Penundaan Pelaksanaan Pemeriksaan atas Permintaan Pengusaha, Di Mana Profesionalitas dan Keadilan Pengawasan Ketenagakerjaan???

Pada hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pandangan dan pembelaan terhadap buruh PT HRS Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Bersatu (SPMB) PT HRS Indonesia sebagai berikut:

  1. Bahwa Serikat Pekerja Metal Bersatu PT HRS Indonesia (SPMB PT HRS Indonesia) yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jalan Lombok Blok O-4 Desa Gandamekar, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, adalah serikat pekerja yang sah di perusahaan dengan nomor pencatatan 2009/CTT.250/IX/2019;
  2. Bahwa buruh yang tergabung dalam SPMB PT HRS Indonesia adalah pekerja yang bekerja di bagian produksi PT. HRS Indonesia sebagai perusahaan swasta modal asing (Jepang) yang bergerak dibidang pembuatan Bearing beroperasi sejak tahun 2011 dan memproduksi Sprocket sejak tahun 2015;
  3. Bahwa pihak serikat pekerja telah mempermasalahkan hubungan kerja, termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berkepanjangan, harian lepas berkepanjangan, dan perubahan status dari PKWT menjadi Magang melalui perundingan bipartit di mana dalam bipartit ke-7 (ketujuh) yang terjadi pada 28 Oktober 2019, pihak pengusaha menunjukan dokumen Hasil Temuan Pelaksanaan Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan tertanggal 21 Juni 2019, yang mana salah satu temuannya adalah terdapat 131 orang yang PKWT-nya belum dicatatkan ke Disnaker setempat;
  4. Bahwa pada 18 November 2019 Pengurus Tingkat Perusahaan (PTP) SPMB PT HRS Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan terkait hubungan kerja di PT HRS Indonesia, di antaranya PKWT berkepanjangan, harian lepas berkepanjangan, dan perubahan status dari PKWT menjadi Magang;
  5. Bahwa PTP. SPMB PT HRS Indonesia berkali-kali mendatangi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang Jawa Barat di antaranya pada tanggal 22, 25, 26, 29 November 2019, 2 Desember 2019, 3 Desember 2019 dan 4 Desember 2019 untuk menanyakan perkembangan pengaduan, melakukan klarifikasi-klarifikasi, menjelaskan dokumen dan bukti terkait pengaduan, meminta penetapan status kerja serta menanyakan waktu pelaksanaan pemeriksaan di PT HRS Indonesia oleh Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang Jawa Barat;
  6. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 PTP. SPMB PT HRS Indonesia diberitahukan untuk pelaksanaan pemeriksaan di PT HRS Indonesia akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 10.00 WIB;
  7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sesuai jadwal pemeriksaan, PTP. SPMB PT HRS Indonesia sudah menunggu kedatangan pihak Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang. Namun sampai pukul 10.00 WIB tidak juga datang, sehingga perwakilan dari PTP. SPMB PT HRS Indonesia menghubungi melalui telepon kepada salah satu Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang;
  8. Bahwa tanpa diduga dan tanpa pemberitahuan sebelumnya pihak Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang membatalkan pemeriksaan dan menundanya sampai bulan Januari 2020, dengan alasan pihak PT HRS Indonesia melalui surat yang diterima pengawas tanggal 5 Desember 2019 menyatakan belum siap diperiksa;
  9. Bahwa dengan menyetujui permintaan pengusaha untuk menjadwalkan ulang pelaksanaan pengawasan, Pegawai Pengawas patut diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagaimana diatur Pasal 12 Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker Pengawasan) bahwa pegawai pengawas hanya diharuskan untuk memberitahukan pelaksanaan dan bukan meminta persetujuan atau izin dari pengusaha, serta mengingat pelaksanaan pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan SPMB PT. HRS Indonesia selaku serikat pekerja dan bukan atas pengaduan pengusaha, sehingga tidak sepatutnya apabila waktu pelaksanaan pengawasan didasarkan atas kesiapan dan janji temu dengan pengusaha;
  10. Bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menggunakan wewenangnya secara efektif sebagaimana diatur dalam Permenaker Pengawasan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan berhak memasuki seluruh perusahaan atau tempat kerja atau tempat-tempat yang diduga melakukan pekerjaan dan meminta bantuan Polisi apabila ditolak memasuki perusahaan (Pasal 10); meminta keterangan dari pihak pengusaha, pekerja/buruh, pengurus organisasi pengusaha, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, ahli K3 dan pihak lain yang terkait (Pasal 14); dapat mengambil bukti lain yang diperlukan (Pasal 15); pemeriksaaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (Pasal 20), sehingga penundaan pelaksanaan pengawasan atas permintaan pengusaha terlebih lagi dalam waktu sekitar satu bulan, adalah tidak patut dan telah merugikan pihak pekerja/buruh sebagai pihak pengadu/pemohon;
  11. Bahwa tindakan Pegawai Pengawas yang telah menunda pelaksanaan pengawasan sampai dengan bulan Januari 2020 atas permintaan pengusaha adalah bertentangan dengan prinsip Permenaker Pengawasan (Pasal 2 ayat (2) terkait pelayanan publik, akuntabilitas dan kesetaraan di mana pegawai pengawas kami anggap telah lalai dalam memberikan pelayanan kepada pekerja/buruh sebagai pihak pengadu, menyalahi prinsip akuntabilitas dengan memenuhi permintaan pengusaha mengenai pemunduran waktu pelaksanaan pengawasan sampai Januari 2020 dan gagal memberikan kesetaraan hukum untuk pekerja/buruh;
  12.  Bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang patut diduga telah bertindak dengan tidak profesional dan tidak adil dengan mengabaikan asas kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan (dalam hal ini buruh adalah termasuk kelompok rentan), ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami menegaskan sikap bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang harus segera melaksanakan pemeriksaan ketenagakerjaan di PT HRS Indonesia agar buruh mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelapor yakni PTP. SPMB PT HRS Indonesia sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Karawang, 17 Desember 2019
Tertanda,
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI
1. SPMB PT HRS Indonesia
2. Serikat Kobelco Indonesia
3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
4. Sebumi PT. Nanbu Plastics Indonesia
5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
6. SBPI PT. Nanbu Plastics Indonesia
7. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
8. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
9. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
10. Solidaritas Indonesia

Share this post

Post Comment