Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis di Tengah Pandemi

Hentikan Kriminalisasi terhadap Aktivis di Tengah Pandemi

Pada 22 April 2020, tiga mahasiswa Malang ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Alfian, Saka Ridho dan Fitron dituduh merusak properti milik orang lain dengan melakukan aksi corat-coret kata-kata provokasi melawan kapitalisme. Aksi corat-coret tersebut terjadi pada 4 April 2020.

Pasal 160 KUHP berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (hal 136-137), maksud hasutan itu harus ditujukan supaya:

a. dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;
b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
c. jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan;
d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Yang menjadi pertanyaan kami, atas dasar apa “melawan kapitalisme” yang adalah sebuah sistem ekonomi, dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan menghasut?

Pada 23 April 2020, Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan dan advokasi kebijakan, ditangkap secara misterius oleh kepolisian terkait dengan pesan berantai yang beredar di WhatsApp:

KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR!

AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH.

Sekitar pukul 14.00, sehari sebelumnya, WhatsApp Ravio diretas dan digunakan oleh telepon lain. Ravio mendapatkan pesan: “You’ve registered your number on another phone.”

Setelah itu dia ditangkap dan tidak dapat dihubungi baik oleh keluarga maupun pengacara. Usaha mencari dia di kantor polisi Polda Metro Jaya sangat sulit dan sangat lama. Ravio telah dibebaskan pada 24 April dengan status sebagai saksi. Penetapan statusnya sempat berubah-ubah dari saksi menjadi tersangka, lalu kembali menjadi saksi.

Banyak orang yang meyakini, termasuk kami, adanya plotting untuk menjebak seolah-olah akan ada gerakan penjarahan besar yang membahayakan keselamatan publik. Situasi teror yang sengaja diciptakan yang akan semakin meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap otoritas keamanan.

Atas fakta-fakta di atas, maka kami dari Federasi Serikat Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) dengan ini menyatakan sikap:

  1. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, khususnya di tengah masa pandemi, di mana negara seharusnya fokus pada penanganan virus korona, menjamin kebutuhan dasar rakyat dan tidak memberangus ruang demokrasi;
  2. Bebaskan Alfian, Saka Ridho dan Fitron yang dipidanakan dengan alasan yang tidak masuk akal dan sangat berlebihan.

Sekian.

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.