PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan gudang FamilyMart yang mempekerjakan sekitar 80 orang buruh. PT FMI menggunakan buruh kontrak yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja, tanpa slip gaji, tanpa uang transport, tanpa uang makan, tanpa pembayaran lembur di hari libur nasional dan seringkali memotong gaji buruh dengan alasan kehilangan barang tanpa merincikan barang-barang apa saja yang hilang. FamilyMart juga mempekerjakan buruh ibu-ibu dengan status harian dan upah di bawah ketentuan upah minimum.
Serikat buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia PT. Fajar Mitra Indah (AKSI PT. FMI) telah berusaha merundingkan masalah ini sebanyak tiga kali. Buruh sudah bernegosiasi dengan pengusaha agar mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Serikat buruh mengajukan pengangkatan 26 buruh menjadi karyawan tetap, tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Tapi perusahaan menolak memenuhi tuntutan buruh yang normatif tersebut.
Pengusaha hanya mau membayarkan kekurangan upah buruh perempuan dan kemudian memecat ibu-ibu tersebut. Para ibu menolak, sekalipun pengusaha menawarkan pesangon.
Buruh terpaksa melakukan mogok yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dari tanggal 21 September 2018 sampai 7 Oktober 2018. Pengusaha PT. FMI malah mendatangkan tentara untuk menjaga pabrik gudang FamilyMart yang berlokasi Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini.
Tentara menjaga gudang FamilyMart di Desa Sukadanau
Pengusaha menggantikan buruh dengan pekerja dari luar yang mana tindakan ini adalah pidana pelanggaran yang bisa diancam pidana penjara satu bulan hingga 12 bulan. (Pasal 144 dan 187 UU No. 13/2003)
Tidak hanya itu, PT FMI juga berusaha mendiskualifikasikan buruh yang mogok sebagai tindakan mangkir, membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga benar-benar melakukan PHK terhadap buruh yang masa kerjanya di bawah dua tahun.
PHK dilakukan secara sepihak dengan mengirimkan kompensasi (pesangon 2 X ketentuan Pasal 156 Ayat 2, penghargaan masa kerja 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat 3, dan penggantian hak) sesuai dengan Pasal 156 Ayat 4 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada 17 orang buruh, serta uang ganti rugi (sisa kontrak) bagi enam orang buruh. Dengan membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan ini, pengusaha berarti mengakui setidaknya 17 orang buruh yang mogok adalah pekerja PKWTT dan menggugurkan tuduhan mogok tidak sah.
Padahal sudah sewajarnya apabila PT. FMI sebagai perusahaan perpanjangan tangan perusahaan ritel besar sekelas FamilyMart memenuhi hak-hak buruh gudangnya. Gudang adalah bagian vital dalam usaha ritel FamilyMart. Apalagi FamilyMart merupakan perusahaan ritel terbesar kedua di Jepang.
Selain FamilyMart, yang harus bertanggung jawab juga adalah perusahaan Wings Group sebagai perusahaan induk dari PT FMI. Kerja sama antara Wings Group dan FamilyMart telah melahirkan PT. FMI yang menyuplai barang ke 103 toko ritel FamilyMart.
Investasi FamilyMart sebagai modal asal Jepang dengan mengabaikan hak-hak buruh adalah bukti bahwa hukum masih bisa dilanggar begitu saja oleh investor. FamilyMart tidak saja menjadikan rakyat Indonesia sebagai pasar, tetapi juga memeras keringat buruhnya. Hal ini adalah bukti penjajahan modal yang tidak bisa kita biarkan lebih lama lagi.
Hari ini kita harus menyatakan memboikot FamilyMart dan berhenti membeli barang-barang milik Wings Group sampai mereka sadar bahwa 26 buruh PT FMI harus dipenuhi hak-haknya. Selama hak-hak buruh tidak dipenuhi, selama itu pula kita nyatakan BOIKOT!
Per 19 September 2018, manajemen perusahaan gudang FamilyMart, PT. Fajar Mitra Indah (FMI) yang berlokasi di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap tiga buruh perempuan yang berstatus sebagai buruh harian lepas (BHL). Manajemen perusahaan memaksa buruh menerima pesangon. Buruh menolak tawaran tersebut hingga petugas sekuriti sempat melarang buruh keluar dari pabrik.
Pada awalnya, tiga buruh perempuan FamilyMart ini adalah korban pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum.Buruh hanya diupah Rp13.000 per jam, padahal sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, buruh seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh perempuan karena mereka bukan pencari nafkah tambahan. Dalam kasus ini, Family Mart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan.
Menurut Kepmenakertrans No. 100/2004, buruh juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut. Perbuatan pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003.
Dalam perundingan bipartit ketiga yang berlangsung pada 15 Agustus 2018 yang berakhir tanpa kesepakatan (deadlock), pengusaha menolak mengangkat 26 buruh menjadi karyawan tetap dan menyetujui membayar kekurangan upah tiga buruh BHL tersebut. Yang berarti, perusahaan telah mengakui terjadinya pelanggaran dengan bersedia bertanggung jawab secara perdata. Namun, perusahaan melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK sepihak.
Sebagai akibat dari gagalnya perundingan, buruh melakukan pemogokan pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 untuk mendesak agar PT. FMI dan FamilyMart menjalankan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Perlu diketahui, PT. FMI adalah anak perusahaan Wings Group yang bekerjasama dengan FamilyMart, ritel asal Jepang untuk melakukan ekspansi FamilyMart di Indonesia. Saat ini, FamilyMart telah mendirikan 103 toko ritel. Sudah selayaknya apabila suatu investasi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dengan mengabaikan hak-hak buruh.
Buruh Indonesia kembali mengalami perampasan hak yang dilakukan oleh perusahaan pemasok tier 2 Toyota, PT Nanbu Plastics Indonesia. Perusahaan asal Jepang ini menolak mengangkat empat buruh menjadi karyawan tetap dan malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal awalnya dalam risalah perundingan tanggal 22 November 2017, Nanbu telah menyatakan kesediaan melakukan pengangkatan dan sudah ada Anjuran Nomor 565/3069/DISNAKER pada 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan demi hukum, buruh seharusnya menjadi karyawan tetap.
Bukannya melaksanakan janjinya sendiri dan Anjuran Disnaker, Nanbu malah menggugat buruh di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung. Nanbu meminta PHI Bandung mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membebankan biaya perkara kepada buruh. Saat ini buruh sudah tidak lagi bekerja di perusahaan dan tidak menerima upah. Tapi Nanbu tega-teganya menggugat buruh juga agar membayar biaya perkara.
Salah seorang buruh yang digugat adalah buruh perempuan korban kecelakaan kerja yang setengah ruas jari tengahnya buntung saat menjalankan mesin press di pabrik Nanbu. Sungguh keterlaluan, buruh perempuan korban kecelakaan kerja pulak masih harus dihadapkan pada sidang di pengadilan!
Nanbu adalah bagian dari produksi mobil Toyota sehingga sudah seharusnya Toyota ikut bertanggung jawab atas hal ini sesuai dengan code of conductToyota. Apalagi baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan Realisasi Ekspor 1 Juta Unit Mobil Toyota. Semester pertama 2018, laba bersih Toyota Indonesia (TMMIN) mengalami peningkatan 58 persen menjadi sebesar 94,9 miliar rupiah.
Di mobil-mobil itu ada keringat kaum buruh, bahkan darah buruh korban kecelakaan kerja yang mengucur dari daging yang terkoyak-koyak mesin. Tapi ternyata, korban kecelakaan kerja bisa dibuang begitu saja (baca: diPHK) seperti sampah.
Sementara itu, buruh Gudang Family Mart yang bekerja di PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) juga mengalami perampasan hak. Family Mart juga adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang retail dan saat ini sudah membuka lebih dari toko di Indonesia. Family Mart memiliki ambisi untuk melakukan ekspansi ke berbagai kota, tapi nasib buruh gudang tidak diperhatikan.
Buruh Gudang Family Mart dipekerjakan sebagai buruh kontrak secara terus-menerus, tanpa uang makan dan transportasi; upah sering dipotong dengan alasan barang hilang tanpa kejelasan apa saja barang yang hilang itu; buruh Emak-Emak dibayar di bawah ketentuan hingga per orang kehilangan hak normatif atas upah Rp1 juta per bulan; upah lembur buruh yang masuk kerja pada hari libur nasional tidak dibayar, dan; pengusaha melakukan upaya-upaya mengalihkan buruh kontrak menjadi buruh outsourcing sehingga pelanggaran normatif di masa lalu dihapuskan. Dengan membayar upah buruh Emak-Emak di bawah ketentuan, pengusaha telah melakukan perbuatan pidana sehingga pengusaha seharusnya dipenjara. Apa karena buruh ini adalah Emak-Emak, maka gajinya direndahkan hingga hilang Rp1 juta?!! Buruh Emak-Emak juga punya keluarga yang harus dihidupi.
Tidak hanya buruh Indonesia, buruh Filipina juga mengalami nasib yang sama. Sebanyak 237 buruh Toyota Filipina dikenai PHK pada tahun 2001 dan hingga kini masih berjuang. Selama 17 tahun, Toyota Filipina menelantarkan ratusan buruh. Toyota juga tidak menjalankan rekomendasi ILO tahun 2003 hingga hari ini yang isinya Toyota harus mengakui keberadaan serikat buruh dan seharusnya bernegosiasi dengan serikat buruh Toyota Filipina untuk mempertimbangkan mempekerjakan buruh kembali atau membayar kompensasi secara layak.
Selain itu 20 pengurus serikat buruh Filipina juga dikriminalisasi dengan tuduhan pengancaman. Gugatan baru dicabut pada tahun 2013. Selama 12 tahun buruh harus menghadapi persidangan di pengadilan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena tuduhan tersebut.
Tiga kasus ini adalah bukti bahwa modal Jepang melakukan eksploitasi terhadap buruh di negeri-negeri lain sehingga layak disebut sebagai imprealis (penjajah)! yang melakukan penghisapan secara sistematis.
Jika penjajahan pada masa lalu melakukan kolonisasi atas tanah jajahan, maka penjajahan pada hari ini masuk melalui investasi yang merampas segala kekayaan alam di negeri jajahan dan membayar upah buruh semurah-murahnya. Hukum ketenagakerjaan kita juga dilanggar yang dalam banyak kasus dibiarkan oleh aparat negara, seperti dalam kasus pengawasan PT. Nanbu Plastics Indonesia yang dilakukan oleh Monang Sihotang, pegawai pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat yang malah memenangkan pengusaha.
Mau tidak mau kita harus melakukan protes-protes di jalanan agar kita didengar dan hak-hak buruh diberikan. Perjuangan ini bukan saja untuk memenangkan keadilan, tapi juga sudah sesuai dengan Konstitusi Bangsa kita yang menyatakan bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Oleh karena itu, kami menuntut agar hak-hak buruh segera dipulihkan baik itu buruh subkontraktor Toyota-Nanbu, buruh Family Mart maupun buruh saudara-saudari kita di Toyota Filipina, serta Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Jawa Barat. Hidup buruh! Panjang umur solidaritas!
–Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh—Narahubung: 0877-8801-2740
Toyota Motors Philippines Corporation (TMPC) berdiri sejak Agustus 1988 di Bicutan, Paranaque City. TMPC membuka pabrik baru di Santa Rosa City, Provinsi Laguna pada November 1996. TMPC mempekerjakan 1.700 pegawai dan memproduksi 49 ribu kendaraan setiap tahun yang merupakan satu dari 53 produsen mobil Toyota di seluruh dunia. TMPC adalah manufaktur mobil terbesar di Filipina dalam hal penjualan dan produksi.
Serikat buruh Toyota, Toyota Motors Philippines Corporation Workers Association (TMPCWA), terdaftar di Departemen of Labor and Employment (DOLE) setempat. Pada Maret 2000, DOLE memberikan sertifikat hak untuk berunding dengan pengusaha Toyota. Namun Toyota Filipina melakukan komplain dan menyatakan bahwa hal itu tidak sah. Pada 21-23 Februari 2001, DOLE menggelar acara dengar pendapat (hearing). Sebanyak 300 anggota TMPCWA mengambil hari libur untuk menghadiri hearing tersebut, tapi Toyota menganggapnya sebagai mogok ilegal.
Toyota melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 237 pekerja dengan alasan telah melakukan pemogokan ilegal. Menolak PHK, 237 pekerja melakukan pemogokan yang sebenarnya. Pemogokan diakhiri oleh DOLE dengan membawa kasus ini ke arbitrase pada 10 April 2001. Sejak itu, nasib buruh terkatung-katung.
Tidak cukup sampai di situ, petugas keamanan Toyota menuntut 20 buruh secara pidana dengan tuduhan pengancaman selama pemogokan. Alat bukti yang digunakan oleh pengusaha adalah video yang diambil dari kamera keamanan gedung TMPC sendiri. Upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pengurus serikat buruh untuk melemahkan perjuangan buruh.
Pada tahun 2003, TMPCWA mengadukan masalah ini di Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Filipina di antaranya agar: menjadikan prinsip kebebasan berserikat dan berunding bersama masuk ke dalam program legislasi nasional; melakukan segala upaya memastikan TMPCWA dan TMPC bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama; memulai diskusi untuk mempertimbangkan mempekerjakan buruh kembali, atau membayar kompensasi yang memadai; mengambil langkah-langkah mencabut tuntutan pidana terhadap pengurus serikat
Tapi, pada 2008, Mahkamah Agung Filipina malah memenangkan Toyota dengan menyatakan mogok buruh sebagai mogok ilegal dan sertifikat hak berunding buruh tidak sah. Bahkan sudah sejak tahun 2006, personel militer ditempatkan di depan pabrik Toyota.
Berkat dukungan ILO dan DOLE, akhirnya tuntutan pidana terhadap 20 anggota TMPCWA ditarik di pengadilan oleh penggugat dan mereka dibebaskan dari segala dakwaan pada Mei 2013. Namun, buruh telah kehilangan kesempatan selama 12 tahun mendapatkan pekerjaan yang layak karena tuntutan pidana.
Sejak tahun 2005, TMPCWA telah mengorganisir kampanye Shame On Toyota, melakukan aksi setiap tahunnya untuk menuntut tanggung jawab Toyota. Di Jepang, organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh mendirikan kelompok dukungan (Support Group) untuk perjuangan buruh TMPCWA. Massa melakukan aksi setiap tahun di depan kantor pusat Toyota di Toyota city, Tokyo. Tahun ini, Support Group for TMPCWA akan kembali melakukan aksi di kantor pusat Toyota pada 17 September 2018.
Apa yang menimpa buruh Filipina adalah bukti nyata penindasan yang dilakukan oleh korporasi terhadap buruh. Yang mana hal ini juga bisa menimpa buruh Indonesia dan di seluruh dunia. Di bawah kekuasaan korporasi yang memiliki modal dan dilindungi oleh negara, kekuatan kita hanyalah solidaritas di antara massa tertindas.
Oleh karena itu, kami dari Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh menyatakan sikap sebagai berikut:
Mendukung Perjuangan Buruh Toyota Filipina untuk mendapatkan kembali hak-haknya.
Mendesak Toyota untuk kembali bernegosiasi dengan Toyota Motors Philippines Corporation Workers Association (TMPCWA) dalam menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Mendesak Toyota untuk menjalankan rekomendasi International Labour Organization (ILO) terkait dengan permasalahan PHK terhada 237 buruh TMPCWA.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, Panjang Umur Solidaritas!
Jakarta, 9 September 2018 Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) Koordinator,
DAMIRI 0877-8801-2740
Yang Tergabung:
Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Perhimpunan Trimoerti, FNKSDA Bandung, Kolektifa, HMI Ilmu Terapan Telkom, United Voice Telkom, AKMI, Aliansi Pelajar Bandung, Angin Malam, Women Study Center Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN) 1. FSEDAR 2. Gereja Kristen Anugerah 3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) 4. PEMBEBASAN 5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) 9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia 10. TRIMOERTI 11. METARUANG 12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65) 13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor 14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) 17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers 18. Roy Murtadho
Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT.
Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap dan saat ini malah menggugat buruh di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.
Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah satu temuannya mengatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018.
Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.”
Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu.
Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja.
Monang Sihotang mengizinkan Nanbu menggunakan pekerja dengan hubungan kerja PKWT dengan alasan pekerjaan berdasarkan order/pesanan. Padahal, Nanbu menerima pesanan secara terus-menerus dari berbagai perusahaan. Dalam Pasal 5 dan 6 Kepmen 100/MEN/VI/2004, pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target memang dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman, tapi hal ini hanya berlaku bagi buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Perusahaan juga harus membuat daftar nama daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.
Nanbu mempekerjakan buruh kontrak sebanyak 305 orang dari 648 keseluruhan jumlah pekerja. Dari 305 orang, sebanyak 275 buruh adalah perempuan (hasil inspeksi Bidang Pengawasan Wilayah II Jawa Barat, 8 Maret 2018). Artinya, hampir 50 persen buruh tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja. Jika negara melalui pegawai pengawas memberikan keleluasaan pengusaha untuk menggunakan buruh kontrak, maka negara sesungguhnya dirugikan.
Ada potensi kerugian negara di balik praktek-praktek penggunaan buruh tidak tetap dan upah murah. Negara kehilangan pendapatan melalui Pajak Penghasilan (PPh21) yang dibayarkan setiap bulannya oleh buruh yang berpenghasilan di atas Rp4,5 juta. Semakin lama masa kerja seorang buruh, maka upahnya akan semakin besar sehingga pajak penghasilannya pun meningkat. Namun, masa kerja buruh tidak mungkin akan melebihi tiga tahun dan mendapatkan kenaikan upah karena penambahan masa kerja apabila buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Negara jelas-jelas dirugikan oleh pengusaha yang menggunakan banyak buruh kontrak.
Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab, semakin memiskinkan buruh serta telah menimbulkan potensi kerugian bagi negara dan masyarakat.
Kami menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap kinerja Monang Sihotong sebagai pegawai pengawas dan menuntut sebagai berikut:
Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk, serta kasus-kasus lain yang ditangani oleh Monang Sihotong.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, 9 September 2018 Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) Koordinator,
DAMIRI 0877-8801-2740
Yang Tergabung:
Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Perhimpunan Trimoerti, FNKSDA Bandung, Kolektifa, HMI Ilmu Terapan Telkom, United Voice Telkom, AKMI, Aliansi Pelajar Bandung, Angin Malam, Women Study Center Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN) 1. FSEDAR 2. Gereja Kristen Anugerah 3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) 4. PEMBEBASAN 5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) 9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia 10. TRIMOERTI 11. METARUANG 12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65) 13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor 14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) 17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers 18. Roy Murtadho
Tolak Penjajahan Modal FamilyMart-Jepang; Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya
Kasus ini berawal dari pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan Divisi Warehouse (Gudang) FamilyMart Indonesia. PT FMI beralamat di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak tahun 2012.
Fakta-Fakta Pelanggaran Hak Buruh Gudang FamilyMart:
Buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) secara terus-menerus di bidang produksi yang bersifat tetap tanpa surat perjanjian kerja. Hal ini tidak dibenarkan oleh aturan yang ada. Demi hukum, status buruh seharusnya berubah menjadi karyawan tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT). (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 54 ayat (1) huruf (i), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 10 ayat (1) Kepmen No. 100/2004 tentang Pelaksanaan PKWT)
Buruh Emak-Emak dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (BHL) dengan upah Rp13.000 per jam atau di bawah ketentuan upah minimum. Sesuai aturan yang ada, buruh Emak-Emak seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh Emak-Emak yang harus menopang hidup keluarganya. Buruh Emak-Emak juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari dalam satu bulan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut. Sementara, perbuatan membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, FamilyMart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; Permenaker No. 100/2004 dan; Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003)
Buruh yang disuruh masuk kerja pada hari besar nasional tidak dihitung sebagai lembur, tapi hanya diganti dengan hari libur pada hari kerja biasa. Hal ini membuat buruh kehilangan pendapatan ekstra yang sangat berarti untuk menopang hidupnya dan keluarganya. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Kepmenaker No. KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan)
Upah lembur buruh dibayarkan dengan cara dirapelkan pada bulan berikutnya. Artinya upah buruh ditahan selama satu bulan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 20 PP No. 78/2015)
Upah buruh sering dipotong secara sewenang-wenang sebagai denda akibat adanya produk yang hilang (lost) saat stock opname. Pemotongan upah ini tidak disertai dengan data mengenai rincian produk yang hilang dan tidak ada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai denda. Buruh pernah mengalami pemotongan upah hingga Rp300 ribu per bulan. (Aturan yang dilanggar: Pasal 54 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015 yang menyatakan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama)
Buruh tidak mendapatkan fasilitas uang makan dan transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta.
Setelah semua pelanggaran di atas, pengusaha melakukan upaya-upaya untuk mendesak buruh kontrak mengundurkan diri dan mengalihkan hubungan kerja buruh ke perusahaan outsourcing yang bernama PT Atalian Global Service. Dampaknya, seluruh pelanggaran sebelumnya dihilangkan begitu saja. Seorang buruh yang menolak malah diancam akan dipolisikan surat dokternya dengan tuduhan pemalsuan surat dokter. Buruh dipaksa tanda tangan atau dibawa ke kantor polisi. Seorang oknum manajemen sampai membuat panggilan telepon yang diklaim ke petugas polisi untuk membawa buruh tersebut. Meskipun tidak merasa bersalah, melihat oknum manajemen tersebut seolah memiliki kedekatan dengan petugas polisi, buruh menjadi ketakutan akan dibawa ke polisi sehingga terpaksa menandatangani surat pengunduran diri.
Pihak Serikat Buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia (AKSI) telah berusaha membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan pihak perusahaan. Telah dilakukan perundingan bipartit sebanyak tiga kali dan berakhir tidak ada kesepakatan (buntu/deadlock). Dalam perundingan bipartit ketiga tanggal 15 Agustus 2018, pengusaha FMI hanya menyetujui pembayaran kekurangan upah buruh Emak-Emak. Pengusaha MENOLAK mengangkat 26 buruh (termasuk buruh Emak-Emak) yang mengajukan pengangkatan dan MENOLAK memberikan fasilitas uang makan serta uang transport.
Di sisi lain, FamilyMart adalah jaringan waralaba toko kelontong terbesar kedua di Jepang setelah 7-Eleven, yang juga beroperasi di Taiwan, China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di Indonesia, toko FamilyMart di Indonesia telah mencapai 100 gerai per tanggal 3 Juli 2018 lalu. Pasokan barang-barang di toko berasal dari gudang PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) di mana di situ ada buruh-buruh yang dirampas hak-haknya.
Padahal FamilyMart memiliki kebijakan audit internal setiap tahun untuk memastikan pemenuhan hukum di suatu negara sebagaimana yang dimuat dalam Ethics and Compliance Basic Guidelines FamilyMart. Namun, kenyataannya praktek-praktek penggunaan buruh di FamilyMart tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Oleh karena itu kami melakukan aksi pada tanggal 9 September 2018 untuk memprotes ketidakadilan dan penjajahan modal yang dilakukan oleh perusahaan asal Jepang. Investasi di Indonesia dilakukan dengan cara menindas hak-hak buruh adalah bentuk penjajahan yang paling nyata yang bisa kita rasakan.
Dengan kami menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:
Angkat 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI menjadi pekerja tetap dengan diterbitkan SK pengangkatan dan masa kerja dihitung dari awal masuk kerja.
Penuhi Fasilitas Makan dan Transportasi untuk 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI dalam bentuk uang makan dan uang transportasi.
Negara harus memastikan agar buruh Indonesia mendapatkan hak-haknya.
Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 9 September 2018 Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) Koordinator,
DAMIRI 0877-8801-2740
Yang Tergabung: Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Perhimpunan Trimoerti, FNKSDA Bandung, Kolektifa, HMI Ilmu Terapan Telkom, United Voice Telkom, AKMI, Aliansi Pelajar Bandung, Angin Malam, Women Study Center Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN) 1. FSEDAR 2. Gereja Kristen Anugerah 3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) 4. PEMBEBASAN 5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) 9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia 10. TRIMOERTI 11. METARUANG 12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65) 13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor 14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) 17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers 18. Roy Murtadho
Kasus ini berawal ketika pabrik PT. Nanbu Plastics Indonesia yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, mempekerjakan 59 buruh harian dengan melanggar UU Ketenagakerjaan pada tahun 2017. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi menganjurkan agar perusahaan mengangkat 59 buruh harian. Perusahaan setuju melakukan pengangkatan secara bertahap.
Dalam perkembangannya, delapan orang buruh mengundurkan diri dari perselisihan. Lalu, dilakukan perundingan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja pada 22 November 2017 di mana disepakati dalam kesimpulan risalah perundingan bahwa kuota pengangkatan delapan orang akan digantikan dengan buruh yang diajukan oleh serikat pekerja. Risalah ini ditandatangani oleh pihak pengusaha yang diwakili oleh Manajer HRD PT. Nanbu Plastics Indonesia, Seraphine Anne.
Namun, pihak pengusaha mengubah keputusannya dengan menolak mengangkat buruh yang diajukan oleh serikat pekerja. Perundingan bipartit untuk masalah ini telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tanggal 10, 17 dan 19 Januari 2018. Manajer HR Nanbu yang baru, Richard Sinanu tidak mengakui kesepakatan sebelumnya dan menolak melakukan pengangkatan.
Mediasi juga telah dilakukan berkali-kali hingga Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3069/DISNAKER tertanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/permanen).
Setelah adanya Anjuran dari pemerintah, pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia masih saja menolak melakukan pengangkatan. Padahal, saat ini, tinggal empat pekerja saja yang diajukan menjadi karyawan tetap. Tapi perusahaan tetap menolak mengangkat dan malah melayangkan gugatan perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.
Nanbu mendasarkan gugatannya pada hasil nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat pada 20 Maret 2018. Nota pemeriksaan tersebut pada pokoknya menyatakan perusahaan diperkenakan menggunakan hubungan kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk pekerjaan berdasarkan pesanan (order). Sedangkan buruh dipekerjakan dengan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan produk baru sehingga nota pemeriksaan tidak berlaku dalam kasus empat pekerja ini. Dengan argumentasi ini juga, dalam mediasi tanggal 29 Maret 2018 dan Anjuran, Disnaker Kabupaten Bekasi mementahkan pendapat pengusaha yang menggunakan nota pemeriksaan sebagai alat bukti. Selain itu, nota pemeriksaan tersebut masih dalam proses permohonan pemeriksaan ulang di Kementerian Ketenagakerjaan.
Nanbu menuntut agar PHI Bandung mengesahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh dan membebankan biaya perkara kepada buruh. Padahal buruh sudah dikenai PHK dan tidak diupah lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Setelah diPHK, buruh masih disuruh membayar biaya perkara pula.
Salah seorang buruh yang digugat oleh Nanbu adalah buruh perempuan yang menjadi korban kecelakaan kerja. Atika Nafitasari mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada jam kerja lembur di pabrik Nanbu pada 26 September 2016. Jari tengah tangan kanannya putus dan tidak bisa disambung lagi.
Alih-alih bertanggungjawab dengan memberikan kepastian kerja, pada 19 Januari 2018 Atika harus keluar dari pekerjaannya karena putus kontrak. Padahal serikat pekerja sudah meminta kebijaksanaan dan mengingatkan perusahaan bahwa Pasal 153 Ayat (1) huruf (j) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang PHK terhadap buruh korban kecelakaan kerja yang mengalami cacat permanen. Selain Atika, ada dua buruh perempuan lainnya yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kasus ini, Nanbu tidak saja mengabaikan hak-hak buruh, tapi juga menindas kaum perempuan. Buruh perempuan lagi-lagi mengalami penindasan berlapis.
Di sisi lain, PT. Nanbu Plastics Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010 adalah pabrik pemasok Tier 2 dari korporasi produsen mobil Jepang, Toyota. Nanbu memproduksi komponen plastik untuk Toyota. Toyota sendiri adalah penguasa ekspor mobil di Indonesia sebanyak 80 persen.
Pada semester pertama 2018 saja, pendapatan dan laba bersih Perseroan TMMIN tumbuh masing-masing sebesar 28 persen dan 58 persen menjadi 250 miliar rupiah dan 94,9 miliar rupiah. Dalam code of conductToyota Global, ada janji Toyota untuk memastikan perusahaan-perusahaan pemasoknya dari pemasok tier 1 hingga tier 3 memenuhi hak-hak pekerja, hak asasi manusia, anti diskriminasi dan mematuhi hukum di suatu negeri.
Toyota baru saja mencapai angka 1 juta unit ekspor mobil. Acara Realisasi 1 Juta Unit Ekspor CBU (completely built-up) Toyota diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018. Kalau tidak mau dibilang lebih berpihak kepada pemodal asing, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya memastikan agar Toyota dan perusahaan pemasoknya memenuhi hak-hak buruh. Jangan sampai mobil yang dijual oleh Toyota dibuat oleh tangan-tangan buruh Indonesia yang dirampas haknya dan dengan mengabaikan hukum di Indonesia.
Sekali lagi, buruh berhak atas kepastian kerja yang mana hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan serikat yang dituangkan dalam risalah perundingan dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi.
Oleh karena itu, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut:
Nanbu harus mempekerjakan kembali Atika, dkk (empat orang) dengan status karyawan tetap sesuai dengan Risalah Perundingan tanggal 22 November 2017 dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.
Toyota Indonesia harus memastikan Nanbu mempekerjakan kembali Atika, dkk (empat orang) dengan status karyawan tetap sesuai dengan Risalah Perundingan tanggal 22 November 2017 dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan Toyota dan Nanbu menjalankan kesepakatan dengan serikat pekerja dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.
Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 9 September 2018 Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) Koordinator,
DAMIRI 0877-8801-2740
Yang Tergabung: Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR), Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Perhimpunan Trimoerti, FNKSDA Bandung, Kolektifa, HMI Ilmu Terapan Telkom, United Voice Telkom, AKMI, Aliansi Pelajar Bandung, Angin Malam, Women Study Center Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN) 1. FSEDAR 2. Gereja Kristen Anugerah 3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) 4. PEMBEBASAN 5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) 6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) 9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia 10. TRIMOERTI 11. METARUANG 12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65) 13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor 14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) 16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) 17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers 18. Roy Murtadho
Pernyataan Sikap:
Copot Monang Sihotang dari Jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat
Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT.
Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap.
Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah temuannya mengatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018.
Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.”
Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu.
Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja.
Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab.
Kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
1. Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
2. Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Bekasi, 30 Juli 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Nanbu (KSPBN)
1. Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR)
2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
3. Perhimpunan Trimoerti
4. FNKSDA Bandung
5. Kolektifa
6. Hmi ilmu terapan telkom
7. United voice telkom
8. AKMI
9. Aliansi Pelajar Bandung
10. Angin Malam
11. Women Study Center Hubungi 0877-8801-2740 (bisa Whats App) untuk bergabung dalam Pernyataan Sikap ini.
Pernyataan Sikap
Mengutuk Persekusi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Aktivis Buruh;
Berikan Jaminan Keamanan untuk Aktivis Buruh
Pada 6 Mei 2018 jam 11.30 WIB, sembilan orang laki-laki mendatangi perumahan tempat tinggal pengurus Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT NPI) atas nama Saiful Anam. Empat orang di antaranya mendatangi rumah Saiful, sedangkan lima orang berjaga di salah satu rumah tetangga.
Keempat orang tersebut melayangkan ancaman dengan mengatakan bahwa kelompok orang Ambon akan mendatangi rumah Saiful karena merasa tersinggung dengan orasi Saiful saat berdemo di Toyota beberapa waktu lalu. Mereka menuduh Saiful menyebut “preman Ambon” dan memaksa Saiful untuk mengakuinya. Mereka juga mengatakan orang Ambon dari Jakarta akan mendatangi rumah Saiful.
Saiful yang merasa terancam meminta isterinya, Endang Setiyowati, agar memanggil Ketua RT. Salah satu dari tamu tak dikenal ini mengikuti Endang dan berkali-kali melontarkan ancaman: “Ibu mau jadi janda”; “Ibu siap jadi janda.” dengan nada tinggi. Salah satu dari mereka mengenakan baju merah mengaku sebagai koordinator sekuriti di PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT NPI). Mereka juga memotret wajah Saiful sebelum pergi meninggalkan rumah.
Pria berbaju merah yang mengaku sebagai koordinator sekuriti PT. Nanbu Plastics Indonesia.
Meskipun mereka tidak memperkenalkan diri, namun pihak keluarga Saiful sempat mendokumentasikan foto-foto mereka. Selain itu, sejumlah tetangga juga bisa menjadi saksi atas kejadian tersebut.
Pada 7 Mei 2018, Saiful dan keluarganya mendatangi Polres Kabupaten Bekasi untuk mengadukan kasus pengancaman ini kepada Kepolisian. Pihak Kepolisian menolak pengaduan tersebut dengan alasan tidak menemukan unsur ancaman.
Namun, di sisi lain, Pihak Kepolisian menyarankan agar Saiful dan keluarganya melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Polres Kabupaten Bekasi. Pada 8 Mei 2018, Saiful kembali mendatangi Polres Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat tersebut dan mendapatkan tanda terima dari pihak Kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa Kepolisian pun sebetulnya mengakui posisi korban yang sedang dalam keadaan terancam sehingga membutuhkan perlindungan.
Bagi kami apa yang menimpa Saiful dan keluarganya teranglah adalah bentuk dari ANCAMAN PEMBUNUHAN dan PERCOBAAN PERSEKUSI terhadap aktivis serikat buruh.
Kasus ini berawal dari kasus ketenagakerjaan yang terjadi di pabrik pemasok tier 2 Toyota, PT. Nanbu Plastics Indonesia. Saiful Anam adalah Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI yang saat ini sedang menggugat Nanbu atas perbuatan penelantaran korban kecelakaan kerja, penyimpangan penggunaan PKWT dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
Sejak Januari 2018, SEBUMI PT. NPI memberikan advokasi terhadap korban kecelakaan kerja dan 8 buruh kontrak agar diangkat menjadi karyawan tetap di PT. NPI. Namun, pada 2 dan 3 April 2018, perusahaan malah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan buruh. Buruh diusir dari pabrik dengan paksa tanpa surat PHK dan hanya diberikan waktu 15 menit untuk berkemas. Perusahaan menggunakan polisi, sekuriti dan bahkan tentara untuk mengamankan pabrik. Selain itu, terlihat pula sejumlah orang tanpa mengenakan seragam apapun yang berkeliaran untuk mengamankan pabrik Nanbu.
Pada 1 Mei 2018 lalu, serikat buruh mengorganisir 700an buruh melakukan aksi yang ketiga kali di depan Toyota Indonesia, Sunter, Jakarta Utara, untuk menyampaikan masalah yang terjadi di Nanbu sebagai pabrik pemasok Toyota. Sesuai code of conduct, Toyota harus memastikan perusahaan-perusahaan pemasoknya dari perusahaan tier 1 hingga tier 3 untuk memenuhi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia, mematuhi hukum yang berlaku di suatu negeri serta tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Saat ini, ada 35 buruh yang menolak PHK dan tetap ingin bekerja di perusahaan.
Dalam hal ini, Toyota harus memastikan agar perusahaan pemasoknya PT. Nanbu Plastics Indonesia memenuhi hak-hak buruh dan tidak melakukan aksi-aksi premanisme dalam bentuk apapun di Indonesia. Jika tidak, maka jelas sekali bahwa keberadaan Toyota dan Nanbu sebagai modal Jepang adalah bentuk penjajahan gaya baru yang hanya melakukan eksploitasi terhadap buruh Indonesia.
Aksi premanisme yang menimpa aktivis serikat pekerja adalah bentuk penindasan yang paling nyata terhadap kebebasan berserikat di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa milisi sipil reaksioner dalam mengamankan perusahaannya sepatutnya dikecam sebagai perusahaan pelanggar HAM.
Oleh karena itu kami dari kelompok serikat buruh dan organisasi yang bersolidaritas, menuntut:
Kepolisian harus menerima pengaduan, menyelidiki kasus ancaman pembunuhan terhadap Saiful Anam dan memastikan keamanan korban dan keluarganya.
Toyota dan Nanbu harus memenuhi hak-hak buruh yakni mempekerjakan kembali 35 buruh Nanbu, tidak menggunakan jasa milisi sipil dalam perselisihan hubungan industrial serta ikut bertanggung jawab atas persekusi dan ancaman pembunuhan terhadap Saiful Anam karena masalah ini berawal dari kasus hubungan industrial di PT. Nanbu Plastics Indonesia di mana pihak perusahaan melibatkan jasa pihak ketiga. Aksi-aksi kekerasan, intimidasi dan persekusi terhadap aktivis buruh dalam bentuk apapun juga harus dihentikan.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Bekasi, 10 Mei 2018
Hormat kami,
SEBUMI PT. NPI
beserta
Organisasi dan Individu Pendukung:
FSEDAR, GKA, SAFENET, PEMBEBASAN, AMP, JATAM, LBH Pers, LBH KJR, SEBUMI, TRIMOERTI, KOBUMI, METARUANG, Perhimpunan IPT 65, IPMAPA Bogor, SPRI, PPRI, PPR, FNKSDA Bandung, Aliansi Pelajar Jakarta, dan Invididu (Asep Komarudin, Galesh, Roy Murtadho)
Kronologi pengancaman terhadap Pengurus SEBUMI PT. Nanbu Plastics Indonesia, Saiful Anam sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2018 pada jam 11.30 telah datang 9 orang tak dikenal masuk di lingkungan Perumahan Pesona Gading Cibitung Blok L2 dengan tanpa izin ketua RT;
2. Bahwa ada 4 orang yang mendatangi rumahku, dan 5 orang berjaga didepan rumah tetangga (nomor rumah L3 no. 3) sampai Ibu pemilik rumah merasa ketakutan tidak berani keluar rumah karena ada 5 orang berbadan besar bergerombol didepan rumahnya;
3. Bahwa 4 orang yang mendatangi rumahku dilihat oleh anakku yang sedang menonton TV dengan ibunya. Karena berdiri didepan rumah akhirnya anakku memberitahukan ke Ibunya, bahwa ada 4 orang yang sedang di depan rumah;
4. Lalu istriku memberitahuku yang sedang berada di kamar;
5. Lalu aku keluar kamar dan menemui keempat orang tersebut;
6. Bahwa salah seorang dari keempat orang tersebut yang berbaju merah bertanya dengan nada tinggi:”Benarkah kau yang bernama Saiful Anam?” Aku jawab: “Benar!” Lalu menanyakan “Benarkah saat kau demo di Toyota kau orasi sebut-sebut Ambon?” Aku menjawab: “Tidak, karena di organisasi melarang rasis, tidak mungkin itu, yang orasi juga ada orang Ambon.” Lalu orang tersebut tetap ngotot agar aku mengakui hal tersebut, namun aku tetap tidak mengakuinya.
7. Bahwa selanjutnya aku meminta kepada istriku untuk memanggil Ketua RT (Pak Ngatimin) karena kami merasa tidak mengenal mereka dan merasa terganggu;
8. Bahwa saat istriku pergi kerumah Ketua RT diikuti oleh 2 orang dari keempat orang tersebut;
9. Bahwa ketika sampai didepan rumah Ketua RT salah seorang dari kedua orang tersebut yang bebaju merah bicara kepada istriku dengan mengatakan “ Ambon yang di Jakarta sudah berkumpul mau datang kesini tapi saya tahan, mereka mau klarifikasi dulu. IBU MAU JADI JANDA?” Istriku hanya diam saja;
10. Bahwa akhirnya Ketua RT datang kerumahku untuk menengahi masalah tersebut;
11. Bahwa aku juga memanggil salah seorang tetangga yang bernama Bapak Sularso untuk dijadikan saksi atas kejadian yang terjadi;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang menjadi juru bicara dari keempat orang tersebut adalah orang yang berbaju merah yang akhirnya mengaku sebagai coordinator sekuriti dari PT. Nanbu Plastics Indonesia;
13. Bahwa orang yang berbaju merah memaksaku untuk mengakui bahwa aku saat orasi sebut-sebut Ambon;
14. Bahwa aku tetap tidak mengakuinya dan menyarankan bila tidak terima dapat menempuh upaya hukum karena Negara ini adalah Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia;
15. Bahwa orang yang berbaju merah selalu mengulang-ulang mengatakan kepada istriku dengan mengatakan IBU SIAP JADI JANDA?;
16. Bahwa karena aku tidak mengakui hal tersebut, akhirnya orang yang berbaju merah tersebut mengatakan: “ Jika kau tidak mengakuinya berarti aku tidak perlu lagi menahan Ambon Jakarta untuk datang kesini. Saya tidak bertanggungjawab apa-apa lagi kalau terjadi apa-apa.”;
17. Bahwa akhirnya mereka pergi dengan sebelumnya memfotoku.
Sehubungan kronologi diatas aku dan istriku melaporkan ke Polres Kab. Bekasi. Dari pihak kepolisian menyarankan membuat permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Kapolres Kab. Bekasi melalui Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) PT. Nanbu Plastics Indonesia, patut kami duga ini merupakan upaya intimidasi dari Perusahaan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa prosedur Undang-Undang dan pengusiran kepada pengurus serikat buruh. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dengan ini kami menuntut diberikan perlindungan hukum kepada Saiful Anam dan keluarganya demi keselamatannya.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsideran Menimbang huruf b, Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Juga dalam tugas pokok (tugas dan wewenang) kepolisian pada pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, membesarkan hati keluarga kami dan menjaga kami sampai saat ini. Kami tidak akan mundur sedikitpun dari perjuangan ini.
Terima kasih atas kasih dan pengetahuan yang kalian berikan kepada keluarga kami.
Bekasi, 8 Mei 2018
Hormat kami,
Saiful Anam dan Keluarga
Tanda terima Polres Kabupaten Bekasi atas pengajuan permohonan perlindungan keamanan untuk Saiful Anam dan keluarga.
(Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan)
___
20 Tahun Reformasi: sebuah pengingat untuk merebut apa yang belum dicapai reformasi yaitu Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan!
Hidup Buruh !!
Hidup Rakyat!
1 Mei adalah lambang perlawanan kita pada tirani modal dan penguasa yang menindas kelas pekerja. Hari ini, kita dari barisan KOMITMEN (Komite 1 Mei untuk KEMERDEKAAN, KESETARAAN, DAN KESEJAHTERAAN) bersama kaum buruh sedunia memperingati HARI BURUH INTERNASIONAL (MAYDAY). Satu hari yang merupakan momentum peringatan atas perjuangan para pejuang buruh di masa lalu dalam merebut hak atas kesejahteraan, yaitu hak 8 jam kerja.
Momentum MAYDAY adalah kenangan terhadap para buruh di Chicago, Amerika Serikat, dua abad silam dengan tak kenal lelah menunjukkan pada kita bahwa HAK TIDAK DIBERIKAN NAMUN HARUS DIREBUT!
Dahulu pada masa kediktatoran ORBA, MAYDAY adalah HARI TERLARANG. Namun sekarang, karena gelombang perlawanan kaum buruh MAYDAY telah menjadi HARI RAYA bahkan bagi serikat-serikat buruh yang dulu PRO ORDE BARU. Namun ternyata sikap PEMERINTAH (elit, aparat Negara) dan PENGUSAHA sejatinya masih sama. Pemerintah dan Pengusaha selalu mencoba untuk meredam semangat PERLAWANAN MAYDAY menjadi pesta dangdut, karnaval, aksi bakti sosial dan ajang pesta hiburan.
Benar bahwa pada satu hari nanti KITA AKAN MERAYAKAN MAYDAY sebagai HARI RAYA KEMENANGAN KAUM BURUH dengan pesta, karnaval dan bersenang-senang. Namun itu akan kita lakukan ketika KAUM BURUH TIDAK LAGI TERTINDAS. Ketika kita tidak lagi menjadi BUDAK dibawah PENJAJAHAN GAYA BARU. MAYDAY 2018 adalah MAYDAY dengan semangat perlawanan demi KEMERDEKAAN, KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN!
May Day 2018 ini juga bertepatan dengan 20 tahun usia reformasi di Indonesia (Mei 1998 – Mei 2018). Setelah 20 tahun lengsernya Soeharto sebagai simbol kekuasaan Orde Baru, apa yang menjadi cita cita reformasi masih belum sepenuhnya terwujud. Di era pemerintahan Jokowi – JK saat ini situasi pembungkaman dan penutupan ruang demokrasi semakin nyata.
Hal tersebut terutama bersumber pada 2 hal: pertama, kebijakan ekonomi – politik rejim Jokowi JK yang secara fundamental tidak jauh berbeda dengan rejim sebelumnya, yakni keberpihakan pada kepentingan modal; kedua, konsolidasi dan gerakan politik kelompok kanan sebagai pihak oposisi yang mengusung politik reaksioner berbasiskan politik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dan penyebaran HOAX (berita bohong) yang didalangi oleh elit-elit politik sisa Orba, elit militer dan termasuk kelompok pendukung pemerintah, yang berhasil meracuni kesadaran massa rakyat dan terseret dalam mobilisasi mereka. Sejatinya kedua kelompk ini sama saja, sama-sama dari lingkaran elit sisa-sia orde baru dan reformis gadungan yang tidak menghendaki massa rakyat memiliki kebebasan politik dan mendapatkan hak kesejahteraan yang maksimal.
Kita kaum buruh, hari ini masih mengalami satu penindasan dan dirampas kemerdekaannya untuk dapat hidup sejahtera dan merdeka. Hari ini kaum buruh masih dihisap dan dijajah oleh sistem kapitalisme yang menghisap darah dan tenaga kaum buruh. Kaum buruh dihisap tenaganya dan dibayar murah hanya agar tetap hidup supaya tetap dapat terus menerus dihisap tenaganya. Logika Kapitalisme yang berkawin dengan kekuasaan Negara semakin merendahkan martabat manusia. Manusia sekedar dinilai semat-mata berdasar kemampuan produktifitasnya. Hal ini telah mengakibatkan berbagai dekadensi kemanusiaan bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia .
Layanan kesehatan memang sudah diberikan oleh rejim ini, namun pelayanannya masih sangat berantakan. Pengobatan diberikan secara alakadarnya. Pengeloaannya dilakukan dengan gaya industri asuransi yang orientasinya pengumpulan laba dan bukan kesejahteraan semua lapisan rakyat Indonesia.
Betapa menyakitkan mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi malahan memberikan keleluasaan bagi para pemodal serakah dengan membuka ruang bagi mereka menggaji secara sewenang-wenang melalui PP pengupahan 78/2015 yang sangat tidak demokratis. Terbitnya PP pengupahan ini cermin bahwa negara sudah berada dibawah kendali kekuatan modal.
Sementara ribuan buruh migran asal Indonesia yang tersebar di berbagai negara juga masih banyak yang tidak mendapatkan hak – hak normatif dan perlindungan. Bahkan, di negara – negara teokrasi seperti di Arab Saudi, banyak buruh migran yang mengalami hukuman pancung tanpa adanya bantuan dan perlindungan yang berarti dari pemerintah.
Jam kerja yang sedianya 8 jam per hari semakin jauh dari kenyataan dengan maraknya buruh yang dipaksa untuk bekerja melampaui jam kerja dengan bayaran yang sangat murah. Kaum Buruh dengan orientasi seksual LGBT ditindas, didiskriminasi bahkan dikriminalisasi dengan RUKHP yang akan keluarkan Rejim Jokowi. Kaum buruh diberangus hak-haknya untuk berserikat, bahkan tidak sedikit yang mengalami PHK sepihak dan kriminalisasi karena mengadvokasi dan menuntut apa yang sudah menjadi haknya.
Rezim Jokowi – JK yang sudah di kendalikan oleh kekuatan modal, juga telah melakukan pemberangusan kebebasan dan perendahan harkat dan martabat kaum pekerja dengan semakin membabi buta memberangus kebebasan pers atas nama perlindungan nama baik wakil rakyat di DPR (UU MD3). Secara aktif dan sistematis menindas dan membinasakan bangsa West Papua yang adalah umat manusia yang layak dihargai dan dihormati haknya untuk memperjuangkan hak penentuan nasibnya sendiri sebagaimana yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Lahan para petani diberbagai wliayah di Indonesia dirampas.
Ironisnya Pemerintah yang konon pro rakyat, bahkan memberi lampu hijau dan karpet merah bagi para pemodal Industri sawit, semen, tambang untuk secara bebas merusak alam dan memiskinkan Rakyat Indonesia, khususnya kaum petani. Dan kita sama-sama tahu semua bentuk kekerasan negara ini adalah sebuah patologi yang sudah dimulai sejak peristiwa 1965 dimana sejak saat itu negara atas pengaruh kekuatan modal asing telah memulai aksi-aksi kekerasaan, pembunuhan bahkan pembinasaan massal kepada rakyatnya sendiri yang menolak tunduk kepada kekuasaan kapitalis.
Oleh karena itu kami barisan kelas pekerja, kelompok seniman, perempuan, agamawan, pelajar, mahasiwa, pejuang lingkungan dan seluruh elemen rakyat yang tergabung dalam KOMITMEN menyerukan dan menuntut kepada Rejim pemerintahan Jokowi agar:
1. Kurangi Jam kerja, 6 jam/hari.
2. Stop Union Busting
3. Naikan Upah 100%
4. Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourching dan magang
5. Cabut PP 78
6. Cuti haid tanpa syarat
7. Cuti hamil dan melahirkan selama 14 Bulan!
8. Cabut pasal Defamasi
9. Cabut Perpu Ormas
10. Penuhi K3 layak bagi buruh!
11. Pelindungan sejati bagi buruh migran, Stop Hukuman Mati!
12. Tolak MoU TNI/Polri
13. Tolak RKUHP Ngawur!
14. Usut Pelanggaran HAM
15. Tarik TNI/Polri Organik dan Non-Organik dari Papua
16. Tangkap, adili Jenderal Pelangar HAM
17. Buka seluas-luasnya Kemerdekaan berpendapat dan akses terhadap jurnalis internasional ke Papua
18. Institusi Keagamaan harus berpihak kepala kelas pekerja
19. Hak yang adil/setara bagi buruh LGBT dan Difabel
20. Bubarkan struktur komando territorial
21. Hapuskan status kawasan industry sebagai obyek vital nasional
22. Hapuskan program Bela Negara di Kampus
23. Stop Penggusuran dan Perampasan Tanah
24. Tolak Reklamasi
25. Layanan Kesehatan Gratis!
26. Kembalikan Reforma Agraria Sejati!
27. Hapus Pasal Makar!
28. Cabut UU Pemilu dan Parpol!
29. Bebaskan dan Stop Kriminalisasi Aktivis!
30. Moratorium Izin dan Stop Perluasan Ekspansi Pertambangan
31. Stop Obral Izin Tambang sebagai Modal dan Ijon Di Tahun Politik
32. Ungkap Kebenaran, Hapus Impunitas, Hentikan Genosida 1965-66!
33. Stop diskriminasi dan stigma terhadap buruh dan masyarakat bertato
34. Cabut Ijin Usaha Perkebunan dan Tutup PT.KSO serta kembalikan 2000 Hektar tanah petani Galela (Halmahera Utara) tanpa syarat!
Kepada seluruh rakyat Indonesia yang tertindas dan elemen-elemen perlawanan rakyat mari bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif sebagai alat penyatuan kekuatan perubahan bangsa dan tatanan masyarakat menjadi lebih demokratis, adil, setara, sejahtera dan dengan kondisi lingkungan yang sehat. Namun, kekuatan alternatif tak mungkin tercapai apabila kita tak sungguh-sungguh berdedikasi, berkomitmen, berkemandirian membangunnya, apalagi menggantungkan harapan pada elit satu dan lainnya. Perubahan hanya mungkin pada persatuan kekuatan rakyat yang berani, mandiri dan berkesadaran.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Salam Pembebasan! Salam Solidaritas!
Medan Juang, 1 Mei 2018
KOMITMEN – JABODETABEK
F-Sedar, GKA, Safenet, PEMBEBASAN, AMP, JATAM, LBH Pers, LBH KJR, SEBUMI, TRIMOERTI, KOBUMI, Metaruang, Perhimpunan IPT 65, IPMAPA Bogor, SPRI, PPRI, PPR dan invididu (Asep Komarudin, Galesh, Roy Murtadho)
Per 19 September 2018, manajemen perusahaan gudang FamilyMart, PT. Fajar Mitra Indah (FMI) yang berlokasi di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap tiga buruh perempuan yang berstatus sebagai buruh harian lepas (BHL). Manajemen perusahaan memaksa buruh menerima pesangon. Buruh menolak tawaran tersebut hingga petugas sekuriti sempat melarang buruh keluar dari pabrik.
