Pernyataan Sikap: Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya

Tolak Penjajahan Modal FamilyMart-Jepang;
Tetapkan 26 Buruh PT FMI Menjadi Karyawan Tetap dan Penuhi Hak-Haknya

Kasus ini berawal dari pelanggaran hak-hak normatif yang dilakukan oleh PT Fajar Mitra Indah (FMI) yang merupakan Divisi Warehouse (Gudang) FamilyMart Indonesia. PT FMI beralamat di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak tahun 2012.

  1. Fakta-Fakta Pelanggaran Hak Buruh Gudang FamilyMart:
    Buruh dipekerjakan sebagai buruh kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT) secara terus-menerus di bidang produksi yang bersifat tetap tanpa surat perjanjian kerja. Hal ini tidak dibenarkan oleh aturan yang ada. Demi hukum, status buruh seharusnya berubah menjadi karyawan tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKWTT). (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 54 ayat (1) huruf (i), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 10 ayat (1) Kepmen No. 100/2004 tentang Pelaksanaan PKWT)
  2. Buruh Emak-Emak dipekerjakan sebagai buruh harian lepas (BHL) dengan upah Rp13.000 per jam atau di bawah ketentuan upah minimum. Sesuai aturan yang ada, buruh Emak-Emak seharusnya dibayar Rp.22.800 per jam. Dalam satu bulan, seorang buruh menderita kerugian sedikitnya Rp.1.029.000. Nilai uang ini sangat berarti bagi buruh Emak-Emak yang harus menopang hidup keluarganya. Buruh Emak-Emak juga seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena hukum ketenagakerjaan Indonesia melarang buruh harian dipekerjakan secara terus-menerus lebih dari 21 hari dalam satu bulan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut. Sementara, perbuatan membayar upah di bawah ketentuan adalah perbuatan pidana yang yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, FamilyMart tidak saja merampas hak buruh, tapi juga mengeksploitasi kaum perempuan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat; Permenaker No. 100/2004 dan; Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13/2003)
  3. Buruh yang disuruh masuk kerja pada hari besar nasional tidak dihitung sebagai lembur, tapi hanya diganti dengan hari libur pada hari kerja biasa. Hal ini membuat buruh kehilangan pendapatan ekstra yang sangat berarti untuk menopang hidupnya dan keluarganya. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Kepmenaker No. KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan)
  4. Upah lembur buruh dibayarkan dengan cara dirapelkan pada bulan berikutnya. Artinya upah buruh ditahan selama satu bulan. (Aturan yang dilanggar di antaranya: Pasal 20 PP No. 78/2015)
  5. Upah buruh sering dipotong secara sewenang-wenang sebagai denda akibat adanya produk yang hilang (lost) saat stock opname. Pemotongan upah ini tidak disertai dengan data mengenai rincian produk yang hilang dan tidak ada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai denda. Buruh pernah mengalami pemotongan upah hingga Rp300 ribu per bulan. (Aturan yang dilanggar: Pasal 54 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015 yang menyatakan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama)
  6. Buruh tidak mendapatkan fasilitas uang makan dan transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta.
  7. Setelah semua pelanggaran di atas, pengusaha melakukan upaya-upaya untuk mendesak buruh kontrak mengundurkan diri dan mengalihkan hubungan kerja buruh ke perusahaan outsourcing yang bernama PT Atalian Global Service. Dampaknya, seluruh pelanggaran sebelumnya dihilangkan begitu saja. Seorang buruh yang menolak malah diancam akan dipolisikan surat dokternya dengan tuduhan pemalsuan surat dokter. Buruh dipaksa tanda tangan atau dibawa ke kantor polisi. Seorang oknum manajemen sampai membuat panggilan telepon yang diklaim ke petugas polisi untuk membawa buruh tersebut. Meskipun tidak merasa bersalah, melihat oknum manajemen tersebut seolah memiliki kedekatan dengan petugas polisi, buruh menjadi ketakutan akan dibawa ke polisi sehingga terpaksa menandatangani surat pengunduran diri.

Pihak Serikat Buruh, Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia (AKSI) telah berusaha membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan pihak perusahaan. Telah dilakukan perundingan bipartit sebanyak tiga kali dan berakhir tidak ada kesepakatan (buntu/deadlock). Dalam perundingan bipartit ketiga tanggal 15 Agustus 2018, pengusaha FMI hanya menyetujui pembayaran kekurangan upah buruh Emak-Emak. Pengusaha MENOLAK mengangkat 26 buruh (termasuk buruh Emak-Emak) yang mengajukan pengangkatan dan MENOLAK memberikan fasilitas uang makan serta uang transport.

Di sisi lain, FamilyMart adalah jaringan waralaba toko kelontong terbesar kedua di Jepang setelah 7-Eleven, yang juga beroperasi di Taiwan, China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di Indonesia, toko FamilyMart di Indonesia telah mencapai 100 gerai per tanggal 3 Juli 2018 lalu. Pasokan barang-barang di toko berasal dari gudang PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) di mana di situ ada buruh-buruh yang dirampas hak-haknya.

Padahal FamilyMart memiliki kebijakan audit internal setiap tahun untuk memastikan pemenuhan hukum di suatu negara sebagaimana yang dimuat dalam Ethics and Compliance Basic Guidelines FamilyMart. Namun, kenyataannya praktek-praktek penggunaan buruh di FamilyMart tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Oleh karena itu kami melakukan aksi pada tanggal 9 September 2018 untuk memprotes ketidakadilan dan penjajahan modal yang dilakukan oleh perusahaan asal Jepang. Investasi di Indonesia dilakukan dengan cara menindas hak-hak buruh adalah bentuk penjajahan yang paling nyata yang bisa kita rasakan.

Dengan kami menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:

  1. Angkat 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI menjadi pekerja tetap dengan diterbitkan SK pengangkatan dan masa kerja dihitung dari awal masuk kerja.
  2. Penuhi Fasilitas Makan dan Transportasi untuk 26 orang pekerja/anggota PTP AKSI PT FMI dalam bentuk uang makan dan uang transportasi.
  3. Negara harus memastikan agar buruh Indonesia mendapatkan hak-haknya.

Demikian pernyataan sikap ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2018
Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB)
Koordinator,

DAMIRI
0877-8801-2740

Yang Tergabung:
Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (SEDAR),
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN),
Perhimpunan Trimoerti,
FNKSDA Bandung,
Kolektifa,
HMI Ilmu Terapan Telkom,
United Voice Telkom,
AKMI,
Aliansi Pelajar Bandung,
Angin Malam,
Women Study Center
Komite Satu Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan dan Kesejahteraan (KOMITMEN)
1. FSEDAR
2. Gereja Kristen Anugerah
3. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)
4. PEMBEBASAN
5. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
6. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
7. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
8. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR)
9. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia
10. TRIMOERTI
11. METARUANG
12. Perhimpunan International People Tribunal 1965 (Perhimpunan IPT 65)
13. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Bogor
14. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
15. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)
16. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
17. Asep Komarudin, Pengacara LBH Pers
18. Roy Murtadho

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.