Hak Buruh PT SENFU Dilanggar, Mana Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi?!!

Hak Buruh PT SENFU Dilanggar, Mana Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi?!!

Pernyataan Sikap:
Menagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa pada hari ini Minggu, 21 Juli 2019, kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami mengenai permasalahan yang menimpa buruh Indonesia dan persoalan pelanggaran hak-hak buruh dimana pengusaha Jepang tidak patuh akan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh-buruhnya tanpa melalui ketentuan Undang-Undang, seperti:

  1. PT Senopati Fujitrans Logistic Services sebagai pengelola pergudangan milik PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang menyimpan dan menyalurkan spare part untuk Mitsubishi telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 65 Ayat 7 dan Ayat 8 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana penggunaan jasa outsourcing hanya untuk kegiatan penunjang yaitu usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan dan usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Dan pengunaan outsourcing di PT. Senopati Fujitrans Logistic Services tidak termasuk kedalam 5 (lima) kategori tersebut yang mana para pekerja yang dari jasa outsourcing PT. Graha Indotama Taramedia ditempatkan di bagian utama/core yaitu di bagian pergudangan sebagai Driver Forklift, di bagian Packing, Racking, Inventory yang semua bagian utama dalam pergudangan. Oleh karena itu, kami meminta tanggung jawab PT. KTB atas ketidakpatuhannya PT. Senopati Fujitrans Logistic Services terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia yang mana PT. Senopati Fujitrans Logistic Services adalah vendor atau pengelola pergudangan milik PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors. Hal-hal yang kami sampaikan ini sesuai dengan hasil Nota Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018;
  2. Dalam hal ini Ichikoh  Indonesia sebagai vendor tier 1 PT. Mitsubishi Motors Indonesia yang memproduksi  had lamp/lampu untuk merk mobil Mitsubishi yang mana PT. Ichikoh Indonesia dugaan melakukan pelanggaran penggunaan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Permasalahan PKWT tersebut saat ini sedang dalam proses pengajuan pemeriksaan khusus ulang  di Kementerian Ketenagakerjaan dan pelaporan ke Kepolisian dengan nomor STPL/319/II/2019/ Sek Cik Bar atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen PKWT. Oleh karena itu, pada aksi hari ini kami datang kembali ke PT.Mitsubishi Motors Indonesia dimana PT.Mitsubishi Motors Indonesia sebagai pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam timbulnya masalah di PT. Ichikoh  Indonesia dan menanggapi aduan para pekerja terkait pelanggaran ketenagakerjaan karena produk PT Ichikoh Indonesia digunakan di mobil-mobil yang diproduksi oleh Mitsubishi. Sesuai kode etiknya, sudah seharusnya agar Mitsubishi memastikan produk-produknya dihasilkan dari proses yang berkeadilan, tidak melanggar hak-hak buruh dan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi menyatakan sikap :

  1. Pekerjakan kembali buruh PT. SENFU yang dikenai PHK sepihak sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus  Nomor : 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 dan pulihkan hak-hak buruh kembali;
  2. Pekerjakan kembali buruh anggota SBBI PT. Ichikoh Indonesia yang dikenai  PHK dan angkat anggota dan pengurus SBBI PT. Ichikoh Indonesia menjadi karyawan tetap sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jakarta, 21 Juli 2019

Tertanda,

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  3. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  4. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  5. Serikat  Buruh Bermartabat Indonesia
  6. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  7. Solidaritas Indonesia

Lampiran:

Buruh PT SENFU Tagih Tanggung Jawab Sosial Mitsubishi

Bekasi – Pada 23 November 2018, Head of PR PT Krama Yudha Tiga Berlian, Dony Hermawan, menyatakan KTB tidak bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak-hak buruh di PT SENFU (Senopati Fujitrans Logistic Services).

Berikut kutipan pernyataan lengkapnya:

“KTB sebagai customer dan PT SENFU selaku vendor KTB. Jadi yang terjadi di PT Senfu dengan PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT) dan posisinya KTB tidak terkait sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab PT GIT dan PT SENFU,” kata Dony kepada Kontan.co.id.

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas, Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) perlu menjelaskan bahwa KTB sebagai perusahaan distributor resmi kendaraan Mitsubishi harus ikut mengambil tanggung jawab atas masalah perburuhan yang terjadi di PT SENFU sesuai dengan komitmen Mitsubishi Motors dalam dokumen Supplier CSR Guidelines.

Dalam dokumen ini, Mitsubishi Motors menyatakan agar rekan bisnisnya melaksanakan CSR dalam kerja sama dengan Mitsubishi. Salah satu komitmen yang harus dijalankan oleh rekan bisnis Mitsubishi adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan hak buruh yakni penghapusan diskriminasi; menghormati hak asasi manusia; larangan penggunaan buruh anak; larangan kerja paksa; gaji dan upah sesuai upah minimum; jam kerja sesuai ketentuan; diskusi dan negosiasi dengan pekerja; lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta; tidak menggunakan bahan mentah seperti mineral terkait konflik yang menyebabkan masalah sosial.

Oleh karena itu, KSPB menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Dony Hermawan adalah tidak sesuai dengan komitmen tanggung jawab sosial Mitsubishi Motors.

“Dasar kami melakukan aksi pada hari Jumat, 23 November 2018, di depan PT KTB di Pulo Gadung adalah untuk menuntut KTB menjalankan komitmen CSR-nya. Aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap buruh PT SENFU,” kata Korlap aksi, Damiri.

Mitsubishi menggunakan gudang spare part PT SENFU yang mempekerjakan buruh-buruh outsourcing yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13/2003 serta Permenaker No. 19/2012. Buruh dipekerjakan dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan harian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 dan Kepmen No. 100/2004.

“Buruh mengalami diskriminasi dalam pemenuhan fasilitas catering, tidak mendapatkan fasilitas transportasi, bahkan ada buruh yang tidak diikutkan dalam kepesertaan BPJS, PT SENFU malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 73 buruh sertelah mereka mendirikan Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI),” jelas Damiri.

KSPB menuntut KTB agar memastikan hak-hak buruh PT SENFU dipenuhi, yakni 73 buruh harus dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap, hak-haknya dipulihkan serta mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pernyataan sikap ini disampaikan dalam aksi KSPB pada tanggal 21 Juli 2019 di depan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Pulo Gadung, Jakarta Utara)

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.