F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
23 Januari 2021 / 0 Comments / Pendidikan

Menolak PHK

Apa itu PHK Sepihak?

Istilah “PHK Sepihak” seringkali kita dengar dalam perselisihan hubungan industrial yang biasanya digaungkan oleh kelompok buruh. Kondisi ini terjadi karena belum adanya kesepakatan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Hanya perusahaan saja yang menginginkan PHK, sedangkan buruh menolaknya.

Dalam hubungan industrial, PHK adalah peristiwa yang sering terjadi. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan PHK sebagai “pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”

Secara hukum, PHK sah dilakukan apabila memenuhi salah satu dari dua ketentuan, yakni:

  1. mendapatkan persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, atau;
  2. memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Oleh karena itu, PHK sepihak berarti PHK yang tidak disetujui oleh pekerja. Dua alasan utama PHK biasanya ditolak. Pertama, kompensasi yang tidak sesuai ketentuan, dan, kedua, buruh yang tetap ingin mempertahankan pekerjaannya karena melihat hal itu masih mungkin dipertahankan.

Biasanya mengacu pada kondisi perusahaan yang masih baik, buruh yang masih produktif dan menempatkan pekerjaan sebagai cara yang lebih bermartabat mendapatkan uang daripada sekadar menerima pesangon besar di usia produktif. Mempertahankan pekerjaan juga merupakan adalah cara mempertahankan tetap berdirinya serikat pekerja di perusahaan. Apalagi jika si pekerja adalah pengurus serikat pekerja yang keberadaannya penting bagi serikat tersebut.

Lazimnya, prosedur hukum penyelesaian PHK dilakukan dengan mengikuti perselisihan PHK sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan PHK adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, demikian pengertian yang diberikan oleh UU ini.

Pertama-tama, proses penyelesaian dimulai dari perundingan bipartit, yakni perundingan antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha. Jika proses ini gagal, entah karena salah satu pihak tidak bersedia berunding atau telah dilakukan perundingan dalam kurun waktu 30 hari, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian secara tripartit.

Langkah mediasi lebih sering dipilih sebagai penyelesaian tripartit dengan melibatkan mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Pihak mediator mengundang para pihak sebanyak tiga kali dan para pihak dapat memberikan pendapat hukum. Jika proses ini rampung, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Pihak yang tidak menerima anjuran dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

Seringkali, pihak buruh juga yang ujung-ujungnya mengajukan gugatan ke pengadilan agar permasalahan PHK tidak terkatung-katung. Pun anjuran tertulis memenangkan pihak buruh, penguasaha biasanya tidak mau menjalankan dan hanya bersikap pasif dengan mengabaikan.

Tidak heran jika pihak buruh melakukan berbagai upaya non litigasi, dari unjuk rasa sampai dengan mogok kerja (jika memungkinkan). Dalam proses buruh berupaya agar tuntutan dan/atau haknya terpenuhi, narasi penolakan PHK sepihak inilah yang sering terdengar disuarakan.

Jika putusan pengadilan mengabulkan PHK, maka PHK dianggap sah secara hukum, tapi buruh tetap memiliki hak untuk menolaknya jika dirasa tidak adil dan tidak berdasar. Selama buruh tidak menerim kompensasi, maka PHK tetaplah suatu keputusan sepihak belaka.

Kasus seringkali berlangsung bertahun-tahun lamanya hingga buruh merasa lelah dengan sendirinya. Namun, banyak juga yang tidak menyerah. Perjuangan buruh di beberapa negeri, seperti buruh Toyota di Filipina berlangsung 18 tahun hingga kini. Begitu juga perjuangan buruh Samsung di Korea Selatan yang telah berlangsung belasan tahun hingga petinggi Samsung terbukti bersalah melakukan pemberangusan serikat pekerja dan kondisi kerja perusahaan Samsung menjadi penyebab kanker.

Perjuangan buruh yang bertahun-tahun itu, tidak jarang menjadi menjadi suatu periode penempaan aktivis-aktivis buruh yang mau menjalaninya. Juga menjadi bahan bakar bagi sebuah perubahan ekonomi politik di suatu negeri yang pada akhirnya melibatkan massa buruh secara luas.

Apakah PHK Bisa Ditolak?

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah momok yang menakutkan bagi kebanyakan pekerja. Banyak pekerja yang tidak siap kehilangan pekerjaan karena artinya sama saja kehilangan penghasilan. Memang dalam banyak kasus dikenai PHK berarti mendapatkan pesangon, namun bagaimana jika pesangon tidak sesuai harapan atau pekerja menganggap tetap bekerja lebih baik daripada mendapatkan pesangon.

Karenanya seringkali muncul pertanyaan apakah PHK bisa ditolak? Kalau bisa, lantas bagaimana caranya menolak PHK.

Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu apa itu hubungan kerja.  Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengartikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja dibuat berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yakni “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan (Pasal 51 UU Ketenagakerjaan) dan dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) (Pasal 56 UU Ketenagakerjaan).

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja dengan sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya juga hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Dalam PKWT, hubungan kerja berakhir ketika berakhirnya kontrak kerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Misalnya Budi bekerja di perusahaan PT. Bangun Karya dengan hubungan kerja PKWT selama satu tahun dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Ketika sampai pada 31 Desember 2019, maka hubungan kerja antara Budi dan perusahaan secara otomatis berakhir. Hubungan kerja ini berakhir karena perjanjian.

Dalam PKWTT, hubungan kerja berlangsung tidak mengenal waktu tertentu, kecuali sampai batas waktu pensiun yakni 55 tahun, sehingga buruh atau pun pengusaha tidak dapat begitu saja mengakhiri hubungan kerja.

Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, mengatur dua cara pengakhiran hubungan kerja, yakni:

1. Berdasarkan perundingan untuk menghasilkan persetujuan

Hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, sehingga untuk mengakhirinya, maka perlu ada perubahan perjanjian kerja tersebut untuk diakhiri. Perundingan di antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha dilakukan dengan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan. Biasanya perundingan ini dilakukan untuk menemui titik kesepakatan mengenai kompensasi atau pesangon yang diterima oleh pekerja agar bersedia menerima PHK. Baca juga perhitungan pesangon di sini.

2. Penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Seringkali perundingan tidak mencapai kesepakatan, sehingga salah satu pihak dapat mendaftarkan perselisihan PHK ke instansi ketenagakerjaan setempat yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Pada umumnya, perselisihan PHK menempuh jalan mediasi yang difasilitasi oleh mediator dari Disnaker. Hasil dari mediasi adalah Anjuran yang tidak mengikat kedua belah pihak. Anjuran dapat diterima dan dapat pula ditolak, untuk selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial (PHI). Tata cara perselisihan hubungan industrial diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 154 UU Ketenagakerjaan mengatur pengecualian dibutuhkannya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, yakni:

  • Pekerja/buruh yang tidak lolos masa percobaan;
  • Pekerja/buruh mengajukan pengunduran diri secara sukarela;
  • Pekerja/buruh encapai usia pensiun sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan;
  • Pekerja meninggal dunia.

Menolak PHK

Setelah memahami ketentuan di atas, maka apabila pekerja/buruh ingin menolak PHK, yang harus dilakukan adalah, pertama, tidak menyepakati PHK dengan mengirimkan surat penolakan PHK secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan sesuai hukum.

Kedua, jika pengusaha tetap melakukan PHK, maka mau tidak mau, buruh harus menempuh jalur perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit, mediasi (perundingan tripartit) sampai dengan PHI. Yang perlu disiapkan adalah kronologi dan pendapat hukum untuk menjadi pertimbangan mediator. Kronologi dan pendapat hukum ini yang dapat dikembangkan menjadi gugatan atau jawaban gugatan saat di PHI.

Ketiga, melayangkan gugatan di PHI atau dapat menjadi tergugat di PHI apabila pengusaha mengajukan gugatan terlebih dahulu. Dalam berperkara di PHI, buruh tidak selalu membutuhkan pengacara. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen hukum seperti gugatan atau jawaban gugatan, replik atau duplik, pembuktian berupa bukti-bukti dan kesaksian, serta kesimpulan. Pengurus serikat pekerja juga dapat mewakili buruh dalam beracara di PHI.

Hasil dari proses di PHI adalah putusan pengadilan, yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari oleh salah satu pihak yang keberatan. Jika tidak ada kasasi dalam waktu 14 hari, maka putusan bersifat final dan mengikat yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

Dalam proses ini, unjuk rasa atau demonstrasi tidaklah dilarang oleh hukum asalkan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.**

(Disusun oleh Sherr Rinn, 23 Agustus 2020)


Share:
Tagged:

Dapur Umum, Wujud Solidaritas Buruh di Masa Krisis

Pada awalnya adalah solidaritas, yang bukan sekadar memberi bantuan kepada pihak lain, tetapi berbagi resiko yang sama. Hal ini dikemukakan oleh James Petras (2019) yang…

Read More

Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja

Dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh, serikat buruh didefinisikan sebagai “organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan…

Read More

Kerugian Menjadi Anggota Serikat Pekerja?

Beberapa hari  yang lalu, ada yang bertanya kepada saya, apakah kerugian menjadi anggota serikat pekerja? Apakah benar bahwa serikat pekerja itu adalah lembaga yang eksploitatif…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.