Bukan Ditunda, Omnibus Law Harus Dibatalkan Seluruhnya

Bukan Ditunda, Omnibus Law Harus Dibatalkan Seluruhnya

Penundaan pembahasan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan tidak banyak gunanya karena pada akhirnya RUU ini akan dibahas dan disahkan juga oleh DPR. Sikap kita juga menolak RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, bukan hanya kluster tenaga kerja.

Kaum buruh harus menunjukkan simpati kepada seluruh kelas tertindas dan berjuang bersama mereka. Membatasi diri dengan hanya menolak kluster ketenagakerjaan, sedangkan membiarkan pembahasan kluster yang lain, adalah tindakan egois dan mengkhianati barisan rakyat yang melawan omnibus law.

Pada dasarnya, RUU Cipta Kerja dibuat untuk memperluas ekspansi kapital dengan memudahkan perizinan, menambah durasi izin penggunaan lahan hingga 90 tahun (lebih buruk daripada era kolonial Belanda), penghapusan izin lingkungan dan memberikan berbagai insentif untuk pengusaha, termasuk pajak, dan banyak lagi. Pemerintah bukan sekadar menyederhanan izin investasi, tetapi menjual tanah, air, kekayaan alam beserta manusia di dalamnya kepada investor.

Pandemi korona telah membawa kita pada situasi untuk menyadari betapa rapuhnya pondasi ekonomi kita, yakni kebutuhan dasar rakyat. Pandemi ini telah mengekspos dengan sejelas-jelasnya kehancuran sumber-sumber pangan rakyat akibat dari penyingkiran petani dan perampasan lahan selama puluhan tahun. Begitu jelas hingga Jokowi harus mengakui krisis pangan di depan mata, tetapi lagi-lagi dengan solusi yang salah: cetak sawah, yang tidak mempertimbangkan sumber-sumber pangan lokal.

Oleh karena itu, FSEDAR menyatakan sikap menuntut pembatalan Omnibus Law secara keseluruhan dan berjuang bersama rakyat untuk melawan Omnibus Law.

#TolakKerasOmnibusLaw
#FSEDARTolakOmnibusLaw

Share this post

One thought on “Bukan Ditunda, Omnibus Law Harus Dibatalkan Seluruhnya

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.