Kapitalis dan Negara Semakin Beringas, Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan: Bangun Kekuatan Politik Alternatif

Hari ini kita kembali turun ke jalan dalam momentum Hari Buruh Sedunia (May Day) 2018. Sejarah May Day berakar dari perjuangan kelas buruh di masa lalu yang menuntut delapan jam kerja. Pada masa awal kapitalisme abad ke-16, jam kerja buruh sangat panjang dari 12-20 jam sehari dengan kondisi kerja yang buruk. Situasi ini menghasilkan perlawanan kelas buruh yang sengit di seluruh dunia.

Pemogokan buruh pada 1 Mei 1886 di seantero Amerika dijawab dengan kekerasan aparat militer. Aksi buruh di pabrik McCormick, Chicago, pada 3 Mei dihujani dengan peluru yang menewaskan 6 buruh. Keesokan harinya, pawai damai di lapangan Haymarket diwarnai dengan pelemparan bom yang membunuh tujuh polisi dan empat buruh.

Pemerintah mengkambinghitamkan delapan pemimpin dan aktivis pembela buruh dalam suatu persidangan yang tidak adil. Hasilnya empat orang dihukum mati di tiang gantungan, satu orang bunuh diri di dalam penjara dan sisanya dipenjara. Namun perjuangan kelas buruh terus berlanjut. Mereka yang dibunuh menjadi martir yang menggelorakan perlawanan buruh hingga mampu memenangkan tuntutan 8 kerja sehari.

Penderitaan Belum Berakhir

Saat ini kelas buruh masih terpuruk di bawah kebijakan negara kapitalis yang melanggengkan upah murah, status kerja fleksibel, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang minim serta kebebasan berserikat yang masih saja diberangus. Ironisnya, jam kerja buruh masih saja berkepanjangan seperti pada masa lalu akibat dari upah murah sehingga buruh terpaksa harus mengambil banyak lembur. Apalagi, buruh dijerat dengan cicilan utang yang harus dibayar selama puluhan tahun.

Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh rakyat sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang merantau keluar negeri untuk bekerja. Sembilan juta pekerja Indonesia di luar negeri, sebagian besar merupakan buruh perempuan, yang rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Bahkan banyak yang terpaksa bekerja tanpa dokumen dan menjadi korban perdagangan manusia.

Negara sangat memanjakan investor, terutama investor asing, dengan memberikan banyak kemudahan investasi. Dari buruh murah, pengampunan pajak sampai pengerahan tentara untuk menjaga pabrik dan kawasan industri. Memang investasi dapat menciptakan pekerjaan, tapi daya tawar buruh direndahkan sehingga alih-alih menciptakan pekerjaan, keadaan ini justru menjadi penjajahan (imprealisme) gaya baru.

Atas nama pembangunan dan kemudahan investasi, negara juga melakukan perampasan lahan petani dan rakyat. Kasus-kasus pertahanan semakin meningkat yang melibatkan pengerahan aparat polisi dan tentara untuk mengusir rakyat dari tanahnya. Perampasan lahan di Taman Sari dan Kebon Jeruk Bandung, Surokonto, Tanjung, Parangtritis, Sukoharjo, Kulon Progo dan banyak lagi adalah potret negara semakin agresif untuk melayani ekspansi modal. Ketika aktivis dan rakyat bergerak mempertahankan tanahnya, negara malah aktif melakukan kriminalisasi dan memperlakukan seperti penjahat. Tapi, ketika perusahaan merampas tanah dan merusak lingkungan, negara diam saja.

Berbagai ancaman terhadap kehidupan rakyat menjadi kabur karena kebangkitan kelompok-kelompok reaksioner yang melakukan persekusi dan tindakan anti demokrasi lainnya. Bahkan kelompok-kelompok ini membela kepentingan politik mereka dengan menggunakan agama sebagai tameng.

Pembangunan yang mengandalkan investasi sangatlah rapuh. Buruh merasakan betul hal ini ketika pengusaha bisa seenaknya kabur dan tidak membayar upah buruhnya. Satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan oleh negara untuk mengatasi investor yang kabur adalah dengan melelang asetnya. Padahal, negara seharusnya memfasilitasi agar aset-aset perusahaan dialihkan ke buruh untuk dikelola demi kepentingan buruh dan publik. Ini hanya salah satu contoh saja yang bisa dilakukan jika negara benar-benar berpihak pada buruh dan rakyat.

Tapi kondisinya tidak seperti itu.

Kita diperhadapkan hanya pada pilihan-pilihan politik yang disediakan oleh elit-elit dan partai-partai politik yang membela kepentingan pemodal. Mereka membuat kita berpikir tidak ada jalan lain selain memilih salah satu dari mereka. Kalau kita mencari jalan lain yakni membangun kekuatan politik sendiri sebagai jalan yang kita nilai lebih masuk akal, mereka menganggap kita sedang bermimpi di siang bolong. Padahal ketika kita memilih mereka dan berharap mereka akan menyelesaikan seluruh persoalan rakyat, itulah mimpi di siang bolong yang sesungguhnya.

Pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pemilu 2014 lalu, sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita bahwa jalan mendukung salah satu calon atau masuk ke dalam partai-partai tidak memberikan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat. Aktivis buruh malah menjadi pelayan bagi kepentingan elit politik dan partainya. Kontrak politik terbukti tidak mampu direalisasikan karena memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa dieksekusi.

Sikap Kita: Tinggalkan Serikat Buruh Gadungan, Bangun Partai Buruh

Perkembangan gerakan buruh dan rakyat selama 20 tahun reformasi telah menghasilkan kapasitas gerakan yang sanggup membangun kekuatan politiknya sendiri. Buruh sebagai kekuatan politik dengan mobilisasi terbesar dan mandiri secara keuangan, memiliki kesanggupan menjadi pelopor untuk pembangunan kekuasan politik alternatif.

Masalahnya adalah, mayoritas pimpinan serikat-serikat buruh telah meninggalkan kepentingan kelas buruh dan menjadi pendukung elit dan partai politik. Mereka menghancurkan serikat buruh sebagai alat pembela kelas buruh menjadi serikat buruh palsu (gadungan) yang membela kepentingan elit politik. Pimpinan serikat buruh gadungan berubah menjadi elit-elit serikat yang kepentingannya berlainan sama sekali dengan kebutuhan kaum buruh secara umum.

Elit serikat buruh mendapatkan jabatan dan akses ke kekuasaan dari dukungan tersebut, sedangkan di sisi lain mengabaikan pembangunan kekuatan politik kelas buruh dan nasib buruh tetap saja menderita. Kalaupun ada gagasan membangun partai buruh, ternyata hanya menjadi sekadar wacana. Ujung-ujungnya, saat Pemilu tiba mereka menyodorkan lagi partai-partai, elit-elit dan capres-capres untuk dipilih oleh buruh. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan dan perjuangan buruh.

Kaum buruh seharusnya menjawab pengkhianatan mereka dengan meninggalkan serikat-serikat buruh yang dipimpin oleh kolaborator elit. Bangun serikat sendiri yang benar-benar independen. Jangan takut apabila mereka tidak membela kasus-kasus buruh, karena serikat yang independen yang tidak dikooptasi oleh kepentingan penguasa dan pengusaha lebih mampu mengadvokasi buruh yang sedang berkasus. Kami sudah membuktikan bahwa serikat buruh yang lebih bersih memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membela buruh.

Hanya dengan meninggalkan pimpinan serikat buruh kolaborator elit, maka buruh bisa bergerak ke arah pembangunan partai sendiri untuk memastikan program-program tuntutan kita terlaksana. Kita menginginkan upah layak, pengurangan jam kerja, status kerja permanen, tunjangan layak, kebebasan berserikat dan kondisi kerja yang layak, kelimpahan teknologi dan produksinya, lebih banyak pekerjaan untuk penganggur, harga-harga barang yang murah, jaminan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita, maka kita harus berani membangun alat politik untuk memperjuangkan program-program tersebut. Alat politik tersebut adalah partai buruh yang akan menjadi wadah perjuangan buruh bersama dengan rakyat tertindas lainnya; harapan baru yang akan membuat rakyat berbondong-bondong datang untuk bergabung.

Jakarta, 1 Mei 2018

Selebaran ini dikeluarkan oleh Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR)
Kunjungi: www.FSEDAR.org

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *