May Day 2016 : Upah Layak Bukan Upah Minimum!

                   pendidikan design grafis untuk buruh, 17 April 2016
Salam juang!
Tentu kita pernah mendengar ungkapan bahwa upah adalah urat
nadi buruh. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini, kapitalisme, ungkapan
ini benar. Upah bagi buruh juga berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakat
secara keseluruhan.
Beberapa kali krisis ekonomi yang telah dialami bangsa ini
tentu belum lekang dari ingatan kita semua, seperti misalnya krisis pada tahun
1998 yang dinamakan sebagai krisis moneter. Meski apapun nama yang diberikan
terhadap sebuah krisis ekonomi, pada dasarnya penyebabnya adalah sama. Penyebab
krisis adalah jatuhnya daya beli masyarakat yang dipercepat dengan merosotnya
nilai di sektor riil (termasuk hasil kerja riil), dikalahkan dengan nilai di
atas kertas di sektor finansial. Akibatnya adalah terhambatnya sirkulasi uang
(modal) sehingga dapat menghambat gerak seluruh sektor perekonomian.
Sehingga untuk mencegah terjadinya krisis terulang dalam
jangka pendek, maka daya beli masyarakat lah yang harus terus terjaga. Meski
hal ini bukanlah solusi permanen dalam mencegah terjadinya krisis ekonomi yang
akan terus terjadi sepanjang sistem ekonomi kapitalisme masih digunakan. Salah
satu jalan untuk menjaga daya beli masyarakat adalah dengan meningkatkan upah
buruh, yang berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Hasil kerja kaum buruh sendiri telah menyumbangkan
keuntungan 30% hingga 40% yang diperoleh oleh kaum modal (pengusaha). Namun
kaum buruh hanya memperoleh upah antara 3% hingga 5% dari hasil penjualan. Hal
ini diakibatkan oleh sistem pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan hidup
minimum, bukan berdasarkan pada nilai kerja yang dihasilkan sesungguhnya oleh
kaum buruh. Sistem pengupahan yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum ini
sendiri telah berlangsung sejak masa kolonialisme.
Sehingga skema peningkatan upah kaum buruh mesti ditempuh
dalam 2 jalan. Pertama, dalam jangka pendek, yang tetap mempertahankan konsep
upah yang digunakan saat ini. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu meningkatkan
prosentase kenaikan upah dan membongkar kecurangan pemerintah dalam menggunakan
angka inflasi.
Peningkatan prosentase kenaikan upah ditempuh sebagaimana
biasa dituntut oleh kaum buruh setiap tahunnya. Namun tuntutan yang diajukan
haruslah dapat meningkatkan pendapatan kaum buruh sesungguhnya, bukan sekedar menyesuaikan
upah dengan inflasi (kenaikan harga kebutuhan).
Membongkar kecurangan pemerintah dalam penggunaan angka
inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik untuk menentukan kenaikan upah.
Angka inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik adalah prosentase
kenaikan harga ratusan jenis komoditas yang ada di pasar. Namun dalam sistem
pengupahan yang digunakan saat ini, kaum buruh ditentukan untuk mengkonsumsi 64
jenis barang komoditas saja, yang disebut sebagai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sehingga seharusnya angka inflasi yang digunakan hanyalah
prosentase kenaikan harga 64 jenis barang komoditas tersebut. Sedangkan saat
ini Badan Pusat Statistik menggunakan data harga konsumen di 82 kota yang
mencakup 225 hingga 462 jenis barang dan jasa. Akibatnya tentu saja nilai
inflasi yang dihasilkan akan menjadi kecil karena pembagi nya ada pada angka
225 hingga 462, bukan 64 sebagaimana ketentuan dalam KHL.
Jalan kedua, dalam jangka panjang, regulasi yang mengatur
sistem pengupahan di negeri ini harus dirubah. Upah layak bukanlah upah
berdasarkan kebutuhan hidup minimum seorang lajang yang telah digunakan sejak
masa kolonialisme. Perubahan regulasi sistem pengupahan yang diperlukan adalah
adanya transparansi keuntungan perusahaan, kenaikan upah buruh berdasarkan
kebutuhan dasar ditambah prosentase keuntungan perusahaan dan legalitas bagi
serikat buruh untuk mengetahui pembukuan perusahaan.
Oleh karena itu pada hari buruh internasional (May Day) 2016,
F-SEDAR mengambil bagian untuk mengkampanyekan persoalan di atas dengan
tuntutan umum “DEMOKRASI SELUAS-LUASNYA DEMI PEMBAGIAN ULANG KEKAYAAN NASIONAL
UNTUK KAUM BURUH DAN RAKYAT”. Tuntutan ini sendiri bermakna menuntut perubahan
sistem pembagian kekayaan nasional, tentu agar lebih berkeadilan dengan
cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Secara konkrit, tuntutan umum akan dijabarkan ke dalam 37
tuntutan turunan, yang diantaranya adalah kenaikan upah 100%, penghapusan
sistem kerja kontrak dan outsourcing, jaminan kesehatan gratis untuk rakyat
100% serta pendidikan gratis untuk rakyat Indonesia.
Tuntutan anti-militerisme dan perjuangan merebut serta
mempertahankan ruang demokrasi juga menjadi tuntutan yang melekat (tidak
terpisahkan) dari perjuangan ini. Sebab demokrasi menjadi syarat utama agar
seluruh rakyat Indonesia dapat terlibat sepenuh-penuhnya dalam perjuangan
menentukan pembagian kekayaan nasional yang adil dan merata.
May Day 2016 akan menjadi awalan dalam program besar yang
bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, keadilan dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Aksi dalam May Day 2016, bukan sekedar unjuk
gigi dan festival, melainkan pernyataan perjuangan yang akan dilakukan di depan istana
negara, simbol kekuasaan negeri ini.

 

F-SEDAR
Belajar, Berpolitik, Sejahtera!
Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *