mengabaikan tuntutan kami.

Oleh karena itu, kami mendatangi Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan diplomatik luar negeri, dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Kementerian Luar Negeri agar menegur Kedutaan Besar Jepang dan Perusahaan-Perusahaan Jepang agar patuh Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia;
  2. Kementerian Luar Negeri harus mendesak Kedutaan Besar Jepang agar menyelesaikan kasus-kasus buruh yang melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak-hak buruh dan hak asasi manusia (HAM).

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2018

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.