Siaran Pers KSPB 21 Juli 2019: Lawan Penjajahan Modal Jepang, Selamatkan Buruh Indonesia

Siaran Pers KSPB 21 Juli 2019: Lawan Penjajahan Modal Jepang, Selamatkan Buruh Indonesia

Pada hari ini, Minggu, 21 Juli 2019, kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) kembali melakukan aksi ke perusahaan-perusahaan Jepang, yakni Toyota, Mitsubishi dan FamilyMart serta ke Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) dan Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) setelah terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh di perusahaan-perusahaan modal Jepang.

Dalam kasus PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart), buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) sesuai dengan nota Hasil Pemeriksaan Pengawasan Khusus dengan Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018. Tetapi pengusaha bisa mengabaikan nota tersebut dan tidak menghadiri lima kali penggilan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.

Pengusaha juga melakukan transfer sepihak dengan cara setoran tunai menggunakan nama buruh yang berarti nama buruh telah dicatut seolah-olah melakukan setoran tunai di rekeningnya sendiri. Undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi sebanyak 3 (tiga) kali tidak dihadiri. Sejak beroperasi Oktober 2012, gerai FamilyMart telah tumbuh lebih dari 100 gerai, namun perkembangan ini tidak disertai dengan komitmen untuk memenuhi hak-hak buruh Indonesia dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Sampai dengan hari ini buruh gudang Mitsubishi, PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT. SENFU) belum juga mendapatkan hak-haknya dan malah dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal buruh telah mendapatkan nota pemeriksaan khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat nomor 560/B-7429/UPTD-Wil-II/XII/2018 yang menyatakan hubungan kerja buruh harus berubah menjadi karyawan PT SENFU. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) atau Mitsubishi seharusnya bertanggung jawab atas nasib buruh PT SENFU tersebut karena Mitsubishi memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan perusahaan pemasoknya mematuhi Supplier CSR Guidelines Mitsubishi.

Nasib buruh PT Ichikoh Indonesia juga tak berbeda jauh. Buruh Ichikoh mengerjakan lampu mobil untuk Mitsubishi dan Toyota yang dianggap sebagai pekerjaan musiman karena spek dan desainnya berubah dari waktu ke waktu. Padahal sejatinya buruh selalu mengerjakan barang yang sama yakni Lampu Mobil. Setelah melaporkan permasalahan ini kepada Bidang Pengawasan, buruh mengalami menjadi korban kerugian akibat dugaan pemalsuan tanda tangan. Sejumlah dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) muncul sebagai alat bukti, sementara buruh tidak pernah merasa menandatanganinya sehingga melaporkan masalah ini kepada Kepolisian Sektor Cikarang Barat yang diterima oleh pihak Kepolisian dengan nomor STPL/319/II/2019/ Sek Cik Bar.

Semua fakta-fakta di atas semakin memperkuat keyakinan kami bahwa telah terjadi ketidakadilan yang dialami oleh buruh di bawah investasi modal yang berasal dari Jepang. Modal Jepang telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1970an yang mendapatkan manfaat besar dari buruh murah, sumber daya alam dan pasar yang luas di Indonesia. Namun investasi Jepang di Indonesia tidak memberikan kepastian kerja bagi rakyat Indonesia. Pemodal Jepang menggunakan buruh-buruh kontrak, outsourcing dan magang untuk mengeruk lebih banyak keuntungan. Ketika buruh memperselisihkan permasalahan ini, yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Walaupun hukum ketenagakerjaan tidak mengizinkan PHK tanpa penetapan lembaga perselisihan hubungan industrial. Terkesan selama ini hukum diakali dan tidak dihormati karena tidak ada sanksi yang tegas.

Rakyat Indonesia dibuai seolah-olah investasi modal asing, terutama Jepang, pasti menguntungkan dan menyediakan lapangan pekerjaan. Faktanya, jutaan anak muda masih menganggur, mengantri mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan karena penyerapan tenaga kerja dibuat sangat sempit. Upah buruh diperkecil dan lembur dipanjangkan sehingga jam kerja menjadi berlebihan dan tidak bisa dibagi kepada yang lain. Buruh-buruh yang berusia 25 tahun ke atas kesulitan mendapatkan pekerjaan karena syarat rekrutmen dan terlempar begitu saja menjadi pekerja informal yang nasibnya menjadi tidak pasti.

Kondisi ini semakin diperparah dengan praktik maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai yang berurusan dengan masalah ketenagakerjaan. Celah-celah hukum dan penafsiran karet diajarkan oleh oknum-oknum pejabat dan pegawai ketenagakerjaan kepada pengusaha. Tindakan-tindakan semacam ini sesungguhnya ikut menjajah bangsa sendiri yakni buruh dan rakyat Indonesia yang membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk dan tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Kolaborator penjajah ini ada dimana-mana di berbagai instansi pemerintah yang bisa dibuktikan maraknya praktik penyuapan (gratifikasi) dan korupsi yang melibatkan pemodal.

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak segala bentuk penjajahan modal (imperialisme) termasuk penjajahan modal Jepang yang telah melakukan eksploitasi dan melanggar hukum di Indonesia;
  2. Menuntut penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan masyarakat dan rakyat kecil;
  3. Pemenuhan hak-hak buruh PT FMI, buruh PT Ichikoh Indonesia dan buruh PT SENFU atas kepastian kerja dengan diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan.

Demikian pernyataan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Juli 2019 – Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) – 0877-8801-2740 (WhatsApp)

Baca juga:

  1. Pernyataan Sikap Mendukung Buruh Kontrak PT Ichikoh Indonesia Memperjuangkan Hak-Haknya atas Kepastian Kerja
  2. Mana Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi?!!
  3. Pernyataan Sikap: BOIKOT FamilyMart!
  4. Mengecam Pengusaha Jepang yang Melanggar Hak Buruh dan Hukum di Indonesia
  5. KEMNAKER Harus Bertanggungjawab atas Pelanggaran Hak-Hak Buruh dan Bobroknya Kinerja Pegawai Pengawas

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.