Kategori: Posisi

FSEDAR Menjawab: PHK Ratusan Buruh AICE Tidak Sah

Problem hubungan industrial di pabrik es krim AICE, PT. Alpen Food Industry (PT.AFI) antara ratusan buruh dan pengusahanya memang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan dan diberitakan di media massa dan trending di media sosial. Namun, verifikasi terhadap kasus tersebut condong diabaikan.…
Pecat Pengawasan Ketenagakerjaan yang Tidak Profesional

Kami dari Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut: Permasalahan di pabrik es krim AICE, PT Alpen Food Industry sudah…
Pecat Mediator Yang Tidak Netral

Saat ini buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT. AFI sedang memperjuangkan perbaikan upah dan kondisi kerja dengan melakukan aksi mogok kerja setelah gagalnya perundingan bipartit maupun tripartit.…
Jawaban Pihak Pekerja atas Klarifikasi AICE Indonesia

Sehubungan dengan beredarnya klarifikasi AICE Indonesia atas pemogokan buruh PT. Alpen Food Industry, maka dengan ini kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa upah minimum Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 yang ditetapkan oleh Gubernur adalah adalah Rp4.146.126, sedangkan upah yang berlaku di…
Omnibus Law adalah Hukum untuk Menyenangkan Imperialis, Tolak dan Batalkan!

Saat ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sedang berusaha mendesakkan Omnibus Law yang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA)—sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cilaka. Pemerintah hendak menyederhanakan sekitar 74 peraturan perundang-undangan dengan tujuan menarik lebih banyak investasi…
Pernyataan Sikap untuk Pemogokan Buruh Es Krim AICE

Sejak 21 Februari 2020, sekitar 600 buruh es krim AICE, PT Alpen Food Industry melakukan pemogokan setelah gagalnya perundingan yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Permasalahan lainnya yang membuat buruh resah adalah kondisi kerja yang tidak memadai, penggunaan buruh kontrak,…