F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
6 Juli 2020 / 0 Comments / Blog

Di Balik Gorengan Propaganda AICE tentang Tuntutan Gaji 11 Juta

Foto aksi buruh AICE di depan kantor Partai Kebangkitan Bangsa.

Pihak pengusaha AICE menyatakan bahwa buruh telah menuntut gaji Rp11 juta dan mereka tidak mampu memenuhinya. Pemberitaan ini muncul di beberapa media dan yang terbaru muncul di Voi.id. Belakangan ini kami merasakan hanya beberapa media saja yang mengkonfirmasi ke kami untuk mendapatkan keberimbangan, sisanya seringkali memberitakan hanya satu pihak saja.

Padahal, di masa awal kasus ini, banyak media yang melakukan konfirmasi kepada kami dan juga memberitakan versi kami. Tapi sekarang semakin jarang dan bersamaan dengan kurangnya konfirmasi media, kami juga menyaksikan bagaimana advertorial AICE muncul di banyak media dan dipromosikan oleh akun-akun media sosial yang berpengikut besar. Penderitaan buruh ibarat tambang emas yang menghasilkan pundi-pundi bagi pihak lain yang sudah kehilangan hati nurani.

Mengenai tuntutan gaji Rp11 juta, bukanlah suatu tuntutan pasti. Angka ini muncul pada perundingan pada 29 Oktober 2019 mengenai persoalan upah di mana buruh mengajukan perhitungan kasar jika 15 persen diambil dari sales, maka dapat menggaji seluruh buruh di PT. Alpen Food Industry sebanyak Rp11 juta per orang per bulan. Pihak buruh mempersilahkan perhitungan versi perusahaan.

Lalu, dalam perundingan terakhir tanggal 5 November, 21 November 2019, 29 November 2019  sampai perundingan yang difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Bekasi pada 19 Desember 2019, angka ini tidak pernah dibicarakan lagi oleh buruh. Pihak buruh sudah pernah melakukan klarifikasi dengan menulis Klarifikasi SGBBI atas Pemberitaan Melempar Berkas, Memotong Pembicaraan dan Tuntutan Upah Rp11 Juta

Justru buruh mengajukan hitungan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permen No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah yang memasukan lima komponen yakni: jabatan, golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Rumusan ini pernah dipakai oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada yang tidak wajar dari itu. Mengenai angka-angka dalam hitungan, suatu rumus perlu diberikan contohnya. Angka bisa diturunkan, tapi rumus seharusnya tetap karena komponen di dalamnya diambil dari peraturan ketenagakerjaan.

Dalam versi gaji pokok perusahaan, hanya memasukan komponen jabatan dan golongan sekitar Rp30.000, masa kerja Rp5.000 dan pendidikan dengan nilai 0 untuk pendidikan SMA, sehingga rata-rata buruh level operator mendapatkan tambahan Rp35.000 dari UMK.

Mediator Disnaker yang tidak netral sejak awal, hanya mengirimkan undangan mediasi satu kali, yang sudah dijawab oleh buruh dengan meminta penjelasan dasar hukum mengenai tripartit untuk membicarakan masalah upah yang tidak diatur dalam PP Pengupahan. Lalu, tanpa mengirimkan undangan mediasi kedua dan ketiga sebagaimana diatur dalam Permen No. 17 Tahun 2014, Disnaker langsung mengeluarkan Anjuran yang menyalin mentah-mentah pendapat perusahaan, bahkan menuduh buruh hanya “duduk-duduk” saat diundang mediasi, padahal buruh telah kirimkan surat pada hari mediasi itu, yang tidak pernah dibalas oleh Disnaker.

Dalam surat terakhir yang dilayangkan kepada perusahaan tanggal 20 Februari 2020 sebelum masalah ini terkuak di publik, buruh meminta agar ada kompromi untuk menyepakati terlebih dahulu formula yang sesuai dengan PP Pengupahan dan upah dapat kembali ke tahun 2016 yang jika masih digunakan, sebenarnya tuntuntan buruh terakhir sekadar meminta tambahan upah sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Tapi perusahaan tidak merespon sama sekali.

Penyesatan lainnya adalah perusahaan mengatakan bahwa buruh menerima Rp5,5 juta hingga Rp6 juta, termasuk tunjangan. Padahal, perusahaan memasukkan tunjangan transportasi sebesar Rp5.000 dan tunjangan makan Rp15.000 per hari yang bukan merupakan komponen upah. Hal ini jelas penyesatan karena uang sebesar Rp15 ribu per hari digunakan untuk ongkos makan karena perusahaan tidak menyediakan catering dan uang sebesar Rp5 ribu digunakan untuk transportasi pulang-pergi pabrik dengan menggunakan motor sendiri karena perusahaan tidak menyediakan jemputan. Di perusahaan-perusahaan lain, yang menyediakan catering dan jemputan, mana ada perusahaan yang berani mengklaim makanan dan jemputan sebagai upah, namun disebut sebagai fasilitas.

Mengenai kenaikan upah mencapai 11 persen, adalah kenaikan upah akibat dari kebijakan kenaikan upah minimum dari pemerintah mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga diikuti oleh perusahaan lain, bukan karena AICE secara sukarela menaikkan upah itu sendiri dengan struktur dan skala upah. Upah yang dinaikkan AICE sendiri rata-rata hanyalah Rp25 ribu, yakni dari Rp10 ribu menjadi Rp35 ribu.

Pada tahun 2016, ketika AICE masih membayar upah di sektor 2, buruh mendapatkan UMK + Rp216 ribu. Namun, AICE mengganti jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari makanan terbuat dari susu menjadi KBLI es krim yang tidak memiliki upah khusus di dalam SK Gubernur mengenai upah.

Di sisi lain, AICE yang sekarang mampu beriklan di televisi, menjadi sponsor Asian Games, promo gila-gilaan, menggunakan influencer hingga yang sekelas Luna Maya, melibatkan GP Ansor/Banser dalam kegiatan promo bertameng amal, dipromosikan oleh CNN, dan berbagai advertorial di media-media yang bisa Anda googling sendiri.

Semua ini dilakukan di atas upah buruh yang menurun dan target produksi yang terus dinaikkan. Itulah mengapa ketika ada auditor datang, menurut kesaksian buruh, kecepatan mesin diturunkan agar terlihat normal. Pada hari biasa, mesin lama berjalan dengan kecepatan yang menghasilkan 128 pieces es krim per menit, sedangkan ketika ada audit berjalan dengan kecepatan menghasilkan 100-110 pieces es krim per menit. Mesin baru pada hari biasa jalan dengan kecepatan 135 pieces es krim per menit, sedangkan ketika ada audit berjalan dengan kecepatan menghasilkan 105-110 pieces es krim per menit.

Tunjangan kehadiran yang digadang-gadang sebesar Rp200 ribu per bulan adalah bentuk penyesatan lainnya, karena tunjangan ini hanya dapat diambil apabila kehadiran 100% tanpa sakit, izin maupun cuti. Sudah jelas hal ini sangat sulit dipenuhi oleh buruh, terlebih lagi buruh perempuan yang haid dan hamil, yang kerap mengalami kondisi tidak enak badan.

Cuti juga biasanya dipakai untuk mengurus keperluan pribadi, seperti mengurus SIM (surat izin mengemudi), karena motor buruh dilarang parkir di pabrik jika tidak ada SIM Naik angkot ke pabrik tak mungkin, karena tak ada angkot yang beroperasi di Kawasan MM2100, Cikarang, di mana pabrik AICE berdiri.

Buruh bukan robot yang bisa selalu sehat dan jatah cuti tahunan ada 12 hari dalam setahun untuk digunakan, sehingga dalam satu bulan, buruh bisa saja sakit atau mengambil cutinya. Insentif Rp200 ribu yang diberikan dengan kehadiran 100% adalah bentuk penindasan lain, karena memacu buruh untuk tidak mengambil cuti atau memaksakan diri di saat sakit. Seandainya perusahaan bisa lebih baik hati agar tidak menghitung sakit dan pengambilan cuti, maka lebih banyak buruh bisa mendapatkannya. Tapi kenyataan tidak demikian.

Buruh-buruh yang mendapatkan tambahan bonus atau tunjangan jabatan biasanya adalah buruh yang memiliki jabatan leader atau leader grup atau di atasnya, yang gajinya sudah lebih tinggi daripada operator biasa. Seringkali buruh operator mengeluhkan leader mereka kerjanya lebih ringan dan tinggal memerintah saja, tetapi selisih gaji leader yang dapat mencapai Rp1 juta di atas buruh operator biasa, yang jumlahnya mayoritas itu.

Leader-leader ini diharuskan menekan buruh-buruh di bawahnya secara tidak manusiawi untuk mencapai target tinggi. Beberapa yang memiliki empati, memilih mengundurkan diri atau menolak dijadikan leader daripada harus menindas kawan-kawannya sendiri. Inilah potret atasan di AICE, sehingga Anda bisa membayangkan lingkungan sosiologis di dalam pabrik itu.

Ada juga yang menuduh buruh AICE sengaja memunculkan isu mikroba dan buruh keguguran karena upah ditolak. Sejak awal, persoalan ibu hamil dan keguguran sudah dirundingkan bersamaan dengan adanya perundingan upah. Tidak muncul begitu saja ke permukaan tanpa ada pembicaraan sebelumnya dengan pihak perusahaan.

Awal tahun 2019, serikat buruh memiliki forum K3 bersama perwakilan direksi. Laporan-laporan mengenai kondisi kerja, seperti peralatan yang higienis, tempat kerja yang bersih, ruangan cone yang panas karena berada di basement (bekas tempat parkir), sudah dilaporkan langsung ke direktur PT. Alpen Food Industry, tapi nihil perbaikan.

Perundingan mengenai kondisi ibu hamil sudah dilakukan pada tanggal 28 November 2019, 03 Desember 2019 dan 09 Desember 2019, tanpa kesepakatan. Juga masalah ini telah dilaporkan ke pengawas ketenagakerjaan pada 11 November 2019 yang tidak menindaklanjuti sama sekali mengenai ibu hamil dipekerjakan pada malam hari, bisa dibaca di Bantahan terhadap Klaim AICE tentang Perbaikan Kondisi Kerja. Sedangkan masalah AICE mencuat di media, baru dimulai akhir Februari 2020, yang artinya jauh sebelum masalah ini mencuat, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan.

Bagaimana mungkin ada lebih dari 500 buruh yang mau berbohong untuk menyudutkan satu perusahaan jika hal itu tidak benar-benar terjadi? Bagaimana mungkin buruh berbohong, sedangkan berkas kasusnya saja bisa sampai sebanyak ini:

Ada juga yang menuduh bahwa serikat pekerja sengaja membesar-besarkan kasus ini demi mendapatkan potongan pesangon. Padahal, buruh AICE saat ini sedang didiskualifikasikan mengundurkan diri yang artinya tidak mendapatkan pesangon, serta FSEDAR sebagai serikat yang menaungi buruh AICE, memiliki kebijakan internal untuk tidak memotong pesangon anggotanya karena PHK dianggap sebagai musibah sehingga tidak etis untuk dipotong.

FSEDAR justru membantu membiayai proses perkaranya dan ini sudah dibuktikan oleh buruh-buruh yang pernah kami dampingi yang mendapatkan pesangon hingga ratusan juta, tanpa ada potongan. Lebih baik mereka gunakan untuk modal usaha atau biaya pendidikan anak. Selain itu, pemogokan buruh juga telah melalui proses voting tertutup di mana 90% buruh anggota memilih mogok, yang tidak ikut juga tidak dipaksakan.

Kalau mau jujur, yang mendapatkan keuntungan dari kasus ini justru adalah media-media yang kemudian bekerja sama dengan AICE, akun-akun media sosial yang mempromosikan AICE, Public Relations yang disewa oleh AICE. Merekalah yang mengambil untung dari konflik ini dengan berdiri bersama AICE untuk menjadi pembelanya dan membantu membersihkan nama AICE.

Sehingga, teranglah, bahwa buruh AICE yang saat ini sedang disudutkan dengan segala cara, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal adalah suatu bentuk permufakatan kejam yang seharusnya mengganggu hati dan pikiran orang-orang yang masih memiliki empati dan hati nurani.

#BoikotAice sampai hak buruh dipenuhi

Blog adalah kolom yang berisi posisi-posisi individu pengurus, anggota maupun eksternal untuk bertukar-pikiran. 


Share:

Mengapa Golput?

Kepada kawan-kawan buruh anggota FSEDAR, Dalam Pemilu 2019 ini, kita kembali diharuskan untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang berasal dari partai-partai elite dan dua Capres…

Read More

Tentang Kedokteran Revolusioner

Ernesto Che Guevara (Disampaikan pada 19 Agustus 1960 kepada Milisi Kuba)  Perayaan sederhana ini, satu di antara ribuan fungsi publik dengan rakyat Kuba  yang merayakan…

Read More

Etos Sosialis Sukseskan Pendidikan di Kuba

Selama pertengahan semester di bulan Oktober, saya cukup beruntung menjadi salah seorang dari 25 guru NEU yang mengambil bagian dalam delegasi solidaritas ke Kuba. Saya…

Read More
About the author

Sarinah: Juru Bicara Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan. Mengerjakan urusan-urusan mengelola website, komunikasi organisasi dan tulis-menulis.

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *