F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
26 Februari 2020 / 1 Comment / Posisi

Omnibus Law adalah Hukum untuk Menyenangkan Imperialis, Tolak dan Batalkan!

Foto ilustrasi.

Saat ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sedang berusaha mendesakkan Omnibus Law yang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA)—sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cilaka. Pemerintah hendak menyederhanakan sekitar 74 peraturan perundang-undangan dengan tujuan menarik lebih banyak investasi di Indonesia. Regulasi yang sekedar memperkuat domansi kapitalis ini, memang sejak awal cacat dan jauh dari partisipasi rakyat. Pembahasan Omnibus Law ini memang tidak melibatkan rakyat, bahkan terang-terangan digunakan untuk menyenangkan World Bank dan IMF. Karena memang, regulasi tersebut lahir dari selera kapitalis dan hanya melibatkan segerombolan elite bisnis yang substansinya bakal menyasar kebijakan agraria di sektor pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan, infrastruktur hingga memangkas hak-hak substansial kaum buruh. Di saat isu krisis lingkungan sedang menguat di seluruh dunia, pemerintah malah hendak menghapuskan izin lingkungan

Kaum buruh jelas menjadi salah satu korban paling nyata dengan adanya RUU Cipta Kerja. Upah yang sudah murah, akan dipangkas lagi, pengurangan pesangon; cuti haid, hamil, menikah bahkan ibadah akan ditiadakan; hak cuti panjang selama dua bulan setelah bekerja semalam 6 tahun bakal dihilangkan; waktu lembur ditiadakan dari batas maksimim 3 jam/hari atau 14 jam/minggu. Ini tentu sangat beresiko terhadap kesehatan buruh, di sisi lain iuran BPJS naik 100%.

Di dalam peraturan yang dikebut untuk disahkan ini juga akan menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat dua hari/minggu pada pekerja yang mana, telah tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Kaum buruh juga bakal berpotensi menjadi pekerja kontrak seumur hidup tanpa diangkat menjadi pekerja tetap karena Pasal 59 dan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan dihapuskan; Upah buruh ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil; dan lebih parah lagi, pemerintah bisa mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah yang justru menyalahi aturan hirarki regulasi yang kita anut.

Pasal pidana sengketa ketenagakerjaan banyak yang dihilangkan atau dibuat tidak memungkinkan digunakan untuk menjerat pengusaha, hingga sistem pengupahan dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Sektor (UMSK). Omnibus Law Cipta Kerja akan sangat memperlemah daya tawar buruh. Dengan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, pengusaha akan dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh dengan memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 secara berturut-turut tanpa harus ada kesepakatan dengan pekerja. Pada akhirnya Omnibus Law akan memiskinkan buruh dengan turunnya daya beli

Saat ini seluruh lapisan masyarakat tertindas sedang dalam bahaya karena potensi penurunan tingkat kesejahteraan, perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan semakin dimungkinkan jika Omnibus Law disahkan. Ke depannya hari-hari kita sebagai kelas pekerja akan semakin berat karena tidak ada celah lagi di dalam hukum untuk memperjuangkan nasib kita. Satu-satunya harapan kita adalah perjuangan di jalan, namun dengan semakin sempitnya ruang demokrasi karena penindasan aparatus keamanan dan kelompok-kelompok paramiliter, maka nasib rakyat pekerja akan semakin memburuk.

Penting sekali untuk kita menyadari bahwa kepentingan di balik Omnibus Law adalah kepentingan pemilik modal yang adalah para imperialis (penjajah modal) yang berasal dari negeri-negeri dunia pertama untuk memperanakkan kekayaannya di Indnesia. Mereka dengan modalnya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri dan membuat rakyat pekerja menanggung akibatnya dalam kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pemerintah mempresentasikan Omnibus Law di hadapan World Bank dan IMF adalah bukti bahwa RUU ini dibuat untuk menyenangkan lembaga-lembaga donor yang mengatur skema utang yang menjerat rakyat Indonesia–saat ini utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.614 triliun.

Ditambah lagi dengan kelakuan elite politik yang lebih mudah bagi mereka untuk menekan rakyat, alih-alih membersihkan negara dari korupsi. Padahal, World Economic Forum 2019 menempatkan korupsi dan tidak efisiennya birokrasi sebagai faktor utama penghambat investasi. Etos kerja hanya berada di urutan tujuh. Namun, bagi elite politik penghamba investasi dan korup adalah memang lebih mudah untuk memaksa buruh bekerja lebih keras dan menanggung ongkos kerugian sosial yang disebabkan oleh korupsi dan buruknya pelayanan birokrasi. Pemerintah sudah tidak bisa lagi diharapkan dalam agenda pemberantasan korupsi mengingat upaya mereka berkomplot dalam merevisi UU KPK sehingga jadi tidak punya gigi.

Oleh karena itu, hari ini, pada tanggal 27 Februari 2020, kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) menyatakan sikap:

  1. Tolak dan batalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA);
  2. Wujudkan UU Perlindungan Buruh;
  3. Bangun industrialisasi nasional dan pertanian berbasis teknologi untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Terus berlawan sampai kelas pekerja dan rakyat sejahtera!

Jakarta, 27 Februari 2020

Tertanda:

  1. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)
  2. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  3. Serikat Pekerja Metal Bersatu
  4. Serikat Kobelco Indonesia
  5. Serikat Buruh Bumi Manusia
  6. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  7. Serikat Buruh Pemuda Indonesia
  8. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  9. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  10. Serikat Pekerja Automotif Demokrasi
  11. Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh
  12. Serikat Pekerja Pejuang Buruh
  13. Serikat Revolusi Buruh
  14. Solidaritas Indonesia

Share:

Jalankan Anjuran Disnaker dan Kode Etik, Pemasok Michelin PT SHI Harus Angkat Buruh Jadi Pekerja Tetap

Kami dari Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan di mana Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pekerja Pejuang Buruh PT. Sum Hing Indonesia (PTP SPPB PT.…

Read More

Penyataan Sikap: Angkat Buruh Hitachi Menjadi Karyawan Tetap

Perkenalkan kami, Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, di mana Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh  PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB…

Read More

Investasi Jepang Mitsubishi Harus Patuh Hukum di Indonesia

Pernyataan Sikap: Investasi Jepang Mitsubishi Harus Patuh Hukum di Indonesia: Angkat Pekerja Gudang Mitsubishi PT SENFU Menjadi Karyawan Tetap dan Bayar Upahnya Kami dari Komite…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

1 Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.