F-SEDAR Belajar, berpolitik, sejahtera!
29 Desember 2019 / 0 Comments / Posisi

KSPB: Tolak Sanksi terkait Mogok Kerja dan Berikan Kesejahteraan untuk Buruh AICE

Aksi buruh di depan Komnas HAM dan Komnas Perempuan melaporkan permasalahan sanksi atas mogok kerja dan kondisi buruh perempuan di PT. Alpen Food Industry, pabrik es krim AICE.

Pernyataan Sikap:

Pada tanggal 20, 21 dan 23 Desember 2019, buruh es krim AICE PT. Alpen Food Industry yang berlokasi di Kawasan MM2100, Cikarang Barat, Bekasi, melakukan pemogokan menuntut kenaikan upah. Buruh menuntut agar dalam upah pokok dimasukan komponen pendidikan, jabatan, penilaian karya dan masa kerja.

Tuntutan kenaikan upah dirasa perlu setelah pengusaha pada tahun 2017 tidak lagi menggunakan KBLI 1520 sehingga upah mengalami penurunan. Jika perusahaan masih menggunakan KBLI ini, maka upah tahun ini dapat mencapai Rp.4.429.815, bukannya kenaikan upah yang selalu sepihak hanya sebesar Rp.5.000 setiap tahun. Sebagai catatan, upah pokok yang berlaku di PT. Alpen Food Industry adalah upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp4.146.126 + Rp10.000.

Selain permasalahan upah, buruh juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 27 buruh kontrak (PKWT) dan menolak buruh hamil dipekerjakan pada malam hari (shift malam). Apalagi PT. Alpen Food Industry masih menggunakan amoniak sebagai bahan baku pendingin, kecepatan mesin yang bertambah, mutasi sepihak dan banyaknya sanksi (surat peringatan/SP).

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, pengusaha malah memberikan surat peringatan terhadap buruh yang mengikuti pemogokan dengan alasan mogok tidak sah dan buruh mangkir dari pekerjaannya. Padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pemogokan buruh tidak sah dan buruh telah memberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam Pasal 144 UU Ketenagakerjaan, dinyatakan terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang: mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Apabila pasal 144 ini dilanggar, pasal 187 UU Ketenagakerjaan mengatur ancaman pidana berupa sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Mempekerjakan ibu hamil pada malam hari juga telah dilarang dalam Pasal 54 Perda Kabupaten Bekasi No. 4/2016 dengan ancaman sanksi pidana. Tapi sampai dengan saat ini, praktik ini masih berjalan di perusahaan dan telah terjadi 13 kasus keguguran dan lima kematian bayi saat dilahirkan dari 359 buruh perempuan di PT Alpen Food Industry.

Persoalan ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Direksi dan Atasan-atasan di PT Alpen Food Industry yang rata-rata berasal dari warga negara Tiongkok, mampu memanusiakan pekerjanya secara layak. Upah pokok dengan berdasarkan prestasi kerja (karya), masa kerja, jabatan dan tingkat pendidikan adalah hal yang wajar karena telah dipraktikan di perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, perlu diingat dalam Pasal 43 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dijelaskan bahwa penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang, sehingga wajar saja apabila buruh meminta perbaikan upah pokok agar mencapai penghasilan layak yang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Direksi dan atasan di PT. Alpen Food Industry juga seharusnya menyadari pemogokan yang dilakukan secara tertib dan damai tidak dapat dikenai sanksi dalam bentuk apapun. Terlebih lagi tidak ada satu pun putusan lembaga berwenang yang mendiskualifikasikan mogok buruh tidak sah. Undang-Undang melindungi pemogokan buruh sepanjang telah memenuhi ketentuan dari Pasal 140 UU Ketenagakerjaan yang dalam hal ini telah dipenuhi oleh pihak buruh.

Oleh karena itu, kami dari Komite Solidaritas Perjuangan Buruh dengan ini mendukung perjuangan buruh PT. Alpen Food Industry dan menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Kenaikan upah pokok dengan sekurang-kurangnya memasukan tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, tunjangan pendidikan dan penilaian karya.
  2. Menolak kerja sif malam untuk ibu hamil dan menyusui, serta usut dugaan tindak pidana atas perbuatan mempekerjakan ibu hamil dan menyusui pada malam hari sesuai Pasal 54 Perda Kabupaten Bekasi No. 4/2016 dan Pasal 187 UU Nomor 13 Tahun 2003.
  3. Pengangkatan 27 buruh PKWT menjadi buruh berstatus karyawan tetap atau PKWTT.
  4. Menolak mutasi sepihak, surat peringatan (SP) tanpa alasan dan SP bagi pekerja yang melakukan pemogokan, serta speed (kecepatan) mesin yang tidak manusiawi.

Kami juga menuntut agar lembaga-lembaga di bawah ini:

  1. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok memberikan teguran terhadap warga negaranya yang menjadi pengusaha maupun atasan di perusahaan/pabrik (termasuk di PT. Alpen Food Industry) agar tidak memberikan sanksi yang melanggar hak mogok dan kebebasan berserikat, serta memperlakukan buruh sesuai aturan hukum yang berlaku, manusiawi dan layak.
  2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mendukung hak mogok dan kebebasan berserikat, serta memberikan teguran/rekomendasi agar PT. Alpen Food Industry menghentikan segala bentuk sanksi, mutasi maupun tindakan balasan lainnya atas pemogokan yang dilakukan oleh buruh.
  3. Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) mendukung buruh perempuan di PT. Alpen Food Industry dan memberikan rekomendasi agar buruh mendapatkan hak-haknya bebas dari kerja shift malam bagi pekerja hamil dan menyusui serta cuti haid tanpa syarat.

Demikian pernyataan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Desember 2019

Tertanda,

Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) BEKASI

  1. Serikat Pekerja Metal Bersatu
  2. Serikat Kobelco Indonesia
  3. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
  4. Serikat Buruh Bumi Manusia
  5. Serikat Pejuang Buruh Sejahtera Indonesia
  6. Serikat Buruh Pemuda Indonesia
  7. Asosiasi Karyawan untuk Solidaritas Indonesia
  8. Serikat Buruh Bermartabat Indonesia
  9. Serikat Pekerja Automotif Indonesia
  10. Solidaritas Indonesia

Pernyataan Sikap: BOIKOT FamilyMart!

Pernyataan sikap ini disampaikan dalam aksi di depan FamilyMart Kelapa Gading, Jakarta, pada 21 Juli 2019: Pada hari ini, Minggu, 21 Juli 2019, Kami dari…

Read More

Pernyataan Sikap 8 Maret 2020: Perempuan Berjuang untuk Kesetaraan, Kesejahteraan dan Demokrasi; Tolak Omnibus Law dan Sahkan RUU PKS

Ayo Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat: “Perempuan Berjuang untuk Kesetaraan, Kesejahteraan dan Demokrasi. Tepat hari ini, 8 Maret 2020, hari di mana kaum perempuan…

Read More
mogok buruh aice

Siaran Pers SGBBI AICE PT Alpen Food Industry Hari Keempat Pemogokan

Siaran Pers Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia Nomor: 002/SGBBI/04/11/2017 Untuk disebarluaskan, Sehubungan dengan pemogokan selama 15 hari yang dilaksanakan sejak tanggal 2 November 2017 oleh…

Read More
About the author

F-SEDAR: Serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan buruh, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perjuangan ekonomis dan perjuangan politik. Belajar, bekerja, berpolitik, sejahtera!