Rangkuman Kasus AICE

Rangkuman Kasus AICE

RINGKASAN KASUS AICE


Kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) selaku federasi yang di mana Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) menjadi anggotanya, dengan ini menjelaskan permasalahan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pengusaha PT AFI (produsen es krim AICE) sebagai berikut:

Penurunan Upah

Pada tahun 2014-2016, PT AFI menggunakan KBLI 1520 (makan terbuat dari susu) yang diubah menjadi KBLI es krim pada tahun 2017, sehingga nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor II menjadi upah minimum kabupaten (UMK). Jika mengacu pada upah minimum tahun 2019, maka buruh kehilangan upah sebesar Rp280 ribuan. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, buruh telah memperjuangkan agar perusahaan memberikan tambahan upah, namun setiap tahun perusahaan hanya menaikkan upah sebesar Rp.5.000 saja. Pada tahun 2019, upah yang berlaku di PT AFI adalah UMK + Rp10.000.

Dalam PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah yang didesain untuk pekerja lajang (Pasal 43) dan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit (Pasal 42). Penetapan besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Pasal 14). Namun, dalam perkembangan perundingan, pengusaha memberikan nilai yang besar pada golongan yakni Rp30 ribu x jumlah golongan, sedangkan masa kerja hanya dihargai Rp. 5.000 per tahun, pendidikan yang dihargai hanya untuk S1 dan tidak ada perhitungan kompetensi. Sebagai akibatnya, sebagian besar buruh PT AFI yang adalah operator produksi hanya merasakan manfaat kenaikan yang sangat kecil.

Bagi buruh, kompetensi (kinerja/penilaian) sangat penting karena dapat memicu produktivitas kerja. Biasanya bobot penilaian dihitung dari kehadiran kerja tahun sebelumnya, sehingga pekerja akan terpacu untuk memperbaiki absen agar menjadi lebih baik dan produktif. Di sisi lain, pekerja yang memiliki jabatan merasakan kenaikan upah yang besar sehingga alih-alih memperbaiki kinerja, pekerja lebih cenderung mengejar posisi.

Kami tidak menuntut upah sebesar Rp.11 juta maupun Rp. 8 juta sebagaimana yang selama ini dinyatakan oleh pihak pengusaha. Justru kami terus-menerus menurunkan nilai tuntutan dan terakhir hanya berakhir di formula dengan catatan selisih upah kembali mencapai jumlah sebelum terjadinya penurunan upah akibat perubahan KBLI. Kami berharap agar mendapatkan tambahan upah sebesar Rp280-300 ribu dari UMK.

Pengusaha juga menyatakan adanya tambahan upah sebesar Rp.700 ribu per bulan, yang kami nilai sebagai penyesatan, karena yang dimaksud dengan upah Rp700 ribu per bulan itu adalah uang makan (karena perusahaan tidak menyediakan catering) sebesar Rp.15 ribu per hari dan uang transport sebesar Rp. 5.000 per hari. Ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp.200 ribu per bulan yang hanya dapat diambil apabila tingkat kehadiran mencapai 100 persen tanpa sakit, izin apalagi alpa. Hal ini sangat sulit dicapai oleh buruh operator biasa yang bekerja di bawah tekanan target, sistem rolling dan kondisi kerja yang tidak memadai. Yang paling mungkin mendapatkan tunjangan kehadiran adalah para atasan yang lebih bisa menjaga kesehatan dan kehadiran.

Mutasi, Demosi dan Sanksi yang Tidak Proporsional

Sebagai serikat pekerja independen, SGBBI telah berupaya untuk menjalankan fungsi kontrolnya demi meningkatkan kondisi kerja buruh di pabrik es krim AICE. Namun, sejak tahun 2018, buruh mengalami berbagai mutasi dan bahkan demosi. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat, yakni ke bagian produksi. Ada juga yang didemosi setelah ikut mogok sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. Pengusaha tidak peduli buruh memiliki penyakit tertentu, misalnya endometriosis yang diidap oleh saudari Er. Dia tetap dipindahkan beberapa kali hingga ke bagian produksi yang semakin memperburuk kondisinya dan upahnya pun diturunkan.

Bukannya serikat menolak perintah kerja, tetapi mutasi seharusnya dibicarakan terlebih dahulu, diberikan training/pelatihan yang memadai serta diberikan surat tugas baru secara tertulis dan langsung ke pekerja. Selama ini, pengusaha selalu melakukan sepihak tanpa mendengarkan kondisi buruh yang bersangkutan.

Permasalahan lainnya adalah surat peringatan (SP) yang terlalu mudah diberikan kepada pekerja tanpa pembinaan terlebih dahulu. Hal ini khususnya dialami oleh buruh yang menjadi anggota SGBBI. Salah seorang anggota kami yang menjadi leader dikenai SP 2 karena menolak untuk memberikan SP langsung kepada pekerja. Dia sudah menjelaskan bahwa sanksi harusnya ada tahapan berupa teguran lisan terlebih dahulu, tetapi atasannya tidak peduli. Karena tidak mau terus-menerus harus menindas ke bawah, dia terpaksa melepaskan jabatannya sebagai leader.

Pada Desember 2019, 71 buruh anggota kami dipindahkan ke bagian cone. Kami sempat menolak karena meminta training dan surat tugas langsung per orang, namun akhirnya kami menerima mutasi tersebut dan bekerja di bagian produksi. Namun, perusahaan kemudian mengenakan SP 3 kepada buruh dan melakukan PHK. Perusahaan menyediakan buruh outsourcing yang didatangkan dari Jawa Timur untuk menggantikan buruh-buruh tersebut.

Pekerja sulit Mengambil Cuti

Pada awalnya, prosedur pengambilan cuti sakit maupun izin di PT. AFI lebih mudah karena pekerja hanya menyerahkan formulir kepada leader bagian dan perusahaan menerima surat keterangan dokter (SKD) dari klinik lain (non faskes) yang menggunakan biaya sendiri. Lalu, kondisi ini diubah secara sepihak oleh perusahaan pada tahun 2018, cuti harus diurus sendiri oleh pekerja dan SKD yang diakui hanya yang dari faskes. Perusahaan mengharuskan buruh mengurus sendiri formulir cuti dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Mengambil formulir di Office dan menandatangani permohonan cuti.
  2. Meminta tanda tangan leader atau leader grup.
  3. Meminta tanda tangan supervisor.
  4. Meminta tanda tangan manajer produksi atau asisten/penerjemahnya.
  5. Meminta tanda tangan HRD
  6. Menyerahkan kembali ke office.

Bisa dibayangkan prosedur ini sangat menyulitkan buruh operator yang harus bekerja dan hanya punya waktu saat istirahat atau pulang kerja. Seringkali orang-orang yang harus dimintai tanda tangan tidak berada satu lokasi dengan pekerja. Ditambah lagi, buruh kerap dicecar pertanyaan, khususnya saat berhadapan dengan asisten dan translator. Bagi yang dalam kondisi sakit, tentu lebih sulit. Kondisi baru saja pulih dan masih harus direpotkan dengan prosedur mengurus cuti sakit.

Klinik perusahaan maupun faskes sangat membatasi dikeluarkannya SKD. Ketika pekerja sakit, klinik atau faskes memberikan Surat Keterangan Berobat (SKB) yang berarti pekerja dianggap kuat untuk bekerja di pabrik. Pekerja boleh beristirahat di loker atau pulang, apabila benar-benar tidak merasa kuat lagi. Pekerja yang beristirahat di loker kerap diinspeksi oleh asisten manajer produksi dan dicecar pertanyaan, bahkan dimarahi karena mengalami sakit.

Cuti haid nyaris tidak dapat diambil sama sekali, bahkan dianggap penyakit karena pekerja harus mendapatkan izin dari dokter klinik perusahaan untuk mendapatkan cuti haid. Dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti haid, tetapi obat penghilang rasa sakit.

Kasus buruh perempuan berinisial Er yang divonis endometriosis bisa menjadi contoh bagaimana buruh tidak memiliki pilihan pengobatan. Er seringkali meminta cuti haid, tetapi tidak diberikan oleh dokter klinik perusahaan, kemudian Er harus dioperasi (kronologi terlampir).

Lihat utas di Twitter:

Buruh Perempuan Hamil Dipekerjakan pada Malam Hari

Sepanjang tahun 2019, terjadi 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Kasus bertambah menjadi satu kasus keguguran dan satu kasus kematian bayi pada awal tahun 2020. Minggu ini, terjadi satu kasus keguguran lagi. Total kasus keguguran yang kami terdata sebanyak 21 kasus.

Permasalahan kondisi kerja buruh perempuan hamil telah kami laporkan ke pengawasan dan Komnas Perempuan sebagai berikut:

Bahwa PT. ALPEN FOOD INDUSTRY bergerak dibidang industry food and beverage yang memproduksi es krim dengan Merk Aice dengan alamat di Jl. Selayar II Blok H, No.10 Telajung, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530;

Bahwa pengaduan kami dilatarbelakangi oleh kondisi pekerjaan buruh perempuan hamil di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY masih dikenakan shif (1, 2 dan 3) dan juga target produksi serta kondisi lingkungan kerja kurang kondusif dan sehat untuk kesehatan buruh perempuan hamil;

Bahwa PT. ALPEN FOOD INDUSTRY menyediakan klinik di dalam perusahaan tetapi hanya melayani kesehatan pada shift 1 dan 2, sedangkan shift 3 klinik tidak ada petugasnya dan tidak ada pelayanan kesehatan, serta di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY tidak disediakan fasilitas mobil ambulance;

Bahwa pekerja/buruh perempuan yang bermaksud untuk meminta cuti haid karena merasakan sakit diharuskan diperiksa di klinik terlebih dahulu oleh dokter perusahaan dan hanya diberikan obat pereda nyeri, serta permohonan izin cuti biasanya tidak diberikan oleh pihak pengusaha;

Bahwa jam kerja umum yang berlaku di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY adalah sebagai berikut:

Shift 1 : Jam 07.00 – 15.00 WIB

Shift 2 : Jam 15.00 – 23.00 WIB

Shift 3 : Jam 23.00 – 07.00 WIB

Bahwa di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY tidak ada fasilitas jemputan untuk karyawan yang bekerja pada shift 3, hanya diganti dengan uang transport sebesar Rp. 5000,00 perhari;

Bahwa di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY untuk karyawan perempuan yang bekerja pada shift 3 mendapatkan tambahan asupan gizi berupa susu kemasan botol cair 190 ml dan 1 pcs roti yang bernilai kurang lebih Rp. 5000,00;

Bahwa di PT. ALPEN FOOD INDUSTRY jam istirahatnya diberlakukan system rolling yang mana mesin tetap beroperasi selama 24 jam penuh, setiap pekerja/karyawan mendapatkan jatah jam istirahatnya dengan system rolling yaitu : istirahat jam pertama dimulai setelah bekerja selama 2 jam dengan jatah istirahat selama 1 jam diteruskan bekerja sampai jam pulang kerja, iistirahat jam keduan dimulai setelah bekerja selama 3 jam dengan jatah istirahat selama 1 jam diteruskan bekerja sampai jam pulang kerja, istirahat jam ketiga dimulai setelah bekerja selama 4 jam dengan jatah istirahat selama 1 jam diteruskan sampai jam pulang kerjahal tersebut berlaku untuk shift 1, 2 dan 3;

Bahwa pekerja/buruh perempuan hamil masih dikenakan target produksi seperti biasa dan tidak mendapatkan keringanan atau pembebasan target meskipun kehamilan telah dilaporkan kepada atasan/pihak pengusaha;

Bahwa pekerja/buruh perempuan hamil masih dikenakan pekerjaan yang tergolong, di antaranya dengan posisi kerja berdiri dan mengangkat beban berat, seperti:

  1. Pekerjaan di bagian mesin packing dengan mengoperasikan mesin packing selama jam kerja dilakukan dengan posisi berdiri dan setiap 40 menit sekali mengganti gulungan plastik (plactic roll) kemasan es krim dengan mengangkat gulungan tersebut dan memasangkan ke mesin packing yang mana berat gulungan plastik kurang lebih 12 kg per satu gulungan.
  2. Pekerjaan di manual packing dengan pekerjaan menyusun es krim ke dalam kotak (box) dengan posisi bekerja berdiri.
  3. Pekerjaan di bagian sanitasi dengan mengepel dan menyapu lantai di mana mengepel dilakukan dengan menggunakan kain dan jongkok serta bau cairan pel yang menyengat dan membuat mual.
  4. Pekerjaan di bagian statistik (inti) dengan pekerjaan menyetempel karton kurang lebih 2200 karton/hari, serat menurunkan stik dengan cara mengangkat satu persatu kurang lebih 11 dus per hari stik yang beratnya kurang lebih 13 kg per dus, lalu ditambah menurunkan kurang lebih 15 rol plastic/hari yang beratnya kurang lebih 12 kg per roll plastic.
  5. Di bagian operator packing mesin jagung dengan cara sebelum memulai produksi mesin dipanaskan dan diminyakin sehingga menimbulkan asap yang sangat pekat dan ruang produksi di bawah tanah. Dari awal masuk sampai pulang pekerjaan tersebut dilakukan dengan posisi duduk setengah membungkuk dalam rentang waktu 30 menit per box. Kemudian memindahkan box jagung tersebut dengan cara mengangkat yang beratnya kurang lebih 2 kg per box jagung dengan target 13 box per hari;
  6. Bahwa untuk mendapatkan pindah kerja ke bagian lain yang lebih ringan seringkali pekerja/buruh harus menunggu selama beberapa hari atau minggu atau menunggu buruh/pekerja lain yang mengambil cuti melahirkan, kembali pekerja;

Buruh perempuan hamil juga tidak dapat mengambil kerja non shift karena dipersulit dengan syarat harus ada keterangan dari dokter spesialis kandungan dan harus ada kelainan kandungan.

Sebelum mengambil cuti melahirkan, buruh dimintai membuat pernyataan ditulis tangan dengan materai yang salah satu isinya adalah tidak akan menuntut kepada perusahaan di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bonus Dibayarkan dengan Cek Kosong

Pada pemogokan penghujung 2017, pengusaha melakukan diskriminasi dengan memberikan bonus kepada pekerja yang tidak melakukan mogok sebesar Rp 1.000.000,- per orang. Karena itu, pekerja yang berserikat juga menuntut haknya atas bonus sebesar Rp. 1.000.000,-. Selama satu tahun atau sepanjang 2018, kami menuntut hal ini, kemudian terjadi perjanjian bersama pada 4 Januari 2019 yang isinya bonus sebesar Rp.600 juta untuk 600 orang akan dibayarkan dengan cek yang dapat dicairkan setelah satu tahun sebesar Rp300 juta dan sisanya dicairkan dengan cara dicicil yakni sebesar Rp25 juta per bulan. Kami menerima penawaran tersebut karena berusaha memahami kondisi perusahaan. Kami sudah tidak mempedulikan inflasi dan kami percaya karena diberikan cek sebagai pembayaran. Cek ini diberikan oleh Komite Distributor AICE oleh Saudari Liliana Gao, yang juga menjabat sebagai Direktur PT. AFI pada 2018. Ternyata saat kami berusaha mencairkan pada 5 Januari 2020, cek tersebu tidak terdaftar resinya dan kami berusaha mengonfirmasi kepada pihak perusahaan, dia mengatakan perusahaan pembayar sudah tutup. Bayangkan saja, kami menunggu selama satu tahun dan tanpa mempedulikan inflasi, tetapi cek tersebut ternyata zonk!

Buruh Kontrak

Ada 22 buruh anggota kami yang dipekerjakan sebagai pekerja kontrak yang kami nilai bertentangan dengan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 karena buruh dipekerjakan di bagian produksi bersifat tetap bersama dengan karyawan tetap. Buruh-buruh banyak berasal dari Jawa Timur yang dulunya direkrut oleh penyalur dengan dikenai biaya administrasi sebesar Rp4-5 juta dan dijanjikan setelah bekerja selama enam bulan akan diangkat menjadi karyawan tetap di PT AFI.

Kasus ini sekarang sedang dalam proses mediasi dan pengusaha tidak pernah menghadiri dua kali panggilan mediasi.

Sanksi dan PHK bagi anggota yang mogok pada Desember 2019

Pemogokan kami pada bulan Desember, oleh pihak pengusaha, dianggap tidak sah dan mangkir, padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Buruh yang mengikuti dikenai SP1 dan diakumulasikan dengan kesalahan sebelumnya, sehingga ada 10 orang anggota yang diskorsing menuju PHK.

Perusahaan berdalih tidak risalah deadlock, padahal perundingan telah dilakukan sebanyak 5 kali tanpa kesepakatan dalam kurun waktu lebih dari 30 hari. Pihak pengusaha tidak memahami frasa “mengalami jalan buntu” sebagai suatu kondisi dihasilkan ketidaksepakatan-ketidaksepakatan dalam perundingan. Definisi perundingan gagal dalam Kepmenakertrans Nomor 232/2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 telah kami jelaskan secara gamblang dalam pendapat-pendapat hukum yang kami berikan kepada pihak pengusaha.

Lebih dari itu, pemogokan yang kami lakukan hanyalah tiga hari kerja saja dan pemogokan apapun tidak dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan pemogokan yang memenuhi ketentuan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan tidak boleh dikenai tindakan balasan dari pengusaha. Seluruh prosedur dalam Pasal 140 telah kami penuhi dengan memberikan pemberitahuan kepada Disnaker dan Pengusaha tujuh dari kerja sebelum pemogokan dan format surat pemberitahuan tersebut telah sesuai dengan Pasal 140.

Nasib Buruh Outsourcing

Untuk menggantikan pekerja yang dikenai PHK, pengusaha PT. AFI mendatangkan buruh outsourcing dari Jawa Timur yang ditempatkan di penampungan yang dihuni sekitar 40 pekerja. Kondisi rumah terdiri dari dua kamar dan satu kamar mandi. Pekerja hidup berhimpit-himpitan dan kondisi makanan yang tidak layak.

Penggunaan buruh outsourcing (alih daya) ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 dan 66 UU Ketenagakerjaan jo. Permenaker No. 19 Tahun 2012 yang mengatur penggunaan pekerja alih daya hanya diperbolehkan di bagian penunjang. Kenyataannya, buruh outsourcing dipekerjakan di bagian produksi utama.

Lihat kondisinya di sini:


Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam permasalahan upah, kami telah melakukan perundingan bipartit sebanyak 5 (lima) kali yakni perundingan bipartit pertama pada tanggal 15 Oktober 2019, perundingan bipartit kedua pada tanggal 29 Oktober 2019, perundingan bipartit ketiga pada tanggal 05 November 2019, perundingan bipartit keempat pada tanggal 21 November 2019, dan perundingan bipartit kelima pada tangggal 29 November 2019. Pada tanggal 20, 21 dan 23 Desember 2019, kami melakukan mogok kerja selama tiga hari. Sesuai Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Disnaker memfasilitasi perundingan di antara kedua belah pihak. Baru satu kali perundingan sesuai Pasal 141 UU Ketenagakerjaan, Disnaker langsung mengalihkannya ke mediasi atas permohonan pengusaha, sehingga saat Disnaker mengirimkan undangan mediasi pertama, kami menanggapinya dengan surat permintaan klarifikasi dasar hukum. Kami mempertanyakan pertama, mengapa proses yang diatur dalam Pasal 141 UU Ketenagakerjaan belum selesai, lalu Disnaker mengubahnya ke prosesnya mediasi sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004. Padahal yang lebih dulu mengajukan surat pemberitahuan mogok, adalah pekerja. Kedua, apakah dibenarkan mediasi mengenai permasalahan perundingan upah untuk pekerja di atas satu tahun, sedangkan PP Nomor 78 Tahun 2015 mengatur perundingan upah ini dilakukan secara bipartit. Surat kami tidak pernah ditanggapi, malah Mediator Disnaker langsung mengeluarkan anjurannya yang seluruh isinya sama persis dengan posisi pengusaha. Mediator juga melakukan pembohongan dengan menyatakan tidak pernah ada pembicaraan bonus, padahal dalam dokumentasi kami, pengusaha menawarkan bonus untuk pekerja. Keluarnya Anjuran tanpa panggilan mediasi sebanyak tiga kali juga menyalahi Pasal 13 Permenaker Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Kami juga bisa membuktikan dengan Anjuran-Anjuran dari kasus-kasus yang pernah kami tangani bahwa mediasi selalu dilakukan dengan tiga kali panggilan kepada para pihak.

Mengenai pelanggaran normal, termasuk kondisi kerja buruh perempuan hamil, telah kami laporkan pada kepada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat pada November 2019. Prosesnya sangat lamban dan baru dilakukan pengawasan pada tanggal 17 Februari 2020. Kami juga menolak pegawai pengawas atas nama Monang Sihotang karena jejak rekamnya pernah mengeluarkan nota pengawas yang memenangkan pengusaha dalam kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT Nanbu Plastics Indonesia pada tahhn 2018, yang kemudian nota tersebut dianulir oleh Bidang Pengawasan Provinsi.

Kami telah melaporkan masalah ini ke KOMNAS HAM yang akan menindaklanjuti dengan mediasi, namun sampai sekarang belum terealisasi. Kami juga telah melaporkan masalah ini kepada Komnas Perempuan dan telah dikeluarkan Rekomendasi yang meminta pengusaha mematuhi UU Ketenagakerjaan dan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan untuk tidak mempekerjakan ibu hamil pada malam hari.

Kami juga telah melaporkan kepada Polres Bekasi Kabupaten mengenai dugaan pidana mempekerjakan ibu hamil pada malam hari dengan dasar hukum Perda Ketenagakerjaan, namun laporan tersebu tidak diterima karena dasarnya menggunakan Perda. Kami diminta agar mendatangi Satpol PP yang juga telah kami lakukan dan pihak Satpol PP tidak bersedia menerima laporan kami, serta meminta kami agar melapor ke polisi. Kami melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya yang juga tidak bersedia menerima laporan kami dan akan merapatkan terlebih dahulu di internal kepolisian.

Mengenai dugaan sanksi atas peserta mogok kerja, telah kami laporkan ke Polres Bekasi dan diterima. Dalam klarifikasi-klarifikasi yang kami lakukan, pihak kepolisian selalu mempertanyakan mengenai mogok sah atau tidak, padahal Pasal 144 UU Ketenagakerjaan tidak menjadikan mogok sah sebagai unsur terpenuhinya perbuatan tindak pidana. Dalam hukum ketenagakerjaan tidak dikenal sanksi atas pemogokan, kecuali dianggap mangkir dengan konsekuensi upah tidak dibayar dan dianggap mengundurkan diri apabila mangkir lebih dari lima hari. Dan hal itu juga harus ada putusan pengadilan yang menyatakan mogok tidak sah. Dalam hal ini pengusaha tidak cukup dengan memotong upah buruh, tetapi juga mengenakan sanksi. Kasus ini dalam pengembangan di kepolisian dan akan dilakukan gelar perkara.

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan untuk Buruh AICE dengan ini menyatakan sikap penyelesaian kondisi kerja yang buruk di pabrik es krim AICE dapat diselesaikan dengan pemenuhan tuntuan sebagai berikut:

  1. Pekerjakan Buruh hamil di siang hari (jangan dipekerjakan malam hari, beban kerja beratnya dikurangi, dan lakukan pemeriksaan atas banyaknya yang keguguran!
  2. Cuti haid jangan dipersulit dan tanpa syarat!
  3. Permudah pengobatan dan rujukan Faskes BPJS, jangan ada penolakan dalam memberikan rujukan, dan bebaskan buruh untuk memilih jalan pengobatannya tanpa sanksi yang merugikan!
  4. Batalkan Skorsing dan PHK sewenang-wenang!
  5. Batalkan Surat Peringatan (SP) sewenang-wenang!
  6. Cabut pasal-pasal Peraturan Perusahaan (PP) yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Buat Perjanjian Kerja Bersama!
  7. Batalkan mutasi dan demosi sewenang-wenang!
  8. Hentikan Perlakuan atasan yang tidak manusiawi!
  9. Lindungi masyarakat/konsumen dari produk yang tidak sehat, karena diduga produksi tercemar microba dan tetap dijual!
  10. Angkat Buruh kontrak yang dipekerjakan di bagian produksi tetap menjadi buruh tetap, pekerjakan kembali mereka yang di-PHK!
  11. Hentikan diskriminasi dan pemberangusan serikat!
  12. Bayarkan bonus sesuai ketentuan yang disepakati bersama, dan jangan menipu dengan memberikan cek kosong dan cek tidak aktif!
  13. Naikkan upah sesuai ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan kesepakatan dengan memenuhi unsur selisih UMK/UMSK, Golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi dan tunjangan keluarga!
  14. Tentukan Struktur dan Skala Upah dengan terlebih dahulu menyepakati upah pokok bersama buruh/serikat, jangan ditentukan sepihak!
  15. Pecat Mediator Disnaker yang tidak netral!
  16. Tindak Polisi yang diduga tidak netral dan diduga melanggar PROTAP!
  17. Tindak tentara masuk pabrik yang diduga melanggar PROTAP!
  18. Tindak Manajemen yang diduga menghalangi dan menghambat pemogokan; dan diduga melakukan tindakan balasan atas pemogokan!
  19. Perbaiki dan pebaharui peralatan-peralatan dan sarana-sarana kerja di bagian-bagian tertentu yang masih manual (tradisional) sehingga beban kerja menjadi tidak berat dan tidak mengakibatkan hernia!
  20. Pemerintah harus melakukan investigasi atas dugaan terjadinya pencemaran lingkungan dari pembuangan pembersihan amoniak dan diduga masih ada kebocoran amoniak!
  21. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan K3 secara benar, karena K3 belum diperiksa dengan benar dan baik.
  22. Hentikan target yang sewenang-wenang, perusahaan harus membuat target sesuai standar K3 yang berlaku!

Pernyataan-Pernyataan Sikap

  1. Klarifikasi SGBBI atas Pemberitaan Melempar Berkas, Memotong Pembicaraan dan Tuntutan Upah Rp11 Juta
  2. Jawaban Pihak Pekerja atas Klarifikasi AICE Indonesia
  3. Pernyataan Sikap untuk Pemogokan Buruh Es Krim AICE
  4. Kepolisian Harus Tegas terhadap Pengusaha Es Krim AICE atas Penyelidikan Dugaan Penghalangan Mogok Kerja
  5. KSPB: Tolak Sanksi terkait Mogok Kerja dan Berikan Kesejahteraan untuk Buruh AICE
  6. Kesejahteraan dan Kondisi Kerja Layak untuk Buruh Es Krim AICE
  7. Siaran Pers: Mendukung Pemogokan Buruh Pabrik Es Krim AICE

Dokumen pendukung:

  1. Risalah-risalah bipartit perundingan upah
  2. Perjanjian Pembayaran Bonus dan 12 Cek Kosong
  3. Surat permohonan klarifikasi dasar hukum ke Disnaker
  4. Anjuran Disnaker dan penolakan atas Anjuran
  5. Laporan ke Pengawas
  6. Laporan ke KOMNAS HAM
  7. Laporan ke KOMNAS Perempuan
  8. Laporan ke Polres Kabupaten Bekasi
  9. Surat penawaran kompromi / win-win solution kepada pihak perusahaan
  10. Laporan ke Kementerian

Jakarta, 5 Maret 2020

Narahubung: Sarinah (0877-8801-2740)

Perkembangan-perkembangan:

Kumpulan berita soal AICE

  • 19 Maret 2020 – Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan & Minimnya Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: https://www.vice.com/id_id/article/884bd4/dugaan-pelanggaran-hak-buruh-pabrik-es-krim-aice-bekasi-memicu-keguguran

Share this post