Siaran Pers: Perusahaan Jepang Tidak Patuh Hukum Indonesia

buruh demo depan Mitsubishi

buruh demo depan Mitsubishi

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasannya kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami dimana pengusaha Jepang tidak patuh akan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia dengan mem-PHK buruh-buruhnya tanpa melalui ketentuan Undang-Undang, berikut data kasus yang sedang ditangani oleh Komite Solidaritas Perjuangan Buruh:

  1. PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT NPI) yang mana Pemodal asal Jepang yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok J-16 Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520 dengan produksi komponen spare part mobil. PT NPI adalah vendor Tier 2 dari PT Toyota Indonesia dimana 4 buruhnya di PHK sepihak dengan alasan selesai masa kontraknya. Proses hukum yang telah ditempuh oleh 4 orang buruh tersebut telah menghasilkan 2 produk hukum yakni Nota Pemeriksaan Khusus Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah 2 Nomor 560/4751/UPTD-Wil.2 Tanggal 18 September 2018 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang pokok isinya sama, mengharuskan PT. NPI segera mempekerjakan kembali ke-4 buruhnya yang di-PHK dengan status PKWTT/ karyawan tetap dengan masa kerja dihitung semenjak pertama masuk kerja, membayar upah selama ke-4 buruhnya di-PHK, serta memulihkan hak-haknnya kembali. Namun sampai detik ini dari saat dibacakannya putusan PHI, 02 Januari 2019, PT. Nanbu Plastics Indonesia melakukan Pembangkangan Hukum dengan tetap tidak bersedia melaksanakan isi Nota Pemeriksaan Khusus dan Putusan PHI. Pihak pengsuaha malah membuat informasi yang berisi kebohongan (HOAX) kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Surat PT NPI No. 078/NPI-HRD/XII.2018 Tanggal 07 Desember 2019 yang isinya menyatakan sudah menjalankan isi Nota Pemeriksaan Khusus.
  2. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang juga Pemodalnya asal Jepang yaitu Fujitrans Corporation dan PT.Wima Logistic Internasional, beralamat di Jl. Madura I Blok L no.17 Kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi17845, bergerak di sector pergudangan sebagai kegiatan usaha yang utama. PT SENFU adalah vendor dari PT.Kramayuda Tiga Berlian (PT KTB) yang mengelola pergudangan milik PT KTB yaitu Mitsubishi Part Center dengan pekerjaan menerima spare part dari vendor-vendor PT KTB yaitu part local maupun part impor, melakukan penyimpananan, pengemasan, sebelum dilakukan pengiriman ke seluruh dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Bahkan, ada yang di-ekspor sesuai perintah dari PT.KTB. PT.SENFU mem-PHK sepihak ke-73 buruh dengan indikasi karena ke-73 buruhnya yang mendirikan serikat buruh. PHK Massal tersebut patut diduga sebagai bentuk UNION BUSTING karena ke-73 buruhnya diPHK tidak lama setelah membentuk dan mencatatkan serikat buruh ke Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 November 2018, sementara PHK Massal terjadi pada tanggal 13 November 2018. PT.SENFU juga tidak memiliki itikad baik dengan tidak pernah mau berunding bipartite yang mana ketiga surat yang diajukan serikat tidak pernah ditanggapi. PT. SENFU juga tidak mau menjalankan Nota Pemeriksaan Khusus yang telah diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jabar Wilayah 2 Nomor :560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 yang intinya bahwa Hubungan Kerja para Pekerja beralih dari perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke PT. SENFU dan PT SENFU harus mempekerjakan kembali ke-73 buruhnya. Namun sejak Nota Pemeriksaan Khusus diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2018, PT. SENFU masih membangkang dengan tidak melaksanakan isi dari nota tersebut.
  3. PT. Fajar Mitra Indah (PT FMI) adalah perusahaan pergudangan milik perusahaan retail internasional yang berpusat di Jepang yaitu FamilyMart. FamilyMart adalah perusahaan retail yang sedang berkembang pesat, sampai tahun 2018 telah memiliki lebih dari 100 gerai yang tersebar di Jabodetabek. PT FMI telah melakukan PHK sepihak terhadap 27 buruhnya yang saat itu sedang menuntut hak menjadi buruh tetap/PKWTT akibat pelanggaran atas aturan undang-undang. Tuntutan para pekerja telah dikuatkan dengan Nota Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah II, No. 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 yang sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas IA Bandung dimana pada intinya ke-27 buruh harus diangkat menjadi PKWTT/karyawan tetap terhitung masa kerja dari pertama masuk. Namun sampai detik ini PT. FMI juga membangkang dengan tidak mau menjalankan dari isi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut.
  4. PT. Ichikoh Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi Had Lamp/lampu untuk mobil dimana pemodalnya juga asal Jepang yaitu ICHIKOH INDUSTTRIES LIMITED. PT. Ichikoh Indonesia adalah vendor Tier 1 dari pabrikan dengan merk Toyota, Daihatsu dan Mitsubishi. Dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan patut diduga juga PT. Ichikoh Indonesia melakukan tindakan anti serikat buruh yaitu memPHK sepihak 10 buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia dengan alasan berakhirnya kontrak. Padahal mengenai status hubungan kerja sedang dalam proses perselisihan. PT. Ichikoh Indonesia tidak pernah menanggapi surat bipartite yang diajukan oleh serikat sebanyak 3 (tiga) kali.

Dari fakta hukum yang ada maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyatakan sikap:

  1. Pekerjakan kembali keempat buruh PT.Nanbu Plastics Indonesia sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan status buruh tetap/PKWTT dengan masa kerja sejak pertama masuk, pulihkan hak-hak keempat buruh tersebut dan ditempatkan bekerja kembali sesuai jabatan semula.
  2. Pekerjakan kembali 70 buruh Senfu yang di PHK sepihak sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor: 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018.
  3. Pekerjakan kembali 11 buruh FMI yang di PHK sepihak dengan status buruh tetap/PKWTT terhitung sejak masuk kerja sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018.
  4. Pekerjakan kembali 10 Buruh anggota SBBI PT.Ichikoh Indonesia yang di PHK dan angkat ke-20 anggota dan pengurus SBBI PT.Ichikoh Indonesia menjadi buruh tetap karena pelanggaran Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  5. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan seluruh Pengusaha Jepang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

HIDUP PERSATUAN BURUH!
JEPANG HARUS TAAT HUKUM INDONESIA!
INGAT 1942!
INGAT MALARI 1974!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI MELANGGAR KODE ETIKNYA SENDIRI!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI TIDAK BERMORAL!

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB):

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  4. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  6. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  7. Serikat Buruh Bumi Manusia
  8. Solidaritas Indonesia

CP:

  • 0822-26594409
  • 0877-8801-2740

Bela Buruh Gudang FamilyMart

Kasus buruh gudang FamilyMart berawal dari PT. Fajar Mitran Indah (PT FMI) selaku pemegang hak lisensi FamilyMart di Indonesia mempekerjakan buruh kontrak yang melanggar ketentuaan UU Ketenagakerjaan. Buruh dipekerjakan dalam kondisi kerja yang buruk, tanpa tunjangan makan dan transportasi, upah dipotong, lembur dibayar tidak sesuai aturan dan buruh perempuan dipekerjakan dengan upah di bawah UMK.

Pernyataan Sikap

  1. Boikot FamilyMart Sampai Hak Buruh Dipenuhi!
  2. Menolak PHK Sepihak terhadap Buruh Gudang FamilyMart; Pemogokan 18 Hari Buruh Gudang FamilyMart
  3. Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan
  4. Pernyataan Sikap: Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya

Dukungan

  1. Pernyataan Sikap LMND Mendukung Mogok Kerja 26 Buruh PT. Fajar Mitra Indah-FamilyMart, dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi

Berita

  1. Pengusaha Jepang Banyak Langgar Aturan, Buruh Datangi Kemlu, Solidaritas.net, 12 Desember 2018
  2. Aksi 10 Desember: Tidak Jalankan Nota Pemeriksaan, FamilyMart Diboikot, Solidaritas.net, 10 Desember 2018
  3. KSPB: Boikot FamilyMart Harus Semakin Masif, Solidaritas.net, 21 November 2018
  4. Pengawas: Buruh Gudang FamilyMart Harus Diangkat Karyawan Tetap, Solidaritas.net, 15 November 2018.
  5. Komite Solidaritas Untuk Perjuangan Buruh (KSPB) Menggelar Aksi Kampanye di Kantor Pusat Toyota Bandung, Daunjationline.com, 28 Oktober 2018
  6. Peringati HSP, KSPB Dorong Masalah Buruh, Lentera.co.id, 28 Oktober 2018
  7. Aksi Serentak Buruh dan Mahasiswa Suarakan Tolak Penjajahan Modal Jepang, Solidaritas.net, 12 September 2018
  8. Buruh FamilyMart Bekasi Diupah Murah, Trimurti.id, 1 Agustus 2018
  9. Buruh Harian di Gudang Family Mart Indonesia Diupah Rp13.000, Satuharapan.com, 26 Juli 2018

Bela Buruh Gudang Spare Part Mitsubishi

Demo buruh PT SENFU di depan PT KTB, 23 November 2018

Kasus ini berawal dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), gudang spare part Mitsubishi yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, terhadap 73 buruh outsourcing/kontraknya.

Pernyataan sikap

  1. Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan
  2. Siaran Pers: Buruh PT SENFU Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi
  3. Siaran Pers: Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi

Berita

  1. Kena PHK Sepihak, Buruh Akan Demo Mitsubishi,Solidaritas.net
  2. Buruh Gudang Mitsubishi Berdemo di Pulo Gadung, Solidaritas.net
  3. Buruh PT SENFU Tagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi, Solidaritas.net
  4. Perusahaan Gudang Spare Part Mitsubishi Dinilai Berangus Serikat Pekerja, Solidaritas.net
  5. Pengusaha Jepang Banyak Langgar Aturan, Buruh Datangi Kemlu
  6. 72 buruh PT SENFU terkena pemecatan, Kontan.co.id
  7. KSPB Menilai PT SENFU Diskriminatif terhadap Buruh, DaulatRakyat.id

Siaran Pers: Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi

Siaran Pers
Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi;
Berikan Kebebasan Berserikat dan Angkat Buruh Menjadi Karyawan Tetap

Sebanyak 72 buruh dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah mendirikan serikat pekerja di PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang beralamat di Jalan Madura, Kawasan MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi. PT SENFU yang berdiri pada 2014 adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pergudangan spare part untuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (PT KTB), distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia.

Berdasarkan data yang kami terima, Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI) PT Senopati Fujitrans Logistic Services melayangkan permohonan pencatatan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi pada 6 November 2018. Disnaker mengeluarkan surat pencatatan nomor 1935/CTT.250/XI/2018 tertanggal 8 November 2018. Per tanggal 13 November 2018, buruh mendapatkan pemberitahuan yang isinya buruh dikembalikan ke perusahaan outsourcing PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT).

Pemberitahuan tersebut dilayangkan oleh pihak HRD PT SENFU, Jessica Rumantine melalui surat nomor 074/HRD/XI/18/2018 tertanggal 12 November 2018. Anehnya, seluruh anggota SPBSI PT SENFU termasuk dalam daftar PHK tersebut, sehingga patut diduga PHK ini ada hubungannya dengan pendirian serikat yang dicatatkan enam hari sebelumnya.

Pendirian serikat di PT SENFU dilatarbelakangi kondisi kerja buruh yang berstatus sebagai buruh harian dan outsourcing. Meskipun buruh outsourcing dipekerjakan di bagian produksi yang sama dengan karyawan tetap, tapi nasib buruh sungguh berbeda.

Buruh outsourcing tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan karyawan tetap. Buruh tidak mendapatkan fasilitas transport, kecuali jika masuk lembur pada Sabtu atau Minggu. Buruh tidak diberikan perjanjian kerja, padahal ada buruh yang telah dikontrak sebanyak tiga kali. Buruh juga diwajibkan membayar pajak PPh21, tapi tidak pernah diberikan laporan SPT Tahunan, apalagi NPWP. Untuk bekerja di PT SENFU, awalnya buruh dikenakan biaya administrasi sebagai imbalan jasa penempatan.

“Biayanya beda-beda. Ada yang bayar Rp2,5 juta. Ada juga yang disuruh bayar Rp5 juta,” kata seorang buruh yang enggan disebutkan namanya.

Nasib pekerja harian (daily workers) juga serupa dengan buruh outsourcing, bahkan lebih buruk. Buruh harian tidak menandatangani perjanjian kerja apapun, padahal ada buruh yang menjadi buruh harian hingga selama dua tahun. Dalam soal tunjangan transport dan PPh21, kondisi buruh harian sama dengan buruh outsourcing. Yang lebih parah adalah buruh harian dikenakan wajib lembur, tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upah buruh ada juga yang pernah dipotong untuk penggantian biaya seragam.

Diskriminasi yang lain adalah soal fasilitas makan untuk pekerja. Karyawan tetap, mendapatkan menu yang kelas restoran, sedangkan buruh harian dan outsourcing diberikan makanan catering rantangan. Beberapa kali buruh menemukan ulat di menu sayurnya.

Kondisi makanan buruh outsourcing/kontrak di PT SENFU.

Pengusaha Langgar Aturan

Biasanya kebanyakan orang berasumsi perusahaan Jepang cenderung lebih patuh Undang-Undang daripada perusahaan dari negeri lain. Apa yang terjadi di PT SENFU yang berada di bawah langsung perusahaan Mitsubishi membuktikan sebaliknya.

Keberadaan pekerja outsourcing di bidang produksi yang bersifat pokok sesungguhnya sudah tegas dilarang sejak keluarnya Permenakertrans No. 19/2012 untuk memperkuat Pasal 65-66 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing hanya diboleh di lima bidang pekerjaan penunjang yakni catering, cleaning service, jasa pengamanan (sekuriti), kurir dan pertambangan. Penggunaan buruh harian secara terus-menerus melebihi 21 hari selama tiga bulan berturut-turut dilarang sesuai ketentuan Kepmen No. 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tidak adanya fasilitas transport di PT SENFU juga menyalahi Perda Kabupaten Bekasi No. 6/2001 yang mengharuskan perusahaan swasta menyediakan sarana dan fasilitas jemputan. Selain itu, mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS bersifat wajib bagi para pemberi kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 24/20111 tentang BPJS.

Bukan memperbaiki kesalahan, PT SENFU malah melakukan PHK bertepatan dengan buruh mendirikan serikat. Alasan PHK adalah buruh dianggap tidak mampu mengikuti dinamika perusahaan. Padahal pengusaha PT SENFU yang tidak mampu mengikuti ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Inilah ironisnya. Pengusaha-pengusaha Jepang bebas berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku dari kekayaan alam kita. Tapi buruhnya malah diperlukan tidak adil,” kata Koordinator Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB), Damiri.

Sebagai vendor Mitsubishi, SENFU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan code of conduct Mitsubishi yang berkomitmen pada penegakan HAM, anti diskriminasi dan mematuhi hukum di suatu negari. Mitsubishi juga harus memastikan agar SENFU memberikan hak-hak buruh, yakni sebagai berikut:

1. Mengangkat 73 buruh menjadi karyawan tetap di PT SENFU sesuai dengan ketentuan Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 serta Kepmen No. 100/2004.

2. Membatalkan PHK terhadap 72 buruh PT SENFU, mempekerjakan buruh kembali dan memulihkan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2018
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) – Kontak: 0877-8801-2740

Siaran Pers: Buruh PT SENFU Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Siaran Pers:
Buruh PT SENFU Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Pada 23 November 2018, Head of PR PT Krama Yudha Tiga Berlian, Dony Hermawan, menyatakan KTB tidak bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak-hak buruh di PT SENFU (Senopati Fujitrans Logistic Services).

Berikut kutipan pernyataan lengkapnya:

“KTB sebagai customer dan PT SENFU selaku vendor KTB. Jadi yang terjadi di PT Senfu dengan PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT) dan posisinya KTB tidak terkait sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab PT GIT dan PT SENFU,” kata Dony kepada Kontan.co.id (sumber: https://industri.kontan.co.id/news/72-buruh-pt-senfu-terkena-pemecatan)

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) perlu menjelaskan bahwa KTB sebagai perusahaan distributor resmi kendaraan Mitsubishi harus ikut mengambil tanggung jawab atas masalah perburuhan yang terjadi di PT SENFU sesuai dengan komitmen Mitsubishi Motors dalam dokumen Supplier CSR Guidelines (sumber: https://www.mitsubishi-motors.com/en/csr/society/suppliers/?intcid2=csr-society-suppliers)

Dalam dokumen ini, Mitsubishi Motors menyatakan agar rekan bisnisnya melaksanakan CSR dalam kerja sama dengan Mitsubishi. Salah satu komitmen yang harus dijalankan oleh rekan bisnis Mitsubishi adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh yakni penghapusan diskriminasi; menghormati hak asasi manusia; larangan penggunaan buruh anak; larangan kerja paksa; gaji dan upah sesuai upah minimum; jam kerja sesuai ketentuan; diskusi dan negosiasi dengan pekerja; lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta; tidak menggunakan bahan mentah seperti mineral terkait konflik yang menyebabkan masalah sosial.

Oleh karena itu, KSPB menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Dony Hermawan adalah tidak sesuai dengan komitmen tanggung jawab sosial Mitsubishi Motors.

“Dasar kami melakukan aksi pada hari Jumat, 23 November 2018, di depan PT KTB di Pulo Gadung adalah untuk menuntut KTB menjalankan komitmen CSR-nya. Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap buruh PT SENFU,” kata Korlap aksi, Damiri.

Mitsubishi menggunakan gudang spare part PT SENFU yang mempekerjakan buruh-buruh outsourcing yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13/2003 serta Permenaker No. 19/2012. Buruh dipekerjakan dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan harian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 dan Kepmen No. 100/2004.

“Buruh mengalami diskriminasi dalam pemenuhan fasilitas catering, tidak mendapatkan fasilitas transportasi, bahkan ada buruh yang tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS, PT SENFU malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 73 buruh sertelah mereka mendirikan Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI),” jelas Damiri.

KSPB menuntut KTB agar memastikan hak-hak buruh PT SENFU dipenuhi, yakni 73 buruh harus dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap, hak-haknya dipulihkan serta mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 26 November 2018
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)
Korlap aksi: Damiri
Kontak: 0877-8801-2740

Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan

Pernyataan Sikap:
Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan;
Jangan Injak Martabat Buruh Indonesia di Negerinya Sendiri

Modal Jepang masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1942 dalam bentuk penjajahan fisik. Meskipun menjajah hanya selama 3,5 tahun, penderitaan fisik yang dialami oleh rakyat Indonesia sangatlah berat. Karena Jepang memberlakukan sistem tanam paksa, romusha (kerja paksa) dan pelacuran paksa (jugun ianfu) serta pemberangusan organisasi-organisasi rakyat.

Setelah Jepang berhasil diusir pada tahun 1945, modal Jepang kembali dominan pada 1967 setelah naiknya kekuasaan Orde Baru. Pada 1970, Mitsubishi mendirikan  PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, lalu menyusul Toyota juga membangun pabriknya pada 1971. Masuknya modal Jepang secara besar-besaran memicu penolakan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan pada 15 Januari 1974 (Malari 74).

Segala bentuk protes rakyat atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh investasi seperti upah murah, status kerja fleksibel dan kerusakan lingkungan, dijawab dengan kekerasan militer Orba. Selama 32 tahun kekuasaan Orba, modal Jepang sangat leluasa beroperasi dan mendapatkan keuntungan besar.

Setelah reformasi 1998 hingga hari ini, modal Jepang masih mendominasi investasi di Indonesia, khususnya industri otomotif. Tapi masih sering kita dengar dan temukan berbagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang menyengsarakan buruh Indonesia.

Padahal produk-produk Jepang telah menguasai pasar Indonesia, terutama otomotif. Hampir 100 persen kendaraan bermotor dan mobil yang digunakan oleh rakyat Indonesia adalah pabrikan Jepang. Keuntungannya besar, sebagai contoh pada semester pertama 2018 saja, pendapatan dan laba bersih Perseroan TMMIN tumbuh masing-masing sebesar 28 persen dan 58 persen menjadi 250 miliar rupiah dan 94,9 miliar rupiah.

Inilah beberapa kasus yang kami himpun di antaranya:

  1. Nanbu Plastics Indonesia, perusahaan subkontraktor Toyota, yang berlokasi di Kawasan MM2100, Cikarang, mempekerjakan buruh sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan. Nanbu bahkan melakukan pemecatan terhadap buruh perempuan korban kecelakaan kerja dan melayangkan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh korban kecelakaan kerja dan buruh lainnya di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung.
  2. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), gudang spare part Mitsubishi yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, menggunakan buruh outsourcing dan mempekerjakan mereka dengan sistem kontrak secara terus-menerus; melakukan diskriminasi terhadap makanan; tidak memberikan fasilitas transport dan hak-hak lainnya, hingga melakukan PHK terhadap seluruh buruh yang berusaha mendirikan serikat.
  3. Fajar Mitra Indah (PT. FMI), perusahaan gudang FamilyMart yang berlokasi di Cibitung, Kab. Bekasi, mempekerjakan buruhnya sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan, melakukan pemotongan upah, tidak memberikan slip gaji, tidak memberikan fasilitas transport dan uang makan dan mengeksploitasi pekerja perempuan. Bahkan setelah ada nota penetapan dari Pegawai Pengawas, pengusaha tidak bersedia menjalankan. Buruh yang melakukan mogok kerja digantikan dan dipecat secara sepihak. Memanfaatkan kemiskinan buruh yang sudah tidak memiliki upah lagi, PT. FMI menawarkan uang agar buruh mau melepaskan haknya sebagai seorang karyawan tetap. 13 Buruh menolak penawaran tersebut dan menuntut dipekerjakan kembali.
  4. Dan masih banyak lagi kasus perusahaan modal Jepang yang bermasalah yang sedang kami kumpulkan datanya.

Kami sudah berkali-kali melakukan aksi ke perusahaan-perusahaan tersebut di atas dan juga mendatangi Kedutaan Besar Jepang, tapi mereka mengabaikan tuntutan kami.

Oleh karena itu, kami mendatangi Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan diplomatik luar negeri, dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Kementerian Luar Negeri agar menegur Kedutaan Besar Jepang dan Perusahaan-Perusahaan Jepang agar patuh Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia;
  2. Kementerian Luar Negeri harus mendesak Kedutaan Besar Jepang agar menyelesaikan kasus-kasus buruh yang melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak-hak buruh dan hak asasi manusia (HAM).

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2018

Boikot FamilyMart Sampai Hak Buruh Dipenuhi!

PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan gudang FamilyMart yang mempekerjakan sekitar 80 orang buruh. PT FMI menggunakan buruh kontrak yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja, tanpa slip gaji, tanpa uang transport, tanpa uang makan, tanpa pembayaran lembur di hari libur nasional dan seringkali memotong gaji buruh dengan alasan kehilangan barang tanpa merincikan barang-barang apa saja yang hilang. FamilyMart juga mempekerjakan buruh ibu-ibu dengan status harian dan upah di bawah ketentuan upah minimum.

Serikat buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia PT. Fajar Mitra Indah (AKSI PT. FMI) telah berusaha merundingkan masalah ini sebanyak tiga kali. Buruh sudah bernegosiasi dengan pengusaha agar mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Serikat buruh mengajukan pengangkatan 26 buruh menjadi karyawan tetap, tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Tapi perusahaan menolak memenuhi tuntutan buruh yang normatif tersebut. 

Pengusaha hanya mau membayarkan kekurangan upah buruh perempuan dan kemudian memecat ibu-ibu tersebut. Para ibu menolak, sekalipun pengusaha menawarkan pesangon.

Buruh terpaksa melakukan mogok yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dari tanggal 21 September 2018 sampai 7 Oktober 2018. Pengusaha PT. FMI malah mendatangkan tentara untuk menjaga pabrik gudang FamilyMart yang berlokasi Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini.

Tentara menjaga gudang FamilyMart di Desa Sukadanau

Pengusaha menggantikan buruh dengan pekerja dari luar yang mana tindakan ini adalah pidana pelanggaran yang bisa diancam pidana penjara satu bulan hingga 12 bulan. (Pasal 144 dan 187 UU No. 13/2003)

Tidak hanya itu, PT FMI juga berusaha mendiskualifikasikan buruh yang mogok sebagai tindakan mangkir, membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga benar-benar melakukan PHK terhadap buruh yang masa kerjanya di bawah dua tahun.

PHK dilakukan secara sepihak dengan mengirimkan kompensasi (pesangon 2 X ketentuan Pasal 156 Ayat 2, penghargaan masa kerja 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat 3, dan penggantian hak) sesuai dengan Pasal 156 Ayat 4 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada 17 orang buruh, serta uang ganti rugi (sisa kontrak) bagi enam orang buruh. Dengan membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan ini, pengusaha berarti mengakui setidaknya 17 orang buruh yang mogok adalah pekerja PKWTT dan menggugurkan tuduhan mogok tidak sah.

Padahal sudah sewajarnya apabila PT. FMI sebagai perusahaan perpanjangan tangan perusahaan ritel besar sekelas FamilyMart memenuhi hak-hak buruh gudangnya. Gudang adalah bagian vital dalam usaha ritel FamilyMart. Apalagi FamilyMart merupakan perusahaan ritel terbesar kedua di Jepang.

Selain FamilyMart, yang harus bertanggung jawab juga adalah perusahaan Wings Group sebagai perusahaan induk dari PT FMI. Kerja sama antara Wings Group dan FamilyMart telah melahirkan PT. FMI yang menyuplai barang ke 103 toko ritel FamilyMart.

Investasi FamilyMart sebagai modal asal Jepang dengan mengabaikan hak-hak buruh adalah bukti bahwa hukum masih bisa dilanggar begitu saja oleh investor. FamilyMart tidak saja menjadikan rakyat Indonesia sebagai pasar, tetapi juga memeras keringat buruhnya. Hal ini adalah bukti penjajahan modal yang tidak bisa kita biarkan lebih lama lagi.

Hari ini kita harus menyatakan memboikot FamilyMart dan berhenti membeli barang-barang milik Wings Group sampai mereka sadar bahwa 26 buruh PT FMI harus dipenuhi hak-haknya. Selama hak-hak buruh tidak dipenuhi, selama itu pula kita nyatakan BOIKOT!

Menolak PHK Sepihak terhadap Buruh Gudang FamilyMart; Pemogokan 18 Hari Buruh Gudang FamilyMart

Per 19 September 2018, manajemen perusahaan gudang FamilyMart, PT. Fajar Mitra Indah (FMI) yang berlokasi di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap tiga buruh perempuan yang berstatus sebagai buruh harian lepas (BHL). Manajemen perusahaan memaksa buruh menerima pesangon. Buruh menolak tawaran tersebut hingga petugas sekuriti sempat melarang buruh keluar dari pabrik.

Pada awalnya, tiga buruh perempuan FamilyMart ini adalah korban pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum.Buruh hanya diupah Rp13.000 per jam, padahal sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, buruh seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh perempuan karena mereka bukan pencari nafkah tambahan. Dalam kasus ini, Family Mart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan.

Menurut Kepmenakertrans No. 100/2004, buruh juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut. Perbuatan pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003.

Dalam perundingan bipartit ketiga yang berlangsung pada 15 Agustus 2018 yang berakhir tanpa kesepakatan (deadlock), pengusaha menolak mengangkat 26 buruh menjadi karyawan tetap dan menyetujui membayar kekurangan upah tiga buruh BHL tersebut. Yang berarti, perusahaan telah mengakui terjadinya pelanggaran dengan bersedia bertanggung jawab secara perdata. Namun, perusahaan melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK sepihak.

Sebagai akibat dari gagalnya perundingan, buruh melakukan pemogokan pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 untuk mendesak agar PT. FMI dan FamilyMart menjalankan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Perlu diketahui, PT. FMI adalah anak perusahaan Wings Group yang bekerjasama dengan FamilyMart, ritel asal Jepang untuk melakukan ekspansi FamilyMart di Indonesia. Saat ini, FamilyMart telah mendirikan 103 toko ritel. Sudah selayaknya apabila suatu investasi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dengan mengabaikan hak-hak buruh.

Donasi untuk Is

Hisbun Payu, aktivis mahasiswa yang akrab disapa Is, adalah kawan kita yang giat membela kepentingan buruh dan rakyat. Saat buruh es krim AICE melakukan pemogokan pada akhir 2017 lalu, Is aktif memberikan solidaritas di media sosial. Begitu juga saat rakyat Sukoharjo menjadi korban pencemaran bau busuk limbah PT Rayon Utama Makmur, Is tampil paling depan dalam membela hak-hak rakyat.

Karena aktivitasnya, Is dituduh melakukan penghasutan dalam sebuah unjuk rasa sehingga dia dipenjarakan di PN Semarang. Bagi kita kejadian ini adalah kriminalisasi dan serangan terhadap aktivis yang membela kepentingan rakyat. Sama artinya dengan menyerang kepentingan kita semua dan demokrasi secara keseluruhan.

Selama dalam penjara, kawan Is telah mengalami sakit tipes sebanyak tiga kali. Kita harus memastikan kondisi kesehatan kawan kita baik-baik saja dengan menjenguk dan menyumbangkan makanan yang bergizi. Itulah mengapa kita menggiatkan program donasi internal untuk Is kepada setiap anggota.

Laporan kegiatannya dapat diakses di laman ini.

Apabila ada pertanyaan/tanggapan, hubungi : 0877-8801-2740 (SEDAR)

Penggalangan Bantuan untuk Korban Gempa Palu-Donggala-Sigi

#SolidaritasSigiPaluDonggala

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018 sore telah menelan korban jiwa lebih dari 1200 orang meninggal, ratusan luka-luka dan banyak korban yang masih hilang. Ribuan rumah rusak berat, persediaan air minum, makanan dan bahan bakar semakin menipis. Jaringan listrik mati total dan jaringan komunikasi sulit diakses. Jumlah pengungsi mencapai 17 ribu orang. Warga mulai menjarah toko-toko karena membutuhkan bahan makanan.

Kami dari Solidaritas Indonesia, Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR) dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) membuka posko bantuan korban gempa Palu di Kota Palu. Kami sedang menggalang donasi dan mengusahakan mengirimkan bantuan dari Sulawesi Selatan dan/atau Poso ke Kota Palu. Anggota kami sedang menggalang sumbangan untuk disalurkan kepada korban bencana.

Bantuan dalam bentuk uang dapat disalurkan ke rekening berikut:
1. Untuk anggota SEDAR dan PEMBEBASAN:
– Bank Mandiri norek: 156-00-1324096-7 atas nama Damiri.

2. Untuk publik:
Bank Jabar Banten (BJB) norek: 0065990334100 atas nama Solidaritas.net (kode bank: 110)

Konfirmasi ke: 0877-8801-2740 (WhatsApp SEDAR)

Bantuan dalam bentuk barang dapat disalurkan dengan menghubungi kontak-kontak di bawah ini.

1. Poso: 0822-7149-0895 (Anta)
2. Makassar: 0852-1112-0178 (Amri)
3. Bekasi: 0822-2659-4409 (Damiri)
4. Bandung: 0896-0232-1310 (Nangkos)
5. Ternate: 0823-4809-6885 (Fandi Pomsa)
6. Malang: 0823-1122-4243 (Rico)
7. Kepulauan Sula: 0821-8970-2385 (Bustam)
8. Jakarta: 0821-2352-8311 (Samsi Mahmud)
9. Mamuju: 0812-4321-5953 (Sampar)
10. Solo: Momon (0822-4592-0069)

Laporan kegiatan bisa diakses di: goo.gl/xUfiEq (dalam proses update)

#RakyatBersatuTakBisaDikalahkan #SolidaritasSosial

1. Laporan Penggalangan dan Penyaluran Bantuan

3. Laporan Penggunaan Dana

(dalam proses)

3.1. Pemasukan

Total sumbangan: Rp 95.912.170

Pengeluaran:

(dalam proses update)

Terakhir diupdate tanggal 14 Oktober 2018, jam 5.20 WITA

4. Cerita dari Sulteng

  1. Mencari Adik Saya di Kampus yang Tersapu Tsunami
  2. Cerita dari Penjarah