IWD 2018: Pernyataan Bersama

iwd 2018

PERNYATAAN SIKAP
AKSI BERSAMA UNTUK INTERNATIONAL WOMEN DAY (IWD) 2018
BURUH PEREMPUAN DAN GERAKAN RAKYAT BERJUANG UNTUK DEMOKRASI, KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN
Salam Demokrasi dan Kesetaraan!

Tanggal 8 Maret tahun 2018, genap 118 tahun sejak Konferensi Perempuan di Denmark menetapkan tanggal 8 Maret sebagai hari Perempuan International. Dan lebih dari 150 tahun sejak kaum perempuan, buruh perempuan dan rakyat tertindas melakukan mogok kerja, turun ke jalan dan mengorganisir rakyat untuk bersama-sama berjuang menuntut pengurangan jam kerja yang awalnya 16 hingga 20 jam kerja hingga menjadi 8 jam kerja saat ini, perbaikan kondisi kerja, melawan diskriminasi, patriarki dan menolak perang demi kehidupan yang lebih baik.

Tahun-tahun setelahnya, gerakan perempuan makin berkembang dengan tuntutan yang makin meluas dan beragam. Tuntutan akan hak suara dalam pemilihan umum, kesetaraan upah, menolak rasialisme dan kebebasan berorganisasi mulai bergejolak seiring dengan proses kapitalisme dan industrialisasi yang makin merampas banyak hak ekonomi, sosial dan politik kaum perempuan dan rakyat tertindas. Banyak sudah capaian-capaian dari kepeloporan yang dimulai oleh gerakan perempuan yang bermuara pada gerakan rakyat yang makin meluas dan hasil perjuangan itulah yang dinikmati warga dunia saat ini.

Saat ini, peringatan Hari Perempuan International adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tanggal 8 Maret adalah waktu yang tepat dimana rakyat dan kaum perempuan bisa terus bergerak untuk menuntut perbaikan atas banyak persoalan persoalan penindasan rakyat yang di Indonesia sendiri sedang ada dalam kondisi yang makin mengkhawatirkan dan terlihat keberpihakan pemerintah masih condong memenangkan korporasi dan pemilik modal.

KONDISI KAUM PEREMPUAN DAN RAKYAT MISKIN DI INDONESIA-NEGERI YANG MENOPANG KAPITALIS DUNIA.

Sejak kolonialisme Eropa yang kemudian diteruskan oleh rezim orde baru, sumber daya alam Indonesia sudah mutlak (hampir 90%) dikuasai kapitalis asing. Penjualan asset besar besaran dan banyaknya investor asing yang membuka investasi dan industri tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak kaum buruh termasuk buruh perempuan dan rakyat miskin Indonesia. Seiring dengan menguatnya sistem politik neoliberalisme, Freeport Mc Morran misalnya, memperpanjang kontrak karyanya selama 40 tahun. Hal ini jelas semakin memiskinkan rakyat Papua karena 90 % keuntungan untuk Freeport dan 10% nya pemerintah Indoensia, tidak ada sedikitpun yang didapat rakyat Papua.

Akibat dari sistem ekonimi – politik Neoliberalisme ini kemudian mengundang banyak akibat dan konsukuensi yang memperpanjang penderitaan rakyat, yaitu diantaranya:

1. Pasar Tenaga Kerja Fleksibel (Flexibility Labor Market), yang menyebabkan munculnya peraturan dan sistem kerja kontrak, out sourcing dan yang terakhir pemagangan (out sourcing terselubung).

2. Ditambah realitas banyak kaum perempuan yang harus menanggung beban ganda selain mengurus rumah tangga juga bekerja mencari nafkah dimana mereka umumnya bekerja di industri dan jasa dan industri garment- tekstil yang nilai upahnya paling rendah, jam kerjanya lebih panjang dan kerap mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan seksual di tempat kerja.

3. Pemerintahan saat ini ternyata lebih memilih mendorong pembangunan infrastruktur demi kepentingan investasi dan korporasi dibanding memikirkan cara agar rakyat bisa sejahtera. Politik infrastruktur ini kemudian mengorbankan rakyat karena mengakibatkan terjadinya penggusuran dan pengusiran masyarakat adat dari tanahhya dan pembabatan hutan yang menyebabkan kerusakan ekologis dan membuat petani kehilangan lahan yang merupakan sumber nafkahnya.

4. Konflik kekuasaan antar elit penguasa dan elit politik saat ini yang kemudian juga memancing rakyat untuk bertindak intoleran, diskriminasi dan bahkan ada yang anti perbedaan dan anti demokrasi.

MENINGKATNYA KEBIJAKAN ANTI DEMOKRASI DAN REPRESIFITAS TERHADAP RAKYAT

Ancaman yang makin jelas terlihat saat ini adalah makin disempitkannya ruang demokrasi, ruang bagi rakyat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Penghakiman terhadap rakyat dilakukan melalui tindakan langsung dan juga kebijakan atau regulasi seperti UU ITE, UU ORMAS, hingga yang terbaru dimunculkannya RUU KUHP yang akan membuat rakyat mudah dikriminalisasi dan dipersekusi dengan sewenang wenang. Juga RUU MD 3 yang melarang rakyat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan legislatif. Sedangkan tindakan langsung dibuktikan dengan adanya penangkapan-penangkapan aktivis yang sedang berjuang, rakyat yang melawan ketidak adilan, ataupun masyarakat umum.

Situasi diatas menegaskan bahwa semakin perlu kita membangun persatuan rakyat yang menjunjung karakter demokratik, mandiri secara politik dan menghargai perbedaan untuk memperjuangkan bersama demokrasi, kesetaraan dan kesejahteraan.

Maka Aksi Bersama untuk IWD 2018 ini, kami menuntut dan akan memperjuangkan bersama:

1. TOLAK RUU KUHP
2. TOLAK RUU MD 3
3. TOLAK MOU TNI-POLRI
4. KEBEBASAN BERPENDAPAT, BERSERIKAT DAN BERORGANISASI.
5. UPAH SETARA UNTUK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.
6. CUTI HAID TANPA SYARAT
7. SEDIAKAN LAPANGAN KERJA UNTUK RAKYAT
8. STOP PENGGUSURAN DAN PERAMPASAN TANAH RAKYAT
9. PERLINDUNGAN SEJATI BURUH MIGRAN
10. HAPUSKAN SISTEM KERJA KONTRAK, OUT SOURCHING DAN MAGANG
11. TANAH UNTUK PETANI
12. STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
13. TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK
14. KESEHATAN DAN PENDIDIKAN GRATIS DAN SETARA

JAKARTA, 8 MARET 2018

AKSI BERSAMA UNTUK IWD 2018:

KASBI – KPBI – F SEDAR – SGBN – KSN

TIDAK ADA PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK, TANPA PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.