F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
4 Juli 2020 / 1 Comment / Posisi

Bantahan terhadap Klaim AICE tentang Perbaikan Kondisi Kerja

AICE, perusahaan yang mengaku-ngaku sebagai produsen es krim terbesar di Asia Tenggara telah membuat klaim menyesatkan dengan mengaku-ngaku telah melakukan perbaikan kondisi kerja dalam konferensi pers di Zoom yang katanya menghadirkan pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Berikut bantahan kami dari pihak serikat pekerja:

1. Kami melaporkan perusahaan PT. Alpen Food Industry, produsen es krim AICE ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat pada tanggal 11 November 2019 terkait permasalahan kondisi kerja ibu hamil, namun pemeriksaan baru dilakukan pada tanggal 17 Februari 2020, dan sampai dengan hari ini kami belum menerima jawaban atas proses pemeriksaan ataupun perkembangan laporan kami, sehingga kami belum dapat mengajukan pengawasan ulang ke Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi atau Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Dalam proses pemeriksaan pada tanggal 17 Februari 2020 di pabrik es krim AICE yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Jalan Selayar II Blok. H No.10, Telajung, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17530, kami mendapati sejumlah temuan kejanggalan sebagai berikut:

  • Pihak buruh tidak langsung ditemui oleh para pegawai pengawas, sehingga pihak buruh terpaksa harus berinisiatif sendiri untuk menemui pihak pengawas agar dapat menyampaikan laporan;
  • Para pegawai pengawas menolak ketika pihak buruh ingin menghadirkan lebih banyak buruh perempuan hamil untuk memberikan kesaksian dan mengatakan akan pulang dan tidak jadi melakukan pengawasan apabila terlalu banyak buruh;
  • Ada salah seorang oknum pengawas yang terang-terangan mengatakan kepada pihak buruh hamil agar mengikuti saja kemauan perusahaan, dalam konteks jika ibu hamil menolak kerja malam hari, maka perusahaan akan merugi dan buruh akan kehilangan pekerjaan;
  • Dalam proses pemeriksaan tersebut, para pegawai pengawas menyampaikan ke pada buruh bahwa mereka sudah mendapat masukan dari pihak perusahaan setelah bertemu dengan pihak perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan dengan buruh. Bahwa kami pihak buruh yang melapor, tidak pernah mengetahui masukan seperti apa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pegawai pengawas yang ditugaskan dalam proses pemeriksaan tersebut;
  • Dalam proses pemeriksaan tersebut, pihak buruh tidak melihat pengawas membuat berita acara dan pihak buruh juga tidak diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Dalam hasil pemeriksaan yang kami peroleh dari KOMNAS Perempuan pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan surat Komnas Perempuan dengan nomor : 015/KNAKTP/Pemantauan/IV/2020, hal : Pemberitahuan Perkembangan Surat Rekomendasi Komnas Perempuan No. 05/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/I/2020, tertanggal 28 April 2020 (bukan dari Pengawas Ketenagakerjaan itu sendiri), kami menemukan kejanggalan dalam hasil pemeriksaan, yakni:

  • Permasalahan ibu hamil dipekerjakan pada malam hari tidak ada sama sekali di dalam hasil pemeriksaan, yang berarti pengawas ketenagakerjaan gagal menegakkan norma ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan pada malam hari sejak dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan dan di masa menyusui sampai bayi berusia 24 (dua puluh empat) bulan;
  • Permasalahan cuti haid hanya menyebutkan bahwa perusahaan belum memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, yang gagal memeriksa fakta bahwa di PT. Alpen Food Industry, buruh perempuan hanya mendapatkan cuti haid apabila memiliki surat keterangan dokter (SKD) yang tidak mudah diberikan oleh klinik di tingkat Faskes 1 maupun klinik di dalam perusahaan, bahkan kami menemukan adanya buruh yang mengalami nyeri haid karena endometriosis juga tidak diberikan cuti haid;
  • Pengawas Ketenagakerjaan gagal menemukan fakta bahwa buruh perempuan hamil yang hendak mengambil cuti melahirkan diharuskan membuat surat pernyataan ditulis tangan dengan materai 6.000 yang salah satu isinya adalah “tidak akan menuntut kepada perusahaan di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.”
  • Pengawas Ketenagakerjaan gagal menemukan fakta bahwa pekerja/buruh PT. Alpen Food Industry seringkali tidak diberikan surat keterangan dokter (SKD) oleh klinik perusahaan maupun klinik Faskes 1, tetapi diganti dengan surat keterangan berobat (SKB) yang berarti buruh harus tetap masuk kerja meskipun dalam keadaan sakit;
  • Pengawas Ketenagakerjaan gagal menemukan fakta bahwa jam istirahat di PT. Alpen Food Industry diberlakukan dengan system rolling yang mana mesin harus tetap beroperasi selama 24 jam, sehingga setiap pekerja/karyawan mendapatkan jatah jam istirahatnya dengan system rolling dimana pekerja/buruh istirahat secara bergantian tanpa pengurangan target dan kecepatan ketika ada pekerja yang beristirahat, sehingga pekerja yang sedang bekerja mengalami beban kerja yang lebih berat selama kurang lebih dua jam, karena pekerja yang beristirahat meninggalkan beban kerjanya untuk pekerja yang tidak istirahat yang sedang menjaga mesin-mesin produksi tetap berjalan. Sebagai contoh tiga pekerja berada dalam satu pekerjaan. Kecepatan target inilah yang mampu meningkatkan hasil produksi sehingga Aice bisa menjual es krim dengan murah dan melancarkan promo gila-gilaan di atas derita buruh yang makin berkarat dari hari ke hari (Pada hari biasa, mesin lama berjalan dengan kecepatan yang menghasilkan 128 pieces es krim per menit, sedangkan ketika ada audit berjalan dengan kecepatan menghasilkan 100-110 pieces es krim per menit. Mesin baru pada hari biasa jalan dengan kecepatan 135 pieces es krim per menit, sedangkan ketika ada audit berjalan dengan kecepatan menghasilkan 105-110 pieces es krim per menit);
  • Pengawas Ketenagakerjaan gagal menemukan fakta bahwa pekerja/buruh perempuan hamil di PT. Alpen Food Industry masih dikenakan pekerjaan yang tergolong berat bagi ibu hamil, di antaranya dengan posisi kerja berdiri dan mengangkat beban berat serta pekerja/buruh perempuan hamil di PT. Alpen Food Industry masih dikenakan target produksi seperti biasanya dan tidak mendapatkan keringanan atau pembebasan kerja dari target, meskipun kehamilan telah dilaporkan kepada atasan/pihak pengusaha.

4. Temuan-temuan kami di atas, semakin memperkuat dugaan bahwa pengawas ketenagakerjaan bersikap tidak netral dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Alpen Food Industry, termasuk dengan adanya:

  • Temuan seorang oknum pengawas yang mengomentari postingan video iklan AICE di Facebook dengan menyatakan maju terus dan pantang mundur untuk melayani pasar yang lebih baik dan terus berinovasi untuk selera Indonesia;
  • Temuan seorang oknum pengawas ketenagakerjaan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang kuasa hukum PT. Alpen Food Industry, sehingga dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan pihak buruh, yang mana hal ini telah kami laporkan baik kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Ombudsman Jakarta Raya;
  • Pengawas Ketenagakerjaan yang diklaim mewakili Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pembicara dalam konferensi pers AICE, sedangkan belum pernah menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada pihak buruh sebagai pelapor/pengadu, adalah bentuk ketidaknetralan yang terang-terangan menyakiti rasa keadilan buruh dan masyarakat.
    Saat kami menemukan undangan konferensi pers tersebut, pihak kami langsung melayangkan komplain melalui WhatsApp kepada salah seorang Staf Khusus Menaker.

5. Bahwa AICE tetap mempekerjakan buruh pada malam hari dengan hanya memberikan pembebasan dari kerja shift 3 (23.00-07.00) untuk buruh yang usia kandungannya mencapai lima bulan. Sedangkan, buruh yang usia kandungan di bawah lima bulan tetap bekerja shift 1, 2 dan 3 dan buruh yang kandungannya berusia lima bulan lebih tetap dikenakan kerja malam hari pada shift 2 (18.00-23.00), yang dibuktikkan dengan adanya surat mengenai jam kerja tertanggal 23 Maret 2020 untuk seorang buruh hamil.

6. Bahwa kami menyimpulkan klaim AICE atas perbaikan kondisi kerja adalah suatu bentuk pencitraan yang mengada-ada, karena faktanya AICE telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang memprotes permasalahan ini dengan mogok sesuai prosedur dan AICE telah menghentikan pembayaran iuran BPJS pekerja dengan menyalahi ketentuan Pasal 43 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Akibat dari tindakan AICE yang semena-mena, buruh kehilangan akses terhadap kesehatan, termasuk buruh perempuan hamil dan istri buruh yang terpaksa harus berhutang untuk membiayai persalinan. Selain itu, informasi yang kami terima, terjadi lagi dua kasus keguguran yang menimpa buruh AICE yang masing-masing terjadi pada pada tanggal 11 Mei 2020 (berinisial NS) dan Juni 2020 (berinisial S bayinya lahir premature kemudian meninggal).

Tindakan AICE melakukan diskualifikasi mengundurkan diri terhadap para pekerja adalah tidak benar, karena dengan selesainya mediasi dan tanpa adanya kesepakatan, maka sudah jelas hak buruh untuk mogok juga timbul. AICE melakukan tafsir sendiri terhadap hukum ketenagakerjaan bahwa memenangkan Anjuran berarti buruh tidak boleh mogok, sedangkan Anjuran bersifat tidak mengikat, tetapi telah dijalankan sepihak oleh pihak AICE. Sedangkan Anjuran tersebut dihasilkan dari mediasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 17/2014 tentang Tata Cara Mediasi, sehingga seharusnya dinyatakan cacat prosedural dan buruh sampai dengan saat ini belum diberikan Risalah Anjuran untuk dapat menempuh langkah hukum selanjutnya.

Dengan mengklaim menjalankan Nota Pengawas yang sampai saat ini belum pernah disampaikan kepada buruh sehingga buruh tidak dapat mengajukan Pengawasan Ulang, adalah suatu langkah manipulatif yang dilakukan oleh perusahaan dan pegawai pengawas. Di sisi lain, buruh disingkirkan dengan tuduhan dianggap mengundurkan diri, padahal mogok buruh sangat-sangat beralasan mengingat masalah ini telah ada sejak lama dan berlarut-larut, seperti pepatah: “tidak ada asap, jika tidak ada api”; tidak mungkin buruh ingin mogok begitu saja jika tidak ada kondisi-kondisi yang cukup kuat untuk melatarbelakanginya. Lagipula, buruh sudah pernah berniat masuk kerja kembali pada tanggal 05 Mei 2020, tetapi ditolak dan dihalau dengan menggunakan gabungan aparat polisi, TNI dan satpam.

Artinya, terang dan jelas bahwa selama AICE adalah es krim yang tidak pantas dimakan oleh manusia karena diproduksi di atas penderitaan manusia lain dan pemecatan para buruh yang berusaha mengubah keadaan tersebut. Maka, dengan ini, kami sebagai Federasi yang menaungi buruh yang tergabung dalam SGBBI PT. AFI, menyatakan sikap dan tekad kami untuk terus memboikot dan mogok makan AICE sampai hak buruh dipenuhi.

Panjang umur perjuangan!

Bekasi, 04 Juli 2020
Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)
Juru Bicara,
Sarinah


Share:

Pernyataan Sikap: Buruh Menggugat Modal Jepang

Berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh Indonesia terjadi yang melibatkan pemodal-pemodal besar asal Jepang yang menguasai industri manufaktur Indonesia sejak tahun 1970an. Sedangkan di sisi lain,…

Read More
solidaritas untuk buruh nanbu

KSN Jawa Barat: Pernyataan Solidaritas untuk Buruh PT Nanbu

*Solidaritas untuk Buruh PT Nanbu* Di dalam sistem kapitalisme buruh tak lebih berharga dari kardus, kapas dan mesin. Jika mesin rusak maka perusahaan akan segera…

Read More

Pernyataan Sikap May Day 2019

Sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, kelas buruh telah memperjuangkan perbaikan kondisi kerja dalam bentuk aksi dan pemogokan-pemogokan. Upah murah, jam kerja yang panjang…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

1 Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.