F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
2 April 2020 / 0 Comments / Posisi

Jalankan Anjuran Disnaker dan Kode Etik, Pemasok Michelin PT SHI Harus Angkat Buruh Jadi Pekerja Tetap

Kami dari Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan di mana Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Pejuang Buruh PT. Sum Hing Indonesia (PTP SPPB PT. SHI) berafiliasi, bahwa pada hari ini Kamis, 02 April 2020 kami kembali turun ke jalan di depan pabrik PT Multistrada, Jalan Raya Lemah Abang, Cikarang Timur, Kab. Bekasi untuk menyampaikan aspirasi kami, meski kami diselimuti rasa ketakutan akan merebaknnya Virus Corona, namun keterpaksaan bagi kami tetap turun ke jalan dengan cara physical distancing untuk menyampaikan mengenai permasalahan yang menimpa buruh Indonesia, yakni:

  1. PT. Sum Hing Indonesia sebagai pengelola Mold (Cetakan Ban Motor dan Ban Mobil) milik PT. Multistrada Arah Sarana Tbk yang menyimpan dan menyalurkan Cetakan Ban Motor dan Mobil merk Corsa dan Achilles. PT. Multistrada Arah Sarana Tbk telah diakuisisi oleh korporasi Michelin asal Prancis dengan kepemilikan saham 80 persen. Michelin memiki code of conduct (kode etik) yang harus dipatuhi oleh pemasoknya, yakni menghormati dan mengikuti Deklarasi HAM, Global Compact dan panduan OECD, hukum ketenagakerjaan di suatu negara, aturan dasar ILO, termasuk kebebasan berserikat, anti diskriminasi dan hak berunding bagi serikat buruh.
  2. Namun, PT. Sum Hing Indonesia masih menggunakan pekerja outsourcing di bagian produksi, sedangkan kita ketahui Pasal Pasal 65 Ayat 7 dan Ayat 8 dan Pasal 66 UU No. tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur penggunaan jasa outsorcing hanya untuk kegiatan penunjang yaitu usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Dan pengunaan outsorcing di PT. Sum Hing Indonesia tidak termasuk kedalam 5 (lima) kategori tersebut yang mana para pekerja yang dari jasa outsorcing PT. Nindy Putri Mandiri di tempatkan di bagian utama/core yaitu di bagian Storage, Diss Assembly, Mold Repair, Assembly Mold, Finishing/ Machining, dan Quality Control yang semua itu bagian utama dalam proses produksi yang ada di PT Sum Hing;
  3. PT. Sum Hing Indonesia juga menggunakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bagian produksi yang bersifat tetap dan terus-menerus.
  4. PT Sum Hing Indonesia tidak mau menjalankan Anjuran Disnaker Nomor : 565/91/Disnaker dan Anjuran Nomor : 567/1660/Disnaker perihal Anjuran tertanggal 18 Maret 2020 yang jelas-jelas itu produk hukum dari lembaga resmi yang membidangi tentang Ketenagakerjaan, sampai hari ini PT Sum Hing Indonesia belum menjalankan isi anjuran tersebut meski pekerja sudah mengirimkan surat kesediaan bekerja.

Dari fakta hukum yang ada maka Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan menyatakan sikap :

  • Meminta PT. Multistrada Arah Sarana Tbk sebagai Costumer dari PT Sum Hing Indonesia memastikan dan menekan PT Sum Hing Indonesia untuk Patuh Hukum dengan menjalankan isi Anjuran Disnaker Nomor : 565/91/Disnaker dan Anjuran Nomor : 567/1660/Disnaker perihal Anjuran tertanggal 18 Maret 2020;
  • Pekerjakan kembali buruh PT. Sum Hing Indonesia yang dikenai PHK sepihak sesuai isi Anjuran Disnaker Nomor : 565/91/Disnaker dan Anjuran Nomor : 567/1660/Disnaker perihal Anjuran tertanggal 18 Maret 2020 dan dipulihkan hak-haknya selama tidak dipekerjakan;
  • Pekerjakan kembali buruh anggota SPPB PT. Sum Hing Indonesia yang di PHK sepihak dan angkat ke-18 anggota dan pengurus SPPB PT. Sum Hing Indonesia menjadi karyawan tetap sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  • Meminta PT. Multistrada Arah Sarana Tbk untuk memastikan semua vendornnya patuh hukum karena yang kami tau PT. Multistrada Arah Sarana Tbk baru-baru ini mengangkat buruh kontraknya menjadi pekerja tetap setelah menjalani perselisihan, yang artinya memang PT. Multistrada Arah Sarana Tbk mampu mematuhi hukum yang ada di Indonesia, karena dapat menjadi preseden buruk kalau ternyata vendornya utamanya PT. Sum Hing Indonesia justru tidak patuh hukum yang ada, sedangkan Michelin memiliki kode etik yang memastikan pemasoknya harus mengikuti kode etik yang ada.

Agar permasalahan ini tidak semakin berlarut yang dapat merugikan kedua belah pihak, kami berharap agar tuntutan kami dapat dipenuhi dengan segera. Kami juga akan menyampaikan tuntutan kami ke kantor pusat Michelin yang berada di Clermont-Ferrand, Prancis.

Tertanda,
Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan


Mengecam Pengusaha Jepang yang Melanggar Hak Buruh dan Hukum di Indonesia

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam aksi di depan Kementerian Luar Negeri pada 21 Juli 2019: Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) kembali melakukan aksi…

Read More

Pernyataan Sikap untuk Pemogokan Buruh Es Krim AICE

Sejak 21 Februari 2020, sekitar 600 buruh es krim AICE, PT Alpen Food Industry melakukan pemogokan setelah gagalnya perundingan yang telah berlangsung sejak tahun lalu.…

Read More

Buruh PT HRS Indonesia Dipecat Sepihak, Mana Kode Etik NSK?

Pernyataan Sikap Hari ini kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi melakukan aksi bersama buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. HRS Indonesia untuk…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *