F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
10 Agustus 2020 / 0 Comments / Posisi

Lawan Putusan PHI Bandung yang Tidak Adil!

Jelang pengesahan Omnibus Law, nasib buruh Indonesia terasa semakin dipermainkan, termasuk di hadapan hukum. Selama masa pandemi ini, buruh tidak saja mengalami pengurangan kesejahteraan dan PHK massal, tetapi juga dikalahkan di hadapan negara, dengan cara-cara yang ganjil atau tidak masuk akal. Dalam aksi kami kali ini, kami akan menguraikan kepada massa rakyat bagaimana orang-orang yang tak memiliki apa-apa selain tenaganya, dikalahkan secara vulgar demi kepentingan para pemilik modal.

Sebut saja 45 buruh PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT. SENFU) yang telah dikenai PHK sejak November 2018, ketika berusaha mencari di keadilan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dengan cara menggugat pengusaha, buruh malah dikalahkan dengan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Tanggal 22 Juni 2020, yang menyatakan hubungan kerja buruh berakhir dengan perusahaan outsourcing, PT. Graha Indotama Paramadina (PT. GIT). Sudah jatuh ditimpa tangga, setelah diputus telah menjadi buruh outsourcing, diputus pula PHK.

Padahal telah ada Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/B.7429/UPTD-WIL.II/XII/2018 tertanggal 04 Desember 2018 yang menyatakan hubungan kerja buruh beralih menjadi pekerja PT. SENFU dan diperkuat dengan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/4669/Disnaker, tanggal 4 September 2019 yang menganjurkan hubungan kerja buruh beralih menjadi pekerja tetap (PKWTT) dengan PT. SENFU, serta adanya Anjuran Nomor: 567/5322/Disnaker tanggal 30 September 2019 yang menganjurkan buruh tidak dikenai PHK oleh PT. GIT karena hubungan kerja buruh telah beralih menjadi pekerja PT. SENFU.

Majelis Hakim dengan gegabah tidak mempertimbangkan bahwa perusahaan baru memiliki pelaporan jenis pekerjaan penunjang pada tanggal 27 November 2018, sedangkan buruh telah dipekerjakan sebagai buruh alih daya sejak 2015. Majelis Hakim yang menetapkan pesangon rata-rata Rp9 juta untuk setiap pekerja tanpa melihat hasil kerjanya, adalah bukti bahwa putusan ini dibuat secara asal-asalan saja.

Dalam kasus buruh PT. Keihin Indonesia yang dikalahkan dalam putusan No. 54/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Tanggal 1 Juli 2020, salah satu pertimbangan Majelis Hakim adalah harus ada Nota pemeriksaan khusus untuk membuktikan adanya pelanggaran perjanjian kerja. Padahal, dalam kasus PT. Senfu yang sudah memiliki nota pemeriksaan khusus saja, buruh tetap tidak dimenangkan, sedangkan baik perkara PT. Keihin dan PT. Senfu sama-sama diketuai oleh Hakim Wasdi Permana. Dalam kasus Keihin, telah ada Perjanjian Kerjasama Order antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Termohon Kasasi/PT Keihin Indonesia yang berlaku selama lima tahun, sehingga seharusnya telah cukup menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Keihin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf (b) mengenai pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga seharusnya buruh diangkat menjadi karyawan tetap sebagaimana diatur dalam Ayat (7).

Pada putusan perkara PT. Trimitra Chitrahasta No. 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Tanggal 8 Juli 2020, lagi-lagi Majelis Hakim PHI Bandung melakukan blunder dengan mewajarkan keterlambatan perusahaan mencatatkan PKWT dengan dalih Disnaker membutuhkan waktu untuk memeriksa kelayakan PKWT, padahal hal tersebut tidaklah berdasarkan hukum. Pencatatan PKWT di Disnaker tidak ditujukan untuk memeriksa kelayakan, tetapi hanya sebagai register saja dan tidak menjamin bahwa PKWT telah layak secara hukum. Itulah mengapa ada pengawas ketenagakerjaan yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan khusus status kerja.

Mengenai pencatatan PKWT, seharusnya Majelis Hakim menggunakan tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVI/2018 halaman 24-26 yang menyatakan: “Pasal 59 UU 13/2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang cukup bahwa PKWT wajib dicatatkan dan tidak dicatatkannya PKWT sampai dengan batas waktu yang ditentukan demi hukum berubah menjadi PKWTT.” Ketentuan waktu pencatatan PKWT telah diatur dalam Pasal 13 Kepmenakertrans No. 100/2004: “PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.” Jikalau benar pengusaha ingin membuat PKWT yang layak, seharusnya pengusaha melakukan konsultasi dan meminta pembinaan dengan Disnaker sebelum membuat PKWT, bukan setelah ditandatangani.

Majelis Hakim juga mewajarkan masa kerja empat hari bukan sebagai hubungan kerja dengan dalih hanya melakukan pelatihan dan pengenalan perusahaan. Padahal hubungan kerja adalah perjanjian kerja yang didasarkan pada pekerjaan, perintah kerja dan upah. Saat itu, buruh telah datang ke pabrik atas perintah pengusaha dan dibayar Rp7.000, sehingga masa empat hari seharusnya dianggap telah masuk bekerja karena dalam proses rekrutmen, buruh telah dinyatakan diterima. Dan banyak lagi argumentasi lain yang kami akan paparkan dalam kertas posisi kami.

Dalam perkara PT. Fajar Mitra Indah No. 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Tanggal 8 Juni 2020, pihak buruh telah mengembalikan pesangon saat ditransfer pertama kali. Namun, saat ada uang masuk ke rekening yang asal-usulnya tidak jelas dan tidak dapat diketahui dari rekening koran, maka buruh hanya membiarkan saja uang itu berada di rekening dan tidak digunakan. Dalam kesimpulan, pihak buruh juga telah menjelaskan bahwa bukti pembayaran yang dimiliki pengusaha tidak divalidasi atas nama perusahaan, sehingga seharusnya alat bukti tersebut dikesampingkan. Tapi, Majelis Hakim malah menyatakan bahwa buruh menerima diam-diam, sedangkan uang itu sampai hari ini masih ada di rekening.

Oleh karena itu, kami menuntut agar putusan-putusan pengadilan yang kami sebut di atas kembali diperiksa, sehingga hukum benar-benar berdasarkan kebenaran dan keadilan, bukan sekadar menjadi pembenar bagi kepentingan para pemodal.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)

Selebaran ini disampaikan dalam aksi ke Komisi Yudisial pada tanggal 10 Agustus 2020


Share:
iwd 2018

IWD 2018: Pernyataan Bersama

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA UNTUK INTERNATIONAL WOMEN DAY (IWD) 2018 BURUH PEREMPUAN DAN GERAKAN RAKYAT BERJUANG UNTUK DEMOKRASI, KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN Salam Demokrasi dan Kesetaraan!…

Read More

Buruh PT HRS Indonesia Dipecat Sepihak, Mana Kode Etik NSK?

Pernyataan Sikap Hari ini kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi melakukan aksi bersama buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. HRS Indonesia untuk…

Read More

Dukung Aksi Buruh AICE Menginap di Kemnaker

Seruan Solidaritas, Hari ini telah hampir tujuh bulan tidak ada kejelasan atas pengaduan pekerja es krim AICE mengenai kondisi kerja dan pengupahan di PT. Alpen…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *