Anjuran Disnaker Menang, Hentikan Kriminalisasi terhadap Buruh PT Trimitra Chitrahasta

Anjuran Disnaker Menang, Hentikan Kriminalisasi terhadap Buruh PT Trimitra Chitrahasta

Pada 9 Desember 2019, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/B194/Disnaker yang menyatakan agar hubungan kerja antara Anwar Supandi, dkk (nama-nama tujuh pekerja lainnya) dengan pengusaha PT. Trimitra Chitrahasta yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.

Oleh karena itu, tidak seharusnya buruh PT Trimitra Chitrahasta dikriminalisasi dengan diadukan ke Kepolisian atas dugaan pencemaraan nama baik dan fitnah dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP karena menyebut “…pt trimitra telah melanggar ketentuan UU no 13 tahun 2003, perihal pkwt kami”. Apalagi permasalahan perbedaan pendapat dalam ketenagakerjaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bukti-bukti yang buruh miliki untuk mendukung posisi buruh mengenai PKWT adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan Disnaker yang menyebutkan tanggal-tanggal pencatatan PKWT di Disnaker yang jika diperbandingkan dengan salinan PKWT yang ada pada buruh, maka dapat diketahui bahwa pencatatan PKWT dilakukan melebihi tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) beserta penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 13 Kepmenakertrans No. 100/2004 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 6/PUU-XVI/2018.

2. Anjuran Disnaker Nomor 565/B194/Disnaker dalam pertimbangannya mengutip Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pelaksanaan PKWT dan menyatakan pekerjaan buruh di bagian Welding dan Stamping bukan merupakan pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, bukan merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, bukan merupakan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun dan bukan pekerjaan yang yang bersifat musiman, dan bukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, mengingat pekerjaan/bagian welding dan bagian stamping, sebagaimana disampaikan dalam keterangan pekerja/kuasa pekerja huruf B angka 5: merupakan sektor produksi yang tidak terpisahkan dari kegiatan utama. Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau PKWTT.

Delapan pekerja PT Trimitra Chitrahasta telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resort Metro Bekasi (Polres Metro Bekasi) sejak Oktober 2019. Buruh berinisial AS, diperiksa pada 11 Oktober 2019 dengan status sebagai terlapor, didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Wilayah Jakarta (PBHI Jakarta). Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, buruh terancam dipidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp.750 juta.

Kriminalisasi pencemaran nama baik sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 19 Konvensi International mengenai Hak Sipil dan Hak Politik. Kebebasan berpendapat tidak boleh mendapat gangguan. Pembatasan tertentu hanya dibolehkan dengan diatur oleh hukum dan sangat diperlukan, termasuk untuk menghormati hak dan reputasi orang lain. Pada tahun 2012, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan kriminalisasi pencemaran nama baik dinyatakan bertentangan dengan Pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik. Pencemaran nama baik seharusnya dimasukan sebagai delik perdata yang diperkarakan dengan gugatan perdata dan bukan menggunakan hukum pidana.

Meskipun perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia masih tidak sesuai dengan standar hak asai manusia internasional, namun korporasi dan perusahaan-perusahaan pemasoknya harus memiliki etika sendiri untuk tidak menggunakan pasal-pasal pidana pencemaran nama baik dalam berhadapan dengan pekerja. Apalagi dalam kasus ini, posisi buruh telah didukung oleh Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan buruh harus diubah statusnya dari pekerja dengan PKWT menjadi pekerja berstatus PKWTT.

Pada 1-2 Oktober 2019, buruh juga mengalami pengeroyokan saat berada di depan pabrik PT Trimitra. Sekelompok orang yang mengatasnamakan PT Trimitra, mendorong dan memaksa buruh melepaskan seragam perusahaan yang dikenakan oleh buruh. Pihak buruh telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/64/92/X/2019/PMJ/Dit. Reskrimum terkait Pasal 170 KUHP mengenai Pengeroyokan. Cara-cara premanisme dan kriminalisasi ini bertentangan dengan prinsip hak-hak asasi manusia.

Sedangkan PT. Trimitra Chitrahasta adalah perusahaan pemasok Yamaha yang memiliki kode etik (code of conduct) yang berkomitmen untuk memenuhi hak asasi manusia dan hukum yang berlaku sebagaimana dimuat di situs Yamaha Corporation:

https://www.yamaha.com/en/csr/guideline_procurement/pdf/yamahasupplier_csr_code_of_conduct_en.pdf)

Oleh karena itu, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Hentikan kriminalisasi pencemaran nama baik terhadap buruh PT Trimitra Chitrahasta;
  2. Yamaha sebagai perusahaan customer PT Trimitra Chitrahasta harus bertanggung jawab atas kondisi buruh PT Trimitra Chitrahasta.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2019

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jakarta (PBHI Jakarta)
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)
Cp. 0877-8801-2740

One thought on “Anjuran Disnaker Menang, Hentikan Kriminalisasi terhadap Buruh PT Trimitra Chitrahasta

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.