Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan versi Hanif-Jokowi-Pengusaha, Wujudkan Revisi versi Buruh

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan versi Hanif-Jokowi-Pengusaha, Wujudkan Revisi versi Buruh

Atas desakan pengusaha, Rezim Jokowi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri merencanakan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi kepentingan mengundang lebih banyak investasi. Sudah dipastikan semangat revisi UUK ini akan mengakomodir kebijakan upah murah dan perluasan pasar tenaga kerja fleksibel di Indonesia.

Revisi ini merupakan kelanjutan dari PP Pengupahan No. 78/2015 yang telah disahkan sebelumnya yang mengakibatkan kenaikan upah setiap tahunnya ditetapnya pemerintah berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi versi Badan Pusat Statistik. Sedangkan, suara kaum buruh tidak lagi didengarkan meskipun usulan upah yang diajukan berdasarkan survei kebutuhan hidup riil buruh di pasar-pasar.

Beberapa usulan revisi UU Ketenagakerjaan yang diajukan oleh pengusaha di antaranya kebijakan pengupahan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, perluasan outsourcing, pengurangan hak atas pesangon, fleksibilitas jam kerja, perluasan tenaga kerja asing dan soal serikat pekerja/buruh yang jelas akan semakin dibatasi gerakannya. Hanif Dhakiri telah jelas-jelas mengatakan UUK seperti kanebo kering yang kaku, maka jelaslah semangat revisi ini akan banyak mengakomodir fleksibilitas.

Padahal selama ini UU Ketenagakerjaan telah cukup banyak mengakomodir fleksibilitas tenaga kerja seperti penggunaan tenaga kerja kontrak (PKWT) dan harian, outsourcing tenaga kerja di lima bidang pekerjaan dan pemborongan pekerjaan, serta penggunaan pekerja magang yang semakin diperluas melalui Permen No. 36/2016.

Sementara itu, UU Ketenagakerjaan dibuat tidak bergigi dengan minimnya pengaturan sanksi dan penegakannya. Misalnya saja, sekalipun buruh telah memperoleh nota pengawas yang menyatakan pengusaha wajib memenuhi hak buruh, tapi nota pengawas itu tidak dapat dieksekusi karena tidak ada aturan untuk itu. Tetap saja buruh harus berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta harus memiliki keterampilan beracara di pengadilan.

Belum lagi di tingkat aparat penegakan hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Meskipun sudah ada Permenaker No. 33/2016 tentang Tata Cara Pengawasan, tetap saja masih banyak pelaporan buruh ke pengawas, diabaikan. Pun buruh sebetulnya menang secara hukum, PHI cenderung memenangkan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh pengusaha, dengan alasan disharmonis. Bagaimana bisa kita mengharapkan buruh Indonesia memiliki produktivitas tinggi, kalau selama ini, buruh dididik bekerja bukan berdasarkan profesionalitas, tapi perasaan suka atau tidak suka dari atasannya.

Rezim Jokowi selalu menjadikan tuntutan buruh sebagai “kambing hitam” atas minimnya investasi yang masuk ke Indonesia. Padahal, persoalan minimnya investasi justru karena birokrasi di Indonesia yang berbelit-belit, cenderung korup dan banyak pungli. Sebagaimana yang juga dibenarkan oleh riset Bank Dunia baru-baru ini.

Mental koruptif ini juga merambah ke sektor swasta dalam bentuk maraknya rekrutmen tenaga kerja berbayar atau bukan seleksi yang jujur; penyelewengan dana perusahaan, sampai dengan gratifikasi (”entertain”) untuk mendapatkan proyek yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Ketika banyak terjadi kebocoran akibat korupsi di tubuh birokrasi maupun di sektor swasta, yang paling mudah adalah menyalahkan pihak yang paling lemah, yakni buruh. Untuk menutupi kerugian atau rendahnya marjin keuntungan perusahaan, maka hak-hak buruh yang hanya sedikit itulah yang lagi-lagi dikorbankan!

Oleh karena itu, kami MENOLAK TEGAS REVISI UU KETENAGAKERJAAN VERSI PENGUSAHA – JOKOWI – HANIF DHAKIRI, karena hanya akan semakin menyengsarakan buruh di masa depan. Kalau negara mau mengundang investasi, maka negara harus berkaca dan bertindak dengan membersihkan dirinya sendiri dari pejabat dan birokrat yang korup. Tapi alih-alih memberantas korupsi, pemerintah ikut bersengkongkol dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU KPK yang mengebiri independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi kami, UU Ketenagakerjaan ini sudah jelek untuk buruh, yang tidak mungkin dibuat menjadi lebih buruk lagi. Malah, UU Ketenagakerjaan dan aturan lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seharusnya diperbaiki menjadi lebih pro kepada buruh dengan mengatur di antaranya hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan upah dan kesejahteraan seharusnya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan, sehingga negara perlu menerbitkan aturan yang menjamin buruh bisa mengakses pembukuan perusahaan.

Selama ini pengusaha selalu mengklaim mengalami kerugian, tapi hampir tidak ada pengusaha yang memberikan transparansi pembukuan keuangannya. Organisasi pengusaha seringkali menjadi perusahaan padat karya sebagai tameng untuk semakin menekan kesejahteraan buruh Indonesia, padahal tidak semua perusahaan di Indonesia adalah padat karya. Kalau memang mengalami kerugian, bagaimana buruh bisa mengetahuinya kalau pembukuan keuangan perusahaan tidak bisa diakses oleh serikat buruh.

Selain menetapkan standar upah minimum berdasarkan hidup layak, harus ada aturan yang menetapkan standar bagian buruh berdasarkan keuntungan perusahaan, sehingga buruh tidak hanya menjadi sapi perahan kapitalis. Definisi perusahaan sebagai pemberi kerja juga harus diartikan tidak hanya perusahaan atau pabrik yang menjadi tempat buruh bekerja, tapi perusahaan-perusahaan pelanggan (customer) dalam satu rantai pasokan.

2. Melarang PHK sepihak dengan mengatur adanya sanksi denda dan sanksi administrasi.

Apabila pengusaha menghendaki PHK dan buruh menolaknya, maka pengusaha menjadi pihak yang wajib mendaftarkan penetapan PHK ke pengadilan. Jika PHK sepihak terjadi, maka pengusaha harus membayarkan upah dan denda yang dapat langsung dimintakan eksekusi dengan meminta penetapan pengadilan.

3. Menghapuskan sistem tenaga kerja fleksibel yang mengakibatkan pekerja mengalami ketidakpastian kerja dan melarang pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan umur.

Selama ini fleksibilitas tenaga kerja ditolak karena hanya kedok saja untuk mendapatkan buruh murah yang masih muda dan segar. Akibatnya, pekerja berpendidikan SMA/SMK di atas usia 25 tahun kesulitan mencari pekerjaan karena perusahaan membatasi usia rekrutmen maksimal 22 sampai 25 tahun. Fleksibilitas yang membatasi hak mendapatkan pekerjaan harus dihapuskan. Negara juga harus mewajibkan perusahaan memberikan kuota pekerjaan untuk kelompok difabel dan kaum perempuan.

4. Memasukan kekerasan seksual di tempat kerja sebagai perbuatan pidana.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung penghapusan kekerasan seksual harus disahkan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan ratifikasi Konvensi Nomor 190 Tahun 2019 (KILO 190) tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

5. Nota pengawasan ketenagakerjaan harus dapat dieksekusi atau adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakannya.

Yang terjadi selama ini, meskipun buruh telah mendapatkan nota pengawas yang disahkan oleh pengadilan negeri, tetap saja pengusaha bisa mengabaikannya. Contohnya, dalam perselisihan PKWT antara pengusaha PT Fajar Mitra Indah dengan buruhnya, pengusaha diwajibkan mempekerjakan buruh sebagai karyawan tetap, namun pengusaha mengabaikannya. Pengawas melakukan pemanggilan sebanyak lima kali yang tidak satu pun dihadiri oleh pengusaha. Tidak ada sanksi untuk pengusaha yang jelas-jelas mengabaikan panggilan lembaga pemerintah.

6. Pengadilan Hubungan Industrial tidak lagi menggunakan hukum acara perdata, tetapi diganti dengan hukum acara khusus yang mengakomodir pembuktian terbalik dan hakim bersifat aktif.

PHI memposisikan buruh dan pengusaha seolah-olah sebagai dua pihak yang setara, padahal kenyataanya secara sosiologis buruh berada pada posisi yang lebih rendah daripada pengusaha, karena hanya memiliki tenaga kerja, sedangkan pengusaha sebagai pemilik modal. Saat terjadi pelanggaran hak atau perselisihan, bukti-bukti dokumen kerja biasanya dikuasai oleh pengusaha, sedangkan buruh tidak memiliki, tapi buruh dibebani beban pembuktian yang sama dengan pengusaha. Pembuktian terbalik sudah dikenal dalam Konvensi ILO No. 158 Tahun 1982 tentang PHK, yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

7. Mengharuskan penegak hukum untuk memproses perkara-perkara pidana ketenagakerjaan untuk memberikan efek jera agar pengusaha tidak melakukan pelanggaran.

Dalam pengalaman kami, kasus-kasus pidana ketenagakerjaan yang dilaporkan ke pengawas ataupun kepolisian biasanya ditolak. Itulah sebabnya mengapa sangat jarang kita mendengarkan pengusaha dihukum karena melakukan tindak pidana ketenagakerjaan, misalnya membayar upah di bawah upah minimum. Meskipun, kasus-kasus pelanggaran upah minimum ini banyak terjadi.

8. Menegaskan ketentuan perundingan bipartit yang tidak menghasilkan kesepakatan dalam 30 hari dianggap gagal atau buntu (deadlock) dan buruh dapat menggunakan hak mogoknya.

Hak mogok buruh sangat dibatasi dengan adanya Kepmen Kep. 232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja yang Tidak Sah yang mengatur perundingan gagal harus dinyatakan dalam risalah. Akibatnya pengusaha bisa menolak untuk menyatakan perundingan gagal di dalam risalah sehingga buruh hampir tidak mungkin melakukan mogok secara sah. Interpretasi perundingan dianggap gagal sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004, malah lebih sering tidak digunakan. Kepmen 232/2003 seharusnya dicabut karena dalam banyak kasus telah berakibat merampas hak buruh untuk mogok.

9. Pabrik-pabrik yang ditinggalkan oleh pemiliknya (lock out) dapat diambil alih oleh buruh. Negara harus memfasilitasi pengambil-alihan tersebut dan memberikan bantuan teknis maupun non teknis agar pabrik dapat berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 4 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan fungsi serikat pekerja/buruh adalah sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan di perusahaan. Artinya, hukum kita telah mengenal kepemilikan buruh atas perusahaan. Namun, sampai dengan hari ini, tidak ada peraturan turunan ataupun peraturan teknis untuk memperjelas mekanisme perjuangan kepemilikan saham tersebut. Peraturan pengambil-alihan pabrik bangkrut atau lock-out adalah perluasan dari peraturan sekadar dapat memiliki saham. Kebijakan ini akan semakin memperkuat industri nasional, kesejahteraan buruh dan masyarakat.

10. Perusahaan yang beroperasi harus memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan hidup secara transparan.

Perubahan iklim bukan mitos, manusia berada di ambang kepunahan jika terus-menerus melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Permasalahan ini harus juga diakomodir dalam hukum ketenagakerjaan. Operasi perusahaan dilakukan dengan menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Serikat pekerja/serikat buruh juga ikut bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dengan ikut melakukan pengawasan.

Itulah beberapa aturan-aturan yang seharusnya diakomodir oleh Revisi UU Ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan lainnya, sehingga nasib buruh Indonesia menjadi semakin baik.

Hukum materiil maupun hukum acara ketenagakerjaan seharusnya menyadari posisi buruh yang lemah secara sosiologis karena buruh hanya sebagai pemilik tenaga dan bukan pemilik modal, sehingga harus diperkuat. Hukum seharusnya memperkuat pihak yang lemah, bukan memperkuat pihak yang sudah kuat.

Perumusan aturan ketenagakerjaan yang baru memerlukan diskusi yang lebih panjang di masa depan yang pada prinsipnya harus berdasarkan keadilan, penghapusan segala bentuk eksploitasi terhadap manusia dan menjaga lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyatakan sikap sahkan RUU PKS dan menolak revisi UU KPK, RKUHP serta RUU Pertanahan karena hanya akan semakin menyengsarakan rakyat, termasuk buruh Indonesia sebagai bagian dari rakyat.

Jakarta, 22 September 2019

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.