F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
19 Juli 2020 / 0 Comments / Posisi

Penyataan Sikap: Angkat Buruh Hitachi Menjadi Karyawan Tetap

Perkenalkan kami, Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, di mana Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh  PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI)  berafiliasi sebagai anggota. Hari ini, Minggu, 30 Agustus 2020, kami turun ke jalan berdemonstrasi untuk menuntut hak-hak kami dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia adalah perusahaan dengan Pemodal Asing asal Jepang yang bergerak dalam produksi alat berat jenis Excavator dengan merek HITACHI sebagai bagian dari HITACHI grup atau HITACHI GLOBAL;
  2. HITACHI GLOBAL mewajibkan setiap anak usahanya di manapun berada untuk mematuhi kode etik HITACHI GLOBAL (terlampir), di antaranya: setiap anak usaha  yakni menghormati dan mengikuti Deklarasi HAM, hukum ketenagakerjaan di suatu negara di mana anak usaha tersebut berdiri, termasuk kebebasan berserikat, anti diskriminasi dan hak berunding bagi serikat buruh;
  3. Namun, buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia masih mengalami diskriminasi dan intimidasi dalam berorganisasi, yakni dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang berserikat, hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat HITACHI GLOBAL yang katanya mendukung adanya organisasi keserikatan di dalam perusahaan anak usahanya;
  4. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia diduga melanggar ketentuan ketenagakerjaan yang mana mempekerjakan pekerja magang pada jam kerja lembur dan jam kerja shift, yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;
  5. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia yang berdomisili hukum di Kabupaten Bekasi, tidak tepat waktu mendaftarkan perjanjian pemagangan ke Disnaker Kabupaten Bekasi, di mana hal ini bertentangan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;
  6. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia diduga melakukan pemberangusan serikat pekerja, yakni dengan dikenainya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 28 Pengurus maupun Anggota Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI);
  7. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan sebelumnya perusahaan ikut serta menjadi pemohon dalam uji materi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan ke Makhamah Agung, yang ditolak oleh Mahkamah Agung;
  8. PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sebagai pemohon uji materi tersebut (poin 7) seharusnya menyadari isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan, tetapi faktanya tetap saja melaksanakan pemagangan yang bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Dari fakta hukum yang ada maka Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan menyatakan sikap :

  1. Meminta PT Hitachi Construction Machinery Indonesia untuk patuh dan tunduk pada Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan domisili hukum PT Hitachi Construction Machinery Indonesia berada di wilayah Kabupaten Bekasi;
  2. Meminta PT Hitachi Construction Machinery Indonesia  mempekerjakan kembali Pengurus dan Anggota Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh  PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI) dan buruh magang yang dikenai PHK sepihak;
  3. Meminta pekerjakan kembali buruh anggota dan Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Pejuang Kesejahteraan Buruh  PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (PTP SPKB PT HCMI) yang dikenai PHK sepihak dengan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)  atau sebagai karyawan tetap, sesuai ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Meminta agar PT Hitachi Construction Machinery Indonesia menjalankan: Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/2152/Disnaker perihal Anjuran tertanggal 15 Mei 2020; Anjuran Nomor 565/2568/Disnaker perihal Anjuran tertanggal 29 Juni 2020, dan; Anjuran Nomor 565/2566/Disnaker perihal Anjuran tertanggal Bekasi, 29 Juni 2020, yang pada pokoknya merekomendasikan agar pengusaha mengangkat buruh menjadi karyawan tetap.

Demikian tuntutan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juli 2020

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan

***

Lampiran:

Kode Etik Hitachi Construction Machinery

  1. Respect for Human Rights
  2. We will promote our understanding of internationally recognized human rights, and will respect and not infringe on the human rights of all those involved in our business activities.
  3. We will implement human rights due diligence appropriate to the social circumstances of the countries and regions where we have operations and the nature of our businesses, products, and services there.
  4. We will assess and prevent potential violations of human rights. In the event of such a violation, we will promptly take internal and external actions to correct and remedy the situation.
  5. We will respect individual human rights in the recruitment and treatment of employees and during all other company activities. We will not engage in any acts that may impair individual dignity or discriminate on bases such as sex, sexual orientation, age, nationality, race, ethnicity, ideology, belief, religion, social status, family origin, disease, disability.
  6. We will hire employees in compliance with the relevant laws and regulations in each country and region, and in accordance with international norms and standards. We will not use child labor that employs children below the minimum working age or forced labor that is against the will of employees.
  7. We will strive to resolve issues through sincere and constructive discussion between management and employees, in compliance with the laws, regulations, and labor practices of each country and region, and in accordance with international norms and standards.

Sumber: https://www.hitachicm.com/global/corporate/conduct/

Terjemahan:

  1. Menghormati Hak Asasi Manusia
  • Kami akan mempromosikan pemahaman kami tentang hak asasi manusia, dan akan menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia semua orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis kami.
  • Kami akan melaksanakan uji kelayakan yang sesuai dengan keadaan sosial negara dan wilayah tempat kami beroperasi dan sifat bisnis, produk dan layanan kami di sana.
  • Kami akan menilai dan mencegah potensi pelanggaran HAM. Jika terjadi pelanggaran seperti itu, kami akan segera mengambil tindakan internal dan eksternal untuk memperbaiki situasi.
  • Kami akan menghormati hak asasi manusia secara individu dalam perekrutan dan perlakuan karyawan, serta dalam semua aktivitas perusahaan. Kami tidak akan terlibat dalam segala tindakan yang dapat merusak martabat atau melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, umur, kebangsaan, ras, etnis, ideologi, kepercayaan, agama, status sosial, latar belakang keluarga, penyakit dan disabilitas.
  • Kami akan mempekerjakan pegawai yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang relevan di setiap negara dan wilayah, dan menurut norma dan standar internasional. Kami tidak akan menggunakan buruh anak yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja minimum atau kerja paksa yang bertentangan dengan kehendak pegawai.
  • Kami akan berusaha menyelesaikan masalah melalui diskusi yang tulus dan konstruktif antara manajemen dan karyawan sesuai dengan hukum, peraturan dan praktik ketenagakerjaan di setiap negara dan wilayah dan sesuai dengan norma dan standar internasional.

***

Pernyataan sikap ini juga disampaikan dalam aksi 11 Agustus di ….

Berita aksi:


Share:

Pecat Mediator Yang Tidak Netral

Saat ini buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT. AFI sedang memperjuangkan perbaikan…

Read More

Omnibus Law adalah Hukum untuk Menyenangkan Imperialis, Tolak dan Batalkan!

Saat ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sedang berusaha mendesakkan Omnibus Law yang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CIKA)—sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja alias…

Read More

Kesejahteraan dan Kondisi Kerja Layak untuk Buruh Es Krim AICE

Pada 20 Desember 2019, buruh PT. Alpen Food Industry memulai mogok kerja yang dilakukan selama tiga hari untuk menuntut kenaikan upah pokok yang selama ini…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.