Investasi Jepang Mitsubishi Harus Patuh Hukum di Indonesia

Investasi Jepang Mitsubishi Harus Patuh Hukum di Indonesia

Investasi Jepang Mitsubishi Harus Patuh Hukum di Indonesia:
Angkat Pekerja Gudang Mitsubishi PT SENFU Menjadi Karyawan Tetap dan Bayar Upahnya

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa pada hari ini Minggu, 22 September 2019, kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami mengenai permasalahan yang menimpa buruh Indonesia dan persoalan pelanggaran hak-hak buruh.

PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT. SENFU) sebagai pengelola pergudangan milik PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang menyimpan dan menyalurkan spare part untuk Mitsubishi telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena menggunakan pekerja outsourcing dari PT. Graha Indotama Taramedia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Nota Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 dan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor : 565/4669/Disnaker tertanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

  1. Agar hubungan kerja antara Sdr. Abdul Rahman, dkk (45 orang) dengan PT. Graha Indotama Taramadina beralih menjadi hubungan kerja antara para pekerja tersebut dengan PT. Senopati Fujitrans Logistic Services;
  2. Agar hubungan kerja antara Sdr. Abdul Rahman, dkk (45 orang) dengan PT. Senopati Fujitrans Logistic Services didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;
  3. Agar pengusaha PT. Senopati Fujitrans Logistic Services membayar hak-hak pekerja sebagaimana biasa selama para pekerja tidak dipekerjakan.

Oleh karena itu, kami meminta tanggung jawab PT. KTB “Mitsusbihi” atas ketidakpatuhannya PT. Senopati Fujitrans Logistic Services terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia yang mana PT. Senopati Fujitrans Logistic Services adalah vendor atau pengelola pergudangan milik PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors.

Dalam dokumen Supplier CSR Guidelines, Mitsubishi Motors menyatakan agar rekan bisnisnya melaksanakan CSR dalam kerja sama dengan Mitsubishi. Salah satu komitmen yang harus dijalankan oleh rekan bisnis Mitsubishi adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh yakni penghapusan diskriminasi; menghormati hak asasi manusia; larangan penggunaan buruh anak; larangan kerja paksa; gaji dan upah sesuai upah minimum; jam kerja sesuai ketentuan; diskusi dan negosiasi dengan pekerja; lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta; tidak menggunakan bahan mentah seperti mineral terkait konflik yang menyebabkan masalah sosial.

Dengan adanya PHK sepihak dan tidak dibayarnya upah PT. SENFU, maka jelas sekali bahwa investasi Mitsubishi dibangun di atas pelanggaran atas hak-hak buruh yang juga melanggar kode etiknya sendiri.

Oleh karena itu kami menuntut agar Mitsubishi menjalankan komitmennya sendiri untuk memastikan dipenuhinya hak-hak 45 buruh PT. SENFU sebagai berikut:

  1. Diangkat menjadi karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di PT. Senopati Fujitrans Logistic Service (PT. SENFU);
  2. Upah buruh dibayarkan;
  3. Hak-hak buruh dipulihkan sepenuhnya.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 September 2019

Tertanda,

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.