[Sikap] Mengutuk Persekusi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Aktivis Buruh

Pernyataan Sikap
Mengutuk Persekusi dan Ancaman Pembunuhan terhadap Aktivis Buruh;
Berikan Jaminan Keamanan untuk Aktivis Buruh

Pada 6 Mei 2018 jam 11.30 WIB, sembilan orang laki-laki mendatangi perumahan tempat tinggal pengurus Serikat Buruh Bumi Manusia PT. Nanbu Plastics Indonesia (SEBUMI PT NPI) atas nama Saiful Anam. Empat orang di antaranya mendatangi rumah Saiful, sedangkan lima orang berjaga di salah satu rumah tetangga.

Keempat orang tersebut melayangkan ancaman dengan mengatakan bahwa kelompok orang Ambon akan mendatangi rumah Saiful karena merasa tersinggung dengan orasi Saiful saat berdemo di Toyota beberapa waktu lalu. Mereka menuduh Saiful menyebut “preman Ambon” dan memaksa Saiful untuk mengakuinya. Mereka juga mengatakan orang Ambon dari Jakarta akan mendatangi rumah Saiful.

Saiful yang merasa terancam meminta isterinya, Endang Setiyowati, agar memanggil Ketua RT. Salah satu dari tamu tak dikenal ini mengikuti Endang dan berkali-kali melontarkan ancaman: “Ibu mau jadi janda”; “Ibu siap jadi janda.” dengan nada tinggi. Salah satu dari mereka mengenakan baju merah mengaku sebagai koordinator sekuriti di PT. Nanbu Plastics Indonesia (PT NPI). Mereka juga memotret wajah Saiful sebelum pergi meninggalkan rumah.

Pria berbaju merah yang mengaku sebagai koordinator sekuriti PT. Nanbu Plastics Indonesia.

Meskipun mereka tidak memperkenalkan diri, namun pihak keluarga Saiful sempat mendokumentasikan foto-foto mereka. Selain itu, sejumlah tetangga juga bisa menjadi saksi atas kejadian tersebut.

Pada 7 Mei 2018, Saiful dan keluarganya mendatangi Polres Kabupaten Bekasi untuk mengadukan kasus pengancaman ini kepada Kepolisian. Pihak Kepolisian menolak pengaduan tersebut dengan alasan tidak menemukan unsur ancaman.

Namun, di sisi lain, Pihak Kepolisian menyarankan agar Saiful dan keluarganya melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Polres Kabupaten Bekasi. Pada 8 Mei 2018, Saiful kembali mendatangi Polres Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat tersebut dan mendapatkan tanda terima dari pihak Kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa Kepolisian pun sebetulnya mengakui posisi korban yang sedang dalam keadaan terancam sehingga membutuhkan perlindungan.

Bagi kami apa yang menimpa Saiful dan keluarganya teranglah adalah bentuk dari ANCAMAN PEMBUNUHAN dan PERCOBAAN PERSEKUSI terhadap aktivis serikat buruh.

Kasus ini berawal dari kasus ketenagakerjaan yang terjadi di pabrik pemasok tier 2 Toyota, PT. Nanbu Plastics Indonesia. Saiful Anam adalah Wakil Ketua SEBUMI PT. NPI yang saat ini sedang menggugat Nanbu atas perbuatan penelantaran korban kecelakaan kerja, penyimpangan penggunaan PKWT dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Sejak Januari 2018, SEBUMI PT. NPI memberikan advokasi terhadap korban kecelakaan kerja dan 8 buruh kontrak agar diangkat menjadi karyawan tetap di PT. NPI. Namun, pada 2 dan 3 April 2018, perusahaan malah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan buruh. Buruh diusir dari pabrik dengan paksa tanpa surat PHK dan hanya diberikan waktu 15 menit untuk berkemas. Perusahaan menggunakan polisi, sekuriti dan bahkan tentara untuk mengamankan pabrik. Selain itu, terlihat pula sejumlah orang tanpa mengenakan seragam apapun yang berkeliaran untuk mengamankan pabrik Nanbu.

Pada 1 Mei 2018 lalu, serikat buruh mengorganisir 700an buruh melakukan aksi yang ketiga kali di depan Toyota Indonesia, Sunter, Jakarta Utara, untuk menyampaikan masalah yang terjadi di Nanbu sebagai pabrik pemasok Toyota. Sesuai code of conduct, Toyota harus memastikan perusahaan-perusahaan pemasoknya dari perusahaan tier 1 hingga tier 3 untuk memenuhi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia, mematuhi hukum yang berlaku di suatu negeri serta tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Saat ini, ada 35 buruh yang menolak PHK dan tetap ingin bekerja di perusahaan.

Dalam hal ini, Toyota harus memastikan agar perusahaan pemasoknya PT. Nanbu Plastics Indonesia memenuhi hak-hak buruh dan tidak melakukan aksi-aksi premanisme dalam bentuk apapun di Indonesia. Jika tidak, maka jelas sekali bahwa keberadaan Toyota dan Nanbu sebagai modal Jepang adalah bentuk penjajahan gaya baru yang hanya melakukan eksploitasi terhadap buruh Indonesia.

Aksi premanisme yang menimpa aktivis serikat pekerja adalah bentuk penindasan yang paling nyata terhadap kebebasan berserikat di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa milisi sipil reaksioner dalam mengamankan perusahaannya sepatutnya dikecam sebagai perusahaan pelanggar HAM.

Oleh karena itu kami dari kelompok serikat buruh dan organisasi yang bersolidaritas, menuntut:

  1. Kepolisian harus menerima pengaduan, menyelidiki kasus ancaman pembunuhan terhadap Saiful Anam dan memastikan keamanan korban dan keluarganya.
  2. Toyota dan Nanbu harus memenuhi hak-hak buruh yakni mempekerjakan kembali 35 buruh Nanbu, tidak menggunakan jasa milisi sipil dalam perselisihan hubungan industrial serta ikut bertanggung jawab atas persekusi dan ancaman pembunuhan terhadap Saiful Anam karena masalah ini berawal dari kasus hubungan industrial di PT. Nanbu Plastics Indonesia di mana pihak perusahaan melibatkan jasa pihak ketiga. Aksi-aksi kekerasan, intimidasi dan persekusi terhadap aktivis buruh dalam bentuk apapun juga harus dihentikan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bekasi, 10 Mei 2018

Hormat kami,

SEBUMI PT. NPI

beserta

Organisasi dan Individu Pendukung:

FSEDAR, GKA, SAFENET, PEMBEBASAN, AMP, JATAM, LBH Pers, LBH KJR, SEBUMI, TRIMOERTI, KOBUMI, METARUANG, Perhimpunan IPT 65, IPMAPA Bogor, SPRI, PPRI, PPR, FNKSDA Bandung, Aliansi Pelajar Jakarta, dan Invididu (Asep Komarudin, Galesh, Roy Murtadho)

Tembusan:

  1. Komisi IV DPR RI
  2. Kementerian Tenaga Kerja
  3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  4. Kepolisian Republik Indonesia
  5. Polda Metro Jaya
  6. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia
  7. PT. Yazaki Technology Indonesia
  8. PT. Autocomp System Indonesia
  9. PT. Nanbu Plastics Indonesia
  10. HQ Toyota Global
  11. HQ Nisshinbo Holding Inc.
  12. HQ Nanbu Kasei
  13. Australia Asia Worker Links
  14. Yokohama Action Research
  15. Arsip

 

Narahubung:
0819-0676-8211 (Saiful Anam)
0878-6110-0297 (Sarinah)

Kronologi kejadian:

Kronologi pengancaman terhadap Pengurus SEBUMI PT. Nanbu Plastics Indonesia, Saiful Anam sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Mei 2018 pada jam 11.30 telah datang 9 orang tak dikenal masuk di lingkungan Perumahan Pesona Gading Cibitung Blok L2 dengan tanpa izin ketua RT;

2. Bahwa ada 4 orang yang mendatangi rumahku, dan 5 orang berjaga didepan rumah tetangga (nomor rumah L3 no. 3) sampai Ibu pemilik rumah merasa ketakutan tidak berani keluar rumah karena ada 5 orang berbadan besar bergerombol didepan rumahnya;

3. Bahwa 4 orang yang mendatangi rumahku dilihat oleh anakku yang sedang menonton TV dengan ibunya. Karena berdiri didepan rumah akhirnya anakku memberitahukan ke Ibunya, bahwa ada 4 orang yang sedang di depan rumah;

4. Lalu istriku memberitahuku yang sedang berada di kamar;

5. Lalu aku keluar kamar dan menemui keempat orang tersebut;

6. Bahwa salah seorang dari keempat orang tersebut yang berbaju merah bertanya dengan nada tinggi:”Benarkah kau yang bernama Saiful Anam?” Aku jawab: “Benar!” Lalu menanyakan “Benarkah saat kau demo di Toyota kau orasi sebut-sebut Ambon?” Aku menjawab: “Tidak, karena di organisasi melarang rasis, tidak mungkin itu, yang orasi juga ada orang Ambon.” Lalu orang tersebut tetap ngotot agar aku mengakui hal tersebut, namun aku tetap tidak mengakuinya.

7. Bahwa selanjutnya aku meminta kepada istriku untuk memanggil Ketua RT (Pak Ngatimin) karena kami merasa tidak mengenal mereka dan merasa terganggu;

8. Bahwa saat istriku pergi kerumah Ketua RT diikuti oleh 2 orang dari keempat orang tersebut;

9. Bahwa ketika sampai didepan rumah Ketua RT salah seorang dari kedua orang tersebut yang bebaju merah bicara kepada istriku dengan mengatakan “ Ambon yang di Jakarta sudah berkumpul mau datang kesini tapi saya tahan, mereka mau klarifikasi dulu. IBU MAU JADI JANDA?” Istriku hanya diam saja;

10. Bahwa akhirnya Ketua RT datang kerumahku untuk menengahi masalah tersebut;

11. Bahwa aku juga memanggil salah seorang tetangga yang bernama Bapak Sularso untuk dijadikan saksi atas kejadian yang terjadi;

12. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang menjadi juru bicara dari keempat orang tersebut adalah orang yang berbaju merah yang akhirnya mengaku sebagai coordinator sekuriti dari PT. Nanbu Plastics Indonesia;

13. Bahwa orang yang berbaju merah memaksaku untuk mengakui bahwa aku saat orasi sebut-sebut Ambon;

14. Bahwa aku tetap tidak mengakuinya dan menyarankan bila tidak terima dapat menempuh upaya hukum karena Negara ini adalah Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia;

15. Bahwa orang yang berbaju merah selalu mengulang-ulang mengatakan kepada istriku dengan mengatakan IBU SIAP JADI JANDA?;

16. Bahwa karena aku tidak mengakui hal tersebut, akhirnya orang yang berbaju merah tersebut mengatakan: “ Jika kau tidak mengakuinya berarti aku tidak perlu lagi menahan Ambon Jakarta untuk datang kesini. Saya tidak bertanggungjawab apa-apa lagi kalau terjadi apa-apa.”;

17. Bahwa akhirnya mereka pergi dengan sebelumnya memfotoku.

Sehubungan kronologi diatas aku dan istriku melaporkan ke Polres Kab. Bekasi. Dari pihak kepolisian menyarankan membuat permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Kapolres Kab. Bekasi melalui Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI) PT. Nanbu Plastics Indonesia, patut kami duga ini merupakan upaya intimidasi dari Perusahaan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa prosedur Undang-Undang dan pengusiran kepada pengurus serikat buruh. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dengan ini kami menuntut diberikan perlindungan hukum kepada Saiful Anam dan keluarganya demi keselamatannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsideran Menimbang huruf b, Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Juga dalam tugas pokok (tugas dan wewenang) kepolisian pada pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, membesarkan hati keluarga kami dan menjaga kami sampai saat ini. Kami tidak akan mundur sedikitpun dari perjuangan ini.

Terima kasih atas kasih dan pengetahuan yang kalian berikan kepada keluarga kami.

Bekasi, 8 Mei 2018

Hormat kami,

Saiful Anam dan Keluarga

Tanda terima Polres Kabupaten Bekasi atas pengajuan permohonan perlindungan keamanan untuk Saiful Anam dan keluarga.

 

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *