Pecat Pengawasan Ketenagakerjaan yang Tidak Profesional

Pecat Pengawasan Ketenagakerjaan yang Tidak Profesional

Kami dari Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT. Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Permasalahan di pabrik es krim AICE, PT Alpen Food Industry sudah sangat berlarut-larut dan hingga saat ini tidak kujung selesai, buruh juga telah melaporkan permasalhan Ibu hamil kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan Surat Nomor: 09-1/SGBBI/AFI/XII/2019 yang telah diterima pada tanggal 11 November 2019, pelaporan tersebut kami atas dasar adanya pekerja perempuan hamil yang dipekerjakan shift malam. Mempekerjakan Ibu hamil pada malam hari telah dilarang dalam Pasal 54 Perda Kabupaten Bekasi No. 4/2016 dengan ancaman sanksi pidana. Sedangkan sampai saat ini, praktek ini masih berjalan di perusahaan dan telah terjadinya 16 kasus keguguran dan lima kematian bayi saat dilahirkan.

Tindakan Pegawai Pengawas yang lalai dan tidak profesional dengan melakukan pelaksanaan pemeriksaan pada tanggal 17 Februari 2020. Buruh harus menunggu selama tiga bulan untuk mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan yang dilakukan setelah adanya Surat Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Hak Buruh Perempuan di PT Alpen Food Industry. Keterlambatan ini seharusnya tidak terjadi apabila pengawas berpedoman pada Permenaker Pengawasan Nomor 33/2016 Pasal 2 ayat (2) terkait pelayanan publik, akuntabilitas dan kesetaraan. Telah terjadi kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pekerja/buruh sebagai pihak pengadu, menyalahi prinsip akuntabilitas dengan dan gagal memberikan kesetaraan hukum untuk pekerja/buruh.

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Permenaker No. 33 Tahun 2016 dalam hal pengawasan ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan khusus yang didasarkan atas laporan atau pengaduan masyarakat, Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan wajib menginformasikan perkembangan pengaduan kepada pelapor dan/atau pihak pengadu.

Selama ini Pengawasan Ketenagakerja sama sekali tidak menginformasikan perkembangan pengaduan kepada pelapor dan/atau pihak pengadu, Aih-alih Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang patut diduga telah bertindak dengan tidak profesional dan tidak adil dengan mengabaikan asas kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan (dalam hal ini buruh adalah termasuk kelompok rentan), ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Salah seorang pengawas yang ditugaskan dalam kasus yang diadukan oleh buruh PT. AFI, pernah mengeluarkan Nota Pemeriksaan dengan Nomor 560/1815-BP2K.Wil.II tertanggal 20 Maret 2018, Perihal Nota Pemeriksaan untuk PT. Nanbu Plastics Indonesia yang isi dari Nota Pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada bahwa di PT. Nanbu Plastics Indonesia terdapat pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kemudian setelah adanya permintaan pengajuan pemeriksaan ulang oleh Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) di PT. Nanbu Plastics Indonesia dan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas yang berbeda, ternyata benar bahwa di PT Nanbu Plastics Indonesia telah terjadi pelanggaran PKWT dengan bukti dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Khusus dengan Nomor 560/475/UPTD-Wil.2, tertanggal 18 September 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan Ketenagakerja pada tanggal 17 Februari 2020, sampai saat ini buruh belum diberitahukan mengenai hasil pemeriksaan. Oleh karena itu kami mengajukan tuntutan sebagai berikut:

  1. Pecat pengawasan yang tidak profesional
  2. Pengawasan ketenagakerjaan harus netral dan profesional
  3. Lakukan pemeriksaan ulang dengan pengawas lain yang lebih profesional dan netral.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan kami akan terus melakukan aksi-aksi dan upaya hukum selama tuntutan kami belum dipenuhi.

Bekasi, 13 Maret 2020
Tertanda,
Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR)

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.