Pernyataan KSPB Mendukung Pemogokan Buruh PT HRS Indonesia

Pernyataan KSPB Mendukung Pemogokan Buruh PT HRS Indonesia

Mulai hari Senin, 11 November 2019, 118 buruh PT HRS Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Metal Bersatu PT HRS Indonesia (SPMB PT HRSI), melakukan pemogokan yang disebabkan gagalnya perundingan sebanyak tujuh kali dalam permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan besaran upah.

PT HRS Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh Hirose Seiko Co., LTD yang berasal dari Jepang. PT HRS Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010 berlokasi  di Jl. Lombok 2 Blok O No.5, Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat Bekasi. Perusahaan ini memproduksi komponen (inner dan outerbearing untuk PT. NSK Bearings Manufacturing Indonesia dan pembubutan sproket (gear) untuk SSI dan NSK Warner.

Pihak serikat buruh mempermasalahkan buruh kontrak sebanyak 70 orang yang seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Buruh ditempatkan di bidang produksi yang bersifat tetap dan terus-menerus, serta belum dicatatkan PKWT-nya di Disnaker.

Buruh telah berusaha melakukan perundingan sebanyak tujuh kali sejak tanggal 12 September 2019 sampai 28 Oktober 2019. Pada bipartit kelima, tiga tuntutan buruh, termasuk pengangkatan buruh, sudah disetujui, namun perusahaan mengubah keputusannya secara sepihak dalam bipartit selanjutnya.

Rencana pemogokan ini mendapatkan respon dari Disnaker Kabupaten Bekasi yang mempertemukan buruh dengan pihak pengusaha pada tanggal 6 November 2019, 7 November 2019, dan 8 November 2019 yang hasilnya lagi-lagi tidak mencapai kesepakatan dan Perjanjian Bersama, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemogokan terus dilanjutkan.

Yang terakhir, berdasarkan informasi yang kami terima, Pengawasan Ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan yang menghasilkan sejumlah temuan, termasuk PKWT yang tidak dicatatkan ke Disnaker setempat.

Oleh karena itu menjadi jelas bahwa perusahaan seharusnya langsung memenuhi hak-hak buruh, bukan terkesan mengulur-ulur waktu dengan menunjukan keinginan berunding tanpa itikad memenuhi tuntutan.

Dalam pengalaman kami, pola-pola yang seperti ini adalah sekadar untuk menunda-nunda dipenuhinya hak buruh, egoisme untuk tidak memenuhi tuntutan buruh sampai ketakutan dianggap kalah di hadapan buruh. Meskipun sebetulnya hukum sudah berpihak pada tuntutan buruh, bahwa tuntutan buruh adalah benar dan normatif adanya; bahwa memenuhi tuntutan buruh adalah sama dengan mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Di penghujung hari, alih-alih memenuhi tuntutan buruh, pengusaha kerap kali malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sekali lagi semakin menunjukan arogansi pengusaha penanam modal asing, dalam berinvestasi di Indonesia. Khususnya modal asal Jepang yang mendominasi industri manufaktur di Indonesia juga seringkali tidak patuh hukum.

Oleh karena itu, kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendukung perjuangan dan pemogokan buruh PT HRS Indonesia dalam menuntut hak-haknya agar dipenuhi oleh pengusaha.
  2. Angkat buruh PT HRS Indonesia menjadi karyawan tetap dan tetapkan kenaikan upah sesuai dengan UMSK sebesar Rp. 4.632.985.

Pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak buruh adalah musuh kaum buruh Indonesia dan kami siap memberikan solidaritas yang dibutuhkan oleh buruh PT HRS Indonesia.

Bekasi, 11 November 2019

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) Bekasi

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.