Pernyataan Sikap May Day 2018: Tolak PHK Buruh Pemasok Toyota di PT Nanbu Plastics Indonesia

Pernyataan Sikap May Day 2018:
Tolak PHK Buruh Pemasok Toyota di PT Nanbu Plastics Indonesia;
Pekerjakan Kembali 39 Buruh yang Di-PHK

Sebulan sudah sejak perusahaan pemasok Toyota, PT. Nanbu Plastic Indonesia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa surat PHK dan dengan mengusir buruh keluar dari pabrik. Di antara buruh yang dikenai PHK terdapat buruh korban kecelakaan kerja, buruh perempuan yang sedang hamil 6 bulan dan pengurus inti Serikat Buruh Bumi Manusia PT Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT. NPI). Kini nasib buruh terkatung-katung karena PT. Nanbu Plastics Indonesia tidak membayar upah buruh.

PHK ini sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 155 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan PHK tanpa pemutusan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, batal demi hukum. PHK terhadap buruh hamil dan korban kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat permanen juga dilarang dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan. Pasal 161 UU Ketenagakerjaan juga menyatakan PHK harus diawali dengan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 secara berturut-turut. Selain itu, pengusaha juga patut diduga melakukan pemberangusan serikat pekerja.

Ketentuan UU Ketenagakerjaan dilanggar begitu saja oleh perusahaan dengan senjata langsung memberikan pesangon kepada buruh yang menerima PHK. Sampai saat ini, 39 buruh menyatakan menolak PHK dan tetap ingin bekerja kembali di perusahaan. Kami juga menolak alasan disharmonis sebagai alasan PHK. Suatu pekerjaan seharusnya didasarkan pada profesionalisme kerja dan peraturan yang berlaku. Lagipula, pihak manajemen lah yang menjadi biang kerok perselisihan hubungan industrial ini yang sedang berlangsung.

Hanya karena membela buruh perempuan korban kecelakaan kerja yang berstatus sebagai buruh kontrak dan lukanya kembali berdarah, serta membela 8 buruh kontrak lainnya, buruh dikenai PHK secara sewenang-wenang. Perusahaan juga melakukan diskriminasi ketika menerima salah satu pekerja untuk bekerja kembali beberapa waktu lalu, namun mengabaikan 39 buruh pekerja lainnya.

Toyota sebagai perusahaan customer Nanbu harus bertanggung jawab sesuai dengan komitmen yang dituangkan oleh Toyota di dalam Code of Conduct. Namun, Toyota memilih bungkam dan tidak membantu buruh untuk mendapatkan hak-haknya.

Kejadian ini adalah bukti dari penjajahan modal Jepang di Indonesia yang memperlakukan buruh secara tidak manusiawi dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Selama lebih dari 40 tahun, modal Jepang berinvestasi di Indonesia hingga hari ini pabrikan Jepang menguasai 96 persen pangsa pasar otomotif di Indonesia. Toyota sendiri menguasai 80 persen ekspor mobil di Indonesia.

Di sisi lain, produksi Toyota ditopang oleh 798 pemasok yang sebagian besar buruhnya berstatus sebagai buruh kontrak. Nasib buruh “karyawan tetap” yang katanya sejahtera, tapi ternyata masih harus berjuang mengambil banyak lembur sehingga jam kerja semakin panjang untuk membayar cicilan utang selama puluhan tahun.

Oleh karena itu, dalam Momentum 1 Mei 2018 ini, kami kembali melakukan aksi di depan Toyota untuk menyatakan sikap:

1. Hentikan Penjajahan Modal Jepang dan Toyota di Indonesia.
2. Patuhi hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum ketenagakerjaan.
3. Pekerjakan kembali 39 buruh PT. Nanbu Plastics Indonesia dan bayarkan upahnya secara penuh.
4. Perawatan dan pemulihan untuk korban kecelakaan kerja atas nama Atika Nafitasari.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Tembusan:
1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KEMNAKER RI)
3. Kedutaan Besar Jepang
4. Yokohama Action Research Center
5. Australia Asia Worker Links
6. HQ Toyota Global
7. HQ Nisshinbo Holdings
8. HQ Nanbu
9. Arsip

Jakarta, 1 Mei 2018

Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan
(KOMITMEN)

SEBUMI PT. NPI, FSEDAR, GKA, SAFENET, PEMBEBASAN, AMP, JATAM, LBH Pers, LBH KJR, SEBUMI, TRIMOERTI, KOBUMI, Metaruang, Perhimpunan IPT 65, IPMAPA Bogor, SPRI, PPRI, PPR dan invididu-individu (Asep Komarudin, Galesh, Roy Murtadho)

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *