Siaran Pers: Perusahaan Jepang Tidak Patuh Hukum Indonesia

buruh demo depan Mitsubishi

buruh demo depan Mitsubishi

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasannya kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami dimana pengusaha Jepang tidak patuh akan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia dengan mem-PHK buruh-buruhnya tanpa melalui ketentuan Undang-Undang, berikut data kasus yang sedang ditangani oleh Komite Solidaritas Perjuangan Buruh:

  1. PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT NPI) yang mana Pemodal asal Jepang yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok J-16 Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520 dengan produksi komponen spare part mobil. PT NPI adalah vendor Tier 2 dari PT Toyota Indonesia dimana 4 buruhnya di PHK sepihak dengan alasan selesai masa kontraknya. Proses hukum yang telah ditempuh oleh 4 orang buruh tersebut telah menghasilkan 2 produk hukum yakni Nota Pemeriksaan Khusus Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah 2 Nomor 560/4751/UPTD-Wil.2 Tanggal 18 September 2018 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang pokok isinya sama, mengharuskan PT. NPI segera mempekerjakan kembali ke-4 buruhnya yang di-PHK dengan status PKWTT/ karyawan tetap dengan masa kerja dihitung semenjak pertama masuk kerja, membayar upah selama ke-4 buruhnya di-PHK, serta memulihkan hak-haknnya kembali. Namun sampai detik ini dari saat dibacakannya putusan PHI, 02 Januari 2019, PT. Nanbu Plastics Indonesia melakukan Pembangkangan Hukum dengan tetap tidak bersedia melaksanakan isi Nota Pemeriksaan Khusus dan Putusan PHI. Pihak pengsuaha malah membuat informasi yang berisi kebohongan (HOAX) kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Surat PT NPI No. 078/NPI-HRD/XII.2018 Tanggal 07 Desember 2019 yang isinya menyatakan sudah menjalankan isi Nota Pemeriksaan Khusus.
  2. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang juga Pemodalnya asal Jepang yaitu Fujitrans Corporation dan PT.Wima Logistic Internasional, beralamat di Jl. Madura I Blok L no.17 Kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi17845, bergerak di sector pergudangan sebagai kegiatan usaha yang utama. PT SENFU adalah vendor dari PT.Kramayuda Tiga Berlian (PT KTB) yang mengelola pergudangan milik PT KTB yaitu Mitsubishi Part Center dengan pekerjaan menerima spare part dari vendor-vendor PT KTB yaitu part local maupun part impor, melakukan penyimpananan, pengemasan, sebelum dilakukan pengiriman ke seluruh dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Bahkan, ada yang di-ekspor sesuai perintah dari PT.KTB. PT.SENFU mem-PHK sepihak ke-73 buruh dengan indikasi karena ke-73 buruhnya yang mendirikan serikat buruh. PHK Massal tersebut patut diduga sebagai bentuk UNION BUSTING karena ke-73 buruhnya diPHK tidak lama setelah membentuk dan mencatatkan serikat buruh ke Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 November 2018, sementara PHK Massal terjadi pada tanggal 13 November 2018. PT.SENFU juga tidak memiliki itikad baik dengan tidak pernah mau berunding bipartite yang mana ketiga surat yang diajukan serikat tidak pernah ditanggapi. PT. SENFU juga tidak mau menjalankan Nota Pemeriksaan Khusus yang telah diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jabar Wilayah 2 Nomor :560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 yang intinya bahwa Hubungan Kerja para Pekerja beralih dari perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke PT. SENFU dan PT SENFU harus mempekerjakan kembali ke-73 buruhnya. Namun sejak Nota Pemeriksaan Khusus diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2018, PT. SENFU masih membangkang dengan tidak melaksanakan isi dari nota tersebut.
  3. PT. Fajar Mitra Indah (PT FMI) adalah perusahaan pergudangan milik perusahaan retail internasional yang berpusat di Jepang yaitu FamilyMart. FamilyMart adalah perusahaan retail yang sedang berkembang pesat, sampai tahun 2018 telah memiliki lebih dari 100 gerai yang tersebar di Jabodetabek. PT FMI telah melakukan PHK sepihak terhadap 27 buruhnya yang saat itu sedang menuntut hak menjadi buruh tetap/PKWTT akibat pelanggaran atas aturan undang-undang. Tuntutan para pekerja telah dikuatkan dengan Nota Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah II, No. 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 yang sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas IA Bandung dimana pada intinya ke-27 buruh harus diangkat menjadi PKWTT/karyawan tetap terhitung masa kerja dari pertama masuk. Namun sampai detik ini PT. FMI juga membangkang dengan tidak mau menjalankan dari isi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut.
  4. PT. Ichikoh Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi Had Lamp/lampu untuk mobil dimana pemodalnya juga asal Jepang yaitu ICHIKOH INDUSTTRIES LIMITED. PT. Ichikoh Indonesia adalah vendor Tier 1 dari pabrikan dengan merk Toyota, Daihatsu dan Mitsubishi. Dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan patut diduga juga PT. Ichikoh Indonesia melakukan tindakan anti serikat buruh yaitu memPHK sepihak 10 buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia dengan alasan berakhirnya kontrak. Padahal mengenai status hubungan kerja sedang dalam proses perselisihan. PT. Ichikoh Indonesia tidak pernah menanggapi surat bipartite yang diajukan oleh serikat sebanyak 3 (tiga) kali.

Dari fakta hukum yang ada maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyatakan sikap:

  1. Pekerjakan kembali keempat buruh PT.Nanbu Plastics Indonesia sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan status buruh tetap/PKWTT dengan masa kerja sejak pertama masuk, pulihkan hak-hak keempat buruh tersebut dan ditempatkan bekerja kembali sesuai jabatan semula.
  2. Pekerjakan kembali 70 buruh Senfu yang di PHK sepihak sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor: 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018.
  3. Pekerjakan kembali 11 buruh FMI yang di PHK sepihak dengan status buruh tetap/PKWTT terhitung sejak masuk kerja sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018.
  4. Pekerjakan kembali 10 Buruh anggota SBBI PT.Ichikoh Indonesia yang di PHK dan angkat ke-20 anggota dan pengurus SBBI PT.Ichikoh Indonesia menjadi buruh tetap karena pelanggaran Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  5. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan seluruh Pengusaha Jepang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

HIDUP PERSATUAN BURUH!
JEPANG HARUS TAAT HUKUM INDONESIA!
INGAT 1942!
INGAT MALARI 1974!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI MELANGGAR KODE ETIKNYA SENDIRI!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI TIDAK BERMORAL!

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB):

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  4. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  6. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  7. Serikat Buruh Bumi Manusia
  8. Solidaritas Indonesia

CP:

  • 0822-26594409
  • 0877-8801-2740

Siaran Pers: Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi

Siaran Pers
Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi;
Berikan Kebebasan Berserikat dan Angkat Buruh Menjadi Karyawan Tetap

Sebanyak 72 buruh dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah mendirikan serikat pekerja di PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang beralamat di Jalan Madura, Kawasan MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi. PT SENFU yang berdiri pada 2014 adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pergudangan spare part untuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (PT KTB), distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia.

Berdasarkan data yang kami terima, Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI) PT Senopati Fujitrans Logistic Services melayangkan permohonan pencatatan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi pada 6 November 2018. Disnaker mengeluarkan surat pencatatan nomor 1935/CTT.250/XI/2018 tertanggal 8 November 2018. Per tanggal 13 November 2018, buruh mendapatkan pemberitahuan yang isinya buruh dikembalikan ke perusahaan outsourcing PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT).

Pemberitahuan tersebut dilayangkan oleh pihak HRD PT SENFU, Jessica Rumantine melalui surat nomor 074/HRD/XI/18/2018 tertanggal 12 November 2018. Anehnya, seluruh anggota SPBSI PT SENFU termasuk dalam daftar PHK tersebut, sehingga patut diduga PHK ini ada hubungannya dengan pendirian serikat yang dicatatkan enam hari sebelumnya.

Pendirian serikat di PT SENFU dilatarbelakangi kondisi kerja buruh yang berstatus sebagai buruh harian dan outsourcing. Meskipun buruh outsourcing dipekerjakan di bagian produksi yang sama dengan karyawan tetap, tapi nasib buruh sungguh berbeda.

Buruh outsourcing tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan karyawan tetap. Buruh tidak mendapatkan fasilitas transport, kecuali jika masuk lembur pada Sabtu atau Minggu. Buruh tidak diberikan perjanjian kerja, padahal ada buruh yang telah dikontrak sebanyak tiga kali. Buruh juga diwajibkan membayar pajak PPh21, tapi tidak pernah diberikan laporan SPT Tahunan, apalagi NPWP. Untuk bekerja di PT SENFU, awalnya buruh dikenakan biaya administrasi sebagai imbalan jasa penempatan.

“Biayanya beda-beda. Ada yang bayar Rp2,5 juta. Ada juga yang disuruh bayar Rp5 juta,” kata seorang buruh yang enggan disebutkan namanya.

Nasib pekerja harian (daily workers) juga serupa dengan buruh outsourcing, bahkan lebih buruk. Buruh harian tidak menandatangani perjanjian kerja apapun, padahal ada buruh yang menjadi buruh harian hingga selama dua tahun. Dalam soal tunjangan transport dan PPh21, kondisi buruh harian sama dengan buruh outsourcing. Yang lebih parah adalah buruh harian dikenakan wajib lembur, tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upah buruh ada juga yang pernah dipotong untuk penggantian biaya seragam.

Diskriminasi yang lain adalah soal fasilitas makan untuk pekerja. Karyawan tetap, mendapatkan menu yang kelas restoran, sedangkan buruh harian dan outsourcing diberikan makanan catering rantangan. Beberapa kali buruh menemukan ulat di menu sayurnya.

Kondisi makanan buruh outsourcing/kontrak di PT SENFU.

Pengusaha Langgar Aturan

Biasanya kebanyakan orang berasumsi perusahaan Jepang cenderung lebih patuh Undang-Undang daripada perusahaan dari negeri lain. Apa yang terjadi di PT SENFU yang berada di bawah langsung perusahaan Mitsubishi membuktikan sebaliknya.

Keberadaan pekerja outsourcing di bidang produksi yang bersifat pokok sesungguhnya sudah tegas dilarang sejak keluarnya Permenakertrans No. 19/2012 untuk memperkuat Pasal 65-66 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing hanya diboleh di lima bidang pekerjaan penunjang yakni catering, cleaning service, jasa pengamanan (sekuriti), kurir dan pertambangan. Penggunaan buruh harian secara terus-menerus melebihi 21 hari selama tiga bulan berturut-turut dilarang sesuai ketentuan Kepmen No. 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tidak adanya fasilitas transport di PT SENFU juga menyalahi Perda Kabupaten Bekasi No. 6/2001 yang mengharuskan perusahaan swasta menyediakan sarana dan fasilitas jemputan. Selain itu, mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS bersifat wajib bagi para pemberi kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 24/20111 tentang BPJS.

Bukan memperbaiki kesalahan, PT SENFU malah melakukan PHK bertepatan dengan buruh mendirikan serikat. Alasan PHK adalah buruh dianggap tidak mampu mengikuti dinamika perusahaan. Padahal pengusaha PT SENFU yang tidak mampu mengikuti ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Inilah ironisnya. Pengusaha-pengusaha Jepang bebas berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku dari kekayaan alam kita. Tapi buruhnya malah diperlukan tidak adil,” kata Koordinator Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB), Damiri.

Sebagai vendor Mitsubishi, SENFU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan code of conduct Mitsubishi yang berkomitmen pada penegakan HAM, anti diskriminasi dan mematuhi hukum di suatu negari. Mitsubishi juga harus memastikan agar SENFU memberikan hak-hak buruh, yakni sebagai berikut:

1. Mengangkat 73 buruh menjadi karyawan tetap di PT SENFU sesuai dengan ketentuan Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 serta Kepmen No. 100/2004.

2. Membatalkan PHK terhadap 72 buruh PT SENFU, mempekerjakan buruh kembali dan memulihkan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2018
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) – Kontak: 0877-8801-2740

Siaran Pers: Buruh PT SENFU Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Siaran Pers:
Buruh PT SENFU Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Pada 23 November 2018, Head of PR PT Krama Yudha Tiga Berlian, Dony Hermawan, menyatakan KTB tidak bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak-hak buruh di PT SENFU (Senopati Fujitrans Logistic Services).

Berikut kutipan pernyataan lengkapnya:

“KTB sebagai customer dan PT SENFU selaku vendor KTB. Jadi yang terjadi di PT Senfu dengan PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT) dan posisinya KTB tidak terkait sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab PT GIT dan PT SENFU,” kata Dony kepada Kontan.co.id (sumber: https://industri.kontan.co.id/news/72-buruh-pt-senfu-terkena-pemecatan)

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) perlu menjelaskan bahwa KTB sebagai perusahaan distributor resmi kendaraan Mitsubishi harus ikut mengambil tanggung jawab atas masalah perburuhan yang terjadi di PT SENFU sesuai dengan komitmen Mitsubishi Motors dalam dokumen Supplier CSR Guidelines (sumber: https://www.mitsubishi-motors.com/en/csr/society/suppliers/?intcid2=csr-society-suppliers)

Dalam dokumen ini, Mitsubishi Motors menyatakan agar rekan bisnisnya melaksanakan CSR dalam kerja sama dengan Mitsubishi. Salah satu komitmen yang harus dijalankan oleh rekan bisnis Mitsubishi adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh yakni penghapusan diskriminasi; menghormati hak asasi manusia; larangan penggunaan buruh anak; larangan kerja paksa; gaji dan upah sesuai upah minimum; jam kerja sesuai ketentuan; diskusi dan negosiasi dengan pekerja; lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta; tidak menggunakan bahan mentah seperti mineral terkait konflik yang menyebabkan masalah sosial.

Oleh karena itu, KSPB menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Dony Hermawan adalah tidak sesuai dengan komitmen tanggung jawab sosial Mitsubishi Motors.

“Dasar kami melakukan aksi pada hari Jumat, 23 November 2018, di depan PT KTB di Pulo Gadung adalah untuk menuntut KTB menjalankan komitmen CSR-nya. Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap buruh PT SENFU,” kata Korlap aksi, Damiri.

Mitsubishi menggunakan gudang spare part PT SENFU yang mempekerjakan buruh-buruh outsourcing yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13/2003 serta Permenaker No. 19/2012. Buruh dipekerjakan dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan harian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 dan Kepmen No. 100/2004.

“Buruh mengalami diskriminasi dalam pemenuhan fasilitas catering, tidak mendapatkan fasilitas transportasi, bahkan ada buruh yang tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS, PT SENFU malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 73 buruh sertelah mereka mendirikan Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI),” jelas Damiri.

KSPB menuntut KTB agar memastikan hak-hak buruh PT SENFU dipenuhi, yakni 73 buruh harus dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap, hak-haknya dipulihkan serta mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 26 November 2018
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)
Korlap aksi: Damiri
Kontak: 0877-8801-2740

Pernyataan Sikap: Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan

Pernyataan Sikap:
Modal Jepang Harus Patuh Hukum Ketenagakerjaan;
Jangan Injak Martabat Buruh Indonesia di Negerinya Sendiri

Modal Jepang masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1942 dalam bentuk penjajahan fisik. Meskipun menjajah hanya selama 3,5 tahun, penderitaan fisik yang dialami oleh rakyat Indonesia sangatlah berat. Karena Jepang memberlakukan sistem tanam paksa, romusha (kerja paksa) dan pelacuran paksa (jugun ianfu) serta pemberangusan organisasi-organisasi rakyat.

Setelah Jepang berhasil diusir pada tahun 1945, modal Jepang kembali dominan pada 1967 setelah naiknya kekuasaan Orde Baru. Pada 1970, Mitsubishi mendirikan  PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, lalu menyusul Toyota juga membangun pabriknya pada 1971. Masuknya modal Jepang secara besar-besaran memicu penolakan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan pada 15 Januari 1974 (Malari 74).

Segala bentuk protes rakyat atas dampak-dampak yang ditimbulkan oleh investasi seperti upah murah, status kerja fleksibel dan kerusakan lingkungan, dijawab dengan kekerasan militer Orba. Selama 32 tahun kekuasaan Orba, modal Jepang sangat leluasa beroperasi dan mendapatkan keuntungan besar.

Setelah reformasi 1998 hingga hari ini, modal Jepang masih mendominasi investasi di Indonesia, khususnya industri otomotif. Tapi masih sering kita dengar dan temukan berbagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang menyengsarakan buruh Indonesia.

Padahal produk-produk Jepang telah menguasai pasar Indonesia, terutama otomotif. Hampir 100 persen kendaraan bermotor dan mobil yang digunakan oleh rakyat Indonesia adalah pabrikan Jepang. Keuntungannya besar, sebagai contoh pada semester pertama 2018 saja, pendapatan dan laba bersih Perseroan TMMIN tumbuh masing-masing sebesar 28 persen dan 58 persen menjadi 250 miliar rupiah dan 94,9 miliar rupiah.

Inilah beberapa kasus yang kami himpun di antaranya:

  1. Nanbu Plastics Indonesia, perusahaan subkontraktor Toyota, yang berlokasi di Kawasan MM2100, Cikarang, mempekerjakan buruh sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan. Nanbu bahkan melakukan pemecatan terhadap buruh perempuan korban kecelakaan kerja dan melayangkan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh korban kecelakaan kerja dan buruh lainnya di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung.
  2. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU), gudang spare part Mitsubishi yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, menggunakan buruh outsourcing dan mempekerjakan mereka dengan sistem kontrak secara terus-menerus; melakukan diskriminasi terhadap makanan; tidak memberikan fasilitas transport dan hak-hak lainnya, hingga melakukan PHK terhadap seluruh buruh yang berusaha mendirikan serikat.
  3. Fajar Mitra Indah (PT. FMI), perusahaan gudang FamilyMart yang berlokasi di Cibitung, Kab. Bekasi, mempekerjakan buruhnya sebagai buruh kontrak dengan melanggar UU Ketenagakerjaan, melakukan pemotongan upah, tidak memberikan slip gaji, tidak memberikan fasilitas transport dan uang makan dan mengeksploitasi pekerja perempuan. Bahkan setelah ada nota penetapan dari Pegawai Pengawas, pengusaha tidak bersedia menjalankan. Buruh yang melakukan mogok kerja digantikan dan dipecat secara sepihak. Memanfaatkan kemiskinan buruh yang sudah tidak memiliki upah lagi, PT. FMI menawarkan uang agar buruh mau melepaskan haknya sebagai seorang karyawan tetap. 13 Buruh menolak penawaran tersebut dan menuntut dipekerjakan kembali.
  4. Dan masih banyak lagi kasus perusahaan modal Jepang yang bermasalah yang sedang kami kumpulkan datanya.

Kami sudah berkali-kali melakukan aksi ke perusahaan-perusahaan tersebut di atas dan juga mendatangi Kedutaan Besar Jepang, tapi mereka mengabaikan tuntutan kami.

Oleh karena itu, kami mendatangi Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan diplomatik luar negeri, dengan tuntutan sebagai berikut:

  1. Kementerian Luar Negeri agar menegur Kedutaan Besar Jepang dan Perusahaan-Perusahaan Jepang agar patuh Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia;
  2. Kementerian Luar Negeri harus mendesak Kedutaan Besar Jepang agar menyelesaikan kasus-kasus buruh yang melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak-hak buruh dan hak asasi manusia (HAM).

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2018

Boikot FamilyMart Sampai Hak Buruh Dipenuhi!

PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan gudang FamilyMart yang mempekerjakan sekitar 80 orang buruh. PT FMI menggunakan buruh kontrak yang dipekerjakan tanpa kontrak kerja, tanpa slip gaji, tanpa uang transport, tanpa uang makan, tanpa pembayaran lembur di hari libur nasional dan seringkali memotong gaji buruh dengan alasan kehilangan barang tanpa merincikan barang-barang apa saja yang hilang. FamilyMart juga mempekerjakan buruh ibu-ibu dengan status harian dan upah di bawah ketentuan upah minimum.

Serikat buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia PT. Fajar Mitra Indah (AKSI PT. FMI) telah berusaha merundingkan masalah ini sebanyak tiga kali. Buruh sudah bernegosiasi dengan pengusaha agar mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Serikat buruh mengajukan pengangkatan 26 buruh menjadi karyawan tetap, tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Tapi perusahaan menolak memenuhi tuntutan buruh yang normatif tersebut. 

Pengusaha hanya mau membayarkan kekurangan upah buruh perempuan dan kemudian memecat ibu-ibu tersebut. Para ibu menolak, sekalipun pengusaha menawarkan pesangon.

Buruh terpaksa melakukan mogok yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dari tanggal 21 September 2018 sampai 7 Oktober 2018. Pengusaha PT. FMI malah mendatangkan tentara untuk menjaga pabrik gudang FamilyMart yang berlokasi Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ini.

Tentara menjaga gudang FamilyMart di Desa Sukadanau

Pengusaha menggantikan buruh dengan pekerja dari luar yang mana tindakan ini adalah pidana pelanggaran yang bisa diancam pidana penjara satu bulan hingga 12 bulan. (Pasal 144 dan 187 UU No. 13/2003)

Tidak hanya itu, PT FMI juga berusaha mendiskualifikasikan buruh yang mogok sebagai tindakan mangkir, membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga benar-benar melakukan PHK terhadap buruh yang masa kerjanya di bawah dua tahun.

PHK dilakukan secara sepihak dengan mengirimkan kompensasi (pesangon 2 X ketentuan Pasal 156 Ayat 2, penghargaan masa kerja 1 X ketentuan Pasal 156 Ayat 3, dan penggantian hak) sesuai dengan Pasal 156 Ayat 4 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada 17 orang buruh, serta uang ganti rugi (sisa kontrak) bagi enam orang buruh. Dengan membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan ini, pengusaha berarti mengakui setidaknya 17 orang buruh yang mogok adalah pekerja PKWTT dan menggugurkan tuduhan mogok tidak sah.

Padahal sudah sewajarnya apabila PT. FMI sebagai perusahaan perpanjangan tangan perusahaan ritel besar sekelas FamilyMart memenuhi hak-hak buruh gudangnya. Gudang adalah bagian vital dalam usaha ritel FamilyMart. Apalagi FamilyMart merupakan perusahaan ritel terbesar kedua di Jepang.

Selain FamilyMart, yang harus bertanggung jawab juga adalah perusahaan Wings Group sebagai perusahaan induk dari PT FMI. Kerja sama antara Wings Group dan FamilyMart telah melahirkan PT. FMI yang menyuplai barang ke 103 toko ritel FamilyMart.

Investasi FamilyMart sebagai modal asal Jepang dengan mengabaikan hak-hak buruh adalah bukti bahwa hukum masih bisa dilanggar begitu saja oleh investor. FamilyMart tidak saja menjadikan rakyat Indonesia sebagai pasar, tetapi juga memeras keringat buruhnya. Hal ini adalah bukti penjajahan modal yang tidak bisa kita biarkan lebih lama lagi.

Hari ini kita harus menyatakan memboikot FamilyMart dan berhenti membeli barang-barang milik Wings Group sampai mereka sadar bahwa 26 buruh PT FMI harus dipenuhi hak-haknya. Selama hak-hak buruh tidak dipenuhi, selama itu pula kita nyatakan BOIKOT!

Menolak PHK Sepihak terhadap Buruh Gudang FamilyMart; Pemogokan 18 Hari Buruh Gudang FamilyMart

Per 19 September 2018, manajemen perusahaan gudang FamilyMart, PT. Fajar Mitra Indah (FMI) yang berlokasi di Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap tiga buruh perempuan yang berstatus sebagai buruh harian lepas (BHL). Manajemen perusahaan memaksa buruh menerima pesangon. Buruh menolak tawaran tersebut hingga petugas sekuriti sempat melarang buruh keluar dari pabrik.

Pada awalnya, tiga buruh perempuan FamilyMart ini adalah korban pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum.Buruh hanya diupah Rp13.000 per jam, padahal sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, buruh seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh perempuan karena mereka bukan pencari nafkah tambahan. Dalam kasus ini, Family Mart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan.

Menurut Kepmenakertrans No. 100/2004, buruh juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut. Perbuatan pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003.

Dalam perundingan bipartit ketiga yang berlangsung pada 15 Agustus 2018 yang berakhir tanpa kesepakatan (deadlock), pengusaha menolak mengangkat 26 buruh menjadi karyawan tetap dan menyetujui membayar kekurangan upah tiga buruh BHL tersebut. Yang berarti, perusahaan telah mengakui terjadinya pelanggaran dengan bersedia bertanggung jawab secara perdata. Namun, perusahaan melakukan tindakan balasan dengan melakukan PHK sepihak.

Sebagai akibat dari gagalnya perundingan, buruh melakukan pemogokan pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 untuk mendesak agar PT. FMI dan FamilyMart menjalankan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Perlu diketahui, PT. FMI adalah anak perusahaan Wings Group yang bekerjasama dengan FamilyMart, ritel asal Jepang untuk melakukan ekspansi FamilyMart di Indonesia. Saat ini, FamilyMart telah mendirikan 103 toko ritel. Sudah selayaknya apabila suatu investasi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak dengan mengabaikan hak-hak buruh.

Lawan Penjajahan Modal Jepang, Selamatkan Buruh Indonesia

Buruh Indonesia kembali mengalami perampasan hak yang dilakukan oleh perusahaan pemasok tier 2 Toyota, PT Nanbu Plastics Indonesia. Perusahaan asal Jepang ini menolak mengangkat empat buruh menjadi karyawan tetap dan malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal awalnya dalam risalah perundingan tanggal 22 November 2017, Nanbu telah menyatakan kesediaan melakukan pengangkatan dan sudah ada Anjuran Nomor 565/3069/DISNAKER pada 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan demi hukum, buruh seharusnya menjadi karyawan tetap.

Bukannya melaksanakan janjinya sendiri dan Anjuran Disnaker, Nanbu malah menggugat buruh di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung. Nanbu meminta PHI Bandung mengabulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan membebankan biaya perkara kepada buruh. Saat ini buruh sudah tidak lagi bekerja di perusahaan dan tidak menerima upah. Tapi Nanbu tega-teganya menggugat buruh juga agar membayar biaya perkara.

Salah seorang buruh yang digugat adalah buruh perempuan korban kecelakaan kerja yang setengah ruas jari tengahnya buntung saat menjalankan mesin press di pabrik Nanbu. Sungguh keterlaluan, buruh perempuan korban kecelakaan kerja pulak masih harus dihadapkan pada sidang di pengadilan!

Nanbu adalah bagian dari produksi mobil Toyota sehingga sudah seharusnya Toyota ikut bertanggung jawab atas hal ini sesuai dengan code of conductToyota. Apalagi baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan Realisasi Ekspor 1 Juta Unit Mobil Toyota. Semester pertama 2018, laba bersih Toyota Indonesia (TMMIN) mengalami peningkatan 58 persen menjadi sebesar 94,9 miliar rupiah.

Di mobil-mobil itu ada keringat kaum buruh, bahkan darah buruh korban kecelakaan kerja yang mengucur dari daging yang terkoyak-koyak mesin. Tapi ternyata, korban kecelakaan kerja bisa dibuang begitu saja (baca: diPHK) seperti sampah.

Sementara itu, buruh Gudang Family Mart yang bekerja di PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) juga mengalami perampasan hak. Family Mart juga adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang retail dan saat ini sudah membuka lebih dari toko di Indonesia. Family Mart memiliki ambisi untuk melakukan ekspansi ke berbagai kota, tapi nasib buruh gudang tidak diperhatikan.

Buruh Gudang Family Mart dipekerjakan sebagai buruh kontrak secara terus-menerus, tanpa uang makan dan transportasi; upah sering dipotong dengan alasan barang hilang tanpa kejelasan apa saja barang yang hilang itu; buruh Emak-Emak dibayar di bawah ketentuan hingga per orang kehilangan hak normatif atas upah Rp1 juta per bulan; upah lembur buruh yang masuk kerja pada hari libur nasional tidak dibayar, dan; pengusaha melakukan upaya-upaya mengalihkan buruh kontrak menjadi buruh outsourcing sehingga pelanggaran normatif di masa lalu dihapuskan. Dengan membayar upah buruh Emak-Emak di bawah ketentuan, pengusaha telah melakukan perbuatan pidana sehingga pengusaha seharusnya dipenjara. Apa karena buruh ini adalah Emak-Emak, maka gajinya direndahkan hingga hilang Rp1 juta?!! Buruh Emak-Emak juga punya keluarga yang harus dihidupi.

Tidak hanya buruh Indonesia, buruh Filipina juga mengalami nasib yang sama. Sebanyak 237 buruh Toyota Filipina dikenai PHK pada tahun 2001 dan hingga kini masih berjuang. Selama 17 tahun, Toyota Filipina menelantarkan ratusan buruh. Toyota juga tidak menjalankan rekomendasi ILO tahun 2003 hingga hari ini yang isinya Toyota harus mengakui keberadaan serikat buruh dan seharusnya bernegosiasi dengan serikat buruh Toyota Filipina untuk mempertimbangkan mempekerjakan buruh kembali atau membayar kompensasi secara layak.

Selain itu 20 pengurus serikat buruh Filipina juga dikriminalisasi dengan tuduhan pengancaman. Gugatan baru dicabut pada tahun 2013. Selama 12 tahun buruh harus menghadapi persidangan di pengadilan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena tuduhan tersebut.

Tiga kasus ini adalah bukti bahwa modal Jepang melakukan eksploitasi terhadap buruh di negeri-negeri lain sehingga layak disebut sebagai imprealis (penjajah)! yang melakukan penghisapan secara sistematis.

Jika penjajahan pada masa lalu melakukan kolonisasi atas tanah jajahan, maka penjajahan pada hari ini masuk melalui investasi yang merampas segala kekayaan alam di negeri jajahan dan membayar upah buruh semurah-murahnya. Hukum ketenagakerjaan kita juga dilanggar yang dalam banyak kasus dibiarkan oleh aparat negara, seperti dalam kasus pengawasan PT. Nanbu Plastics Indonesia yang dilakukan oleh Monang Sihotang, pegawai pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat yang malah memenangkan pengusaha.

Mau tidak mau kita harus melakukan protes-protes di jalanan agar kita didengar dan hak-hak buruh diberikan. Perjuangan ini bukan saja untuk memenangkan keadilan, tapi juga sudah sesuai dengan Konstitusi Bangsa kita yang menyatakan bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Oleh karena itu, kami menuntut agar hak-hak buruh segera dipulihkan baik itu buruh subkontraktor Toyota-Nanbu, buruh Family Mart maupun buruh saudara-saudari kita di Toyota Filipina, serta Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Jawa Barat. Hidup buruh! Panjang umur solidaritas!

–Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh—Narahubung: 0877-8801-2740

Penjelasan kasus-kasus buruh di atas, baca di :

  1. Pernyataan Sikap: Pemasok Toyota PT Nanbu Plastics Indonesia Harus Menjalankan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi untuk Mengangkat Buruh Menjadi Karyawan Tetap
  2. Pernyataan Sikap: Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya
  3. Pernyataan Sikap: Copot Monang Sihotang dari Jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Bara
  4. 17 Tahun Toyota Filipina Terlantarkan 237 Buruh, Pernyataan Solidaritas untuk Buruh Toyota Filipina
  5. Dokumentasi

17 Tahun Toyota Filipina Terlantarkan 237 Buruh, Pernyataan Solidaritas untuk Buruh Toyota Filipina

Toyota Motors Philippines Corporation (TMPC) berdiri sejak Agustus 1988 di Bicutan, Paranaque City. TMPC membuka pabrik baru di Santa Rosa City, Provinsi Laguna pada November 1996. TMPC mempekerjakan 1.700 pegawai dan memproduksi 49 ribu kendaraan setiap tahun yang merupakan satu dari 53 produsen mobil Toyota di seluruh dunia. TMPC adalah manufaktur mobil terbesar di Filipina dalam hal penjualan dan produksi.

Serikat buruh Toyota, Toyota Motors Philippines Corporation Workers Association (TMPCWA), terdaftar di Departemen of Labor and Employment (DOLE) setempat. Pada Maret 2000, DOLE memberikan sertifikat hak untuk berunding dengan pengusaha Toyota. Namun Toyota Filipina melakukan komplain dan menyatakan bahwa hal itu tidak sah. Pada 21-23 Februari 2001, DOLE menggelar acara dengar pendapat (hearing). Sebanyak 300 anggota TMPCWA mengambil hari libur untuk menghadiri hearing tersebut, tapi Toyota menganggapnya sebagai mogok ilegal.

Toyota melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 237 pekerja dengan alasan telah melakukan pemogokan ilegal. Menolak PHK, 237 pekerja melakukan pemogokan yang sebenarnya. Pemogokan diakhiri oleh DOLE dengan membawa kasus ini ke arbitrase pada 10 April 2001. Sejak itu, nasib buruh terkatung-katung.

Tidak cukup sampai di situ, petugas keamanan Toyota menuntut 20 buruh secara pidana dengan tuduhan pengancaman selama pemogokan. Alat bukti yang digunakan oleh pengusaha adalah video yang diambil dari kamera keamanan gedung TMPC sendiri. Upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pengurus serikat buruh untuk melemahkan perjuangan buruh.

Pada tahun 2003, TMPCWA mengadukan masalah ini di Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Filipina di antaranya agar: menjadikan prinsip kebebasan berserikat dan berunding bersama masuk ke dalam program legislasi nasional; melakukan segala upaya memastikan TMPCWA dan TMPC bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama; memulai diskusi untuk mempertimbangkan mempekerjakan buruh kembali, atau membayar kompensasi yang memadai; mengambil langkah-langkah mencabut tuntutan pidana terhadap pengurus serikat

Tapi, pada 2008, Mahkamah Agung Filipina malah memenangkan Toyota dengan menyatakan mogok buruh sebagai mogok ilegal dan sertifikat hak berunding buruh tidak sah. Bahkan sudah sejak tahun 2006, personel militer ditempatkan di depan pabrik Toyota.

Berkat dukungan ILO dan DOLE, akhirnya tuntutan pidana terhadap 20 anggota TMPCWA ditarik di pengadilan oleh penggugat dan mereka dibebaskan dari segala dakwaan pada Mei 2013. Namun, buruh telah kehilangan kesempatan selama 12 tahun mendapatkan pekerjaan yang layak karena tuntutan pidana.

Sejak tahun 2005, TMPCWA telah mengorganisir kampanye Shame On Toyota, melakukan aksi setiap tahunnya untuk menuntut tanggung jawab Toyota. Di Jepang, organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh mendirikan kelompok dukungan (Support Group) untuk perjuangan buruh TMPCWA. Massa melakukan aksi setiap tahun di depan kantor pusat Toyota di Toyota city, Tokyo. Tahun ini, Support Group for TMPCWA akan kembali melakukan aksi di kantor pusat Toyota pada 17 September 2018.

Apa yang menimpa buruh Filipina adalah bukti nyata penindasan yang dilakukan oleh korporasi terhadap buruh. Yang mana hal ini juga bisa menimpa buruh Indonesia dan di seluruh dunia. Di bawah kekuasaan korporasi yang memiliki modal dan dilindungi oleh negara, kekuatan kita hanyalah solidaritas di antara massa tertindas.

Oleh karena itu, kami dari Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendukung Perjuangan Buruh Toyota Filipina untuk mendapatkan kembali hak-haknya.
  2. Mendesak Toyota untuk kembali bernegosiasi dengan Toyota Motors Philippines Corporation Workers Association (TMPCWA) dalam menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
  3. Mendesak Toyota untuk menjalankan rekomendasi International Labour Organization (ILO) terkait dengan permasalahan PHK terhada 237 buruh TMPCWA.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, Panjang Umur Solidaritas!

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:


Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho

Pernyataan Sikap: Copot Monang Sihotang dari Jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Bara

Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT.

Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap dan saat ini malah menggugat buruh di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah satu temuannya mengatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018.

Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.”

Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu.

Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja.

Monang Sihotang mengizinkan Nanbu menggunakan pekerja dengan hubungan kerja PKWT dengan alasan pekerjaan berdasarkan order/pesanan. Padahal, Nanbu menerima pesanan secara terus-menerus dari berbagai perusahaan. Dalam Pasal 5 dan 6 Kepmen 100/MEN/VI/2004, pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target memang dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman, tapi hal ini hanya berlaku bagi buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Perusahaan juga harus membuat daftar nama daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Nanbu mempekerjakan buruh kontrak sebanyak 305 orang dari 648 keseluruhan jumlah pekerja. Dari 305 orang, sebanyak 275 buruh adalah perempuan (hasil inspeksi Bidang Pengawasan Wilayah II Jawa Barat, 8 Maret 2018). Artinya, hampir 50 persen buruh tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja. Jika negara melalui pegawai pengawas memberikan keleluasaan pengusaha untuk menggunakan buruh kontrak, maka negara sesungguhnya dirugikan.

Ada potensi kerugian negara di balik praktek-praktek penggunaan buruh tidak tetap dan upah murah. Negara kehilangan pendapatan melalui Pajak Penghasilan (PPh21) yang dibayarkan setiap bulannya oleh buruh yang berpenghasilan di atas Rp4,5 juta. Semakin lama masa kerja seorang buruh, maka upahnya akan semakin besar sehingga pajak penghasilannya pun meningkat. Namun, masa kerja buruh tidak mungkin akan melebihi tiga tahun dan mendapatkan kenaikan upah karena penambahan masa kerja apabila buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Negara jelas-jelas dirugikan oleh pengusaha yang menggunakan banyak buruh kontrak.

Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab, semakin memiskinkan buruh serta telah menimbulkan potensi kerugian bagi negara dan masyarakat.

Kami menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap kinerja Monang Sihotong sebagai pegawai pengawas dan menuntut sebagai berikut:

  1. Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
  2. Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk, serta kasus-kasus lain yang ditangani oleh Monang Sihotong.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:


Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho

Pernyataan Sikap: Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya

Tolak Penjajahan Modal FamilyMart-Jepang;
Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya

Kasus ini berawal dari pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan Divisi Warehouse (Gudang) FamilyMart Indonesia. PT FMI beralamat di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak tahun 2012.

  1. Fakta-Fakta Pelanggaran Hak Buruh Gudang FamilyMart:
    Buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) secara terus-menerus di bidang produksi yang bersifat tetap tanpa surat perjanjian kerja. Hal ini tidak dibenarkan oleh aturan yang ada. Demi hukum, status buruh seharusnya berubah menjadi karyawan tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT). (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 54 ayat (1) huruf (i), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 10 ayat (1) Kepmen No. 100/2004 tentang Pelaksanaan PKWT)
  2. Buruh Emak-Emak dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (BHL) dengan upah Rp13.000 per jam atau di bawah ketentuan upah minimum. Sesuai aturan yang ada, buruh Emak-Emak seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh Emak-Emak yang harus menopang hidup keluarganya. Buruh Emak-Emak juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari dalam satu bulan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut. Sementara, perbuatan membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, FamilyMart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; Permenaker No. 100/2004 dan; Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003)
  3. Buruh yang disuruh masuk kerja pada hari besar nasional tidak dihitung sebagai lembur, tapi hanya diganti dengan hari libur pada hari kerja biasa. Hal ini membuat buruh kehilangan pendapatan ekstra yang sangat berarti untuk menopang hidupnya dan keluarganya. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Kepmenaker No. KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan)
  4. Upah lembur buruh dibayarkan dengan cara dirapelkan pada bulan berikutnya. Artinya upah buruh ditahan selama satu bulan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 20 PP No. 78/2015)
  5. Upah buruh sering dipotong secara sewenang-wenang sebagai denda akibat adanya produk yang hilang (lost) saat stock opname. Pemotongan upah ini tidak disertai dengan data mengenai rincian produk yang hilang dan tidak ada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai denda. Buruh pernah mengalami pemotongan upah hingga Rp300 ribu per bulan. (Aturan yang dilanggar: Pasal 54 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015 yang menyatakan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama)
  6. Buruh tidak mendapatkan fasilitas uang makan dan transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta.
  7. Setelah semua pelanggaran di atas, pengusaha melakukan upaya-upaya untuk mendesak buruh kontrak mengundurkan diri dan mengalihkan hubungan kerja buruh ke perusahaan outsourcing yang bernama PT Atalian Global Service. Dampaknya, seluruh pelanggaran sebelumnya dihilangkan begitu saja. Seorang buruh yang menolak malah diancam akan dipolisikan surat dokternya dengan tuduhan pemalsuan surat dokter. Buruh dipaksa tanda tangan atau dibawa ke kantor polisi. Seorang oknum manajemen sampai membuat panggilan telepon yang diklaim ke petugas polisi untuk membawa buruh tersebut. Meskipun tidak merasa bersalah, melihat oknum manajemen tersebut seolah memiliki kedekatan dengan petugas polisi, buruh menjadi ketakutan akan dibawa ke polisi sehingga terpaksa menandatangani surat pengunduran diri.

Pihak Serikat Buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia (AKSI) telah berusaha membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan pihak perusahaan. Telah dilakukan perundingan bipartit sebanyak tiga kali dan berakhir tidak ada kesepakatan (buntu/deadlock). Dalam perundingan bipartit ketiga tanggal 15 Agustus 2018, pengusaha FMI hanya menyetujui pembayaran kekurangan upah buruh Emak-Emak. Pengusaha MENOLAK mengangkat 26 buruh (termasuk buruh Emak-Emak) yang mengajukan pengangkatan dan MENOLAK memberikan fasilitas uang makan serta uang transport.

Di sisi lain, FamilyMart adalah jaringan waralaba toko kelontong terbesar kedua di Jepang setelah 7-Eleven, yang juga beroperasi di Taiwan, China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di Indonesia, toko FamilyMart di Indonesia telah mencapai 100 gerai per tanggal 3 Juli 2018 lalu. Pasokan barang-barang di toko berasal dari gudang PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) di mana di situ ada buruh-buruh yang dirampas hak-haknya.

Padahal FamilyMart memiliki kebijakan audit internal setiap tahun untuk memastikan pemenuhan hukum di suatu negara sebagaimana yang dimuat dalam Ethics and Compliance Basic Guidelines FamilyMart. Namun, kenyataannya praktek-praktek penggunaan buruh di FamilyMart tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Oleh karena itu kami melakukan aksi pada tanggal 9 September 2018 untuk memprotes ketidakadilan dan penjajahan modal yang dilakukan oleh perusahaan asal Jepang. Investasi di Indonesia dilakukan dengan cara menindas hak-hak buruh adalah bentuk penjajahan yang paling nyata yang bisa kita rasakan.

Dengan kami menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:

  1. Angkat 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI menjadi pekerja tetap dengan diterbitkan SK pengangkatan dan masa kerja dihitung dari awal masuk kerja.
  2. Penuhi Fasilitas Makan dan Transportasi untuk 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI dalam bentuk uang makan dan uang transportasi.
  3. Negara harus memastikan agar buruh Indonesia mendapatkan hak-haknya.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:
Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho