Pernyataan Sikap: Pemasok Toyota PT Nanbu Plastics Indonesia Harus Menjalankan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi untuk Mengangkat Buruh Menjadi Karyawan Tetap

Kasus ini berawal ketika pabrik PT. Nanbu Plastics Indonesia yang berlokasi di kawasan MM2100, Cikarang, mempekerjakan 59 buruh harian dengan melanggar UU Ketenagakerjaan pada tahun 2017. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi menganjurkan agar perusahaan mengangkat 59 buruh harian. Perusahaan setuju melakukan pengangkatan secara bertahap.

Dalam perkembangannya, delapan orang buruh mengundurkan diri dari perselisihan. Lalu, dilakukan perundingan antara pihak pengusaha dan serikat pekerja pada 22 November 2017 di mana disepakati dalam kesimpulan risalah perundingan bahwa kuota pengangkatan delapan orang akan digantikan dengan buruh yang diajukan oleh serikat pekerja. Risalah ini ditandatangani oleh pihak pengusaha yang diwakili oleh Manajer HRD PT. Nanbu Plastics Indonesia, Seraphine Anne.

Namun, pihak pengusaha mengubah keputusannya dengan menolak mengangkat buruh yang diajukan oleh serikat pekerja. Perundingan bipartit untuk masalah ini telah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada tanggal 10, 17 dan 19 Januari 2018. Manajer HR Nanbu yang baru, Richard Sinanu tidak mengakui kesepakatan sebelumnya dan menolak melakukan pengangkatan.

Mediasi juga telah dilakukan berkali-kali hingga Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran Nomor 565/3069/DISNAKER tertanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/permanen).

Setelah adanya Anjuran dari pemerintah, pengusaha PT. Nanbu Plastics Indonesia masih saja menolak melakukan pengangkatan. Padahal, saat ini, tinggal empat pekerja saja yang diajukan menjadi karyawan tetap. Tapi perusahaan tetap menolak mengangkat dan malah melayangkan gugatan perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Nanbu mendasarkan gugatannya pada hasil nota pemeriksaan nomor 560/1815-BP2K.Wil.II yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat pada 20 Maret 2018. Nota pemeriksaan tersebut pada pokoknya menyatakan perusahaan diperkenakan menggunakan hubungan kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk pekerjaan berdasarkan pesanan (order). Sedangkan buruh dipekerjakan dengan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan produk baru sehingga nota pemeriksaan tidak berlaku dalam kasus empat pekerja ini. Dengan argumentasi ini juga, dalam mediasi tanggal 29 Maret 2018 dan Anjuran, Disnaker Kabupaten Bekasi mementahkan pendapat pengusaha yang menggunakan nota pemeriksaan sebagai alat bukti. Selain itu, nota pemeriksaan tersebut masih dalam proses permohonan pemeriksaan ulang di Kementerian Ketenagakerjaan.

Nanbu menuntut agar PHI Bandung mengesahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh dan membebankan biaya perkara kepada buruh. Padahal buruh sudah dikenai PHK dan tidak diupah lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Setelah diPHK, buruh masih disuruh membayar biaya perkara pula.

Salah seorang buruh yang digugat oleh Nanbu adalah buruh perempuan yang menjadi korban kecelakaan kerja. Atika Nafitasari mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan mesin press pada jam kerja lembur di pabrik Nanbu pada 26 September 2016. Jari tengah tangan kanannya putus dan tidak bisa disambung lagi.

Alih-alih bertanggungjawab dengan memberikan kepastian kerja, pada 19 Januari 2018 Atika harus keluar dari pekerjaannya karena putus kontrak. Padahal serikat pekerja sudah meminta kebijaksanaan dan mengingatkan perusahaan bahwa Pasal 153 Ayat (1) huruf (j) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang PHK terhadap buruh korban kecelakaan kerja yang mengalami cacat permanen. Selain Atika, ada dua buruh perempuan lainnya yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kasus ini, Nanbu tidak saja mengabaikan hak-hak buruh, tapi juga menindas kaum perempuan. Buruh perempuan lagi-lagi mengalami penindasan berlapis.

Di sisi lain, PT. Nanbu Plastics Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010 adalah pabrik pemasok Tier 2 dari korporasi produsen mobil Jepang, Toyota. Nanbu memproduksi komponen plastik untuk Toyota. Toyota sendiri adalah penguasa ekspor mobil di Indonesia sebanyak 80 persen.

Pada semester pertama 2018 saja, pendapatan dan laba bersih Perseroan TMMIN tumbuh masing-masing sebesar 28 persen dan 58 persen menjadi 250 miliar rupiah dan 94,9 miliar rupiah. Dalam code of conductToyota Global, ada janji Toyota untuk memastikan perusahaan-perusahaan pemasoknya dari pemasok tier 1 hingga tier 3 memenuhi hak-hak pekerja, hak asasi manusia, anti diskriminasi dan mematuhi hukum di suatu negeri.

Toyota baru saja mencapai angka 1 juta unit ekspor mobil. Acara Realisasi 1 Juta Unit Ekspor CBU (completely built-up) Toyota diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 5 September 2018. Kalau tidak mau dibilang lebih berpihak kepada pemodal asing, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya memastikan agar Toyota dan perusahaan pemasoknya memenuhi hak-hak buruh. Jangan sampai mobil yang dijual oleh Toyota dibuat oleh tangan-tangan buruh Indonesia yang dirampas haknya dan dengan mengabaikan hukum di Indonesia.

Sekali lagi, buruh berhak atas kepastian kerja yang mana hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan serikat yang dituangkan dalam risalah perundingan dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi.

Oleh karena itu, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut:

  1. Nanbu harus mempekerjakan kembali Atika, dkk (empat orang) dengan status karyawan tetap sesuai dengan Risalah Perundingan tanggal 22 November 2017 dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.
  2. Toyota Indonesia harus memastikan Nanbu mempekerjakan kembali Atika, dkk (empat orang) dengan status karyawan tetap sesuai dengan Risalah Perundingan tanggal 22 November 2017 dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.
  3. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan Toyota dan Nanbu menjalankan kesepakatan dengan serikat pekerja dan Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor 565/3069/DISNAKER.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:
Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho

 

Dokumentasi aksi

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.