Pecat Mediator Yang Tidak Netral

Pecat Mediator Yang Tidak Netral

Saat ini buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT. AFI sedang memperjuangkan perbaikan upah dan kondisi kerja dengan melakukan aksi mogok kerja setelah gagalnya perundingan bipartit maupun tripartit. PT. AFI adalah perusahaan yang memproduksi es krim merek AICE yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Problem saat ini adalah pemerintah tidak memberikan jaminan atas upah yang layak untuk buruh dan keluarganya serta penegakan norma ketenagakerjaan agar sesuai dengan kondisi kerja yang ideal dan layak. Secara sosiologis, buruh yang tidak memiliki modal berada pada posisi rentan, namun alih-alih menjadi penengah yang netral dan mendengarkan posisi kedua belah pihak, Disnaker hanya mempertimbangkan pendapat pengusaha belaka. Hal ini terbukti dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor: 560/757/Disnaker.

Mediasi dilakukan dengan melangkahi mekanisme yang diatur dalam Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang padahal terlebih dahulu ditempuh oleh buruh yang sedang mogok. Disnaker juga mengeluarkan Anjuran hanya berdasarkan satu kali panggilan mediasi, padahal jelas-jelas dalam Pasal 13 ayat (4) Permenaker Nomor 17 Tahun 2004, diatur mengenai pemanggilan mediasi dilakukan sebanyak tiga kali, kami kutip sebagai berikut: “Dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali ternyata pihak termohon tidak hadir, maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.”

Disnaker juga tidak menjawab surat permintaan klarifikasi nomor 22-1/SGBBI/AFI/XII/2019 tertanggal 22 Desember 2019 yang diajukan oleh pihak serikat buruh. Bahkan, Anjuran yang cacat prosedur itu hanya mempertimbangkan pendapat pengusaha dan memuat informasi yang tidak valid, seperti tidak adanya pembicaraan bonus, padahal pembicaraan tersebut dilakukan dan kami memiliki dokumentasinya.

Kami menduga hal ini adalah bagian dari mal-administrasi yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi keinginan pihak pengusaha. Sehingga Anjuran nomor: 567/09/Disnaker tanggal 07 Januari 2020 menurut kami inkonstitusional, cacat formil dan materiil. Oleh karena itu kami mengajukan tuntutan sebagai berikut:

  1. Berikan sanksi tegas pada mediator yang tidak netral yang hanya berpihak pada pengusaha.
  2. Pecat Ibu Siti Munfairoh, SE., mediator yang tidak netral.
  3. Selesaikan dugaan maladministrasi atas keluarnya anjuran yang tidak sesuai prosedur.
  4. Dinas Ketenagakerjaan harus netral.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan kami akan terus melakukan aksi-aksi dan upaya hukum selama tuntutan kami belum dipenuhi.

Bekasi, 12 Maret 2020
Tertanda,
Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.