F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
10 Agustus 2020 / 0 Comments / Posisi

Pernyataan Sikap: Tak Becus Tangani Kasus Buruh AICE, Menaker PKB Lebih Baik Mundur

Aksi buruh AICE dan FSEDAR di depan kantor DPP PKB, 10 Agustus 2020.

Kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) sebagai federasi di mana buruh es krim AICE yang merupakan anggota Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) bergabung, dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Sejak tanggal 20 Februari 2020, buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI PT AFI), berjuang untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja dengan melakukan aksi mogok kerja setelah gagalnya perundingan bipartit maupun tripartit. PT. AFI adalah perusahaan modal asing yang pemegang sahamnya orang Singapore, tetapi direksi dan para managernya orang Tiongkok, perusahaan  yang memproduksi es krim merek AICE yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Buruh menuntut agar upah dan kondisi kerja agar lebih baik lagi setelah pada tahun 2017 buruh mengalami penurunan upah akibat perubahan sektor. Seandainya upah kami masih seperti dulu, maka kami mendapatkan tambahan upah sebesar Rp280 ribu dari UMK dan bukan hanya Rp35 ribu saja. Namun, alih-alih mau memperbaiki upah dan kondisi kerja bersama Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI PT. AFI), perusahaan malah menggantikan buruh yang mogok dengan pekerja baru bahkan melakukan pemutusan hubugan kerja (PHK) secara sepihak terhadap buruhnya.

Kondisi lainnya adalah, buruh hamil yang masih dipekerjakan shift malam dengan kondisi kerja yang tidak layak dengan beban kerja yang berat karena masih dibebankan target. Telah terjadi lebih dari 20 kasus buruh perempuan keguguran maupun bayinya meninggal saat dilahirkan sejak 2019. Dulu telah dilakukan tiga kali perundingan bipartit dengan pihak Perusahaan PT. Alpen Food Industry (PT. AFI) untuk di pekerjakan non shift untuk Ibu hamil, namun tidak pernah ada kesepakatan antara buruh dengan pihak perusahaan. Terakhir kami menemukan fakta ibu hamil dinonshiftkan dari kerja shift 3 (23.00-07.00) saat usia kandungan mencapai lima bulan. Selebihnya buruh masih dipekerjakan malam dari dari jam 18.00 sampai 23.00.

Padahal berdasarkan Pasal 54  Perda Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tenang Ketenagakerjaan yaitu:

  • Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan pada malam hari sejak dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan dan dimasa menyusui sampai bayi berusia 24 (dua puluh empat) bulan,
  • Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan pada malam hari wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali,
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang: a. data dan jumlah Pekerja/Buruh; b. waktu kerja; 28 c. fasilitas dan kompensasi yang diberikan; serta d. mekanisme pelaksanaannya.
  • Pengusaha wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama kepada Pekerja/Buruh perempuan yang sudah berkeluarga sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga, dan
  • Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, kami telah menghadiri undangan audiensi di Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Surat Nomor 4/118/HI.04.01/VII/2020 Prihal Undangan Audiensi,  yang dihadiri dengan tamu undangannya yaitu :

  1. Pengurus Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F SEDAR);
  2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kbupaten Bekasi;
  3. UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah II Karawang;
  4. Direktur Pengawas Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  5. Direktur Pengawas Norma Kerja Perempuan dan anak;
  6. Direktur Pengawas Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  7. Direktur Bina Penegak Hukum Ketenagakerjaan;
  8. Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  9. Direktorat Persyaratan Kerja;
  10. Direktorat Pengupahan;
  11. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial;
  12. Kasubdit Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  13. Kasubdit Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial;
  14. Kasubdit Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa pada saat audiensi akan dimulai kami dari pihak buruh dilarang untuk merekam audiensi dan malahan jika terus merekam, fasilitator dari pihak Kemenaker tidak mau menggapi apa yang disampaikan oleh buruh maka hal ini bertentangan dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi beberapa kawan kami, ada yang diminta untuk keluar dari ruangan audiensi dengan alasan mematuhi protokol kesehatan padahal jumlah tamu undangan dari Kemenaker lebih banyak daripada pihak buruh dan ada juga yang tidak menggunakan masker. Apakah itu yang disebut dengan mematuhi protocol kesehatan?!

Hal ini membuat kami kecewa dengan Kemnaker, karena tidak mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja. Malahan membuat buruh tidak yakin dengan adanya lembaga-lembaga pemerintah yang lebih membela perusahaan yang nakal karena ketika buruh menyampaikan permasalahan buruh hamil yang dipekerjakan pada shift malam dan menyampaikan terjadinya kasus keguguran, Pihak Kemnaker hanya meminta masalah disampaikan per poin. Lalu ketika kami menanyakan kepada salah satu tamu undangan Kemenaker yaitu Ibu Siti Munfairoh, SE., yang menjabat sebagai mediator di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Kami  memberikan pertanyaan apa dasarnya mediasi dan apa dasaranya dikeluarkan anjuran ketika kami menegaskan kembali untuk menjawab dan pihak Dinas Ketenagakerjaan yaitu Ibu Siti Munfairoh, SE., yang kami duga menjawab dengan terpaksa hanya mengatakan, “dasar keluarnya anjuran itu sudah sesuai undang-undang”, bahkan mengatakan juga kalau hari ini tepatnya pada tanggal 20 Juli 2020, pihak Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI PT AFI) tidak hadir dalam undangan mediasi. Kami juga tidak terima dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Siti Munfairoh, SE.,  dan kami  menegaskan bahwa belum pernah menerima undangan mediasi pada tanggal 20 Juni 2020 tersebut.

Lalu, pihak Kemnaker menanggapinya dengan TEGAS mengatakan dasarnya dikeluarkan anjuran adalah,“Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata pihak permohon tidak hadir, maka mediator mengelurkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada”.

Padahal, dalam kasus perselisihan upah, mediator hanya melakukan panggilan mediasi satu kali, yaitu dengan surat undangan mediasi dengan Nomor: 567/8430/Disnaker, tertanggal 20 Desember 2019 untuk hadir pada tanggal 23 Desember 2019. Namun Ibu Siti Munfairoh, SE., dengan sengaja mengeluarkan Anjuran tanpa melakukan panggilan kembali secara patut dan mengabaikan klarifikasi dari pihak Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) PT. Alpen Food Industry. Padahal sudah diatur secara jelas dalam Pasal 13 Ayat (4) Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 mengatur: “Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.”

Saat ini, jelaslah bahwa negara tidak mampu menyelamatkan buruh dari kasus PHK yang dilakukan oleh PT. AFI karena pemerintah tidak punya kehendak melakukan penegakkan hukum dan memberantas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha nakal. Kita tahu bahwa Kemnaker sebagai regulator selalu tidak transparan dalam memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal.

Bahwa jangan sampai kasus-kasus buruh hanya dijadikan sebagai “ATM“ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab!

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 kami juga telah berupaya melakukan pengaduan dengan berunjuk rasa di depan kantor DPP PKB untuk meminta pertanggung jawaban anggotanya yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Apalagi kader-kader PKB telah menjadi Menteri Ketenagakerjaan sejak tahun 2005 atau selama 15 tahun terakhir, tetapi nasib buruh semakin memburuk. Kasus adalah potret dari buruknya kondisi buruh dan belum lagi akan disahkannya Omnibus Law yang semakin memiskinkan kaum buruh.

Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali atas tuntutan kami yang menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Alpen Food Industry (PT. AFI), perbaikan kondisi kerja dan pengupahan, maka kami kembali mengajukan tuntutan penyelesaian masalah-masalah sebagai berikut:

  1. Buruh hamil yang dipekerjakan shif malam
  2. Faskes BPJS yang sering menolak rujukan dan memberikan SKD (surat keterangan dokter).
  3. Skorsing dan PHK semena-mena.
  4. Surat Peringatan yang semena-mena.
  5. Peraturan Perusahaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
  6. Mutasi dan demosi sewenang-wenang.
  7. Perlakuan atasan yang tidak manusiawi.
  8. Diduga Produksi tercemar Mikroba tetapi tetap dijual.
  9. Buruh kontrak yang dilanggar hak Hukumnya seharusnya menurut UUK menjadi buruh. tetap – tapi malah di-PHK dan buruh kontrak baru direkrut dengan melanggar hokum.
  10. Diduga ada diskriminasi dan pemberangusan serikat.
  11. Bonus dibayar dengan Cheque kosong.
  12. Tunjangan tetap hanya Rp.35.000 terdiri dari level (golongan dan jabatan) Rp. 30.000 dan tunjangan masa kerja Rp. 5000 tanpa tunjangan pendidikan, kompetensi dan keluarga.
  13. Cuti haid dipersulit.
  14. Belum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
  15. Struktur dan skala Upah ditentukan sepihak, padahal penggolongan Jabatan dan Upah Pokok yang belum disepakati oleh serikat.
  16. Diduga mediator Disnaker tidak netral, karena mengeluarkan Anjuran padahal undangan perundingan baru dikirimkan satu kali.
  17. Diduga polisi tidak netral, dan tentara masuk ke perusahaan diduga melanggar Protap untuk mengamankan perusahaan belaka.
  18. Manajemen diduga menghalangi dan memberikan tindakan balasan terhadap pemogokan.
  19. Peralatan dan sarana Kerja dibagian tertentu masih manual (tradisional) sehingga beban kerja menjadi berat dan mengakibatkan sakit hernia .
  20. Diduga terjadi pencemaran lingkungan, dan diduga masih ada kebocoran amoniak, yang sering membuat buruh sesak nafas.
  21. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) belum diperiksa dengan baik.

Sebagai langkah pertama, kami berharap agar buruh dipekerjakan kembali sesegera mungkin sembari membenahi masalah-masalah di atas, atau jika tidak mampu, lebih baik menteri ketenagakerjaan yang sekarang dicopot saja, diganti dengan yang mampu menyelesaikan permasalahan ini.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan kami akan terus melakukan aksi-aksi dan upaya hukum selama tuntutan kami belum dipenuhi.

Jakarta-Bekasi, 10 Agustus 2020

Tertanda,

Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)


May Day 2016 : Upah Layak Bukan Upah Minimum!

                   pendidikan design grafis untuk buruh, 17 April 2016 Salam juang! Tentu kita pernah mendengar ungkapan bahwa…

Read More

Kapitalis dan Negara Semakin Beringas, Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan: Bangun Kekuatan Politik Alternatif

Hari ini kita kembali turun ke jalan dalam momentum Hari Buruh Sedunia (May Day) 2018. Sejarah May Day berakar dari perjuangan kelas buruh di masa…

Read More
iwd 2018

IWD 2018: Pernyataan Bersama

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA UNTUK INTERNATIONAL WOMEN DAY (IWD) 2018 BURUH PEREMPUAN DAN GERAKAN RAKYAT BERJUANG UNTUK DEMOKRASI, KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN Salam Demokrasi dan Kesetaraan!…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *