Siaran Pers International Women’s Day 2019

Siaran Pers International Women’s Day 2019

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasannya pada hari ini Minggu 10 Maret 2019 kami kembali turun kejalan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia (IWD) sekaligus menyampaikan aspirasi kami mengenai permasalahan yang menimpa kaum perempuan, khususnya buruh perempuan Indonesia dan persoalan pelanggaran hak-hak buruh dimana pengusaha Jepang tidak patuh akan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh-buruhnya tanpa melalui ketentuan Undang-Undang.

Di bawah sistem kapitalisme dan budaya patriarki yang menindas, kaum perempuan mengalami eksploitasi berlipat-lipat berupa diskriminasi, kekerasan seksual dan kemiskinan ekonomi. Perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua yang dianggap lebih rendah daripada laki-laki meskipun kerja-kerja perempuan dalam mengurus rumah tangga sesungguhnya berkontribusi pada produksi sosial sama besarnya dengan kerja-kerja kaum laki-laki. Diskriminasi itu tercermin dalam anggapan-anggapan masyarakat bahwa kaum perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan nasib dan hidupnya sendiri, tidak boleh mandiri dan ikut membuat keputusan. Lebih parah lagi kekerasan terhadap kaum perempuan semakin meningkat dimana menurut data Komnas Perempuan pada tahun 2018 terjadi 406.178 kasus yang meningkat dari 348.466 kasus pada tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya adalah fenomena gunung es karena banyak korban kekerasan yang tidak berani bersuara apalagi kalau pelakunya adalah orang-orang terdekat.

Kaum perempuan menjadi rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi ganda saat memasuki ruang-ruang publik seperti sekolah, universitas dan tempat kerja. Di dunia pendidikan, kasus-kasus pelecehan seksual bahkan perkosaan terjadi yang melibatkan orang-orang yang memiliki kuasa tertentu terhadap kaum perempuan. Dalam dunia kerja, tidak saja seksualitas kaum perempuan dieksploitasi, tapi juga tenaga kerjanya untuk melipatgandakan keuntungan pemilik modal. Sekalipun hak-hak perempuan seperti cuti melahirkan, cuti haid dan hak menyusui sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, masih saja ada kasus-kasus dimana pengusaha menolak memberikan cuti haid, melakukan PHK terhadap buruh perempuan yang sedang hamil dan minimnya fasilitas ruangan menyusui. Sebagai buruh, perempuan dihisap tenaganya sebagaimana halnya buruh laki-laki, namun penghisapan tersebut menjadi lebih berlebih karena posisi perempuan yang direndahkan.

Oleh karena itu, dalam momentum IWD kali ini kami menuntut kesetaraan, demokrasi dan kesejahteraannya sepenuh-penuhnya untuk kaum perempuan dengan dihapuskannya segala hambatan baik diskriminasi, kekerasan maupun anggapan-anggapan bias gender yang menghambat kaum perempuan maupun identitas keperempuanan untuk menjadi tenaga produktif masyarakat secara penuh.

Dalam IWD kali ini, kami juga menuntut keadilan bagi buruh yang hak-haknya dilanggar oleh pemilik modal yang mana ada buruh perempuan juga di dalamnya yang sedang memperjuangkam haknya. Berikut data kasus yang sedang di tangani oleh Komite Solidaritas Perjuangan Buruh yang semuannya adalah Pemodal Asing asal Jepang:

  1. PT. Nanbu Plastics Indonesia yang mana Pemodal asal Jepang yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok J-16 Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520 dengan produksi komponen sperpart mobil yang mana Pt. Nanbu Plastik Indonesia adalah vendor tier 2 dari PT. Toyota Indonesia dimana empat buruhnya dikenai PHK sepihak dengan alasan telah selesai masa kontraknya. Padahal kami sudah mengajukan perselisihan hubungan industrial dan melakukan advokasi sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan No. 166/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg menyatakan pengusaha harus mempekerjakan buruh PT. Nanbu Plastics Indonesia segera mempekerjakan dengan status karyawan tetap (PKWTT) dengan masa kerja dihitung sejak pertama kali masuk kerja.. Namun sampai detik ini dari saat dibacakannya putusan tersebut pada pada tanggal 02 Januari 2019, PT.. Nanbu Plastics Indonesia tidak melaksanakan putusan tersebut malah melakukan Kasasi ke Makhamah Agung. Alih-alih mematuhi segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia karena Pt. Nanbu Plastics Indonesia beropersi di Indonesia malah sebaliknnya selalu berkelit untuk menghindari ketentuan Undang-undang tersebut.
  2. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services yang beralamat di Jalan Madura I Blok Lno.17 Kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi17845 – Indonesia yang mana pemilik modalnya juga berasal dari Jepang yaitu Fujitrans Corporation yang bekerja sama dengan PT. Wima Logistic Internasional. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services bergerak di bidang jasa pergudangan untuk PT. Kramayudha Tiga Berlian, perusahaan Mitsubishi Part Center dengan pekerjaan menerima spare part (komponen) dari vendor-vendor PT. Kramayudha Tiga Berlian baik komponen lokal maupun komponen impor, melakukan penyimpanan dan pengemasan sebelum dilakukan pengiriman ke seluruh dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Di balik kesuksesan PT. Senopati Fujitrans Logistic Services, pengusaha melakukan PHK sepihak terhadap 73 buruh setelah buruhnya mendirikan serikat pekerja sehingga patut diduga bahwa PT. Senopati Fujitrans Logistic Services telah melakukan union busting (pemberangusan serikat). Serikat buruh tercatat pada bahwa tanggal 06 November 2018 dengan nomor bukti pencatatan: 1985/CTT.250/XI/2018 tertanggal 08 November 2018, sementara PHK terjadi pada tanggal 13 November 2018. Itikad buruk juga dilakukan oleh PT. Senopati Fujitrans Logistic Services yang tidak pernah bersedia berunding bipartit meskipun pihak serikat telah mengajukan permohonan perundingan sebanyak tiga kali. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services juga tidak menjalankan Nota Dinas Nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang intinya bahwa PT. Senopati Fujitrans Logistic Services harus mempekerjakan kembali 73 buruhnya dengan status buruh PT. Senopati Fujitrans Logistic Services.
  3. PT. Fajar Mitra Indah perusahaan pergudangan milik ritel FamilyMart dengan ritel terbesar di Jepang ini juga pemodal asing asal Jepang. Di Indonesia FamilyMart adalah ritel yang sedang berkembang pesat, sekarang saja sudah lebih dari 100 gerai yang tersebar hanya di Jabotabek. PT. Fajar Mitra Indah dalam hal ini telah melakukan PHK sepihak terhadap 27 buruhnya yang saat itu sedang menuntut hak menjadi buruh tetap/PKWTT akibat pelanggaran yang di lakukan oleh PT. Fajar Mitra Indah sendiri. Hak buruh telah dikuatkan oleh Nota Pengawasan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 yang sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas IA Bandung dimana pada intinya ke-27 buruh yang harus dipekerjakan kembali dengan status PKWTT/karyawan tetap terhitung masa kerja dari pertama masuk. Namun sampai detik ini PT. Fajar Mitra Indah tidak mau menjalankan dari isi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut dan malah tidak membayar upah dan menawarkan uang pesangon.
  4. PT. Ichikoh Indonesia adalah perusahaan manukfaktur yang memproduksi had lamp/lampu untuk mobil, PT. Ichikoh Indonesia juga pemodalnya asing asal Jepang yaitu ICHIKOH INDUSTTRIES LIMITED. PT. Ichikoh Indonesia adalah vendor tire 1 dari pabrikan dengan merk Toyota, Daihatsu dan Mitsubishi. Dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan patut diduga juga PT. Ichikoh Indonesia melakukan tindakan anti serikat buruh yaitu melakukan PHK sepihak 10 buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia dengan alasan berakhirnnya kontrak, padahal hal tersebut sedang dalam perselisihan. Pihak PT. Ichikoh Indonesia tidak pernah menanggapi surat bipartit yang diajukan oleh serikat sebanyak 3 (tiga) kali, tidak mau berunding padahal pihak PT. Ichikoh Indonesia telah menerima surat bipartit yang serikat kirimkan. Selain itu, diduga PT.Ichikoh Indonesia melakukan pemalsuan tanda tangan pada Perjanjian Kerja yang dijadikan bukti-bukti saat pemeriksaan khusus dugaan pelanggran PKWT dilakukan di PT. Ichikoh Indonesia yang telah dilaporkan oleh pihak buruh ke Polisi Sektor Cikarang Barat pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dengan Nomor : STPL/319/II/2019/ Sek Cik Bar.

Dari fakta hukum yang ada maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi menyatakan sikap:

  1. Pekerjakan kembali buruh PT. Nanbu Plastics Indonesia sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan status buruh tetap dengan masa kerja sejak pertama masuk, pulihkan hak-hak buruh tersebut dan ditempatkan bekerja kembali sesuai jabatan semula;
  2. Pekerjakan kembali buruh PT. SENFU yang dikenai PHK sepihak sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018;
  3. Pekerjakan kembali buruh PT. Fajar Mitra Indah yang dikenai PHK sepihak dengan status buruh tetap/PKWTT terhitung sejak masuk kerja sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018;
  4. Pekerjakan kembali buruh anggota SBBI PT. Ichikoh Indonesia yang di PHK dan angkat ke-13 anggota dan pengurus SBBI PT. Ichikoh Indonesia menjadi karyawan tetap tetap sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  5. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan seluruh Pengusaha Jepang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Tertanda,

  1. Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI
  2. Serikat Kobelco Indonesia
  3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  4. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  5. Serikat Buruh Bumi Manusia
  6. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  7. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  8. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  9. Solidaritas Indonesia

***

Liputan:

  1. KSPB Ternate Tuntut Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan Kaum Buruh, liputanindonesianews.com, 11 Maret 2019;
  2. Suarakan Nasib Buruh, Ratusan Massa KSPB Turun ke Jalan, DaulatRakyat.id, 10 Maret 2019;
  3. 114 Buruh di PHK Sepihak, KSPB Ternate Tuntut 4 Perusahaan Asal Jepang ini, Lentera.co.id, 10 Maret 2019;
  4. IWD 2019, KSPB Tuntut Pengusaha Jepang Penuhi Hak Buruh Indonesia, Solidaritas.net, 14 Maret 2019.

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.