Kepolisian Harus Tegas terhadap Pengusaha Es Krim AICE atas Penyelidikan Dugaan Penghalangan Mogok Kerja

Siaran Pers
 
Untuk disebarluaskan:
 

Pada 21 Desember 2019, Serikat Buruh Bumi Manusia Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT. AFI) dengan ini mengadukan dugaan penghalangan kegiatan mogok kerja di perusahaan yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2019. Buruh tidak diperkenankan melakukan mogok di dalam area perusahaan dan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas sanitasi oleh pihak pengusaha. Selain itu, pengusaha juga mendiskualifikasikan mogok buruh tidak sah dengan cara membuat pengumuman tanpa putusan pengadilan. Setelah pemogokan diakhir pada 23 Desember 2019 sebagai iktikad baik pekerja, pengusaha memberikan surat peringatan kepada seluruh peserta mogok yang berujung pada skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) 10 orang anggota serikat pekerja.

Kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyata (F-SEDAR) selaku federasi dari SGBBI PT AFI, dengan ini menyatakan sikap:

1. Mogok kerja buruh dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan mogok kerja nomor 10-6/SGBBI/AFI/2019 kepada pengusaha dan nomor 10-5/SGBBI/AFI/2019 kepada Disnaker Kabupaten Bekasi pada tertanggal 10 Desember 2019,  telah memuat waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; tempat mogok kerja; alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

2. Mogok kerja yang dilakukan teleh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 140 UU Ketenagakerjaan yakni memberitahuan kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja di mana surat pemberitahuan tersebut memuat informasi sebagaimana yang kami jelaskan dalam nomor 7 (tujuh), maka berlaku ketentuan Pasal 144  jo. Pasal 187 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pengusaha dilarang :
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.
Pasal 187 UU Ketenagakerjaan:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
3. Pemberlakuan ketentuan Pasal 144 dan Pasal 187 UU Ketenagakerjaan ini cukup dengan telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, sehingga ketika buruh yang melakukan pemogokan telah memenuhi ketentuan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, maka ketentuan Pasal 144 dan Pasal 187 UU Ketenagakerjaan menjadi berlaku bagi pengusaha. Pengusaha dilarang untuk menerapkan sanksi terhadap buruh yang melakukan pemogokan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan dan tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan pemogokan tidak sah, karena akibat dari pemogokan yang tidak sah telah diatur secara tersendiri dalam Kepmenakertrans No. 232/2003.
Oleh karena itu, tindakan pengusaha yang melarang buruh mogok di area perusahaan, melarang menggunakan fasilitasi sanitasi perusahaan, memberikan surat peringatan dan skorsing akibat dari surat peringatan tersebut, harus diproses oleh Kepolisian sebagai dugaan perbuatan pidana.
Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/14/2020/Restro Bks tanggal 07 Januari 2020 harus ditindaklanjuti dengan tegas dan seadil-adilnya dalam upaya penegakan aturan pidana perburuhan untuk menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini yang telah merugikan buruh dan melanggar hak buruh untuk mogok sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Jakarta, 9 Februari 2020
Pengurus,
Saiful Anam
Damiri
Sarinah
Kontak: 0877-8801-2740 / 0819-0676-8211
F-SEDAR

Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

One Comment to “Kepolisian Harus Tegas terhadap Pengusaha Es Krim AICE atas Penyelidikan Dugaan Penghalangan Mogok Kerja”

Post Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.