Siaran Pers: Investigasi Dugaan Praktek Maladministrasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Siaran Pers: Investigasi Dugaan Praktek Maladministrasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Kami Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Jawa Barat ( PBHI JAWA BARAT ), telah melakukan serangkaian kegiatan Advokasi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defenders) bersama-sama dengan beberapa Komunitas Masyarakat, diantaranya adalah Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) dan Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bandung menyatakan sikap sebagai berikut:

Sebagai penyelenggara negara, pegawai pengawas ketenagakerjaan seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Pegawai pengawas berkewajiban menegakkan norma-norma kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sehingga mengurangi perampasan terhadap hasil kerja buruh, mempertahankan hak-hak normatif buruh dan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Apalagi buruh adalah kelompok masyarakat produktif yang juga ikut berkontribusi langsung terhadap penerimaan pendapatan negara dimana buruh menjalankan kewajibannya setiap bulan membayar pajak PPh21 yang sehingga hak-hak asasi kaum buruh yang timbul karena adanya hubungan kerja seharusnya dipenuhi oleh negara.

Namun, pengalaman kami dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran norma kerja, pegawai pengawas melakukan berbagai praktek yang tidak profesional sehingga tidak heran banyak buruh yang beranggapan kinerja pegawai pengawas itu bobrok.

Pada tahun 2015, salah satu anggota kami, Serikat Buruh Bumi Manusia PT Nanbu Plastics Indonesia melaporkan Bidang Pengawasan Kabupaten Bekasi ke Ombudsman Jawa Barat karena pegawai pengawas tidak bersedia mengeluarkan nota pemeriksaan, namun hanya sekadar surat jawaban atas pengaduan kasus penyimpangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Ombudsman Jawa Barat hanya melakukan mediasi antara serikat buruh dan Bidang Pengawasan tanpa mengeluarkan rekomendasi atas aduan kami. Padahal, Ombudsman berwenang mengeluarkan rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 37 Tahun 2008 bahwa salah satu wewenang Ombudsman adalah: “membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.

Setelah dilaporkan ke Ombudsman dan adanya Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, kinerja pegawai pengawas Kabupetan Bekasi yang kini menjadi bagian dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya buruh.

Penyimpangan-penyimpangan norma kerja yang kami adukan tidak ditangani secara profesional yang mana nota pemeriksaan Pegawai Pengawas tidak sesuai dengan dalil-dalil penyimpangan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) yang kami laporkan atau ajukan untuk diperiksa.

Pegawai Pengawas terkesan menghindari mengeluarkan hasil pemeriksaan penyimpangan PKWT berdasarkan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya sesuai dengan Pasal 59 ayat (1). Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan status kerja buruh hanyalah dalil-dalil yang tidak substansi yang memberikan celah kepada pengusaha untuk memenuhinya dengan mudah. Dalam kasus penyimpangan PKWT (kontrak) PT Nanbu Plastics Indonesia, pegawai pengawas menetapkan status buruh harus berubah menjadi PKWTT dengan dalil pengusaha belum melaporkan daftar nama buruh ke Disnaker. Akibatnya, pengusaha hanya perlu membuat daftar nama buruh dan melaporkan ke Disnaker untuk secara terus-menerus bisa mempekerjakan buruh kontrak!

Dalam kasus penyimpangan PKWT di PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), pegawai pengawas hanya menetapkan status kerja buruh berubah dari buruh di perusahaan penyalur/outsourcing menjadi buruh yang memiliki hubungan kerja dengan PT SENFU. Pegawai pengawas tidak menjawab permohonan serikat pekerja mengenai penetapan status PKWTT untuk buruh-buruh PT SENFU. Pemeriksaan tidak berdasar aduan dari pelapor yaitu dugaan pelanggaran Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tapi pihak Pegawai Pengawas mengunakan dasar Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Pemborongan. Dari sini jelas pihak Pegawai Pengawas mengabaikan dasar hukum dan bukti-bukti yang pihak pelapor/serikat ajukan khusunya sifat pekerjaannya tidak diperiksa dimana para pelapor bekerja di bagian utama dalam proses pekerjaannya.

Begitu juga dalam kasus FamilyMart saat pemeriksaan khusus tidak melibatkan pihak pelapor yaitu serikat pekerja, malahan pihak serikat pekerja tidak mengetahui kalau telah terjadi pemeriksaan. Pihak serikat tidak diberitahu secara tertulis maupun melalui panggilan telepon bahwa akan ada pemeriksaan khusus tersebut sehingga pihak serikat tidak hadir saat pemeriksaan. Isi dari nota pemeriksaan tidak sesuai dengan aduan yang di lakukan oleh pihak serikat yaitu jenis dan sifat pekerjaannya tidak diperiksa.

Bahkan dalam kasus aduan penyimpangan PKWT di PT. Ichikoh Indonesia, pegawai pengawas malah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan PKWT di PT Ichikoh Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak pengusaha yang di kemudian hari salah satu dokumen yang dijadikan bukti yakni dokumen PKWT diduga palsu karena buruh merasa tidak pernah menandatanganinya. Kasus dugaan pemalsuan ini sudah dilaporkan oleh pihak buruh ke Polsek Cikarang Barat dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dengan kami menuntut kepada Ombudsman Jawa Barat untuk:

  1. Menegakkan pelayanan publik, khususnya dalam Pengawasan Ketenagakerjaan.
  2. Tindak tegas malpraktek administrasi yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Wilayah II Jawa Barat.
  3. Rekomendasikan pencopotan Kepala UPTD Wilayah II Jawa Barat.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

Bandung, 21 Maret 2019

Aksi KSPB Bandung, termasuk FSEDAR, di depan kantor Ombudsman Jawa Barat, 21 Maret 2019

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.