Pernyataan Sikap: Copot Monang Sihotang dari Jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Bara

Pada 13 Februari 2018, Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI) mengajukan permohonan pengawasan/pemeriksaan khusus norma ketenagakerjaan kasus penyimpangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Atika Nafitasari dan sembilan pekerja kontrak lainnya atau PKWT.

Nanbu mempekerjakan Atika dan sembilan pekerja lainnya di bagian kerja yang bersifat tetap yang menyalahi ketentuan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Perlu diketahui, Atika Nafitasari tidak saja mengalami penyimpangan PKWT, tetapi juga menjadi korban kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada 28 September 2016 di pabrik Plant 1 Nanbu di Kawasan MM2100, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Pada 20 Maret 2018, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat mengeluarkan nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Maret 2018, yang menyatakan bahwa “pekerjaan yang disediakan oleh PT. Nanbu Plastics Indonesia terhadap para pekerja bersifat musiman/sesuai dengan pesanan (order), dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Nota pemeriksaan tersebut dikeluarkan tanpa mengutip sama sekali satu pasal aturan ketenagakerjaan untuk menjelasakan “ketentuan yang berlaku” yang dimaksud. Karena nota pemeriksaan ini, Nanbu menolak mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap dan saat ini malah menggugat buruh di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Dalam hasil temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Monang Sihotang dan diketahui oleh Richard Sinanu, salah satu temuannya mengatakan bahwa “pengurus sedang tidak ada di tempat (demo ke PT Toyota)”. Padahal, kenyataannya masih ada pengurus yang berada di pabrik untuk menunggu kedatangan pegawai pengawas. Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI, Aulia Istiqomah Rusly berada di pabrik pada tanggal 8 Maret 2018.

Pada 25 Mei 2018, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3089/Disnaker yang menyatakan “sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 5 dan pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Sdr. Atika Nafita Sari, dkk (8 orang) dengan pihak pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia demi hukum menjadi perjanjian waktu tidak tertentu terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.”

Disnaker mengacu pada Pasal 5 Kepmen 100/MEN/VI/2004 yang mengatur bahwa PKWT untuk pekerjaan-pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Dalam dokumen PKWT antara Atika Nafitasari, dkk, dengan perusahaan, disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian ini didasarkan atas jangka waktu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).” Sedangkan pada pasal tersebut disebutkan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut, maka Disnaker menilai Atika Nafitasari, dkk, seharusnya menjadi karyawan tetap di Nanbu.

Anjuran yang disampaikan oleh Disnaker Kab. Bekasi disertai dengan fakta-fakta hukum, sedangkan nota pemeriksaan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak menyebutkan aturan yang menjadi dasar keluarnya nota pemeriksaaan tersebut. Pegawai Pengawas juga mengabaikan bukti-bukti yakni berupa dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disampaikan oleh pihak serikat pekerja.

Monang Sihotang mengizinkan Nanbu menggunakan pekerja dengan hubungan kerja PKWT dengan alasan pekerjaan berdasarkan order/pesanan. Padahal, Nanbu menerima pesanan secara terus-menerus dari berbagai perusahaan. Dalam Pasal 5 dan 6 Kepmen 100/MEN/VI/2004, pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target memang dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman, tapi hal ini hanya berlaku bagi buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. Perusahaan juga harus membuat daftar nama daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Nanbu mempekerjakan buruh kontrak sebanyak 305 orang dari 648 keseluruhan jumlah pekerja. Dari 305 orang, sebanyak 275 buruh adalah perempuan (hasil inspeksi Bidang Pengawasan Wilayah II Jawa Barat, 8 Maret 2018). Artinya, hampir 50 persen buruh tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja. Jika negara melalui pegawai pengawas memberikan keleluasaan pengusaha untuk menggunakan buruh kontrak, maka negara sesungguhnya dirugikan.

Ada potensi kerugian negara di balik praktek-praktek penggunaan buruh tidak tetap dan upah murah. Negara kehilangan pendapatan melalui Pajak Penghasilan (PPh21) yang dibayarkan setiap bulannya oleh buruh yang berpenghasilan di atas Rp4,5 juta. Semakin lama masa kerja seorang buruh, maka upahnya akan semakin besar sehingga pajak penghasilannya pun meningkat. Namun, masa kerja buruh tidak mungkin akan melebihi tiga tahun dan mendapatkan kenaikan upah karena penambahan masa kerja apabila buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Negara jelas-jelas dirugikan oleh pengusaha yang menggunakan banyak buruh kontrak.

Oleh karena itu, kami menilai bahwa Pegawai Pengawas Monang Sihotang tidak melakukan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab, semakin memiskinkan buruh serta telah menimbulkan potensi kerugian bagi negara dan masyarakat.

Kami menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap kinerja Monang Sihotong sebagai pegawai pengawas dan menuntut sebagai berikut:

  1. Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat.
  2. Pemeriksaan ulang terhadap kasus penyimpangan PKWT Atika Nafita Sari dkk, serta kasus-kasus lain yang ditangani oleh Monang Sihotong.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:


Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.