Buruh PT HRS Indonesia Dipecat Sepihak, Mana Kode Etik NSK?

Buruh PT HRS Indonesia Dipecat Sepihak, Mana Kode Etik NSK?

Pernyataan Sikap

Hari ini kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi melakukan aksi bersama buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. HRS Indonesia untuk menagih pemenuhan kode etik pemasok PT. NSK Bearings Manufacturing Indonesia, dimana PT. NSK Bearings Manufacturing Indonesia yang harus bertanggung jawab atas nasib pekerja di perusahaan pemasoknya.

PT. HRS Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jalan Lombok Blok O-4 Desa Gandamekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi adalah perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh Hirose Seiko Co.,LTD dari Jepang, PT. HRS Indonesia berdiri sejak tahun 2010 dengan memproduksi komponen bearing (inner dan outer) sejak tahun 2011 untuk PT. NSK Bearings Manufacturing Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jalan Lombok Blok M4, Cikarang, Bekasi 17520 dan membubut sprocket lathe (gear) sejak tahun 2015 untuk PT. Sumiden Sintered Components Indonesia (SSI) yang beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Rotan, Plot F27-26 Lippo Cikarang, Bekasi 17530 dan PT. NSK Warner Indonesia yang beralamat di Jalan Halmahera Kawasan Industri MM2100 Bl DD/12 Danau Indah, Cikarang Barat, Bekasi 17520.

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Bersatu PT. HRS Indonesia (SPMB PT. HRS Indonesia) dengan nomor pencatatan 2009/CTT.250/IX/2019, awalnya mempermasalahan status pekerja kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT) sebanyak 70 orang yang seharusnya menjadi karyawan tetap (PKWTT) karena tidak didaftarkan di Disnaker Kabupaten Bekasi. Dalam surat keterangan Disnaker Nomor: 560/4585/Disnaker tertanggal 30 Agustus 2019, 560/4456/Disnaker tertanggal 26 September 2019, dan 560/6129/Disnaker tertanggal 30 Oktober 2019, buruh belum didaftarkan di Disnaker.

Sedangkan menurut Pasal 59 ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) beserta penjelasannya, Pasal 13 Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004 dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 6/PUU-XVI/2018, buruh seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Apalagi, PT. HRS Indonesia sebagai perusahaan swasta modal asing (Jepang) yang bergerak di bidang pembuatan Bearing beroperasi sejak tahun 2011 dan membubut Sprocket sejak tahun 2015, yang berarti telah beroperasi selama sekitar 8 tahun.

Permasalahan ini telah dinegosiasikan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tanggal 12 September 2019 s/d 28 Oktober 2019 untuk meminta pengusaha mengangkat pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, yaitu bipartit pertama pada tanggal 12 September 2019, bipartit ke-2 pada tanggal 20 September 2019, bipartit ke-3 pada tanggal 25 September 2019, bipartit ke-4 pada tanggal 01 Oktober 2019, bipartit ke-5 pada tanggal 08 Oktober 2019, bipartit ke-6 pada tanggal 15 Oktober 2019, dan bipartit ke-7 pada tanggal 28 Oktober 2019, perundingan tersebut telah lebih dari 30 hari kerja. Perusahaan bersedia melakukan pengangkatan pada bipartit ke-5, lalu mengubah keputusannya secara sepihak dengan akan melakukan peninjauan kembali.

Selain itu, buruh juga diberikan upah minimum tahun 2019 hanya Rp. 4.429.814,00 per bulan, padahal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang didaftarkan oleh PT. HRS Indonesia dan ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan kode KBLI 28113, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.249-Yanbangsos/2019, upah minimum pekerja seharusnya Rp 4.638.985,00 per bulan.

Setelah perundingan gagal, pada hari Senin, 11 November 2019 buruh melakukan pemogokan dengan mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya sesuai Pasal 140 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh bersedia masuk kerja kembali pada tanggal 14 November 2019, namun perusahaan menolak buruh masuk kerja dan mendiskualifikasi buruh mengundurkan diri. Begitu juga saat buruh berusaha masuk kerja kembali tanggal 15 November 2019, sehingga buruh tetap melanjutkan pemogokan. Seluruh surat-surat yang disampaikan ke perusahaan secara langsung oleh serikat pekerja maupun jasa pengiriman ditolak oleh pihak pengusaha.

Pengusaha juga tidak pernah menghadiri undangan mediasi dari Disnaker Kabupaten Bekasi sebanyak tiga kali dan menolak kedatangan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat pada tanggal 23 Desember 2019. Secara sepihak, pengusaha meminta pengawasan yang seharusnya dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019 diubah ke tanggal 13 Januari 2019. Ada apa dengan PT. HRS Indonesia yang dengan segala alasan menghindari dari pengawas? Bahkan saat kedatangan pengawas tanggal 23 Desember 2019, pengusaha beralasan bahwa HRD dan Direksi yang sudah mengambil cuti, padahal buruh melihat sendiri mereka masih masuk kerja pada 24 Desember 2019.

PT. NSK harus ikut bertanggung jawab atas tindakan PT. HRS Indonesia yang tidak memberikan hak-hak karyawan dan melakukan PHK sepihak. Hal ini sesuai dengan Panduan PT. NSK untuk pemasoknya yang berkomitmen tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap pekerja. Sedangkan di PT. HRS Indonesia buruh-buruh kontrak dipekerjakan di bagian yang sama dengan buruh berstatus karyawan tetap, namun statusnya dibedakan. PT. NSK juga berkomitmen membayar upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku, namun nyatanya upah pokok yang dibayarkan oleh PT. HRS Indonesia kepada buruh tidak sesuai dengan upah sektor KBLI 28113.

Oleh karena itu kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi menuntut tanggung jawab PT. NSK agar memastikan PT. HRS memenuhi hak-hak buruh sebagai berikut:

  1. Angkat seluruh pekerja kontrak yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Bersatu menjadi pekerja tetap (termasuk merevisi masa kerja sejak awal masuk kerja);
  2. Pekerjakan kembali buruh yang dikenai PHK sepihak.
  3. Bayar upah sesuai dengan upah minimum sektor (KBLI).

Demikian pernyataan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2019
Tertanda,
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

1. Serikat Pekerja Metal Bersatu
2. Serikat Kobelco Indonesia
3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
4. Serikat Buruh Bumi Manusia
5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
6. Serikat Buruh Pemuda Indonesia
7. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
8. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
9. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
10. Solidaritas Indonesia

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.