Siaran Pers: Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi

Siaran Pers: Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi

Siaran Pers
Tolak PHK 73 Buruh Subkontraktor Mitsubishi;
Berikan Kebebasan Berserikat dan Angkat Buruh Menjadi Karyawan Tetap

Sebanyak 72 buruh dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah mendirikan serikat pekerja di PT Senopati Fujitrans Logistic Services (PT SENFU) yang beralamat di Jalan Madura, Kawasan MM2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi. PT SENFU yang berdiri pada 2014 adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pergudangan spare part untuk PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (PT KTB), distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia.

Berdasarkan data yang kami terima, Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia (SPBSI) PT Senopati Fujitrans Logistic Services melayangkan permohonan pencatatan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi pada 6 November 2018. Disnaker mengeluarkan surat pencatatan nomor 1935/CTT.250/XI/2018 tertanggal 8 November 2018. Per tanggal 13 November 2018, buruh mendapatkan pemberitahuan yang isinya buruh dikembalikan ke perusahaan outsourcing PT Graha Indotama Taramadina (PT GIT).

Pemberitahuan tersebut dilayangkan oleh pihak HRD PT SENFU, Jessica Rumantine melalui surat nomor 074/HRD/XI/18/2018 tertanggal 12 November 2018. Anehnya, seluruh anggota SPBSI PT SENFU termasuk dalam daftar PHK tersebut, sehingga patut diduga PHK ini ada hubungannya dengan pendirian serikat yang dicatatkan enam hari sebelumnya.

Pendirian serikat di PT SENFU dilatarbelakangi kondisi kerja buruh yang berstatus sebagai buruh harian dan outsourcing. Meskipun buruh outsourcing dipekerjakan di bagian produksi yang sama dengan karyawan tetap, tapi nasib buruh sungguh berbeda.

Buruh outsourcing tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan karyawan tetap. Buruh tidak mendapatkan fasilitas transport, kecuali jika masuk lembur pada Sabtu atau Minggu. Buruh tidak diberikan perjanjian kerja, padahal ada buruh yang telah dikontrak sebanyak tiga kali. Buruh juga diwajibkan membayar pajak PPh21, tapi tidak pernah diberikan laporan SPT Tahunan, apalagi NPWP. Untuk bekerja di PT SENFU, awalnya buruh dikenakan biaya administrasi sebagai imbalan jasa penempatan.

“Biayanya beda-beda. Ada yang bayar Rp2,5 juta. Ada juga yang disuruh bayar Rp5 juta,” kata seorang buruh yang enggan disebutkan namanya.

Nasib pekerja harian (daily workers) juga serupa dengan buruh outsourcing, bahkan lebih buruk. Buruh harian tidak menandatangani perjanjian kerja apapun, padahal ada buruh yang menjadi buruh harian hingga selama dua tahun. Dalam soal tunjangan transport dan PPh21, kondisi buruh harian sama dengan buruh outsourcing. Yang lebih parah adalah buruh harian dikenakan wajib lembur, tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Upah buruh ada juga yang pernah dipotong untuk penggantian biaya seragam.

Diskriminasi yang lain adalah soal fasilitas makan untuk pekerja. Karyawan tetap, mendapatkan menu yang kelas restoran, sedangkan buruh harian dan outsourcing diberikan makanan catering rantangan. Beberapa kali buruh menemukan ulat di menu sayurnya.

Kondisi makanan buruh outsourcing/kontrak di PT SENFU.

Pengusaha Langgar Aturan

Biasanya kebanyakan orang berasumsi perusahaan Jepang cenderung lebih patuh Undang-Undang daripada perusahaan dari negeri lain. Apa yang terjadi di PT SENFU yang berada di bawah langsung perusahaan Mitsubishi membuktikan sebaliknya.

Keberadaan pekerja outsourcing di bidang produksi yang bersifat pokok sesungguhnya sudah tegas dilarang sejak keluarnya Permenakertrans No. 19/2012 untuk memperkuat Pasal 65-66 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing hanya diboleh di lima bidang pekerjaan penunjang yakni catering, cleaning service, jasa pengamanan (sekuriti), kurir dan pertambangan. Penggunaan buruh harian secara terus-menerus melebihi 21 hari selama tiga bulan berturut-turut dilarang sesuai ketentuan Kepmen No. 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tidak adanya fasilitas transport di PT SENFU juga menyalahi Perda Kabupaten Bekasi No. 6/2001 yang mengharuskan perusahaan swasta menyediakan sarana dan fasilitas jemputan. Selain itu, mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS bersifat wajib bagi para pemberi kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 24/20111 tentang BPJS.

Bukan memperbaiki kesalahan, PT SENFU malah melakukan PHK bertepatan dengan buruh mendirikan serikat. Alasan PHK adalah buruh dianggap tidak mampu mengikuti dinamika perusahaan. Padahal pengusaha PT SENFU yang tidak mampu mengikuti ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Inilah ironisnya. Pengusaha-pengusaha Jepang bebas berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan baku dari kekayaan alam kita. Tapi buruhnya malah diperlukan tidak adil,” kata Koordinator Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB), Damiri.

Sebagai vendor Mitsubishi, SENFU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan code of conduct Mitsubishi yang berkomitmen pada penegakan HAM, anti diskriminasi dan mematuhi hukum di suatu negari. Mitsubishi juga harus memastikan agar SENFU memberikan hak-hak buruh, yakni sebagai berikut:

1. Mengangkat 73 buruh menjadi karyawan tetap di PT SENFU sesuai dengan ketentuan Pasal 59, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 Tahun 2003 serta Kepmen No. 100/2004.

2. Membatalkan PHK terhadap 72 buruh PT SENFU, mempekerjakan buruh kembali dan memulihkan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian tuntutan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 November 2018
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) – Kontak: 0877-8801-2740

Share this post

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.