Masa pandemi Covid-19 tidak menghentikan buruh untuk melakukan aksi dan mempersiapkan diri untuk kembali menuntut hak-hak buruh AICE dan menolak Omnibus Law.
Pada 14 Juni 2020, buruh anggota Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) melakukan rapat akbar di daerah Meikarta, Cikarang Selatan, untuk menjaga api perlawanan di masa pandemi. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 100 pekerja yang bertekad untuk tidak menyerah meskipun menghadapi pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja fleksibel. Pemerintah masih belum mengizinkan dilakukannya kerumunan unjuk rasa, namun bagi pekerja, unjuk rasa adalah senjata yang kuat untuk memperjuangkan dan memenangkan tuntutan buruh.
Pada 28 Juni 2020, ratusan anggota FSEDAR kembali melakukan rapat akbar di gedung Sisilia Telajung, Cikarang, Kab. Bekasi, untuk mempersiapkan diri melakukan aksi sekali lagi. Buruh mengalami permasalahan pelanggaran hak dan kehilangan pekerjaan, yang akan semakin memburuk jika Omnibus Law disahkan. Oleh karena itu, salah satu program utama ke depan adalah melakukan aksi menolak Omnibus Law.
Media sosial menjadi salah satu alat untuk tetap menyuarakan tuntutan buruh di masa pandemi Covid-19. Buruh telah tiga kali berhasil menaikkan #BoikotAice menjadi trending di Twitter dan mengangkat penolakan terhadap Omnibus Law. Perjuangan mengadvokasi buruh AICE dikombinasikan dengan penolakan terhadap Omnibus Law.
Buruh melakukan aksi protes atas pemutusan hubungan kerja terhadap buruh es krim AICE dan menolak Omnibus Law, Minggu, 5 Juli 2020, di depan Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kedutaan Singapura dan Kementerian Tenaga Kerja.
Aksi yang sama juga digelar di depan perusahaan distributor Aice, PT. Cakrawala Samudra Biru, di Ternate Selatan oleh belasan mahasiswa. Mereka bersolidaritas untuk buruh AICE dan juga menyatakan menolak pengesahan Omnibus Law.
“Pengesahan Omnibus Law adalah bentuk pemerintah lebih berpihak pada pemodal,” kata seorang mahasiswa. Mereka juga menyerukan mogok makan es krim AICE sampai tuntutan buruh dipenuhi.
Sekitar 500 buruh AICE dikenai PHK sepihak setelah melakukan mogok kerja karena permasalahan upah dan terjadinya lebih dari 20 kasus keguguran di pabrik AICE pada Februari 2020. Meski mogok ini telah diakhiri pada 5 Mei 2020, pengusaha AICE menolak menerima buruh bekerja kembali di perusahaan.
Kondisi kerja yang diprotes adalah upah yang tidak sesuai dengan PP Pengupahan, buruh hamil dipekerjakan pada malam hari, 20an kasus keguguran, bonus buruh dibayar dengan cek kosong, kebocoran amoniak, kondisi kerja buruh kontrak dan buruh outsourcing dan cuti haid yang tidak diberikan.
Jika Omnibus Law disahkan, maka dapat dipastikan kondisi kerja di AICE akan legal menurut Undang-Undang, yang akan sangat merugikan buruh. Bagi buruh, perjuangan buruh AICE adalah simbol penolakan Omnibus Law. Kondisi buruh AICE adalah bukti nyata Omnibus Law akan semakin memperburuk kondisi kerja buruh di Indonesia.
AICE adalah es krim yang berkantor pusat di Singapura, namun modal dan dua direktur utamanya berasal dari Tiongkok, sehingga Kedubes Singapura menjadi sasaran aksi. Sementara itu, Kemnaker dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang menimpa buruh AICE. Kantor DPP PKB didatangi karena sejak tahun 2015, menteri tenaga kerja selalu berasal dari partai ini.
Sehari setelah aksi, tagar #BoikotAice kembali trending di Twitter yang membuktikan tuntutan buruh masih mendapatkan dukungan publik, meskipun AICE semakin banyak beriklan di media, menggunakan influencer dan selebram, serta BuzzeRp korporat.
