Dukungan Federasi SEDAR untuk Pemogokan dan Tuntutan Buruh PT Daesol Indonesia

Demo buruh Daesol di Kedutaan Besar Korea, 28 Oktober 2015.

Bersama ini Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan mengecam keras tindakan vendor Toyota dan General Motors, PT Daesol Indonesia, yang telah merampas dan melakukan serangan balik terhadap mogok kerja yang dilakukan Serikat Buruh Daesol Indonesia.

Pelanggaran terhadap kebebasan berserikat ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan jalan melarang buruh yang melaksanakan mogok kerja berada di dalam area lingkungan perusahaan dan menggantikan buruh yang melaksanakan mogok kerja dengan buruh baru dari luar perusahaan.

Mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Buruh Daesol Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu akibat gagalnya perundingan dan telah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta pengusaha PT Daesol Indonesia.

Selain syarat prosedural, mogok kerja ini pun dilakukan untuk menuntut agar pengusaha PT Daesol Indonesia melaksanakan aturan ketenagakerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana pengusaha PT Daesol Indonesia telah melakukan pelanggaran seperti penerapan sistem kerja kontrak (PKWT) dan harian, tidak memberikan hak cuti, meminta pembubaran serikat buruh dan lain sebagainya.

Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh vendor Toyota dan General Motors, PT Daesol Indonesia, justru mempertahankan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan bahkan menambah daftar panjang pelanggaran yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Hal ini bertolak belakang dengan kode etik (Code of Conduct) Toyota maupun General Motors. Kode etik (Code of Conduct) Toyota yang menyatakan bahwa Toyota menghormati hukum yang berlaku di setiap negara serta berkomitmen untuk memajukan ekonomi dan sosial masyarakat. General Motors juga mempunyai kode etik untuk pemasoknya (supply chain responsibility) dengan mengharuskan perusahaan pemasok mematuhi hukum yang berlaku di negeri-negeri tujuan atau yang berhubungan dengan manufaktur, label, transportasi, impor, ekspor, lisensi, persetujuan atau sertifikasi barang atau jasa.

Oleh karena itu, Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR) menuntut kepada PT Daesol Indonesia selaku vendor Toyota dan General Motors untuk memenuhi tuntutan sebagai berikut:

  1. Menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Menghormati kebebasan berserikat dan hak mogok yang telah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan Indonesia.
  3. Merubah status hubungan kerja seluruh buruh di PT Daesol Indonesia menjadi PKWTT sesuai dengan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 58,59 dan pasal 60.
  4. Pengusaha PT Daesol Indonesia wajib memberikan hak cuti terhadap buruh dan hak cuti tersebut tidak dapat diganti dengan uang, sesuai dengan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79.
  5. Pengusaha PT Daesol Indonesia dilarang memaksa buruh untuk melakukan kerja lembur, sebagaimana diatur dalam UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 85.
  6. Pengusaha PT. Daesol Indonesia memberikan tunjangan transportasi sebagaimana ditegaskan dalam PERDANAKER Kabupaten Bekasi No. 06 tahun 2001.
  7. Pengusaha PT Daesol Indonesia mengakui keberadaan Serikat Buruh Daesol Indonesia dan memberikan fasilitas berupa sekretariat di lingkungan perusahaan PT Daesol Indonesia sesuai dengan UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Demikian surat protes dan tuntutan ini kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 20 Oktober 2015

FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN
(SEDAR)

Andri Yunarko
Juru Bicara

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.