Siaran Pers: Perusahaan Jepang Tidak Patuh Hukum Indonesia

Siaran Pers: Perusahaan Jepang Tidak Patuh Hukum Indonesia

buruh demo depan Mitsubishi

Kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasannya kami kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami dimana pengusaha Jepang tidak patuh akan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia dengan mem-PHK buruh-buruhnya tanpa melalui ketentuan Undang-Undang, berikut data kasus yang sedang ditangani oleh Komite Solidaritas Perjuangan Buruh:

  1. PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT NPI) yang mana Pemodal asal Jepang yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok J-16 Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520 dengan produksi komponen spare part mobil. PT NPI adalah vendor Tier 2 dari PT Toyota Indonesia dimana 4 buruhnya di PHK sepihak dengan alasan selesai masa kontraknya. Proses hukum yang telah ditempuh oleh 4 orang buruh tersebut telah menghasilkan 2 produk hukum yakni Nota Pemeriksaan Khusus Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah 2 Nomor 560/4751/UPTD-Wil.2 Tanggal 18 September 2018 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang pokok isinya sama, mengharuskan PT. NPI segera mempekerjakan kembali ke-4 buruhnya yang di-PHK dengan status PKWTT/ karyawan tetap dengan masa kerja dihitung semenjak pertama masuk kerja, membayar upah selama ke-4 buruhnya di-PHK, serta memulihkan hak-haknnya kembali. Namun sampai detik ini dari saat dibacakannya putusan PHI, 02 Januari 2019, PT. Nanbu Plastics Indonesia melakukan Pembangkangan Hukum dengan tetap tidak bersedia melaksanakan isi Nota Pemeriksaan Khusus dan Putusan PHI. Pihak pengsuaha malah membuat informasi yang berisi kebohongan (HOAX) kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Surat PT NPI No. 078/NPI-HRD/XII.2018 Tanggal 07 Desember 2019 yang isinya menyatakan sudah menjalankan isi Nota Pemeriksaan Khusus.
  2. PT. Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang juga Pemodalnya asal Jepang yaitu Fujitrans Corporation dan PT.Wima Logistic Internasional, beralamat di Jl. Madura I Blok L no.17 Kawasan MM 2100 Cibitung, Bekasi17845, bergerak di sector pergudangan sebagai kegiatan usaha yang utama. PT SENFU adalah vendor dari PT.Kramayuda Tiga Berlian (PT KTB) yang mengelola pergudangan milik PT KTB yaitu Mitsubishi Part Center dengan pekerjaan menerima spare part dari vendor-vendor PT KTB yaitu part local maupun part impor, melakukan penyimpananan, pengemasan, sebelum dilakukan pengiriman ke seluruh dealer-dealer resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Bahkan, ada yang di-ekspor sesuai perintah dari PT.KTB. PT.SENFU mem-PHK sepihak ke-73 buruh dengan indikasi karena ke-73 buruhnya yang mendirikan serikat buruh. PHK Massal tersebut patut diduga sebagai bentuk UNION BUSTING karena ke-73 buruhnya diPHK tidak lama setelah membentuk dan mencatatkan serikat buruh ke Disnaker Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 November 2018, sementara PHK Massal terjadi pada tanggal 13 November 2018. PT.SENFU juga tidak memiliki itikad baik dengan tidak pernah mau berunding bipartite yang mana ketiga surat yang diajukan serikat tidak pernah ditanggapi. PT. SENFU juga tidak mau menjalankan Nota Pemeriksaan Khusus yang telah diterbitkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jabar Wilayah 2 Nomor :560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018 yang intinya bahwa Hubungan Kerja para Pekerja beralih dari perusahaan jasa penyalur tenaga kerja ke PT. SENFU dan PT SENFU harus mempekerjakan kembali ke-73 buruhnya. Namun sejak Nota Pemeriksaan Khusus diterbitkan pada tanggal 04 Desember 2018, PT. SENFU masih membangkang dengan tidak melaksanakan isi dari nota tersebut.
  3. PT. Fajar Mitra Indah (PT FMI) adalah perusahaan pergudangan milik perusahaan retail internasional yang berpusat di Jepang yaitu FamilyMart. FamilyMart adalah perusahaan retail yang sedang berkembang pesat, sampai tahun 2018 telah memiliki lebih dari 100 gerai yang tersebar di Jabodetabek. PT FMI telah melakukan PHK sepihak terhadap 27 buruhnya yang saat itu sedang menuntut hak menjadi buruh tetap/PKWTT akibat pelanggaran atas aturan undang-undang. Tuntutan para pekerja telah dikuatkan dengan Nota Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat Wilayah II, No. 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 yang sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas IA Bandung dimana pada intinya ke-27 buruh harus diangkat menjadi PKWTT/karyawan tetap terhitung masa kerja dari pertama masuk. Namun sampai detik ini PT. FMI juga membangkang dengan tidak mau menjalankan dari isi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut.
  4. PT. Ichikoh Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi Had Lamp/lampu untuk mobil dimana pemodalnya juga asal Jepang yaitu ICHIKOH INDUSTTRIES LIMITED. PT. Ichikoh Indonesia adalah vendor Tier 1 dari pabrikan dengan merk Toyota, Daihatsu dan Mitsubishi. Dalam hal ini patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan patut diduga juga PT. Ichikoh Indonesia melakukan tindakan anti serikat buruh yaitu memPHK sepihak 10 buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Bermartabat Indonesia PT. Ichikoh Indonesia dengan alasan berakhirnya kontrak. Padahal mengenai status hubungan kerja sedang dalam proses perselisihan. PT. Ichikoh Indonesia tidak pernah menanggapi surat bipartite yang diajukan oleh serikat sebanyak 3 (tiga) kali.

Dari fakta hukum yang ada maka Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menyatakan sikap:

  1. Pekerjakan kembali keempat buruh PT.Nanbu Plastics Indonesia sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan status buruh tetap/PKWTT dengan masa kerja sejak pertama masuk, pulihkan hak-hak keempat buruh tersebut dan ditempatkan bekerja kembali sesuai jabatan semula.
  2. Pekerjakan kembali 70 buruh Senfu yang di PHK sepihak sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor: 560/B-7429/UPTD-WIL-II/XII/2018.
  3. Pekerjakan kembali 11 buruh FMI yang di PHK sepihak dengan status buruh tetap/PKWTT terhitung sejak masuk kerja sesuai hasil Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/7009/UPTD-WIL.II/XI/2018.
  4. Pekerjakan kembali 10 Buruh anggota SBBI PT.Ichikoh Indonesia yang di PHK dan angkat ke-20 anggota dan pengurus SBBI PT.Ichikoh Indonesia menjadi buruh tetap karena pelanggaran Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  5. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan seluruh Pengusaha Jepang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

HIDUP PERSATUAN BURUH!
JEPANG HARUS TAAT HUKUM INDONESIA!
INGAT 1942!
INGAT MALARI 1974!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI MELANGGAR KODE ETIKNYA SENDIRI!
FAMILYMART – TOYOTA – MITSUBISHI TIDAK BERMORAL!

Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB):

  1. Serikat Kobelco Indonesia
  2. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  4. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  6. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  7. Serikat Buruh Bumi Manusia
  8. Solidaritas Indonesia

CP:

  • 0822-26594409
  • 0877-8801-2740

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.